Archive

Archive for January, 2014

MENATA SISTEM PERDAGANGAN KEMBALI KE JATI DIRI

January 29, 2014 1 comment

DEKLARASI Djuanda, 13 Desember 1957, menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan garis pantai 95.181 kilometer, terpanjang keempat di dunia, gugusan 17.500 pulau membentuk zamrud khatulistiwa. Dengan laut hampir dua pertiga keseluruhan wilayah Indonesia seluas 5,2 juta kilometer persegi, sungguh lautlah yang merajut pulau-pulau itu menjadi negara kesatuan maritim Indonesia. Laut bukan penghambat sehingga harus dibangun jembatan untuk menghubungkan dua pulau besar.

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda bukti nyata bahwa pemerintah melawan kodrat. Jembatan Selat Sunda bakal memperkokoh dominasi transportasi darat yang membuat ongkos logistik di Indonesia tergolong paling mahal di dunia. Berdasarkan kajian Bank Dunia (2013), ongkos logistik di Indonesia 27 persen produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi ketimbang Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen, Thailand 20 persen, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25 persen PDB. Hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi.

Buruknya sarana pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya tecermin dari kemerosotan tajam unsur infrastruktur dalam logistics performance index (LPI) Indonesia dari urutan ke-69 tahun 2010 menjadi ke-84 tahun 2012. Padahal, untuk kurun waktu yang sama, unsur lainnya, kecuali customs, telah menunjukkan perbaikan berarti.  Misalnya,  timeliness dari ke-69 menjadi ke-41, logistics quality and competence dari ke-92 menjadi ke-61, tracking and tracing dari ke-80 menjadi ke-51, dan international shipments dari ke-80 menjadi ke-57. Kondisi infrastruktur yang kedodoran inilah yang membuat LPI keseluruhan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di luar Kamboja, Laos, dan Myanmar. Indonesia juga kalah jauh dibandingkan dengan negara Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC).

Sepanjang kebijakan pemerintah tidak mengacu pada jati diri bangsa dan persoalan logistik yang di hulu tidak serius ditangani, pembenahan di hilir akan sangat bersifat tambal sulam dan ad hoc. Contoh paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang ditetapkan 12 Desember 2013. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan serupa yang ditetapkan tahun 2008. Persoalan yang sangat strategis untuk menciptakan perekonomian yang efisien, yaitu menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri dan berdaya saing, menciptakan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan (level the playing field), serta melindungi kedaulatan konsumen, sangat tidak memadai kalau diatur sekadar dengan ketetapan menteri. Itulah akibat dari belum hadirnya undang-undang perdagangan yang sudah sekitar satu dasawarsa dipersiapkan.

Tidak heran kalau isi Peraturan Menteri Perdagangan yang baru ditetapkan itu lebih banyak bersifat normatif dan mengambang. Terkait jumlah gerai toko modern yang boleh dimiliki sendiri oleh pelaku usaha, Pasal 16 Ayat 1 menyatakan paling banyak 150 gerai, sedangkan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan jumlah segala bentuk perdagangan eceran dan pengaturan lokasinya ditetapkan pemerintah daerah setempat. Banyak lagi isi peraturan yang sebenarnya sudah nyata-nyata merupakan domain pemerintah daerah sehingga tak perlu lagi diurusi Kementerian Perdagangan.

Terkandung maksud pula dalam peraturan itu membatasi barang impor, dengan mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan (Pasal 22 Ayat 1) dan harus mengutamakan yang dihasilkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Pasal 17 Ayat 1). Namun, tekad itu tampaknya setengah hati karena ada embel-embel ”sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko modern”. Kewajiban 80 persen produksi dalam negeri juga bisa ditawar setelah mempertimbangkan rekomendasi dari forum pemangku kepentingan yang akan dibentuk.

Peraturan Menteri Perdagangan ini yang hampir pasti menambah panjang persyaratan yang tak perlu dan justru menambah ketidakpastian berusaha, seraya diragukan keefektifannya memberdayakan UMKM serta menjadikan produksi dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Bagaimana mungkin barang dalam negeri yang dihasilkan UMKM bisa berjaya di pasar domestik kalau per Desember 2012 hanya 7.561 produk yang mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berstatus SNI aktif. Paling banter barang lokal yang merajai pasar eceran adalah yang diproduksi perusahaan nasional besar dan korporasi transnasional. Kebanyakan mereka memiliki sistem logistik modern sehingga mampu menyiasati buruknya sistem logistik nasional. Mayoritas UMKM harus berjibaku menekan ongkos logistik dan ongkos produksi karena tidak memiliki keekonomian skala (economies of scale).

Syukurlah terselip dalam Peraturan Menteri Perdagangan terbaru ini pengaturan yang melindungi pemasok, khususnya pelaku UMKM. Persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan pemasok kecil antara lain adalah persyaratan perdagangan (trading terms), seperti mekanisme pembayaran, biaya promosi, rabat, dan pembebasan listing fee khusus untuk UMKM. Pengaturan itu sepatutnya terpatri dalam undang-undang perdagangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Yang paling penting, undang-undang perdagangan nanti mampu mengintegrasikan perekonomian domestik dengan mengedepankan visi maritim sehingga seluruh sumber daya yang kita miliki betul-betul bersinergi menghasilkan struktur pengusaha yang kokoh dan konsumen yang berdaulat.

Faisal Basri, Ekonom

KOMPAS, 30 Desember 2013

FTA dan UU PERJANJIAN INTERNASIONAL

January 28, 2014 Leave a comment

ASEAN-China Free Trade Agreement bukanlah perjanjian perdagangan bebas pertama yang dilakukan RI dengan negara lain—baik secara bilateral maupun multilateral.

