Archive

Archive for August, 2013

Guru Mbeling

August 27, 2013 Leave a comment

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum 2013 sudah beres. Akan tetapi, bagi sejumlah pengamat dan kelompok peduli pendidikan, kurikulum ini masih perlu dikritisi serta disempurnakan. Beberapa di antaranya bahkan secara tegas menolak.

Siapkah para guru menerapkan kurikulum ini? Rasanya kita butuh guru-guru mbeling ketika menerapkan Kurikulum 2013.

Istilah mbeling yang berasal dari bahasa Jawa menyiratkan sifat nakal, suka memberontak terhadap kemapanan, dan sering kali melakukan tindakan di luar kebiasaan. Namun, mbeling berbeda dengan asal-asalan. Pada mbeling terkandung unsur kesadaran, nalar, serta tanggung jawab atas ekspresi mbelingnya. Mbeling dipilih demi memperjuangkan hal-hal yang prinsip. Pada mbeling sesungguhnya mensyaratkan kesadaran, kecerdasan, otentisitas, tanggung jawab, serta keberanian.

Sikap mbeling sering kali dipilih bukan demi kepentingan diri semata. Sikap mbeling sering kali justru dipilih untuk memperjuangkan dan merawat kehidupan. Karena itu, mbeling sering kali menjadi ekspresi panggilan jiwa untuk memperjuangkan prinsip dan merawat kehidupan.

Guru mbeling adalah guru yang sadar akan panggilan jiwanya sebagai pendidik. Guru mbeling sadar akan hal-hal yang membatasi kreativitas dan perjuangan mendidik dengan benar serta bertanggung jawab. Demi prinsip pendidikan, martabat, dan panggilan jiwanya sebagai pendidik, ia berani bersusah-susah dan memperjuangkan pembelajaran di luar kebiasaan.

Dunia pendidikan bertaburan guru mbeling. Dari merekalah kini kita bisa beroleh inspirasi serta terobosan-terobosan pembelajaran. Cara didik Anne Sullivan terhadap Helen Keller adalah salah satu contohnya. Kembelingan Anne Sullivan tidak hanya menyelamatkan Helen Keller. Mereka melahirkan metode pembelajaran yang mencerahkan nasib berjuta anak buta dan tuli.

Guru Erin Gruwell pada film Freedom Writers adalah contoh lain guru mbeling. Sikapnya yang pantang menyerah terhadap kelasnya yang urakan dan mencekam, serta pesimisme rekan guru di sekolahnya, membuat tubuhnya dilimpahi adrenalin. Ekspresi mbelingnya mewujud dalam keberanian menentukan formasi tempat duduk para muridnya, membuat dinamika kelompok untuk mencairkan ketegangan, juga kreativitasnya menuntun para murid untuk mencairkan beban hidup lewat penulisan buku harian. Buah laku mbeling Erin Gruwel adalah solidaritas dan gairah belajar para muridnya.

Ada juga Mr Sosaku Kobayashi, kepala sekolah Tomoe Gakuen tempat Totto-chan belajar (pada novel Totto-chan: Gadis Cilik di Jendela). Sikap mbelingnya menciptakan kesempatan belajar bagi banyak anak ”aneh” yang karena ”keanehannya” tak punya tempat belajar di sekolah ”normal”.

Keberanian Mr Kobayashi meramu model pembelajaran yang tidak biasa pada masa itu adalah ekspresi sikap mbelingnya yang nyata. Di Indonesia, pendidik mbeling pernah hadir pada sosok Romo Mangun dengan SD Mangunannya itu.

Konteks Kurikulum 2013

Guru mbeling nan unik lainnya adalah Wei Minzhi pada film Not One Less. Ia guru pocokan. Usianya 13 tahun. Guru Wei akhirnya mbeling karena harus mencari Zhang Huike, murid bengal yang terpaksa harus ke kota demi mencari uang untuk pengobatan ibunya. Seperti digagas Emmanuel Levinas, perlahan, tahap demi tahap, nurani guru Wei terkoyak oleh paparan duka muridnya. Koyakan nurani yang serentak menuntut tanggung jawab moral itulah yang menjadikan guru Wei mbeling.

Opini mengenai Kurikulum 2013 yang telah banyak dibahas di Kompas mestinya memancing sikap mbeling para guru di negeri ini. Sejumlah alasan mestinya mengoyak nurani pendidik dan serentak merasa dituntut ikut bertanggung jawab. Sebutlah, misalnya, analisis Kurikulum 2013 yang absurd, tidak menampung keinginan tahu, pembentukan sikap kritis, pendangkalan materi, kelemahan pembelajaran bahasa, hingga kurang matangnya program pelatihan (Kompas 22/2; 24/3).

Memang tidak mudah membuat kurikulum yang sempurna. Karena itu, seperti kata Anita Lie (26/2), hendaklah guru sadar bahwa ia harus menjadi sopir yang baik saat mengemudikan Kurikulum 2013 kelak. Hanya sopir yang baik yang dapat membawa penumpang (baca: murid) sampai di tempat yang benar dengan selamat.

Sesungguhnya guru yang berperan sebagai sopir yang baik bagi kurikulum yang masih ditemukan banyak kelemahan meniscayakan keberanian, kecerdasan, tanggung jawab moral, bahkan kepiawaian mengemudikan dengan cara-cara yang tidak biasa. Itu artinya, demi suksesnya Kurikulum 2013 guru negeri ini wajib mbeling.

