Home > Comments and Reflection > BIJAK MEMBACA SINYAL PERLAMBATAN EKONOMI

BIJAK MEMBACA SINYAL PERLAMBATAN EKONOMI

Tanda-tanda bahwa perekonomian Indonesia tengah menuju pelemahan sudah tampak dari pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Kamis (12/9). Dalam RDG tersebut, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan, BI rate, 25 basis poin (bps) menjadi 7,25%.

Selain BI rate, suku bunga lending facility juga dinaikkan se besar 25 bps menjadi 7,25%. Demikian pula suku bunga deposit facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah-langkah lanjutan dari penguatan bauran kebijakan BI yang difokuskan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta memastikan berlangsungnya penyesuaian defisit transaksi berjalan (DTB) pada tingkat yang sustainable.

Keterangan resmi BI ini makin menguatkan sinyal bahwa perekonomian memang sedang melemah secara gradual. Bank sentral menilai perlambatan ekonomi dan ketidakpastian keuangan global ke depan masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 diperkirakan melambat menjadi 3,0%, dari semula 3,1%, akibat melambatnya pertumbuhan negara sedang berkembang, terutama Tiongkok dan India.

Dugaan bahwa perekonomian makin lemah ditekankan lagi oleh pernyataan BI yang merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 menjadi 5,5%-5,9%, dari semula 5,8%-6,2%. Dari sisi domestik, perlambatan ekonomi terlihat dari berbagai hasil survei BI seperti survei penjualan eceran dan survei keyakinan konsumen yang mengindikasikan konsumsi rumah tangga (KRT) cenderung melambat pada semester II-2013.

Dari kenaikan BI rate, lending facility dan deposit facility secara serempak, tampaknya arah skenario BI adalah menghendaki inflasi ke depannya dapat lebih dikendalikan sehingga tidak sampai menembus 10%. Paralel dengan itu, nilai tukar rupiah juga bertahan karena suku bunga dalam rupiah dinilai lebih menarik. Tak kalah pentingnya adalah neraca transaksi berjalan dapat dijaga agar tidak semakin defisit.

Singkat kata, dengan sekali gebrakan, BI berharap tiga tujuan sekaligus dapat diraih. Hanya saja, ongkos kebijakan moneter itu dinilai cukup “menindih”, karena mengurbankan potensi pertumbuhan ekonomi.

Restrukturisasi Impor Migas

Namun, sinyal perlambatan ekonomi sebagaimana dirilis oleh BI di atas seyogyanya memberikan insight kepada kalangan perbankan untuk menyikapinya secara bijak. Empat bulan menjelang tutup tahun, bank-bank dituntut menyesuaikan proyeksi pertumbuhan kredit dan dananya. Lantaran Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 tidak bisa direvisi lagi, maka pelaku perbankan harus pandai-pandai menemukan strategi agar dapat memenuhi targettarget yang sudah ditetapkan.

Tapi, perkembangan ekonomi ke depan sebenarnya bergantung pada upaya pemerintah mempersempit defisit transaksi berjalan. Harus dipahami bahwa defisit neraca perdagangan lebih banyak dipengaruhi oleh defisit pada ekspor minyak dan gas (migas) daripada sektor nonmigas. Neraca perdagangan pada Juli 2013 lalu mencatat defisit US$ 2,3 miliar dibanding Juni 2013 sebesar US$ 0,9 miliar.

Defisit neraca perdagangan terutama terjadi pada sektor migas yang mencapai US$ 1,86 miliar. Jadi, yang paling besar defisit di sektor migas. Untuk mengatasi defisit tersebut, yang dibutuhkan adalah koordinasi strategis antarkementerian atau lembaga terkait guna mengatasi persoalan tersebut. Dibutuhkan pemikiranpemikiran jernih yang solutif dan konkret.

Tentu harus diupayakan perbaikan NPI dengan cara mendorong ekspor non-migas melalui diversifikasi ekspor, menekan impor bahan baku dan bahan penolong dengan cara memproduksi di dalam negeri, mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan cara hemat, mengembangkan energi alternatif (non-fosil), mendorong penggunaan gas dan renewable energy lainnya (misalnya ethanol) serta memperbesar biodiesel, dan menekan defisit transaksi sektor jasa dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (sektor tenaga kerja, asuransi, pelayaran).

Proyek strategis berupa mass rapid transportation (MRT) yang aman, nyaman dan murah di berbagai kota besar di Indonesia harus terus dikembangkan untuk menekan konsumsi BBM oleh publik. Harus dipahami bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) faktanya tidak efektif menekan konsumsi BBM. Perilaku masyarakat relatif tidak berubah, di mana konsumsi BBM tetap saja tinggi. Mungkin waktu itu seharusnya dinaikkan secara penuh sesuai harga keekonomian sehingga terjadi perbaikan NTB sekaligus menyehatkan fiskal lantaran publik dipaksa untuk hemat BBM.

Menanti Kebijakan Operasional

Sebenarnya yang lebih penting adalah memperkuat empat paket kebijakan ekonomi dengan turunan yang lebih operasional agar dapat segera diimplementasikan. Paket pertama untuk perbaikan current account dan stabilisasi rupiah. Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Paket ketiga untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Paket keempat untuk mempercepat investasi.

Dari sisi otoritas moneter, sudah dilakukan langkah tepat berupa penyesuaian BI rate untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu menahan laju inflasi dan meredakan kepanikan pasar sehingga tidak terjadi capital outflow. Namun, jangan hanya otoritas moneter yang sibuk dengan upaya menahan laju inflasi dan meredakan kepanikan pasar.

Kalangan BUMN bisa membantu penguatan rupiah melalui berbagai upaya, antara lain, tidak melakukan tindakan spekulasi untuk keuntungan jangka pendek, menjadwal ulang atau menangguhkan pemenuhan kewajiban dalam dolar AS, dan tidak menempatkan ekses dana dalam dolar AS dengan melakukan bidding atau sistem lelang kepada bank-bank.

Kebijakan taktis yang membolehkan ekses dana BUMN dioptimalkan untuk buy back sahamnya juga membantu meredam kepanikan pasar saham. Hal lain, mewajibkan BUMN melaporkan kepada otoritas (pemerintah dan BI) jika memiliki utang valas dan jatuh temponya. Yang harus dipahami bersama, dampak kebijakan moneter dan fiskal yang sudah ditetapkan baru akan terasa mungkin tahun depan.

Jika demikian halnya, maka dapat diterima akal sehat apabila jalannya roda perekonomian tahun ini memang melambat sebagaimana disinyal oleh BI dengan keputusan RDG BI pada 12 September 2013 lalu. Konfirmasi atas perlambatan ekonomi juga dapat dilihat dari revisi proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dari 5,8% menjadi 5,3% saja.

Juga terkonfirmasi dari purchasing manager index (PMI) Indonesia yang per Agustus lalu berada di angka 48,5, yang berarti tingkat dan kapasitas produksi tengah menurun. Angka PMI di atas 50 berarti perekonomian sedang ekspansif, sementara angka di bawah 50 mengindikasikan perekonomian tengah mengalami kontraksi. Semoga semua pihak concern dengan gejala perlambatan ekonomi tersebut dan tetap semangat dalam menghadapinya.***

Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: