Archive

Archive for September, 2015

The Fed, Spekulasi Likuiditas Global dan Volatilitas Rupiah

September 25, 2015 Leave a comment

THE Fed (Federal Reserve) atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) kini tengah bimbang dan terjepit. Melalui ketuanya, Janet Yellen, mereka telah berkali-kali menjanjikan kenaikan suku bunga, yang saat ini Fed Funds Rate (FFR) dipatok 0,25%. Namun, berkali-kali pula mereka seperti `ingkar janji’. Suku bunga tak kunjung naik sehingga menimbulkan gejolak volatilitas mata uang di seluruh dunia, termasuk (terutama) rupiah. Mengapa itu semua terjadi? Bagaimana penjelasannya dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap rupiah?

Cerita bermula dari krisis finansial global (global financial crisis) yang disebabkan jatuhnya harga surat berharga derivatif di sektor perumahan berkualitas kelas dua (subprime mortgage) yang ditandai dengan bangkrutnya lembaga keuangan investasi (investment bank) Lehman Brothers pada pertengahan 2008. Untuk meredam krisis, The Fed menurunkan suku bunganya hingga level terendah 0,25%. Itu mirip dengan yang sudah terjadi di Jepang sejak 1990-an, yaitu suku bunga amat rendah, nyaris nol (zero interest rate), yang terus bertahan hingga sekarang. Tujuan kebijakan suku bunga rendah ini ialah mendorong perekonomian melalui meningkatnya konsumsi rumah tangga serta investasi. Suku bunga rendah dimaksudkan sebagai upaya merelaksasi likuiditas di pasar uang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, karena pada saat itu tingkat kepercayaan konsumen (consumer’s confidence index) sedang rendah, kebijakan itu tidak terlalu efektif. Karena itu, ketua The Fed saat itu, Ben S Bernanke, beserta wakilnya, Janet Yellen, berinisiatif melakukan pencetakan uang untuk menambah relaksasi likuiditas (quantitative easing atau QE). Uang dari QE itu kemudian dibelikan surat-surat berharga pemerintah AS (T-bills dan T-bonds) agar harganya tidak jatuh selama krisis.

Langkah Efektif

Kebijakan QE berlangsung tiga tahap. Tahap pertama dicetak US$1,6 triliun (2009), tahap kedua juga US$1,6 triliun (2011), dan tahap ketiga pada awalnya dicetak US$85 miliar per bulan, kemudian berangsur-angsur menurun (2013). Dari seluruh tiga tahap tersebut, tercetak sekitar US$4,2 triliun. Jumlah itu sangat besar karena ekuivalen dengan lima tahun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagai perbandingan, PDB AS saat ini US$17,5 triliun.

Kebijakan QE ini tampaknya efektif. Pelan-pelan kurs US$ melemah, yang berarti menguntungkan bagi AS untuk menambah daya saing produkproduknya. Hebatnya, penambahan suplai US$ itu ternyata tidak diikuti dengan inflasi karena mata uang US$ menyebar ke seluruh dunia, bukan cuma di AS. Inflasi di AS terjaga di level 2%, bahkan di bawah itu.

Peredaran US$ mengalir deras ke Indonesia hingga mencapai puncaknya pada Juli 2011. Pada saat itu, cadangan devisa kita mencapai US$124,6 miliar, atau jauh lebih tinggi daripada sekarang US$105 miliar. Besarnya cadangan devisa Indonesia berbanding lurus dengan kekuatan kurs rupiah. Pada saat itu, rupiah mencapai titik tertinggi Rp8.600 per US$.

Pada Mei 2013, tanda-tanda perekonomian AS mulai membaik. Pengangguran mulai terpangkas tajam. Sejak itu, kurs US$ mulai menguat seiring dengan kinerja perekonomian AS yang baik. Sejak itulah rupiah mulai pelan-pelan melemah terhadap USD tanpa pemerintah Indonesia bisa menahannya. Seiring dengan hal itu, The Fed pun mulai merancang kebi jakan yang intinya ingin mengoreksi kebijakan sebelumnya (suku bunga rendah 0,25% plus pencetakan uang). Ke depannya, QE akan dihentikan karena sudah dianggap cukup. Jika QE terus menerus dilakukan, dikhawatirkan jumlah peredaran US$ akan berlebihan (over supply) yang bisa memantik hasrat investor global melakukan tindak spekulasi. Ini sesuai dengan teori Keynes (1936) bahwa motif seseorang untuk `memegang’ uang ada tiga, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga (precautionary), dan spekulasi.