Beranikah para guru kita bersikap mbeling dalam mengemudikan Kurikulum 2013? Improvisasi dan ragam pembelajaran mbeling sering kali tak mudah dilakukan di negeri ini. Salah satu hadangan berat adalah ketika pada akhirnya harus menjalani perhelatan ujian nasional. Pembelajaran mbeling, meski demi kepentingan anak didik, akhirnya menjadi pertaruhan.

Masih berani menjadi guru mbeling?

Sidharta Susila, Pendidik: Tinggal di Muntilan, Magelang
KOMPAS, 07 Maret 2013

Advertisements

Potret (Buram) Pendidikan Tinggi Kita

August 27, 2013 Leave a comment

Di Indonesia, ada 3.000 lebih perguruan tinggi, tetapi kebanyakan sebetulnya hanya further education, bukan higher education, yang seharusnya melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Data Scopus (http://www.scopus.com) menunjukkan, dari 3.000 lebih perguruan tinggi yang ada, hanya sekitar 20 perguruan tinggi yang mempunyai rekaman kinerja signifikan dalam penelitian. Kinerja dalam pendidikan pun tidak terlalu istimewa: banyak perguruan tinggi dan program studinya yang belum terakreditasi.

Selain masalah pendanaan, Satryo S Brodjonegoro dalam tulisannya ”Dejawatanisasi Pendidikan” (Kompas, 8/3) mengemukakan bahwa kemajuan pendidikan kita lamban karena tidak ada ruang kreativitas untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan tantangan zaman. Seluruh kebijakan ditetapkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang harus dipatu- hi, baik oleh perguruan tinggi maupun para dosen dan mahasiswa. (Hal serupa juga dialami oleh sekolah serta para guru dan siswa).

Setengah hati

Otonomi perguruan tinggi seharusnya melekat pada perguruan tinggi itu. Namun, sejumlah peraturan perundangan mengatur hampir segala aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di negara ini bahkan perguruan tinggi swasta pun tidak otonom. Sebagai contoh, membuka program studi harus seizin pemerintah. Contoh lain berkenaan dengan kenaikan jabatan dosen ke lektor kepala atau guru besar: usul harus disampaikan kepada pemerintah untuk diperiksa dan, bila semua syarat dipenuhi, diterbitkan surat keputusannya oleh Mendikbud.

Baru-baru ini, persisnya awal Maret 2013, bahkan ada Peraturan Mendikbud yang mengatur pemberian gelar doktor kehormatan (Dr HC) oleh semua perguruan tinggi di Indonesia harus dengan persetujuan Mendikbud!

Yang tak kalah lucunya adalah perihal jabatan guru besar tidak tetap, yang diundangkan sebagai Peraturan Mendikbud sejak 2012. Berdasarkan peraturan itu, Mendikbud dapat mengangkat kalangan nonakademisi yang dinilai memiliki tacit knowledge sebagai guru besar tidak tetap. Saat ini ada beberapa orang yang telah menyandang sebutan tersebut.

Lupakan dahulu frasa ”tidak tetap”. Tampaknya kita perlu menengok kembali makna di balik frasa ”guru besar”. Di Indonesia, jabatan guru besar rupanya dianggap sebagai hak individu dosen, bukan sebagai strategi perguruan tinggi menjalankan misinya. Sebagai contoh, ada dosen yang diangkat sebagai guru besar hanya lima hari menjelang usia pensiunnya. Berkasnya konon tidak diperiksa oleh tim Dikti, tetapi langsung disetujui oleh menteri.

Secara umum, kriteria kenaikan jabatan dosen di negara kita cukup unik: berdasarkan perolehan angka kredit (kum) dari kegiatan tridarma dosen yang diusulkan, mengacu ke Peraturan Menpan. Untuk kegiatan penelitian, misalnya, kum dapat diperoleh dari publikasi hasil penelitian sang dosen. Lucunya, ada asas kepatutan yang membatasi jumlah publikasi dosen tak lebih dari dua risalah per tahun. Jadi, dosen yang banyak publikasinya justru akan dianggap tak patut.

Kemdikbud c/q Dikti pun membuat peraturan tentang jurnal tempat publikasi hasil penelitian dosen, yang meliputi nama jurnal, ukuran kertas, jumlah halaman, dan hal-hal kecil lainnya: seluruhnya 122 indikator.

Dunia pendidikan tinggi di negara kita memang unik. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, masih banyak keanehan lain. Sebagai contoh, setiap perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas maupun sekolah tinggi, mewajibkan mahasiswanya menulis skripsi di tahun terakhir. Padahal, skripsi merupakan warisan Belanda untuk program pendidikan tinggi setingkat program magister, yang di Belanda sana pun sudah tak diberlakukan lagi.

Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, misalnya, skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program honors, tidak untuk semua mahasiswa program sarjana. Di China, sekalipun di Universitas Beijing, tidak ada kewajiban menulis skripsi bagi para mahasiswa program sarjana.

Dengan pemaksaan kewajiban menulis skripsi di seluruh perguruan tinggi Indonesia, yang terjadi kemudian adalah fabrikasi skripsi, termasuk maraknya layanan jasa penyusunan skripsi. Solusi dari pemerintah kemudian malah mewajibkan mahasiswa mempublikasikan skripsinya. Contoh keanehan lain dalam dunia pendidikan tinggi kita adalah adanya perguruan tinggi yang baru-baru ini didirikan oleh pemerintah, belum mempunyai statuta, kampus, ataupun dosen, tapi sudah menerima mahasiswa dan ada pula lulusan SMA yang mau kuliah di perguruan tinggi tersebut.