Sebelumnya, sejumlah perjanjian perdagangan bebas telah di- tandatangani pemerintah, di antaranya ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-Korea Selatan FTA, dan Indonesia-Japan Partnership Agreement.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas itu seringkali dilatarbelakangi ketakutan pada dampak trade diversion. Artinya, kalau antara Malaysia dan Thailand di satu pihak dan Jepang di pihak lain melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA), impor Jepang akan lebih banyak dilakukan oleh kedua negara tersebut. Akibatnya, negara lain, seperti Indonesia, akan mengalami kerugian karena kehilangan potensi ekspor ke Jepang. Namun, yang perlu dicatat, trade diversion hanya berlaku terhadap dua negara atau lebih yang memiliki produk yang sama dengan tujuan pasar yang sama.

Dengan kata lain, ketakutan kehilangan potensi pasar ekspor seharusnya tidak menjadi alasan bagi sebuah negara merasa terasingkan sehingga akhirnya tanpa kesiapan yang matang nekat menceburkan diri masuk dalam perjanjian perdagangan bebas meski dengan risiko pasar di dalam negeri akan diserbu oleh berbagai macam produk luar yang dapat mengancam kelangsungan produsen lokal. Ketakutan semacam ini tampaknya juga yang menghantui pemerintah ketika memutuskan untuk melibatkan Indonesia dalam berbagai FTA dengan negara lain.

Sebagai sebuah perjanjian, FTA mengandung prinsip take and give, yakni jika Indonesia menginginkan suatu konsesi atau fasilitas, Indonesia juga harus bersedia menawarkan suatu konsesi. Dan bila setiap konsesi diberikan, pemerintah harus menghitung kerugian yang akan diderita rakyat Indonesia, terutama terkait dengan pengaruh jelek ekonomi pasar (yakni kesenjangan antara yang berhasil di pasar dan yang gagal).

Rakyat sekonyong-konyong dihadapkan kepada perdagangan bebas. Mereka dipaksa bersaing dengan pemain-pemain besar dari luar negeri di pasar domestik tanpa ada perlindungan lagi dari pemerintah. Ini tentu akan memberikan dampak yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Mengingat luasnya dampak yang akan ditimbulkan oleh FTA, berbagai perjanjian perdagangan bebas seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada publik dan musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan, untuk selanjutnya mendapatkan ratifikasi dari DPR sebelum ditandantangani pemerintah.

Namun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian ekonomi internasional tidak termasuk dalam kesepakatan yang harus mendapat ratifikasi oleh DPR. Akibatnya, berbagai perjanjian perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dianggap berada dalam domain eksekutif, yang pengesahannya cukup melalui keputusan presiden.

Perlu direvisi

Kondisi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain mitra dagang Indonesia yang mengikatkan diri dalam perjanjian perdagangan bebas. Di negara-negara lain setiap perjanjian perdagangan harus terlebih dahulu diratifikasi parlemen mereka sebelum ditandatangani pemerintahnya.

Sebagai perbandingan, sebelum ditandatangani Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, perjanjian perdagangan bebas Indonesia Jepang (IJEPA) terlebih dahulu diratifikasi oleh parlemen Jepang. Sebaliknya, Indonesia, pengesahan IJEPA didasarkan atas keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kaitan itu, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, DPR perlu menempatkan revisi atas UU No 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai prioritas utama pembahasan, terutama menyangkut Pasal 10, dengan menambahkan poin bahwa perjanjian ekonomi internasional harus diratifikasi DPR.

Ratifikasi penting dilakukan dalam setiap perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia agar pemerintah tidak lagi dalam posisi dilematis sebagaimana yang dihadapi saat ini, ketika perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) dipersoalkan banyak pihak.

Pada satu sisi pemerintah menyadari tekanan dari pelaku-pelaku usaha dalam negeri yang meminta pemerintah menunda pelaksanaan ACFTA karena dinilai merugikan dan mengancam kelangsungan industri nasional, di sisi lain penundaan pelaksanaan ACFTA akan berdampak diwajibkannya Indonesia membayar kompensasi kepada setiap negara yang terlibat dalam perjanjian. Ini tentu akan memberikan tekanan pada APBN yang terlalu dibebani oleh angsuran pembayaran utang dan subsidi yang sangat besar. Akhirnya, pemerintah akan senantiasa teran- cam (precarious) banyak kritik.

Edy Burmansyah, Peneliti Institute for Global Justice

Kompas, 4 Januari 2009

PASAR BEBAS DAN ETIKA GLOBAL

January 16, 2014 Leave a comment

Di pintu gerbang era berlakunya Perjanjian Perdagangan Pasar Bebas ASEAN-Cina, industri dalam negeri diliputi kekhawatiran yang sangat tinggi. Yang dikhawatirkan adalah hancurnya industri dalam negeri karena kalah bersaing di tengah membanjirnya produk luar negeri, khususnya Cina, yang telah bertahun-tahun menguasai Indonesia.

Di samping itu, Indonesia belakangan ini masih juga terus membanggakan pertumbuhan ekonominya. Namun, sebenarnya, keadaan ini tidak berkualitas lantaran hanya ditopang konsumsi dan ekspor produk primer. Semua itu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan secara absolut. Masyarakat pun terus saja rentan menjadi miskin jika penguasaan teknologi ekonomi kita tidak berkembang. Hal ini mengingat apa yang dikatakan Gremillion, seorang ekonom yang sangat mendukung pasar bebas, bahwa salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di era pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi.

Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia sebenarnya bukanlah sendirian. Masih banyak negara lain, khususnya negara-negara berkembang, yang mengalami nasib yang sama. Sehingga, kepincangan dan ketidakadilan global akan terus membuntuti kencangnya persaingan di era pasar bebas ini. Lalu, apa yang mesti dilakukan?

Penguasaan Teknologi Ekonomi

Negara-negara yang terlibat dalam gelombang pasar bebas, menurut Gremillion, mesti memahami bahwa pada era sekarang ini sedang didominasi oleh sebuah rancangan pembangunan dunia yang dikenal sebagai Marshall Plan yang menjadi batu sendi interpendensi global yang terus memintal dunia. Biar bagaimanapun rancangan pembangunan dunia yang mengglobal itu selalu memiliki sasaran ekonomi dengan penguasaan pada kemajuan teknologi ekonomi yang akan terus menjadi penyanggah bagi kekuatan negara atau pemerintahan.

