Archive

Archive for March, 2014

Birokrasi Sebagai Masalah Ekonomi Indonesia

March 21, 2014 Leave a comment

Ketika terpilih sebagai presiden dan wapres pada Pemilu 2004, masyarakat sempat menaruh harapan besar pada duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Kemenangan keduanya dipandang akan memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk memerintah dan mengambil kebijakan tepat dan tegas, baik di bidang ekonomi, hukum, maupun politik. Tetapi, harapan tersebut secara perlahan meredup. Perubahan signifikan, khususnya menyangkut angka pertumbuhan ekonomi, tak juga tampak. Salah satu faktornya adalah masalah investasi yang tak juga bergerak naik.

Tanpa peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi seperti orang yang kehilangan darah. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan semakin meluas. Pemerintah bukannya tidak menyadari pentingnya faktor investasi ini. Beberapa program promosi dan kunjungan ke luar negeri telah dilakukan pada 2005-2006 dengan menyertakan pengusaha. Tetapi, hasil yang diperoleh tak signifikan. Peringkat daya saing Indonesia tetap berada pada urutan bawah di antara negara yang disurvei. Bahkan, dalam dua tahun terakhir semakin merosot. Realisasi PMA semester I/2006 misalnya, minus 24,44% dibandingkan periode yang sama 2005 (data BKPM, Agustus 2006).

Faktor Penyebab

Faktor yang mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi memang tidak hanya soal politik dan kelembagaan. Faktor ekonomi, seperti pasar, sumber daya alam yang bisa diolah, kemampuan ekonomi mitra lokal, ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja merupakan beberapa faktor yang biasa menjadi perhitungan para investor.

Namun, faktor politik dan kelembagaan pemerintah memberi kontribusi signifikan pada iklim usaha atau iklim investasi di suatu negara. Dari sisi ekonomi, setiap bentuk dan cara kerja suatu lembaga pemerintahan memiliki nilai ekonomi tertentu bagi kegiatan usaha. Artinya, ada bentuk dan cara kerja lembaga pemerintah yang memberi kontribusi positif terhadap kegiatan dunia usaha dan sebaliknya, ada juga yang menghambat atau tidak memberi keuntungan.

Rendahnya dukungan DPR dan DPRD, serta lambannya insiatif reformasi di lembaga pemerintah semenjak era reformasi, sebagaimana tercermin dari kinerjanya yang belum profesional, sangat berpengaruh terhadap investasi. Di tingkat nasional, di DPR misalnya, berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan upaya reformasi birokrasi seperti RUU Pajak, Investasi, Kepabeanan, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pemerintahan memakan waktu pembahasan yang berlarut-larut, hingga lebih dari dua tahun sejak masuk agenda pembahasan Dewan. Sementara itu, di tingkat lokal banyak daerah membuat perda hanya guna mengejar peningkatan PAD dengan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Sebaliknya, masih sedikit daerah yang berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Para ahli ekonomi kelembagaan menyebut biaya yang timbul dari fungsi kelembagaan birokrasi sebagai biaya transaksi. Biaya transaksi itu adalah biaya penggunaan jasa pemerintahan yang dinilai dari efisiensi waktu, kualitas pelayanan, efektivitas pelayanan, dan kepuasan subjektif pengguna jasa pemerintahan. Variabel biaya transaksi tersebut bisa disebabkan oleh fungsi berbagai faktor, seperti kualitas SDM, budaya dan politik. Tetapi, seringkali rancangan teknis dan penggunaan sumber daya teknikal tidak bisa diwujudkan dan dioperasikan karena kultur yang belum berubah dan faktor politik yang tidak mendukung.

Ada dua alasan penting mengapa masalah reformasi birokrasi dalam mendukung daya saing ekonomi daerah menjadi krusial. Pertama, birokrasi disalahgunakan peran dan fungsinya sebagai alat kepentingan bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaanya. Kedua, di bidang birokrasi, Indonesia tergolong tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Birokrasi di ketiga negara tersebut sudah memasuki tahap profesional, baik ditinjau dari segi pelayanan (terutama Singapura), maupun netralitasnya dalam politik.

Dampak Bagi Investasi

Profesionalisme birokrasi ditunjukkan melalui terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan yang menunjang aktivitas masyarakat bisnis. Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kapasitas dalam mengelola ekonomi, perdagangan internasional dan efisiensi sistem pemerintahan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting profesionalisme birokrasi. Permasalahannya adalah bagaimana menekan biaya ekonomi tinggi yang disebabkan oleh mekanisme kebijakan yang tidak transparan dan birokrasi yang tidak efisien agar kesulitan yang dialami pelaku bisnis selama ini dapat diatasi. Bila transparansi dan akuntabilitas birokrasi ini dapat diperlihatkan, skandal korupsi yang makin marak belakangan ini tentu tak akan terjadi.