Memang tidak semua perguruan tinggi di negara kita buruk. Sayangnya, saat ini, status hukum perguruan tinggi di Indonesia masih mengambang, termasuk nasib beberapa perguruan tinggi andalan bangsa. Bahkan, Universitas Indonesia dibiarkan tidak mempunyai rektor definitif untuk sekian lama.

Mau dibawa ke mana pendidikan tinggi kita, baik oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat, sulit menjawabnya. Seperti halnya diperlukan guru mbeling dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (Sidharta Susila, Kompas, 7/3), mungkin diperlukan perguruan tinggi mbeling untuk memajukan pendidikan tinggi kita!

Hendra Gunawan, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung

KOMPAS, 02 Mei 2013

Dejawatanisasi Pendidikan

August 27, 2013 Leave a comment

Ketertinggalan pendidikan kita bila dibandingkan dengan negara lain bukan karena pendidikan kita tidak mengalami kemajuan, tetapi lebih karena negara lain mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat daripada kita.

Pesatnya perkembangan pendidikan di negara lain terjadi karena suburnya iklim berkreasi dalam bidang pendidikan. Baik guru-murid maupun dosen-mahasiswa mempunyai daya kreativitas yang tinggi sehingga mampu melahirkan berbagai konsep pendidikan yang maju.

Kemajuan pendidikan kita lamban karena tidak ada ruang kreativitas untuk mengembangkan pendidikan sesuai tantangan zaman. Baik guru-murid maupun dosen-mahasiswa tidak mendapat kesempatan berkreasi karena sistem pendidikan kita menganut pola jawatan-birokratis. Seluruh kebijakan ditetapkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh baik guru-murid maupun dosen-mahasiswa layaknya sebuah instansi pemerintah.

Pola Jawatan

Artinya, sampai saat ini sekolah dan perguruan tinggi negeri dikategorikan sebagai satuan kerja pemerintah, sedangkan guru dan dosen dikategorikan sebagai pegawai pemerintah. Maka, sekolah dan perguruan tinggi tidak dapat berkreasi karena harus sepenuhnya patuh, termasuk organisasi, tata kerja, dan pengelolaan sumber dayanya.

Kreativitas mati karena terikat pada peraturan kepegawaian yang berlaku. Semua sekolah dan perguruan tinggi harus mempunyai organisasi dan tata kerja yang sama sesuai ketentuan kementerian dan lembaga pemerintah nondepartemen. Karena itu, tidak ada keunikan bagi sekolah/perguruan tinggi dan guru/dosen karena semua harus mematuhi peraturan perundangan sehingga sama dengan yang lainnya.

Padahal, kunci kemajuan pendidikan adalah pada daya kreasi para insan pendidikannya. Daya kreasi tersebut hanya mungkin terjadi apabila lembaga dan insan pendidikan otonom, bukan pegawai pemerintah dengan mentalitas pegawai.

Karena itu, pola pikir dan pola kerjanya adalah pola jawatan-kantor-birokrasi. Tampak jelas kunci keberhasilan pendidikan kita terletak pada tata kelola lembaga dan insan pendidikan, bukan semata-mata kepada kemampuan intelektualitas insan pendidikan kita ataupun besarnya anggaran pendidikan.

perubahan paradigma pendidikan kita harus segera ditempuh jika tidak kita akan terus-menerus tertinggal oleh negara lainnya. Tanpa perubahan paradigma, pendidikan kita tidak akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Inilah saatnya kita melakukan reformasi pendidikan dengan menjadikan lembaga dan insan pendidikan sebagai entitas otonom dan akuntabel.

Lembaga pendidikan tidak lagi sebagai jawatan-kantor-satuan kerja pemerintah, dan insan pendidikan tidak lagi sebagai pegawai pemerintah. Dengan demikian, kreasi dan kreativitas dalam bidang pendidikan dapat terjadi dan berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing demi memacu peningkatan mutu.

Urusan Anggaran

Mengapa selama ini sebagai satuan kerja dan pegawai pemerintah? Tentu karena peraturan perundangan menyatakan bahwa anggaran pemerintah hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan pegawai pemerintah. Jika hanya itu kendalanya, seharusnya dapat dicarikan jalan keluar sehingga lembaga yang otonom dan insan pendidikan yang otonom dapat menerima anggaran pemerintah, yaitu dengan merevisi undang-undang keuangan negara.

Di banyak negara, lembaga pendidikannya otonom dan juga insan pendidikannya otonom, dan mereka mendapatkan pendanaan penuh dari pemerintah. Pendanaan tersebut diberikan bukan karena status lembaga, tetapi karena fungsinya, yaitu menjalankan pendidikan. UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, dan hal ini dapat diwujudkan seandainya pemerintah mendanai fungsi pendidikan baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai entitas yang otonom dan insan pendidikan sebagai profesi yang otonom, tidak ada lagi dikotomi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, antara lembaga pendidikan umum dan agama, serta antara lembaga pendidikan umum dan kedinasan.