Artinya, dari penguasaan teknologi ekonomi itulah, segala kekuatan arus modal investasi dan barang-barang hasil produksi tidak menjadi kekuatan negatif yang terus menggerogoti dan melumpuhkan kekuatan negara. Karena, senang atau tidak, kita sekarang sedang digiring masuk dalam suatu era baru pada percaturan ekonomi dan politik global yang diikuti dengan era pasar bebas yang dibaluti semangat kapitalisme yang membuntuti filosofi ‘modal tak lagi berbendera’ dan ‘peredaran barang tak lagi bertuan’. Ini jelas menimbulkan paradigma-paradigma baru yang di dalamnya semua bergerak berlandaskan pada pergerakan modal investasi dan barang produksi yang ‘tidak berbendera dan tidak bertuan’, yang akan terus menjadi batu sendi interpendensi global yang terus memintal dunia.

Setiap negara, khususnya Indonesia yang masih mengalami kesulitan keuangan, tentu sangat mengharapkan aliran dana investasi ke dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia pun tidak henti-hentinya menciptakan daya tarik bagi investor asing, seperti menciptakan keunggulan komparatif. Dalam hal ini, Indonesia pun terus melakukan kreasi dan inovasi baru, seperti mengkaji ulang strategi industrialisasi demi menciptakan keunggulan-keunggulan baru dalam kaitannya dengan spesialisasi dunia di tengah fenomena konsep negara yang telah berubah menjadi supermarket minidunia.

Yang menimbulkan persoalan ke depan adalah bagaimana supaya korporasi bisnis yang akan meningkat tajam dalam skala global ini tidak menimbulkan implikasi inefisiensi dan mislokasi sumber daya. Dan, pada gilirannya, ketidakadilan global menganga lebar dan kesejahteraan dunia akan menurun drastis.

Ketidakadilan akan sangat dirasakan oleh negara-negara yang belum maju teknologi ekonominya, seperti Indonesia yang sangat menginginkan dana investasi untuk menyegarkan dan menggerakkan kembali roda perekonomian demi meningkatkan daya saing di bidang produksi. Namun, harus diingat bahwa efek investasi pun tidak bisa dianggap ringan. Lihat, bagaimana telah terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh investor asing. Contohnya adalah apa yang tertera dalam buku yang diterbitkan oleh Transparency International (TI).

Global Corruption Report (2004) secara mengejutkan menampilkan data-data tentang korupsi oleh investor asing, khususnya tentang bagaimana investor asing menyuap pejabat-pejabat negara. Perusahaan-perusahaan lokal akan semakin kalah bersaing karena suap yang dilakukan oleh investor asing. Lalu, bagaimana menangkalnya?

Etika Global

Apabila pola pergerakan investasi dan hasil produksi, misalnya, mengalami perubahan drastis, perlu diperhatikan berbagai hal. Pertama, tindakan tertentu dari suatu pemerintahan sebuah negara untuk melindungi tujuan nasionalnya akan mengakibatkan menurunnya kesejahteraan secara global. Meskipun tindakan itu memberikan manfaat bagi ekonomi domestiknya, tidak dapat dimungkiri bahwa  net cost akan muncul di tempat lain.

Kedua, harus disadari bahwa negara memiliki fungsi legitimasi yang menimbulkan gejala untuk korporasi global. Maka, muncullah pertanyaan, bagaimana membedakan antara fungsi legitimasi pemerintah dengan fungsi mendorong kesejahteraan dunia.

Ketiga, konflik akan muncul antara pemerintah berbagai negara dan antara berbagai kepentingan usaha. Apabila konflik ini terus berlangsung, yang terjadi adalah terabainya kesejahteraan masyarakat. Maka, solusi apa yang yang harus diambil?

Menurut Bergsten dan Graham, dua ahli ekonomi pembangunan dan politik, menegaskan bahwa diperlukan semacam konklusi, yakni adanya strategi untuk restrukturisasi dan tertib internasional untuk menjamin terbentuknya pola investasi internasional beserta barang-barang produksinya, di mana alokasi yang tidak efisien dapat dihindarkan agar nasib rakyat miskin di dunia tidak terabaikan, kesejahteraan masyarakat dunia dapat tercipta, dan jurang ketidakadilan antarnegara dapat dipersempit.

Yang terpenting adalah diperlukan bangunan etika global yang berperan mem- back up setiap penyelewengan yang terjadi di belantara pasar bebas. Kemiskinan, kemelaratan, dan ketidakadilan yang terdapat di dunia yang menimpa negara-negara miskin hakikatnya tidak lagi akibat kesalahan negara-negara bersangkutan sehingga itu pun menjadi tanggung jawab global pula. Kesejahteraan bersama dan keadilan global pun merupakan sebuah fiksi moral dan wujud perilaku etis global pula.

Kesejahteraan dan keadilan global merupakan sesuatu yang tercipta oleh keharmonisan berbagai kepentingan yang selalu memerhatikan nilai-nilai moral dan tata etika yang dianut umum. Maksudnya, perilaku etis global adalah perilaku negara-negara yang bertanggung jawab atas nasib masyarakat dunia. Negara-negara yang bertindak etis adalah negara-negara yang bertanggung jawab atas nasib dunia yang pincang akibat menggelindingnya pasar bebas ini. Jika ini terjadi, perwajahan ekonomi dan politik global tidak akan kehilangan rona kemanusiaannya.

Thomas Koten, Direktur Social Development Center

Republika, 30 Januari 2010

MENYIKAPI KEMITRAAN TRANS-PASIFIK

January 16, 2014 Leave a comment

Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44 akan kembali menyambangi Indonesia pertengahan bulan Maret ini. Kedatangan pemimpin negara adi daya tersebut tentu bukan untuk sekadar wisata atau nostalgia mengenang 4 tahun masa kecilnya di Jakarta. Kunjungan kerja mantan anak Menteng ini membawa banyak agenda penting, salah satunya adalah tawaran kerja sama ekonomi dalam kerangka Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP).