Orang yang kelebihan duit akan mulai melakukan spekulasi karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Ini bahaya dan bisa menimbulkan volatilitas pasar uang dunia. Menurut saya, hal ini sudah terjadi saat ini. Kurs bisa bergejolak setiap hari hanya karena penyebab yang sepele. Hanya mengantisipasi rapat dewan gubernur bank sentral AS saja, sudah menjadi ajang spekulasi. Rupiah tak terkecuali. Gerakan rupiah dari hari ke hari seperti mainan roller coaster, naik-turun semaunya untuk merespons isu-isu yang `remeh-temeh’. Semua berita menyangkut perekonomian AS bisa menyebabkan US$ menguat atau melemah secara gampang sekali.

Yellen takut jika suplai uang US$ di seluruh dunia dipakai menjadi alat berspekulasi. Menurut saya, ketakutan itu pada dasarnya sudah terjadi. Mata uang US$ sudah menjadi favorit bagi para investor global dan dipakai sebagai alat berspekulasi. Negara-negara berkembang (termasuk emerging markets) yang fundamental ekonominya diragukan atau `nanggung’ menjadi sasaran empuk bagi permainan spekulasi ini. Celakanya, rupiah termasuk kategori ini!

Untuk meredam spekulasi likuiditas US$ yang sudah berlebih di pasar uang global, Yellen menginginkan kenaikan suku bunga AS. Idealnya US$ yang sudah beredar secara masif ke seluruh dunia akan dipanggil kembali melalui mekanisme transmisi kenaikan suku bunga. Dengan kata lain, US$ akan disterilisasi agar tidak berkembang liar menjadi ajang spekulasi.

Kekhawatiran AS

Namun, apa yang terjadi? Rencana awalnya, suku bunga The Fed akan mulai dinaikkan pada triwulan pertama 2015, lalu berturut-turut akan terus dinaikkan hingga mencapai 1% pada akhir 2015. Rencana ini ternyata tidak berjalan mulus. The Fed harus mempertimbangkan kembali rencananya karena kenaikan suku bunga akan menyebabkan US$ menguat lebih jauh. Selagi The Fed masih kebingungan, apakah jadi menaikkan suku bunganya atau tidak, tiba-tiba pemerintah Tiongkok melakukan devaluasi yuan. Tindakan ini benar-benar mengejutkan dan tidak terantisipasi sebelumnya. Pemerintah Tiongkok merasa daya saingnya tergerus oleh fenomena kenaikan upah tenaga kerja dan kian mahalnya harga tanah di wilayah industri Tiongkok di bagian timur dan sepanjang pantai timur daratan `Negeri Tirai Bambu’ ini. Hal ini menyebabkan daya saing produk-produk mereka terkikis. Devaluasi yuan ialah senjata ampuh untuk mempertahankan daya saing Tiongkok.

Mengapa Tiongkok bisa `seenaknya’ menentukan kurs yuan tanpa melalui mekanisme pasar? Jawabnya bisa, mereka memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, US$ 3,8 triliun, sehingga bisa dipakai sebagai penopang kebijakan kurs mereka. Devaluasi yuan jelas memukul perekonomian AS karena AS ialah mitra dagang terbesar Tiongkok. Selama ini, AS mengalami defisit ratusan miliar US$ terhadap Tiongkok. Devaluasi yuan akan memperpanjang dan memperbesar defisit AS tersebut. Karena itu, kenaikan suku bunga AS hanya akan memperparah keadaan. Jurang kurs antara US$ dan yuan akan kian menganga. Artinya, defisit AS akan berkembang kian memburuk. Inilah alasan The Fed ragu-ragu untuk menaikkan suku bunganya. Ekonom top AS Joseph Stiglitz sudah memberikan isyarat agar The Fed membatalkan niatnya menaikkan suku bunga. Demi keselamatan perekonomian AS, suku bunga AS harus tetap dipertahankan rendah seperti sekarang 0,25%. Lalu, bagaimana respons The Fed? Di tengah-tengah kebimbangan ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap menahan suku bunga, jangan diutak-atik dulu. Mereka masih akan menunggu perkembangan perekonomian AS dan perekonomian global sebelum menentukan nasib suku bunga.

Sampai titik ini, saya melihat bahwa The Fed harus mengikuti saran Stiglitz. Itu saya pikir ialah pilihan terbaik. Namun, bagi perekonomian global, itu memberikan sinyal buruk karena para pemilik modal global masih akan melanjutkan kegiatan spekulasinya. Artinya, mata uang global masih akan melanjutkan tren volatilitasnya, termasuk rupiah. Bagi Indonesia, tidak akan ada obat mujarab yang bisa mengubah posisi rupiah. Tidak ada quick fix, atau mencari solusi secara instan. Kebijakan deregulasi September 2015 cukup baik untuk memperbaiki iklim dan struktur investasi di masa mendatang, tapi tidak serta-merta bisa membuat rupiah menguat. Volatilitas mata uang dunia masih akan berlanjut karena likuiditas yang berlebihan akibat kebijakan QE di masa sebelumnya masih akan terus `bergentayangan’ mencari jenis aset dan lokasi favorit. Bandul itu masih akan berayun-ayun sebelum tenang dan stabil di titik tertentu. Tugas pemerintah Indonesia ialah membuat kebijakan yang seramah mungkin terhadap investor untuk mengurangi gejolak atau menurunkan volatilitas rupiah. Berikanlah iklim usaha yang sebaik-baiknya sehingga investor kerasan tinggal dan berlama-lama di sini. Hambatan-hambatan birokratis yang tidak perlu harus dipangkas habis. Hanya dengan cara itulah, kita bisa mereduksi volatilitas. Selebihnya, likuiditas global yang mengalir deras ke AS menjadi urusan seluruh negara di dunia dengan AS sebagai pemegang kunci terpentingnya. (A.T.P)

Baca juga lebih lanjut

Global Liquidity: Where it Stands, and Why It Matters

Global Liquidity through the Lens of Monetary Aggregates

The Second Phase of Global Liquidity and Its Impact on Emerging Economies

Global Liquidity and Financial Flows to Developing Countries: New Trends in Emerging Markets and their Implications

Global Liquidity: Selected Indicators

How Do Global Liquidity Phases Manifest Themselves in Asia?

Managing Elevated Risk

How Capital Flows Affect Economy-Wide Vulnerability and Inequality: Flow-of-Funds Analysis of Selected Asian Economies

Fiscal Policy and Workouts from Debt Crises: The Case of Indonesia’s Domestic Debt

The Global Liquidity Paradox

Asian Regional Financial Safety Nets? Don’t Hold Your Breath

Advertisements

Deregulasi, Rupiah, dan Banjir Likuiditas

September 25, 2015 Leave a comment

Pekan lalu pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan deregulasi. Langkah itu praktis dilakukan di semua sektor, baik sektor riil maupun finansial. Namun, kurs rupiah tetap belum beranjak dari level Rp 14.300-an per dollar AS. Mengapa? Ada dua penjelasan.

Pertama, pasar finansial dunia masih melanjutkan tren memberi sentimen positif terhadap perekonomian Amerika Serikat (AS). Apa pun indikator ekonomi AS yang berbau membaik langsung direspons dengan ”memegang” erat-erat dollar AS. Hanya sepenggal pernyataan Janet Yellen, bos The Fed, bahwa dia tetap berencana menaikkan suku bunga yang kini 0,25 persen menjadi 0,5 persen saja, sudah membuat pontang-panting pasar. Belakangan ini juga muncul fenomena baru, indikator penyerapan tenaga kerja baru (non-farm payroll) juga sanggup membangkitkan euforia. Indikator lain yang juga dipantau adalah penjualan mobil. Oleh karena itu, ketika pekan lalu terungkap angka pengangguran di AS terus menurun pesat menjadi 5,1 persen, atau hanya separuh dari posisi terjelek 10 persen (2009), respons positif pun mengalir ke dollar AS. Indeks saham di New York pun berangsur menghijau ke 16.433.