Dengan memberi otonomi kepada lembaga dan insan pendidikan, pemerintah justru memberdayakan lembaga dan insan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya.

Otonomi sebenarnya kunci keberhasilan pendidikan karena otonomi menciptakan generasi mendatang yang punya daya nalar kritis. kreatif, dan visioner. Hakikat pendidikan sebenarnya adalah kebebasan berpikir dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Satryo Soemantri Brodjonegoro, Dirjen Dikti (1999-2007);

Guru Besar ITB; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
KOMPAS, 08 Maret 2013

 

Mendambakan PT Berkualitas

August 27, 2013 Leave a comment

Beberapa tahun silam, saya mendapat kunjungan dari seorang kolega asal Jepang. Setelah mendapat gelar doktor dari Universitas Tokyo, kolega saya ini menjabat sebagai dosen di sebuah universitas kecil di Tokyo.

Ketika itu, saya bertanya kepadanya, mengapa ia tidak menjadi dosen di Universitas Tokyo mengingat prestasinya yang sangat baik. Dalam dua tahun setelah kelulusannya, ia telah memublikasikan tak kurang dari 14 paper di berbagai jurnal internasional dan pada saat itu ia sedang menulis enam paper berikutnya. Ia menjawab, Universitas Tokyo sedang tidak mempunyai lowongan dosen baru. Lalu saya bertanya lagi, jika ada lowongan nanti, apakah ia akan melamar. Tentu saja, katanya. Namun, ia menambahkan, persaingan akan sangat ketat.

Masuk akal. Menurut The Times Higher Education Supplement Survey, Universitas Tokyo merupakan universitas terbaik di Asia.

Kualitas perguruan tinggi Indonesia

world class university

Dalam satu dekade terakhir, sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia tiba-tiba memiliki visi menjadi universitas kelas dunia, bahkan tak sedikit yang mengaku telah menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

Menurut Webometrics, lembaga independen asal Spanyol yang juga rutin melakukan pemeringkatan perguruan tinggi dunia, beberapa perguruan tinggi Indonesia rupanya telah dikenal di dunia walaupun masih jauh tertinggal di belakang perguruan tinggi Jepang, China, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Thailand.

Secara umum, masih ada banyak hal yang perlu dibenahi pada perguruan tinggi kita. Bukan sekadar untuk meningkatkan peringkat, melainkan lebih untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita. Kualitas dalam hal apa? Tentunya kualitas dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kualitas Tridharma, kita juga perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan, serta kualitas para pelakunya, yakni para dosen dan tenaga pendukung, yang akan berdampak langsung pada kualitas Tridharma.

Dalam tulisan ini, saya akan menyoroti kualitas dosen. Dibandingkan dengan perguruan tinggi di negara lain seperti Jepang atau Singapura, betapa mudahnya orang menjadi dosen di Indonesia. Hanya dengan menyandang gelar magister, orang dapat menjadi dosen di perguruan tinggi kita.

Saat ini, dari sekitar 270.000 dosen (dan peneliti) pada perguruan tinggi negeri dan swasta, hanya sekitar 23.000 yang berpendidikan doktor (Kompas, 27 Mei 2013). Pada saat yang sama, terdapat 3.200 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Jadi, secara rata-rata, hanya terdapat 7-8 doktor per perguruan tinggi.

Selebihnya hanya bergelar master dan tak sedikit pula yang berbekal ijazah sarjana. Di sebuah perguruan tinggi ternama, jumlah doktor memang bisa melampaui 1.000 orang, tetapi ini justru menunjukkan distribusi doktor yang sangat tidak merata di antara perguruan tinggi kita.

Kualitas dosen

Itu baru tentang ijazah yang dimiliki dosen kita. Jika kita tengok lebih jauh kualitas dosen yang tersebar di berbagai perguruan tinggi sekarang ini, hati kita bisa lebih menciut lagi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 yang baru saja diberlakukan pun, seseorang dapat meraih jabatan tertinggi, yaitu guru besar, tanpa harus memiliki prestasi yang istimewa dalam penelitian. Hanya dengan memiliki satu atau dua publikasi internasional sejak menjadi lektor, seorang dosen dapat diusulkan menjadi guru besar asalkan ia telah mencapai angka kredit 850, yang dikumpulkannya sejak menjadi dosen.

Di Universitas Tokyo, orang yang kualitasnya pas-pasan seperti itu bahkan tidak layak untuk melamar menjadi dosen. Pembaca mungkin berkilah, jangan membandingkan dengan Universitas Tokyo dong. Memang, membandingkan perguruan tinggi Indonesia, sekalipun perguruan tinggi terbaik kita, dengan perguruan tinggi sekelas Universitas Tokyo, ibarat membandingkan kucing dengan harimau: sejenis, tetapi beda kelas. Maksud saya mengemukakan hal di atas adalah untuk mendapat gambaran kira-kira seberapa jauh posisi perguruan tinggi kita dari perguruan tinggi kelas dunia.

Kita baru mengamati satu aspek, yaitu kualitas dosen, melalui sistem perekrutan dan sistem promosinya. Logisnya, dengan dosen berkualitas rendah, apa yang dapat kita harapkan dengan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi kita? Jika saat ini banyak program studi yang belum terakreditasi, maka kualitas (dan juga kuantitas) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih menyedihkan lagi.