TPP adalah kerja sama perdagangan yang awalnya disepakati oleh Selandia Baru, Cili, Brunei Darussalam serta Singapura pada tahun 2006 dan kini tengah melibatkan Vietnam, Australia, Peru serta AS sendiri. Tidak puas dengan lambannya negosiasi pengurangan hambatan perdagangan dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), melalui TPP negara-negara tersebut memperluas cakupan kerja samanya menjadi lebih komprehensif, meliputi usaha pembebasan tarif untuk nyaris semua produk, kesepakatan dalam aspek standar keamanan, hambatan teknis, kebijakan tentang persaingan usaha serta hak atas kekayaan intelektual.

Obama bahkan berambisi untuk mendorong TPP lebih jauh, yaitu dengan melibatkan seluruh negara di Pasifik ke dalamnya, termasuk Indonesia. Dari sudut pandang AS rencana ini mudah dipahami. AS ingin mempertahankan dan menegaskan kepemimpinannya di wilayah ini. Meningkatnya peran China di Pasifik yang dipuncaki dengan bergulirnya China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) per 2010 bukan hanya mengancam dominasi AS tetapi juga berpotensi menggerus nilai perdagangan AS dengan China maupun dengan ASEAN.

Menyikapi tawaran AS

Lalu bagaimana seharusnya pemerintah RI menyikapi tawaran kerja sama ini? Bagian berikutnya dari tulisan ini akan mencoba memberikan suatu perspektif ekonomi terhadap TPP.

Dalam ilmu ekonomi terdapat prinsip bahwa perdagangan akan selalu menguntungkan kedua belah pihak. Dengan perdagangan kita tidak perlu memproduksi semua barang dan jasa yang kita butuhkan. Cukup kita berspesialisasi pada barang dan jasa yang dapat kita produksi secara efisien, menjualnya ke negara lain yang menghargainya dengan tinggi, dan kemudian menggunakan hasil penjualan untuk membeli apa saja yang kita tidak cukup cakap memproduksinya sendiri. Dengan demikian, perdagangan memungkinkan kita untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal sekaligus mengembangkan skala usaha pada bidang-bidang yang menjadi andalan. Singkatnya, perdagangan adalah peluang untuk kemajuan ekonomi dan misi pengurangan hambatan perdagangan yang dibawa TPP adalah peluang yang lebih besar lagi.

Meskipun demikian, untuk memanfaatkan peluang ini bagi kepentingan dan kebaikan kita bersama, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, harus dipahami bahwa keuntungan dari perdagangan bersifat agregat di tingkat negara, tetapi distribusi keuntungannya belum tentu merata pada tingkat individu. Sebagai contoh, impor daging sapi dari AS atau Australia di satu sisi akan menguntungkan konsumen daging sapi, pedagang makanan berbahan daging sapi, dan importir daging sapi itu sendiri, tetapi di sisi lain memukul peternak sapi domestik. Tiga pihak diuntungkan, satu dirugikan. Secara agregat menguntungkan tetapi salah satu komponen bangsa menjadi korban.

Kedua, meskipun perdagangan saling menguntungkan, tidak berarti bahwa keuntungannya akan dibagi rata oleh kedua pihak. Petani kopi di Sumatera diuntungkan dengan terbukanya pasar ekspor ke AS, tetapi importir AS hampir pasti menikmati untung yang lebih besar. Keuntungan lebih besar lagi bahkan dinikmati oleh wirausahawan AS yang mengolah biji kopi tersebut menjadi produk-produk minuman lalu menjualnya kembali di Indonesia dengan harga tinggi.

Ketiga, perdagangan antarnegara umumnya mengikuti pola-pola tertentu. Pola klasik adalah perdagangan berdasarkan efisiensi produksi. Satu negara berspesialisasi dan mengekspor barang yang dapat diproduksinya secara efisien serta mengimpor barang lain yang tidak dapat diproduksinya secara efisien. Efisiensi dapat bersumber dari produktivitas tenaga kerja atau kelimpahan faktor produksi. Pola yang umum terbentuk dengan cara ini adalah perdagangan utara-selatan di mana negara maju mengekspor barang padat modal dan mengimpor barang padat karya.

Tetapi dewasa ini pola semacam itu telah semakin ditinggalkan. Saat ini sekitar 2/3 nilai perdagangan dunia didominasi oleh negara-negara maju dalam bentuk intra-industri. Tiap negara melakukan diversifikasi industri dan saling memperdagangkan produk yang nyaris sama jenisnya. Eropa mengimpor Toyota dan Nissan sementara Jepang mengimpor Volvo dan BMW. Hal ini dapat terjadi karena dua hal: dari sisi penawaran para produsen melakukan diferensiasi produk dengan menambahkan berbagai atribut pada produk; dari sisi permintaan selera konsumen juga semakin beragam dan tuntutan tiap segmen konsumen semakin spesifik. Hanya negara-negara yang mampu mengantisipasi pola inilah yang akan menikmati kue terbesar perdagangan dunia.

Dan keempat, tawaran kemitraan harus dirundingkan secara egaliter, bukan atas dasar pendiktean satu pihak pada pihak lainnya. Tidak juga dengan tekanan dan persyaratan dalam hal lain yang tidak terkait dengan perdagangan serta dapat mengganggu kedaulatan RI. Kemajuan ekonomi dapat menjadi tujuan, tetapi tidak jarang juga menjadi alat untuk memaksakan kepentingan politik yang lebih besar dan strategis. Persyaratan yang memang mengandung kebaikan seperti perbaikan iklim usaha dan penyelamatan lingkungan tentu harus menjadi agenda RI tanpa perlu desakan dari pihak asing. Sementara tuntutan yang dapat mengganggu kepentingan strategis seperti liberalisasi sektor pertanian dan sumber daya alam atau dukungan politis pada diplomasi internasional juga harus kita tentukan sendiri tanpa desakan dari pihak manapun.

Apa konsekuensi keempat hal di atas bagi kita? Pertama, sebelum liberalisasi perdagangan harus ada perhatian bagi komponen masyarakat yang berpotensi menjadi korban, baik dalam bentuk perlindungan, pengembangan atau bahkan transformasi usaha.