Dampak dari ketidakprofesionalan birokrasi Indonesia antara lain bisa dilihat dari capaian Indonesia di bidang investasi. Sampai September 2006, misalnya, Indonesia dinilai tidak probisnis. Meskipun dikatakan Indonesia telah berhasil melakukan reformasi bisnis, capaian reformasi bisnis yang dilakukan negara lain ternyata jauh lebih baik ketimbang Indonesia.

Di Indonesia, proses perizinan bisnis memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Survei terbaru Bank Dunia menyebutkan, jumlah hari yang diperlukan untuk mengurus izin usaha di Indonesia memakan waktu 97 hari. Jumlah ini jelas jauh lebih lama dibandingkan Malaysia yang hanya 30 hari, Thailand 33 hari, Philipina 48 hari, dan Vietnam 50 hari.

Kondisi birokrasi Indonesia yang buruk mengisyaratkan perlunya menjadikan birokrasi sebagai pelayan publik yang melayani dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan ini kita berharapa dapat memperbaiki citra diri bangsa karena hasil penelitian Doing Business 2007 International Finance Corporation menunjukkan bahwa Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah masalah bagi ekonomi.

R. Siti Zuhro, Peneliti LIPI

Sumber: Bisnis Indonesia, 21 Februari 2007

Advertisements

Ekonomi Indonesia Masih Akan Relatif ‘Aman’

March 21, 2014 Leave a comment

Bagaimana situasi perekonomian pada semester kedua 2011 yang baru saja kita masuki? Pertanyaan itu lebih suka saya jawab dengan dua hal. Pertama adalah analisis kecenderungan pergerakan variable variabel ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan analisis siklus bisnis. Analisis ini akan membawa kepada kesimpulan bahwa perekonomian sedang berada di atas tren dan cenderung membaik. Kedua, adalah analisis risiko yang berguna untuk memperkirakan kemungkinan membaliknya kecenderungan. Kesimpulan dari analisis ini yakni memang ada risiko ke bawah akibat pengaruh dari ketidakpastian global. Walaupun demikian, risiko ini relatif kecil.

Mari kita mulai dari analisis yang pertama. Sedikit agak berbeda dengan lembaga riset lainnya, kami lebih memilih untuk menggunakan growth rate cycle (GRC) dibandingkan dengan business cycle biasa. Pertimbangannya, selain lebih akurat, GRC juga dapat secara langsung memberi informasi tentang kecenderungan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi bisa dibagi menjadi dua yakni tren dan siklus. Komponen tren menunjukkan pertumbuhan yang solid sedang berada di angka 6,2%. Artinya, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun akan berada di kisaran itu. Itulah angka pertumbuhan yang bisa dijamin oleh tren fundamental.

Komponen siklus menunjukkan pergerakan perekonomian sedang berada di atas tren. Secara statistik, ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya ang ka pertumbuhan yang dicapai mungkin akan jauh lebih baik dari 6,2%. Mudah-mudahan saja ini benar karena akan memberi sense of optimism di tengah-tengah hiruk pikuknya berita korupsi di kalangan politisi. Kita perlu menunjukkan bahwa perekonomian sudah relatif kebal terhadap berita negatif seputar politik dan hukum.

Ada dua interpretasi terhadap hubungan siklus dan tren, yaitu interpretasi statistika konvensionial biasa dan interpretasi modern. Yang konvensional adalah yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF. Menurut interpretasi ini, jika siklus sedang di atas tren, itu berarti permintaan agregat lebih tinggi dibanding output potensial. Dalam bahasa awam, jumlah permintaan barang dan jasa berada di atas kemampuan dunia usaha untuk menyediakannya. Sederhananya, ada kelebihan permintaan yang kemudian dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. Implikasi dari interpretasi semacam ini adalah bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus cenderung ketat (tight bias) agar inflasi dapat ditekan. Fungsi kebijakan ketat semacam ini adalah supaya permintaan agregat dapat diseimbangkan kembali dengan output potensial.

Mungkin karena itu pula Bank Indonesia cenderung melakukan pengetatan moneter dengan membiarkan nilai tukar dan saat ini merancang langkah-langkah pengetatan lebih lanjut. Salah satu yang paling mungkin adalah pengetatan likuiditas perbankan melalui kenaikan giro wajib minimum. Coba kita lihat apa yang akan dilakukan BI. Harap diingat, pengelolaan moneter akan berjalan efektif bila mengandung efek surprise. Kalau orang luar seperti saya sudah bisa menduga-duga apa yang akan dilakukan, bagaimana mau efektif?