Pemerintah, bersama-sama dengan para pelaku pendidikan tinggi, tampaknya harus berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Adanya perguruan tinggi yang mempunyai visi menjadi universitas kelas dunia tentu perlu didukung. Namun, untuk menjadi perguruan tinggi yang diakui dunia, kita tentunya perlu mempelajari karakteristik unggul dari sejumlah perguruan tinggi ternama pada tataran global, untuk dilakoni dan kita capai di kemudian hari.

Belajar ke negeri China

Picture1Itulah yang dilakukan Pemerintah China, misalnya, pada tahun 1990-an, dan sebagaimana kita ketahui Universitas Beijing dan Universitas Tsinghua saat ini termasuk dalam jajaran perguruan tinggi papan atas. Dalam bukunya Education for 1.3 Billion, Li Lanqing, eks PM China pada 1993-2003, menjelaskan bagaimana konsepnya tentang universitas kelas dunia.

Menurut Li, sebuah universitas papan atas harus mempunyai reputasi akademik yang mapan dan sumber daya akademik yang kaya. Selain itu, sebuah universitas kelas dunia lahir dengan pengembangan diri dan upaya tanpa pamrih untuk memenuhi standar universal. Karena itu, tidak masuk akal menargetkan setiap perguruan tinggi menjadi kelas dunia. Apalagi tidak semua universitas atau perguruan tinggi mempunyai potensi untuk menjadi institusi kelas dunia.

Dalam pengamatan Li Lanqing, terdapat sejumlah karakteristik perguruan tinggi kelas dunia, antara lain menyangkut kualitas dosennya dan kemampuan perguruan tinggi tersebut dalam merekrut dan mendidik banyak orang terkenal, sebagian di antara lulusannya menjadi orang yang berhasil dalam kariernya dan mengharumkan nama almamaternya.

Tampaknya, dalam upaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, kita harus belajar dari China.

Hendra GunawanGuru Besar pada FMIPA ITB Bandung

KOMPAS, 01 Juli 2013

Perguruan Tinggi Berkualitas

August 27, 2013 Leave a comment

OKEEH World University Ranking_analysis-methodologyPada Juli 2013, Kompas mengetengahkan beberapa artikel tentang perguruan tinggi.

Berkenaan dengan melorotnya peringkat perguruan tinggi (PT) kita, menurut Quacquarelli Symonds (QS) baru-baru ini, Eko Nugroho menjelaskan beberapa tolok ukur yang dipakai oleh QS dan urgensi pemeringkatan PT pada skala global (Kompas, 15/7/ 2013). Selanjutnya, terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kinerja PT kita, Syamsul Rizal mempertanyakan jumlah dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan korelasinya dengan jumlah publikasi internasional yang dihasilkan PTN penerima dana tersebut (Kompas, 16/7/2013).

Kedua tulisan di atas membuat saya merenung. Tulisan ini merupakan hasil perenungan tersebut, terkait dengan permasalahan yang lebih mendasar di balik sejumlah upaya dan kinerja yang ditunjukkan PT kita.

Digerogoti ”rayap”

Sekitar 10 tahun silam, istri saya menanam tiga pohon palem botol yang ukurannya masih kecil. Ditanam berdekatan di halaman rumah, ketiganya tumbuh membesar secara perlahan. Walau kami tidak membedakan perlakuan terhadap ketiga pohon tersebut, dua di antaranya tumbuh lebih besar daripada yang ketiga.

Semakin diamati, semakin tampak perbedaannya. Kami pun memberi perhatian lebih kepada pohon terkecil, tetapi upaya kami sia-sia. Pohon tersebut tetap kecil, jauh lebih kecil daripada dua pohon lainnya.

Perguruan tinggi kita kebanyakan didirikan beberapa puluh tahun yang lalu, lebih kurang bersamaan waktunya dengan PT di negara tetangga yang juga baru mengecap kemerdekaan pada pertengahan abad lalu. Pada 1970-an, sekelompok dosen kita sempat membantu pengembangan satu perguruan tinggi di Malaysia. Namun, waktu berjalan, dan melalui beberapa pemeringkatan PT yang dilakukan sejumlah lembaga survei internasional belakangan ini, kita disadarkan bahwa perguruan tinggi kita sekarang (cukup jauh) tertinggal di belakang PTN tetangga.

Secara internal, beberapa pengukuran kinerja perguruan tinggi gencar dilakukan, misalnya melalui akreditasi program studi dan akreditasi institusi, serta pemantauan produktivitas penelitian perguruan tinggi. Namun, hasilnya hanya mengukuhkan bahwa perguruan tinggi kita pada umumnya memang bermasalah.

Sejumlah upaya pun sebetulnya telah dilakukan sejak 1990-an, antara lain berupa program pengembangan institusi (dengan skema hibah kompetitif), internasionalisasi jurnal ilmiah, sertifikasi dosen, beasiswa bidik misi, dan yang terkini adalah BOPTN. Hasilnya tentu tidak dapat kita tagih dalam waktu dekat, tetapi saya kembali teringat yang terjadi dengan ketiga pohon palem kami.

Walau ukurannya tidak sama, ketiga pohon palem tersebut membesar. Karena itu, pada suatu saat kami memutuskan untuk memindahkan ketiganya ke tanah di depan rumah, yang terletak di pinggir jalan. Ketika itulah kami menemukan penyebab kenapa salah satu di antara pohon-pohon itu terhambat pertumbuhannya. Ternyata, akar pohon kerdil itu digerogoti rayap!