Kedua, Indonesia harus memiliki strategi industrialisasi yang jelas untuk dapat ambil bagian dalam kue perdagangan dunia yang bernilai besar, bukan sekedar penggembira yang hanya menikmati remah-remah. Melihat beragamnya karakteristik perekonomian negara-negara TPP; dari Brunei yang hanya mengandalkan energi, Australia yang bertumpu pada barang tambang dan pertanian, hingga AS yang memiliki begitu beragam industri, maka kemitraan ini memberi peluang bagi diversifikasi produk nasional. Syaratnya, industri nasional harus mampu menciptakan beragam produk dengan berbagai karakter, fitur dan atribut yang sesuai dengan tuntutan. Selain itu, tentu saja permasalahan klasik seperti ekonomi biaya tinggi serta lemahnya kemampuan manajerial para wirausahawan nasional harus tetap menjadi agenda pembenahan.

Dan ketiga, dalam perundingan kerja sama, pemerintah RI harus memposisikan diri sebagai negara berdaulat yang berdiri sama tegak dengan negara manapun. Butir demi butir kerjasama harus membawa kebaikan bagi seluas-luasnya lapisan masyarakat, bukan manfaat bagi segolongan orang apalagi semata-mata kepentingan asing.

Akhirnya, jika dan hanya jika pertimbangan-pertimbangan di atas telah diperhitungkan, maka kita dapat menyambut baik tawaran Kemitraan Trans-Pasifik.

Mohamad Dian Revindo, Staf Pengajar Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Media Indonesia, 19 Maret 2010

SINYAL PERLAMBATAN EKONOMI

January 16, 2014 Leave a comment

Keputusan Moody’s memangkas peringkat utang Perancis menjadi Aa1 dari sebelumnya Aaa dengan outlook negatif beberapa waktu lalu menyadarkan khalayak. Kabut gelap pun berpeluang mengepung perekonomian global di tengah berbagai sinyal perlambatan ekonomi yang juga mendera negara-negara besar lainnya.

Menyeruaknya pemberitaan mengenai posisi Perancis di mata salah satu lembaga pemeringkat ternama dunia itu seakan menguatkan pertanda buat partisipan pasar mengenai situasi riil global market. Sebenarnya, hal ini lebih dikarenakan bahwa Paris telah kehilangan predikat top credit rating-nya di saat Eropa diselimuti banyak persoalan. Padahal, negara yang pernah dipimpin oleh Nicholas Sarkozy itu merupakan negara terbesar kedua dalam persatuan negara Zona Euro.

Bisa dibayangkan, betapa telah meluas dan membahayakannya permasalahan utang di Benua Biru. Bahkan, sangat mungkin jika turunnya peringkat tersebut akan memunculkan masalah lain seputar politik, keuangan atau moneter yang lebih membebani Perancis.

Penurunan ranking ini ditengarai banyak pihak disebabkan oleh memburuknya prospek pertumbuhan ekonomi negerinya menara Eiffel sebagai akibat dari krisis utang Eropa yang berkepanjangan.

Selain itu, perbankan Perancis merupakan pemegang obligasi pemerintah Yunani terbesar. Terlebih kecamuk masalah utang Athena tak kunjung juga usai meski berbagai cara telah ditempuh. Jadi, bisa dibayangkan potensi ancaman yang ikut membayangi Paris. Kepercayaan pelaku pasar pun potensi pupus seiring dengan pergerakan mata uang euro berikut aset-aset berisiko lainnya hingga menguatkan indikasi suramnya tutup tahun 2012.

Memang, komposisi eksposur bank-bank di Perancis banyak tertahan di Yunani yang terkenal sebagai Negeri Dewa-Dewi sehingga bakal memicu Paris terkena imbas negatifnya. Akan tetapi sebenarnya, terdapat ancaman lain yang disebabkan oleh persoalan utang negara PM Antonis Samaras itu.

Intaian bahaya menanti Inggris selaku negara pemilik eksposur terbesar atas Yunani misalnya. Apalagi, London juga masih bergulat dengan problema ekonomi negaranya sendiri. Belum lagi dampak ikutan yang menghadang perekonomian Benua Eropa berikut ekonomi dunia sebagai akibat masalah utang negara-negara Zona Euro.

Perancis dalam Eurozone

Sebagai salah satu negara maju di dunia, Perancis menduduki kedudukan penting dalam perekonomian global. Apalagi Paris merupakan anggota Euro Zone (EZ). Sebuah perkumpulan negara-negara penting di Benua Eropa yang menggunakan mata uang bersama, yaitu euro.

Berpadunya 17 negara Eropa itu merupakan salah satu sumber pergerakan ekonomi dunia. Apalagi mereka juga menjadi tujuan ekspor negara-negara besar produsen barang-barang konsumsi, seperti Amerika Serikat dan China. Bayangkan imbas negatifnya apabila kelompok ini terus-menerus dirundung masalah kompleks yang membahayakan kawasannya.

Tentu saja semua orang kini pastilah mulai paham bagaimana problema krisis utang yang saat ini membelit negara-negara kawasan Benua Biru itu. Karena kondisi ini telah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Parahnya, persoalan utang di area EZ saat ini telah mengjangkiti negara anggota dengan skala perekonomian yang besar, tak hanya negara-negara kecil.

Dan Perancis, negara yang termasuk dalam kategori sepuluh negara terbesar perekonomiannya di dunia itu kini menjadi pantauan pasar global. Mengingat, salah satu pendiri perkumpulan negara EZ itu memiliki hubungan yang cukup erat dengan Yunani, negara Zona Euro pertama yang terhantam persoalan sovereign debt. Kendati, kekhawatiran itu belumlah seburuk ancaman yang menghantui Yunani sendiri, Irlandia, Portugal atau pun Spanyol.

Efek penyebaran masalah utang area Eropa yang semakin menjalar kemana-mana itu telah mendorong seluruh anggota Euro Zone bersama-sama berupaya menangkal efek buruk persoalan utang tersebut. Sekaligus mencarikan solusi buat problema krisis utang Zona Euro.