Lelucon Terbesar

IMF bahkan beberapa bulan yang lalu memublikasikan laporan yang bahwa Indonesia sedang overheating. Rekomendasi kebijakannya adalah tentu idem ditto, pengetatan fiskal dan moneter. Indonesia sedang overheating? Itu lelucon terbesar yang dibuat oleh sebuah lembaga dengan nama besar seperti IMF. Menurut Joseph E. Stiglitz, ekonom peraih penghargaan Nobel, identifikasi overheating yang paling mudah dan paling akurat adalah jika terjadi defisit neraca transaksi berjalan secara persistent bertahun-tahun dalam skala yang cukup akut. Bagaimana Indonesia? Jauh dari itu! Pada April lalu kajian EC-Think menunjukkan bahwa risiko overheating masih terlalu rendah untuk dianggap serius. Interpretasi yang lebih modern menunjukkan bahwa isu kelebihan permintaan dengan kecenderungan inflasi harus dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor non-tradable, sedangkan inflasi justru lebih ditentukan oleh pergerakan barang-barang tradable. Penentu inflasi dan pertumbuhan adalah berkebalikan.

Implikasinya adalah siklus bisnis tak bisa dipakai untuk mengelola inflasi. Sekadar informasi, barang tradable didefinisikan sebagai barang-barang yang dapat diperdagangkan secara internasional atau barang yang dapat diekspor atau diimpor. Karena itu, kami lebih suka memisahkan trajectory inflasi dan pertumbuhan. Nanti kalau ada kesamaan faktor-faktor yang memengaruhinya, interpretasi konvensional bisa digunakan lagi. Karena itu, GRC hanya kami pakai untuk meramalkan tingkat pertumbuhan.

Kalau analisis kami benar, dan kecenderungan siklus akan terus berlangsung sampai akhir tahun, maka dalam jangka pendek sebetulnya kita tak harus terlalu mengkhawatirkan situasi global. Kecuali jika krisis utang yang melanda GIPSY (Yunani, Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia) berubah menjadi krisis keuangan jilid 2 di seantero Eropa dan Amerika Utara. Mari kita lihat secara saksama. Pergerakan ekonomi di sektor lebih banyak ditentukan oleh sektor non-tradable terutama sektor jasa. Itu berarti pertumbuhan ekonomi didorong dari dalam negeri. Struktur ekonomi kita cenderung inward looking. Implikasinya pertumbuhan ekonomi tidak akan `terla lu terganggu’ oleh gonjang-ganjing global. Itu pula yang bisa menerangkan mengapa pertumbuhan ekonomi masih mencatat positif 4,6% pada saat negara lain sedang dilanda dampak krisis subprime mortgage. Persoalannya adalah apakah krisis utang GIPSY akan berubah menjadi krisis keuangan global yang lebih parah dibandingkan dengan krisis yang baru kita lewati? Ada dua hal yang harus kita cermati untuk menghitung dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Pertama, kemungkinan memburuknya situasi keuangan dunia. Oleh karena GIPSY tidaklah sepenting Amerika Serikat, mestinya contagion effect-nya tidak seserius krisis subprime mortgage. Tetapi perlu diingat bahwa ketahanan dari negara-negara besar tidaklah sebaik 2007-2008 karena pemu lihan yang berlangsung lambat. Otoritas fiskal dan moneter di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat praktis sudah kehabisan `peluru’ untuk menghindari krisis keuangan jilid 2. Suku bunga acuan di negara-negara tersebut sudah mendekati nol yang juga berarti bahwa stimulus moneter semakin terbatas. Utang publik yang semakin menumpuk juga tidak memungkinkan untuk memberi stimulus fiskal dalam skala yang besar.

Kedua, krisis GIPSY akan berubah menjadi monster atau tidak sangat bergantung pada apakah krisis utang di negara-negara tersebut dapat diselesaikan secara aman atau tidak. Barry Eichengreen, ekonom kawakan dari Berkeley, mengusulkan untuk menyelesaikannya dengan pengampunan utang melalui skema Paris Club. Tetapi itu juga sangat tergantung dari berapa potongan utang yang akan diberikan terutama pada Yunani. Negara itu memerlukan potongan minimal 40% agar terhindar dari belitan utang. Kalau itu tidak dilakukan, kita harus siap-siap menghadapi dampak contagion.

Terakhir, kita masih relatif ‘aman’ walaupun situasi global menjadi sangat buruk. Tak selamanya inward looking itu jelek.

Iman Sugema, CEO EC-Think Corp

Sumber: Bisnis Indonesia, 06 Juli 2011