Perilaku pasar finansial yang sedemikian sensitif tersebut merupakan konsekuensi dari peristiwa sebelumnya, yakni Pemerintah AS memompa likuiditas dollar AS melalui kebijakan tiga kali pelonggaran likuiditas (quantitative easing) pada 2009, 2011, dan 2013. Jumlah peredaran dollar AS ke seluruh dunia bertambah 4,2 triliun dollar AS, atau signifikan jika dibandingkan dengan produk domestik brutonya 17,5 triliun dollar AS. Melimpahnya peredaran dollar AS inilah yang merisaukan Yellen. Sesuai teori John Maynard Keynes (1936), tingginya uang yang beredar rawan menimbulkan tindak spekulasi. Karena itulah, Yellen berniat menaikkan suku bunga AS, untuk meminimalkan kemungkinan spekulasi. Sayangnya, menaikkan suku bunga bisa menimbulkan implikasi negatif bagi AS, yakni dollar AS akan menguat lagi sehingga menurunkan daya saingnya. Ini pasti tidak dimaui AS, apalagi di saat Pemerintah Tiongkok sudah nekat melakukan devaluasi yuan.

Berdasarkan analisis tersebut, tampaknya perekonomian dunia masih akan terombang-ambing oleh bergeraknya likuiditas global ke sana kemari. Secara umum, likuiditas itu bergerak menuju ke New York, ibaratnya ”dollar AS pulang kandang”. Namun, jika itu terus-menerus terjadi, pasti akan terjadi koreksi. Indeks saham Dow Jones yang pernah mencapai 18.300 pernah pula terjerembap hingga 15.800. Saya menduga ayun-ayunan semacam ini masih akan terus berlangsung. Tidak mudah untuk segera mencapai titik ekuilibrium yang permanen.

Kedua, kebijakan deregulasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia baru akan memberi dampak jangka menengah dan panjang. Kita tidak bisa segera berharap solusi instan, misalnya rupiah mendadak menguat hingga Rp 13.000 per dollar AS, atau bahkan lebih kuat lagi. Pada saat ini, kita tengah menghadapi persoalan struktural-fundamental yang tidak bisa segera diubah, yakni struktur ekspor yang bias ke arah komoditas primer serta sektor manufaktur yang lemah sehingga sensitif terhadap impor. Ketika masyarakat kelas menengah tumbuh cepat, ternyata kita kedodoran. Sektor manufaktur kita tidak mampu melakukan swasembada sehingga harus mengimpor, baik barang-barang konsumsi, barang modal, barang setengah jadi, maupun barang input. Inilah yang menimbulkan defisit perdagangan dan transaksi berjalan menganga lebar.

Berbagai paket kebijakan deregulasi yang diluncurkan pemerintah sudah tepat, tetapi kita tidak bisa serta-merta menuai hasilnya. Misalnya, warga asing boleh membuka rekening di bank-bank nasional, lalu pembebasan visa bagi puluhan negara. Ini semua berpotensi mengalirkan dana asing masuk. Namun, kapan? Saya duga dampaknya paling cepat baru terasa pada akhir tahun ini.

Kebijakan memberikan pembebasan pajak (tax holiday) bagi sektor-sektor pionir juga hal yang baik. Isu ini dulu termasuk sensitif. Padahal esensinya adalah, kita memberikan apresiasi kepada para investor yang berani ”pasang badan” memasuki sektor-sektor yang belum terjamah, padahal potensial. Dalam pertemuan kedua para ekonom dengan Presiden Joko Widodo, saya menangkap kesan bahwa beliau paham betul bahwa kita perlu mendorong industrialisasi besar-besaran. Karena itu, proyek-proyek infrastruktur harus dikebut. Caranya, Presiden terus-menerus memonitornya, tidak cuma sebatas peletakan batu pertama. Ibarat seorang petani, pemerintah sekarang memang harus terus menanam agar menuai panenannya kelak. Tidak ada solusi instan dalam kasus gonjang-ganjing perekonomian dunia ini.