Seperti halnya yang telah dilaksanakan oleh berbagai negara lain maupun lembaga internasional sekelas IMF. Meski hingga saat ini belum mampu menuntaskan segala persoalan Eropa. Karena, kuat pengaruh negatifnya pasti akan membahayakan perekonomian global dan akhirnya sampai pula ke masing-masing ekonomi negara.

Pesimisme Perancis kian bebani Eropa

Perekonomian Perancis memang dibayangi persoalan utang Yunani. Terlebih Paris juga diselimuti oleh problema internal negaranya sendiri. Seperti tingginya angka pengangguran dan ditengarai akan terus bertambah. Selain itu, dampak penurunan peringkat yang baru saja menimpa Perancis pun memunculkan sinyal menyusutnya perekonomian Paris di tahun mendatang. Sama halnya dengan EZ members lainnya.

Sementara di bidang politik, kondisi Perancis pun masih dibayangi oleh masalah utang kawasan dan persoalan yang ditinggalkan oleh pimpinan sebelumnya. Langkah penyelamatan terus dilakukan oleh Francois Hollande. Harapannya, penyelesaian bakal berlangsung dengan lebih cepat dan terarah.

Mempunyai cakupan wilayah yang paling luas dibandingkan negara anggota Euro Zone lainnya, membuat berita negatif seputar Perancis bisa menjadi sinyal kewaspadaan buat pasar global. Apalagi jika dibumbui dengan pemberitaan yang kurang baik dari negara bermasalah EZ yang lain.

Kendati demikian, ekspektasi membaiknya situasi perekonomian di Yunani masih ada. Apalagi utang pemerintah Athena diperkirakan bakal mengalami penurunan sebelum tahun 2015. Begitu pula beberapa indikator penting sektor ekonomi lainnya, seperti GDP. Dukungan Jerman berikut negara besar EZ lainnya pun seakan masih menghembuskan angin segar penyelesaian problema krisis utang Eropa di masa mendatang. Meski, dibutuhkan perjuangan dan waktu yang cukup lama demi pulihnya negara yang terkenal di dunia itu dengan bangunan bersejarahnya.

Pemerintah Perancis pun sudah pasti tidak akan tinggal diam terhadap kondisi yang mengancam negaranya. Baik melalui kebijakan moneter, maupun kebijakan penting lainnya. Termasuk, bekerja sama dan berkoordinasi dengan negara Eurozone lain serta otoritas besar Eropa sekelas ECB (European Central Bank).

Tujuan akhir yang ingin diraih tak lain adalah perbaikan situasi Perancis jauh sebelum pecah persoalan utang kawasan, hingga kemakmuran negara di Benua Biru di masa-masa sebelumnya. Walau untuk saat ini mungkin hanya harapan semu…

BIJAK MEMBACA SINYAL PERLAMBATAN EKONOMI

January 16, 2014 Leave a comment

Tanda-tanda bahwa perekonomian Indonesia tengah menuju pelemahan sudah tampak dari pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Kamis (12/9). Dalam RDG tersebut, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan, BI rate, 25 basis poin (bps) menjadi 7,25%.

Selain BI rate, suku bunga lending facility juga dinaikkan se besar 25 bps menjadi 7,25%. Demikian pula suku bunga deposit facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah-langkah lanjutan dari penguatan bauran kebijakan BI yang difokuskan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta memastikan berlangsungnya penyesuaian defisit transaksi berjalan (DTB) pada tingkat yang sustainable.

Keterangan resmi BI ini makin menguatkan sinyal bahwa perekonomian memang sedang melemah secara gradual. Bank sentral menilai perlambatan ekonomi dan ketidakpastian keuangan global ke depan masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 diperkirakan melambat menjadi 3,0%, dari semula 3,1%, akibat melambatnya pertumbuhan negara sedang berkembang, terutama Tiongkok dan India.

Dugaan bahwa perekonomian makin lemah ditekankan lagi oleh pernyataan BI yang merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 menjadi 5,5%-5,9%, dari semula 5,8%-6,2%. Dari sisi domestik, perlambatan ekonomi terlihat dari berbagai hasil survei BI seperti survei penjualan eceran dan survei keyakinan konsumen yang mengindikasikan konsumsi rumah tangga (KRT) cenderung melambat pada semester II-2013.

Dari kenaikan BI rate, lending facility dan deposit facility secara serempak, tampaknya arah skenario BI adalah menghendaki inflasi ke depannya dapat lebih dikendalikan sehingga tidak sampai menembus 10%. Paralel dengan itu, nilai tukar rupiah juga bertahan karena suku bunga dalam rupiah dinilai lebih menarik. Tak kalah pentingnya adalah neraca transaksi berjalan dapat dijaga agar tidak semakin defisit.

Singkat kata, dengan sekali gebrakan, BI berharap tiga tujuan sekaligus dapat diraih. Hanya saja, ongkos kebijakan moneter itu dinilai cukup “menindih”, karena mengurbankan potensi pertumbuhan ekonomi.

Restrukturisasi Impor Migas

Namun, sinyal perlambatan ekonomi sebagaimana dirilis oleh BI di atas seyogyanya memberikan insight kepada kalangan perbankan untuk menyikapinya secara bijak. Empat bulan menjelang tutup tahun, bank-bank dituntut menyesuaikan proyeksi pertumbuhan kredit dan dananya. Lantaran Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 tidak bisa direvisi lagi, maka pelaku perbankan harus pandai-pandai menemukan strategi agar dapat memenuhi targettarget yang sudah ditetapkan.

Tapi, perkembangan ekonomi ke depan sebenarnya bergantung pada upaya pemerintah mempersempit defisit transaksi berjalan. Harus dipahami bahwa defisit neraca perdagangan lebih banyak dipengaruhi oleh defisit pada ekspor minyak dan gas (migas) daripada sektor nonmigas. Neraca perdagangan pada Juli 2013 lalu mencatat defisit US$ 2,3 miliar dibanding Juni 2013 sebesar US$ 0,9 miliar.

Defisit neraca perdagangan terutama terjadi pada sektor migas yang mencapai US$ 1,86 miliar. Jadi, yang paling besar defisit di sektor migas. Untuk mengatasi defisit tersebut, yang dibutuhkan adalah koordinasi strategis antarkementerian atau lembaga terkait guna mengatasi persoalan tersebut. Dibutuhkan pemikiranpemikiran jernih yang solutif dan konkret.

Tentu harus diupayakan perbaikan NPI dengan cara mendorong ekspor non-migas melalui diversifikasi ekspor, menekan impor bahan baku dan bahan penolong dengan cara memproduksi di dalam negeri, mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan cara hemat, mengembangkan energi alternatif (non-fosil), mendorong penggunaan gas dan renewable energy lainnya (misalnya ethanol) serta memperbesar biodiesel, dan menekan defisit transaksi sektor jasa dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (sektor tenaga kerja, asuransi, pelayaran).

Proyek strategis berupa mass rapid transportation (MRT) yang aman, nyaman dan murah di berbagai kota besar di Indonesia harus terus dikembangkan untuk menekan konsumsi BBM oleh publik. Harus dipahami bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) faktanya tidak efektif menekan konsumsi BBM. Perilaku masyarakat relatif tidak berubah, di mana konsumsi BBM tetap saja tinggi. Mungkin waktu itu seharusnya dinaikkan secara penuh sesuai harga keekonomian sehingga terjadi perbaikan NTB sekaligus menyehatkan fiskal lantaran publik dipaksa untuk hemat BBM.

Menanti Kebijakan Operasional

Sebenarnya yang lebih penting adalah memperkuat empat paket kebijakan ekonomi dengan turunan yang lebih operasional agar dapat segera diimplementasikan. Paket pertama untuk perbaikan current account dan stabilisasi rupiah. Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Paket ketiga untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Paket keempat untuk mempercepat investasi.

Dari sisi otoritas moneter, sudah dilakukan langkah tepat berupa penyesuaian BI rate untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu menahan laju inflasi dan meredakan kepanikan pasar sehingga tidak terjadi capital outflow. Namun, jangan hanya otoritas moneter yang sibuk dengan upaya menahan laju inflasi dan meredakan kepanikan pasar.

Kalangan BUMN bisa membantu penguatan rupiah melalui berbagai upaya, antara lain, tidak melakukan tindakan spekulasi untuk keuntungan jangka pendek, menjadwal ulang atau menangguhkan pemenuhan kewajiban dalam dolar AS, dan tidak menempatkan ekses dana dalam dolar AS dengan melakukan bidding atau sistem lelang kepada bank-bank.

Kebijakan taktis yang membolehkan ekses dana BUMN dioptimalkan untuk buy back sahamnya juga membantu meredam kepanikan pasar saham. Hal lain, mewajibkan BUMN melaporkan kepada otoritas (pemerintah dan BI) jika memiliki utang valas dan jatuh temponya. Yang harus dipahami bersama, dampak kebijakan moneter dan fiskal yang sudah ditetapkan baru akan terasa mungkin tahun depan.

Jika demikian halnya, maka dapat diterima akal sehat apabila jalannya roda perekonomian tahun ini memang melambat sebagaimana disinyal oleh BI dengan keputusan RDG BI pada 12 September 2013 lalu. Konfirmasi atas perlambatan ekonomi juga dapat dilihat dari revisi proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dari 5,8% menjadi 5,3% saja.

Juga terkonfirmasi dari purchasing manager index (PMI) Indonesia yang per Agustus lalu berada di angka 48,5, yang berarti tingkat dan kapasitas produksi tengah menurun. Angka PMI di atas 50 berarti perekonomian sedang ekspansif, sementara angka di bawah 50 mengindikasikan perekonomian tengah mengalami kontraksi. Semoga semua pihak concern dengan gejala perlambatan ekonomi tersebut dan tetap semangat dalam menghadapinya.***

Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI

RI DAN KEMITRAAN TRANS-PASIFIK

January 14, 2014 Leave a comment

Indonesia perlu ikut Trans-Pacific Partnership untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasionalnya agar dapat bersaing di pasar dunia dalam industri manufaktur dan berbagai jenis jasa.

Keikutsertaan dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) akan memaksa kita mengubah kebijakan ekonomi nasional untuk meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya bersifat autopilot seperti yang terjadi sejak 13 tahun terakhir.

Disebut sebagai autopilot atau berjalan sendiri tanpa kendali pemerintah karena tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bergantung pada gejolak permintaan dan tingkat harga sekelompok kecil komoditas ekspor berupa hasil tambang dan sumber daya alam lainnya.

Ekspor komoditas primer tidak memerlukan kebijakan pemerintah dan terutama diekspor ke China dan India yang perekonomiannya tumbuh dengan pesat, rata-rata 9-10 persen setiap tahun selama tiga dasawarsa terakhir. Sementara itu, karena tidak ada lapangan pekerjaan di dalam negeri, TKI mencari sendiri lapangan pekerjaan ke seluruh dunia.

Seperti halnya pada zaman VOC, Indonesia tetap miskin, pemasok sumber daya alam dan tenaga kerja murah ke seluruh pelosok dunia, dengan pendidikan serta keterampilan yang rendah. Sebaliknya, Malaysia dan Singapura yang belakangan memperoleh kemerdekaan sudah menjadi negara dengan pendapatan menengah dan tinggi dengan struktur ekonomi yang sudah berubah menjadi industri manufaktur serta jasa-jasa.

Tiga Jenis Kebijakan

Ada tiga jenis kebijakan ekonomi yang perlu diubah, yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan di sektor riil agar perekonomian nasional dapat bersaing di pasar dunia. Ada tiga tujuan dari perubahan kebijakan moneter dan restrukturalisasi industri keuangan.

Pertama, untuk mencegah terjadinya penguatan nilai tukar rupiah yang dapat menimbulkan ”penyakit Belanda (the Dutch disease)” yang pada gilirannya dapat melemahkan daya saing komoditas ekspor kita, dan bahkan merusak tatanan perekonomian secara keseluruhan. Dalam 10 tahun terakhir, penguatan nilai tukar rupiah terjadi akibat kenaikan nilai ekspor bahan mentah dan pemasukan modal jangka pendek untuk membeli SUN, SBI, serta saham di Bursa Efek Jakarta.