Apa yang terjadi dengan perguruan tinggi kita selama ini merupakan sesuatu yang tampak di permukaan: peringkat perguruan tinggi kita melorot, jumlah publikasi internasional rendah, plagiarisme semakin marak terjadi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut di satu sisi dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi kita di sisi lain patut diapresiasi. Namun, tanpa mendalami masalah sesungguhnya serta menangani akar permasalahannya, sejumlah upaya tersebut akan sia-sia.

Dalam artikel saya sebelumnya (Kompas, 1/7/2013), saya mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan mendasar dengan perguruan tinggi kita adalah kualitas para dosennya. Di balik itu, terdapat sejumlah hal yang perlu digarap apabila kita ingin membangun perguruan tinggi berkualitas, yaitu (1) sistem perekrutan dan sistem promosi berbasis merit; (2) sistem peer-review; (3) mobilitas dosen; (4) kompetisi yang sehat di antara perguruan tinggi; (5) otonomi dan kebebasan akademik; (6) sinergi pengajaran dan penelitian; (7) pendanaan; serta (8) keberadaan filantropis.

Barangkali hanya di Indonesia dosen direkrut sekali dan menetap selamanya. Tak ada mobilitas sama sekali. Asep Saefuddin, dalam tulisannya di Kompas Siang edisi 7/7/2013, mengungkapkan masalah inbreeding yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kita. Tampaknya tak banyak pihak yang melihat masalah ini sebagai sesuatu yang serius, apalagi menanganinya. Sebagai contoh, Kompas Minggu edisi 21/7/2013 menampilkan sosok seorang guru besar di sebuah PTN di Sumatera, yang mendapat gelar S-1, S-2, dan S-3-nya dari PTN itu juga. Di negara lain, hal seperti ini sangat dihindari.

Berbicara tentang produktivitas penelitian, selain kualitas dosen, besar anggaran yang tersedia untuk kegiatan penelitian juga merupakan isu utama. Bagaimana dapat bersaing dengan perguruan tinggi Malaysia apabila besar anggaran penelitian perguruan tinggi kita hanya Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar per tahun, sementara mereka dikucuri Rp 100 miliar hingga Rp 300 miliar per tahun? Padahal, dari penelitian-lah kita menantikan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yang akan mendongkrak daya saing bangsa.

Cita-cita berbangsa

Selain mengandalkan dana dari pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi di negara lain juga memiliki dana abadi dan terbantu oleh para filantropis yang bermurah hati memberikan donasi puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. Sebagai contoh, perguruan tinggi di AS, baik privat maupun publik, bisa mempunyai dana abadi yang besarnya mencapai ratusan triliun rupiah.

Keinginan mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas tentunya bukan sekadar untuk unjuk gigi, tak mau kalah dari perguruan tinggi di negeri jiran. Lebih penting lagi, kita harus bekerja keras mewujudkannya karena kita percaya, perguruan tinggi yang berkualitas pada gilirannya akan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bukankah dua hal itu yang dicita-citakan pendiri bangsa kita, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945?

Hendra GunawanGuru Besar pada FMIPA ITB Bandung

KOMPAS, 19 Agustus 2013

Hak Paten untuk Menumbuhkan Daya Saing Bangsa

August 27, 2013 Leave a comment

Intellectual_Property[3]Mundur demi Komersialisasi Paten

KOMPAS, 13 Agustus 2013

Pengembangan produk yang dipatenkan dan pengembangan bisnisnya merupakan dua hal yang masih terpisah di negeri ini. Beberapa peneliti di lembaga pemerintah bahkan harus memilih keluar dari birokrasi demi mengomersialkan patennya itu.

Paten menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual dengan kepemilikan personal yang dilindungi negara maksimum 20 tahun. Perlindungan itu untuk mendorong penemu atau inventor membuka pengetahuan-pengetahuan baru melalui hasil temuannya demi kemajuan masyarakat.

Paten membantu masyarakat berkembang dengan pengetahuan-pengetahuan baru untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan. Paten semestinya juga menumbuhkan daya saing kolektif bangsa. Sayangnya, tak selamanya paten optimal.

Bagi kalangan akademisi, sebagian paten diraih semata untuk mencapai angka kredit kenaikan jenjang kepangkatan. Begitu pula bagi para peneliti pegawai negeri sipil. Keluaran hasil risetnya berupa paten juga lebih kurang sama, yaitu untuk akumulasi angka kredit kenaikan pangkat.

Itu semua tidak salah. Bahkan, bisa-bisa menjadi suatu kesalahan ketika inventor tetap berpijak pada status kepegawaiannya dan terus mengupayakan komersialisasi patennya. Keluar dari birokrasi, lalu mengomersialkan paten pun akhirnya bisa dimengerti.

Inventarisasi kendala

Harapan besar terhadap paten yang menopang daya saing bangsa tak luput dari kendala. Dua lembaga riset pemerintah, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengalaminya.

Jumlah paten relatif sedikit, apalagi jumlah paten yang berhasil dikomersialkan. Di antaranya disebabkan minimnya jumlah peneliti dibandingkan di negara-negara maju.