Inequality, Democracy and Development under Neoliberalism and Beyond

September 25, 2015 Leave a comment

This book is the collection of articles by young researchers from Latin America, Africa and Asia who were laureates of the South-South Institute held in Bangkok, Thailand in November 2014. The primary objective of the South-South Institute is to offer advanced research training opportunities to the younger scholars on the diverse problems and challenges faced by the countries of the South, and the theoretical and methodological perspectives that might be appropriate for gaining a full understanding of the specific situation of the countries and peoples located outside the core of the international system such as it is presently structured.

The main premise of this effort is the glaring inadequacy of much of the theories and methodologies developed in the North, as crystallised in the mainstream social sciences, to provide the required instruments for a sound understanding of the problems confronting the countries of the South. The Institute mobilises young scholars from across the three continents, involving them in discussion, critiques and adaptations of existing theories and the generation of alternative approaches.

Authors : Sofiane Bouhdiba, Nicholas Kilimani, Sarah Helen Chiumbu, Lyn Ossome, Bonn Juego, Poorna Balaji, Sharmistha Sinha, Roshan Kishore, Zhun Xu, Wei Zhang, Bryan Joseph Ortiz, Emilianus, Yakob ese Tolo, Vanger, Emmanuel Terngu, Ogbonnaya, Ufiem Maurice, Meysis Carmenati, Chilenye Nwapi,

To download the book click here >>

Deregulasi dan Kebijakan Industri

September 25, 2015 Leave a comment

Ekonom terkemuka Universitas Harvard, Dani Rodrik, menulis artikel kembalinya kebijakan industrial pasca krisis hebat 2008. Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyebutnya sebagai cara menciptakan pekerjaan berketerampilan tinggi, sementara Presiden Perancis kala itu, Nicolas Sarkozy, memaknainya sebagai upaya untuk mempertahankan pekerjaan di tengah perlambatan perekonomian. Dalam konteks negara berkembang, Kepala Ekonom Bank Dunia Justin Lin menyebut kebijakan industrial sebagai upaya mempercepat perubahan struktural. Argumen Rodrik, kebijakan industrial kembali saat ekonomi dilanda resesi. Kebijakan industrial pernah dianggap usang seiring menguatkan Konsensus Washington yang mengharamkan segala macam campur tangan pemerintah dalam mempromosikan pertumbuhan melalui percepatan transformasi struktural.

Di Indonesia, argumen sejenis dikenal dengan istilah Hukum Sadli. Sederhananya, saat terjadi resesi, relaksasi kebijakan industri diperlukan agar dinamika ekonomi terangkat kembali. Atas argumen inilah, kebijakan pemerintahan Joko Widodo sering dianggap bercorak anomali; tatkala perlambatan ekonomi terjadi, justru diikuti dengan serangkaian pengetatan kebijakan industri. Namun, anomali tersebut berubah haluan pasca diumumkannya paket kebijakan deregulasi, minggu lalu.

Pilar Kebijakan

Paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden Jokowi, Rabu (9/9), mencakup tiga pilar utama, yaitu mendorong daya saing nasional, mempercepat proyek strategis nasional, dan meningkatkan investasi sektor properti. Ketiganya diarahkan untuk mengerakkan ekonomi nasional yang tengah lesu. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen mencerminkan kelesuan perekonomian. Bahayanya lagi, memasuki semester II tahun ini, situasi global dan regional justru makin tak bersahabat. Berbagai manuver kebijakan Tiongkok, khususnya devaluasi nilai tukarnya, hanyalah cerminan betapa beratnya persoalan domestik mereka. Dan, jika kinerja perekonomian Tiongkok terus menurun, pertumbuhan global juga makin menyusut.