Kedua, menurunkan tingkat suku bunga yang dewasa ini tertinggi di ASEAN.

Ketiga, mengubah struktur industri keuangan agar lebih kompetitif dan sehat sehingga dapat menjalankan kebijakan moneter yang menggunakan tingkat suku bunga sebagai sasaran operasi kebijakan moneter.

Sasaran perubahan dalam kebijakan fiskal adalah untuk menyediakan pembelanjaan bagi pembangunan infrastruktur yang sangat langka dewasa ini yang telah lama menjadi faktor penghambat produksi, kelancaran distribusi barang, serta penanaman modal.

Defisit APBN dan rasio utang yang terlalu rendah hanya baik untuk memperbaiki citra di pasar keuangan dunia, tetapi menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang sangat banyak terutama di Pulau Jawa.

Sementara itu, reformasi struktural di sektor riil diperlukan untuk memperbaiki iklim usaha dan logistik yang buruk, meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN serta BUMD, serta meningkatkan ekonomi nasional di pasar regional dan global. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk menyatukan pasar nasional yang sekarang terkotak-kotak.

Untuk Integrasi

Pembentukan TPP diusulkan Presiden Obama pada tahun 2009 untuk mewujudkan cita-cita APEC, yakni meningkatkan integrasi perdagangan dan investasi di kawasan Lautan Pasifik. Hingga tahun 2012 sudah berlangsung 15 kali perundingan, dan direncanakan ada tiga kali pembahasan pada tahun 2013, yakni Maret di Singapura, Mei di Peru, dan September di tempat lainnya. Diharapkan TPP dapat mulai beroperasi pada tahun 2014. Ada tujuh negara inti yang sejak awal mendukung pembentukan TPP, yakni Australia, Brunei, Cile, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Amerika Serikat. Malaysia serta Vietnam menjadi anggota akhir tahun 2010.

Dengan demikian, sekarang sudah ada empat negara anggota ASEAN yang menjadi anggota TPP. Pada 15 Maret lalu, Perdana Menteri Abe mengumumkan keikutsertaan Jepang dalam organisasi tersebut. Diharapkan Kanada, Meksiko, dan Korea akan segera bergabung. Filipina dan Thailand juga tertarik untuk ikut.

Ada tiga hal yang membedakan TPP dengan APEC dan perjanjian perdagangan lainnya yang ada di kawasan ini. Pertama, TPP akan semakin menurunkan tarif bea masuk dan memangkas hambatan nontarif untuk meningkatkan perdagangan produk pertanian dan industri manufaktur. Berbeda dengan perjanjian dagang lainnya, TPP memberikan jadwal waktu yang lebih jelas untuk menurunkan hambatan tarif dan nontarif bagi produk pertanian dan hasil industri manufaktur, termasuk standar barang dan kesehatan.

TPP memberikan kelonggaran waktu untuk melakukan liberalisasi parsial bagi jenis komoditas yang dianggap sensitif oleh suatu negara seperti beras, gula, dan susu serta produk turunannya. Untuk memperlancar perdagangan antarnegara, TPP akan memperlonggar ketentuan mengenai negara asal barang (rules of origin), sertifikasi, dan proses pengaturan lainnya, serta semakin membuka persaingan bagi pengadaan pemerintah.

TPP akan meliberalisasi hambatan perdagangan dan investasi dalam pengadaan jasa-jasa seperti jasa-jasa keuangan, asuransi, telekomunikasi, paket udara, dan jasa-jasa transportasi lainnya. Proteksi hak cipta dalam TPP termasuk paten industri farmasi dan hak cipta digital. TPP juga mencakup aturan tentang lingkungan hidup seperti masalah konservasi dan perubahan cuaca. TPP juga akan mengoreksi proteksi yang berlebihan pada perusahaan negara.

Diharapkan BUMN dan BUMD kita dapat bersaing dengan BUMN Malaysia dan Singapura ataupun perusahaan swasta. TPP akan menegakkan disiplin tentang pembatasan lalu lintas modal swasta antarnegara.

Topik Baru

TPP akan mengenalkan topik baru seperti kebijakan persaingan usaha, badan usaha milik negara, bantuan pada badan usaha kecil dan menengah, lingkungan hidup, penerapan aturan, serta standar tenaga kerja yang telah disepakati dalam forum Organisasi Buruh Internasional (ILO). Tujuan pengaturan yang terakhir ini adalah agar dijamin adanya netralitas dan kesamaan akses pada sumber keuangan, faktor produksi, serta distribusi barang dan jasa bagi perusahaan negara dan swasta.

Keputusan dalam organisasi ASEAN dan APEC diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat serta bersifat sukarela. Jadwal liberalisasi sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Organisasi dan anggota ASEAN tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Sebaliknya, keputusan TPP adalah bersifat formal, mengikat, dan dengan jadwal liberalisasi yang jelas serta berlaku umum bagi semua anggota tanpa kecuali.

KTT ASEAN pada November 2011 memutuskan untuk membentuk RCEP yang mencakup kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, serta Australia dan Selandia Baru. Kedua negara terakhir sudah menyatakan keinginan ikut RCEP, sedangkan RRC, Korea, dan India masih pikir-pikir.

RRC, Jepang, dan Korea tengah berunding untuk membentuk pasar bebas (free trade area/FTA) di antara ketiganya yang akan menambah 126 perjanjian FTA yang sudah ada di kawasan Asia-Pasifik pada akhir tahun 2012.

Karena RCEP dan TPP tidak bersaing, satu negara menjadi anggota kedua organisasi, sekaligus memperluas pasar ekspor dan menarik penanaman modal swasta asing. Masuknya empat negara anggota menjadi sponsor TPP tidak akan melemahkan posisi tawar ASEAN yang memprakarsai pembentukan RCEP.

Anwar Nasution,  Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

KOMPAS, 07 Mei 2013