Perbandingan jumlah peneliti dengan penduduk di Indonesia mencapai 205 peneliti dari setiap 1 juta jiwa. Persentase anggaran untuk kegiatan riset yang merangsang penerapan paten bisa maksimal biasanya didominasi swasta. Namun, di Indonesia masih didominasi pemerintah yang mencapai 81,1 persen, swasta 14,3 persen, pendidikan tinggi 4,6 persen.

Negara tetangga yang lebih maju, seperti Singapura, memiliki persentase anggaran riset pemerintah 10,4 persen, swasta 65,7 persen, dan pendidikan tinggi 23,9 persen. Di Malaysia, anggaran pemerintah 10,4 persen, swasta 71,5 persen, dan pendidikan tinggi 18,1 persen.

Di Indonesia, periset pada institusi pemerintah tak didukung mekanisme pemberian royalti atau keuntungan. Pemerintah tak punya peraturan perjanjian lisensi dan mekanisme penerimaan serta penggunaan royalti dari hasil komersialisasi paten.

Tidak diciptakan sistem bisnis berbasis paten. Ini yang menimbulkan sejumlah paten menjadi tak komersial. Tak ada pula sistem pemasaran atas produk-produk paten sebagai hak kekayaan intelektual itu. Paten menjadi kurang terhubung dengan industri.

Bahkan, tidak ada pula mekanisme penggunaan royalti atas paten untuk biaya pemeliharaan. Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki catatan tagihan biaya pemeliharaan 72 paten atas nama BPPT per tanggal 7 Maret 2003 sebesar Rp 1,5 miliar. Adapun alokasi dana yang disediakan tahun 2013 hanya Rp 125 juta. Tahun 2014 diajukan kenaikannya menjadi Rp 700 juta, hanya untuk biaya pemeliharaan paten.

Pemerintah yang punya kewenangan soal paten, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tak menutup mata atas sejumlah kendala tersebut. Institusi pemerintah pun berbenah. Demi membudayakan paten, lembaga pemerintah ini memberi insentif gratis pendaftaran paten. Mereka juga akan membantu penelusuran paten supaya hasil kegiatan riset tidak menduplikasi riset orang lain.

Direktorat ini juga menunjang informasi pemanfaatan paten kedaluwarsa yang menjadi milik publik, yaitu teknologi yang memasuki batas masa pemeliharaan paten 20 tahun. Atau, paten teknologi yang sudah tak lagi dirawat dengan biaya pemeliharaan setiap tahun.

Kompleksitas

Kompleksitas masalah akan dihadapi ketika ingin menyatukan kepentingan pengembangan produk yang dipatenkan dengan pengembangan komersialisasinya. Para peneliti yang memutuskan keluar dari birokrasi pemerintah, lalu mengomersialkan patennya, harus ditopang idealisme yang kuat.

Para peneliti itu sudah melampaui proses meneliti dan memperoleh paten yang tak mudah. Lalu, keinginannya biasanya tidak berhenti hanya pada satu paten. Seorang peneliti selalu tertarik mengembangkan inovasi- inovasi baru.

Demi mewujudkan inovasi baru, dibutuhkan tahapan komersialisasi paten. Ketika bertahan sebagai peneliti berstatus pegawai negeri, tidak mudah menempuh inovasi baru itu.

Sistem paten belum mampu mendorong kreativitas dan mendatangkan dampak ekonomi. Kewenangan institusi riset pemerintah mengomersialkan hasil penelitian yang sudah memperoleh paten hingga kini juga belum jelas. Biaya pemeliharaan paten justru membebani institusi. Contohnya seperti di BPPT, dengan tagihan pemeliharaan paten Rp 1,5 miliar. Di sisi lain, periset terus didorong mengajukan paten atas karyanya.

Paten memang memiliki kekuatan strategis. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, di dalam paten ada invensi baru berupa ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Ide itu dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau proses yang sudah ada. Di kalangan periset lembaga pemerintah, pengembangan paten justru terjadi ketika mereka mundur dari birokrasi.

Hak Paten untuk Menumbuhkan Daya Saing Bangsa

August 26, 2013 Leave a comment

IP-RightsMinimnya Paten di Indonesia

KOMPAS, 13 Agustus 2013

Hampir seperempat abad sejak Undang-Undang Paten pertama hadir di Indonesia tahun 1989, tetapi permohonan hak paten masih terbilang minim. Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permohonan paten dalam negeri tahun 2011 berjumlah 820 permohonan. Jumlah itu sedikit meningkat dari tahun 2009 dan 2010 sebanyak 684 dan 795 permohonan.

Bandingkan jumlah paten dalam negeri itu dengan paten dari luar negeri yang jauh lebih masif. ”Gempuran” paten dari luar negeri yang didaftarkan di Indonesia terus meningkat. Tahun 2009 ada 4.145 permohonan paten asing, tahun berikutnya meningkat menjadi 5.035 permohonan, tahun 2011 (5.432), dan tahun 2012 (6.212). Hal itu mengindikasikan bahwa pasar domestik Indonesia saat ini, khususnya terkait produk-produk teknologi, praktis ”dijajah” pihak asing.

Di kancah internasional, Indonesia juga tergolong ”miskin” paten internasional. Paten internasional adalah hak paten yang didaftarkan ke negara lain.

Tahun 2010, Indonesia hanya memiliki 15 paten internasional, sedangkan Malaysia dan Singapura masing-masing mendaftarkan 302 paten dan 637 paten. Jepang? Lebih dahsyat lagi. Tahun 2010, Jepang memperoleh 32.156 paten internasional.

Sejauh ini, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional tentang paten yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang bisa memberikan sejumlah kemudahan dalam proses pengakuan paten yang ditemukan anak negeri. Sejumlah paten yang dikenal dan diterima baik di dunia internasional di antaranya konstruksi fondasi ”cakar ayam” temuan Prof Sedijatmo dan teknik memutar lengan jalan layang ”Sosrobahu” temuan Tjokorda Raka Sukawati.

Memang, selepas kedua nama paten tersebut, relatif sedikit temuan paten dari dalam negeri yang dikenal publik secara luas. Sejumlah persoalan ditengarai menjadi penyebab rendahnya jumlah pemohon paten di Indonesia. Di sisi lain, ada kondisi kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematenkan karya yang terbilang rendah. Padahal, serpihan inovasi sebenarnya terserak di berbagai pelosok negeri.

Mengacu pada kategori paten yang ada, pengajuan paten tak harus merupakan teknologi tinggi yang rumit dan canggih. Ada pula kategori paten sederhana yang lebih bersifat menemukan kemudahan proses, yang sebenarnya banyak dijalankan di masyarakat. Dalam diskusi tentang paten, terungkap pula ada indikasi kultural di mana sebagian penemu di Indonesia justru tak terlalu peduli dengan dampak komersial dan hukum dari hak paten.

Jumlah peneliti yang masih relatif sedikit dan anggaran penelitian yang terbatas di sejumlah lembaga menjerat sejumlah langkah inovasi anak negeri. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah peneliti saat ini ”hanya” sekitar 8.000 orang, sedangkan pengajar di lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar 160.000 orang. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia yang tercatat 238 juta jiwa.

Persentase anggaran penelitian pun terbilang minim. Tercatat hanya sekitar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah itu masih jauh dari angka ideal yang disarankan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO), yakni sebesar 2 persen dari PDB.

Kendala prosedural

Persoalan lain yang menghadang kelancaran dalam inovasi teknologi dan pematenan adalah soal-soal teknis prosedural. Lama waktu pengurusan paten hingga memperoleh sertifikat paten di Indonesia dalam praktiknya bisa mencapai 5-8 tahun, terutama akibat proses-proses verifikasi ilmiah. Itu jauh lebih lama dibandingkan dengan proses pengajuan paten di Amerika Serikat, Jepang, China, dan Singapura yang rata-rata menyelesaikan paten dalam waktu 2-3 tahun.

Biaya pengurusan paten juga relatif mahal, total Rp 6 juta lebih dalam kurun lima tahun. Angka itu bisa menjadi Rp 76 juta untuk kurun 20 tahun pemeliharaan paten. Biaya muncul sebagai konsekuensi pencatatan dan verifikasi paten oleh negara.

Biaya itu jelas memberatkan bagi peneliti, apalagi jika paten yang didaftarkan ternyata tak memiliki sisi komersial, alias semata memenuhi syarat kepangkatan dalam dunia birokrasi. Bandingkan biaya paten ini dengan biaya pengurusan merek yang hanya Rp 600.000 per merek.

Lihat pula sisi kurangnya penghargaan bagi inventor. Dari paten yang berhasil dikomersialkan dan digunakan khalayak, keuntungannya tidak masuk ke inventor, tetapi menjadi penerimaan negara bukan pajak institusi, baik perguruan tinggi maupun lembaga lain. Cara itu jelas tidak membuat peneliti termotivasi untuk kreatif karena tidak ada insentif yang bisa didapat.

Hal ini terkait fakta bahwa mayoritas pemohon paten dalam negeri adalah lembaga riset, baik yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian pemerintah. Sementara paten yang diajukan pihak swasta atau industri relatif kecil. Sebagai contoh, lembaga yang banyak memohonkan paten hingga tahun 2010 adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan 158 paten, diikuti Kementerian Pertanian 127 paten, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 106 paten, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 86 paten, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan 53 paten.

Penetapan paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Setelah jangka waktu itu selesai, invensi menjadi milik publik. Siapa pun bebas menggunakan penemuan itu untuk dimanfaatkan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga terbanyak yang membukukan hak paten atas hasil temuannya. Hingga tahun 2012, capaian lembaga itu tercatat 296 paten. Dari jumlah tersebut, 55 persen di antaranya masih berstatus paten terdaftar dalam proses, sedangkan yang sudah tersertifikasi baru 24 paten.

Sementara dari pihak swasta, antara lain PT Martina Berto Tbk yang mengajukan permohonan 36 paten, 8 paten dikabulkan dan sisanya masih dalam proses.

Secara historis, peraturan perundangan bidang paten di Indonesia telah ada sejak tahun 1910 saat pemerintahan kolonial Belanda mengundangkan UU Paten. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914.

Pada zaman pendudukan Jepang, semua peraturan perundangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, UU Paten tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di negeri Belanda.

Meski UU Paten disahkan pada tahun 1989, paten baru berlaku efektif di Indonesia tahun 1991. Pengesahan tersebut mengakhiri perdebatan panjang tentang pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Dalam pertimbangan UU Paten 1989 disebutkan, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberi perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi.

Bagaimanapun, paten adalah kebutuhan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam sejumlah proses pembangunan. Lebih penting lagi, inovasi-inovasi yang dipatenkan bisa diproduksi massal untuk dimanfaatkan publik.