Majalah terkemuka The Economist (29/8/2015) menyebutkan, perkiraan masuk akal bagi pertumbuhan Tiongkok sekitar 5 persen saja. Dalam sebulan, tak kurang 5 triliun dollar AS telah keluar dari pasar modal negara tersebut. Jika Tiongkok mengalami hard landing, bisa dipastikan perekonomian global akan suram, hanya tumbuh sekitar 3 persen. Situasi ini akan memengaruhi kinerja perekonomian domestik kita sehingga perekonomian diperkirakan hanya akan tumbuh 4,7-4,9 persen. Dalam situasi semacam ini, paket kebijakan ekonomi menjadi relevan dalam dua hal, meredam gejolak serta menghentikan perlambatan perekonomian. Pada tahap pertama tentu meyakinkan agar stabilitas makro terjaga, melalui serangkaian kebijakan serta koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Tahap berikutnya, mendorong daya saing perekonomian serta yang terakhir meyakinkan kelompok masyarakat paling rentan memiliki bantalan melalui kebijakan yang berfokus pada wilayah pedesaan.

Perangkat pemerintah dalam memengaruhi situasi selalu hanya dua; kebijakan fiskal dan regulasi. Presiden Jokowi punya komitmen mendorong pengeluaran anggaran mencapai 93 persen hingga akhir tahun dan kini paket kebijakan deregulasi diluncurkan dengan nama September 1. Setelah ini, akan ada paket lanjutan, dengan paket lanjutan pada akhir bulan ini. Dengan demikian, pada dasarnya semua perangkat yang dimiliki sudah dikeluarkan.

Beberapa hari setelah diumumkan, pemerintah telah berhasil melakukan konsolidasi terhadap 134 kebijakan. Dari total kebijakan tersebut, terdapat 17 peraturan pemerintah, 11 peraturan presiden, dua instruksi presiden, 96 peraturan menteri dan 8 peraturan lainnya. Terlihat, titik beratnya berada pada level kementerian dan lembaga. Dari 96 peraturan menteri, urutan terbanyak dipegang Kementerian Perdagangan (30 peraturan), disusul Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 29 peraturan dan Kementerian Perindustrian sebanyak 14 peraturan. Kementerian Koordinator Perekonomian menjadi simpul penting guna meyakinkan semua tabel kebijakan yang sangat komprehensif ini bisa segera dijalankan. Baik soal penyerapan anggaran maupun paket deregulasi, kuncinya ada pada implementasi.

Kebijakan Industrial

Dari kerangka kebijakan yang sudah dikeluarkan, akan ada banyak implikasi teknis yang berpengaruh pada relasi antara pemerintah dan dunia usaha. Dalam konferensi pers, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menyusul presentasi Presiden, terlihat ada banyak hal teknis yang menjadi titik perhatian pemerintah.

Pertama, penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, eksportir dan perbankan pada umumnya. Kedua, penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri. Ketiga, kebijakan pengembangan kawasan industri di bawah koordinasi Menteri Perindustrian. Keempat, Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi yang akan ditindaklanjuti dengan keputusan menteri Koperasi dan UKM. Berikutnya mencakup kebijakan simplifikasi perizinan perdagangan, kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata, kebijakan elpiji untuk nelayan, dan stabilitas harga komoditas pangan, khususnya daging sapi. Sementara dua kebijakan terakhir berorientasi pada kelompok nelayan dan pedesaan, melalui kebijakan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Terakhir, kebijakan pemberian raskin atau beras kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14.

Paket kebijakan ini begitu komprehensif. Namun, karena cakupannya begitu luas, risikonya menjadi tidak fokus sehingga punya dampak yang bisa dirasakan. Karena itu, pada tahap pertama ini perlu ditemukan simpul pokoknya. Sebagaimana disebutkan, paket kebijakan gelombang pertama bertumpu pada upaya mendorong daya saing perekonomian domestik. Kata kunci daya saing domestik pun masih begitu luas sehingga perlu penajaman lebih lanjut. Pada titik ini, ada ruang cukup lebar bagi pemerintah untuk masuk pada level industri. Dan, di situlah kerangka kebijakan industrial menjadi penting.

Pada fase tertentu, kebijakan industrial tidak diminati karena bersifat menunjuk pemenang (picking winners) dan menyelamatkan yang kalah (saving losers). Implikasinya justru tak membuat perekonomian menjadi lebih efisien, sebaliknya akan memunculkan pemburu rente ekonomi. Oleh karena itu, seperti yang pernah diingatkan majalah The Economist (5/8/2010), paling tidak ada tiga hal yang harus dihindari dalam kebijakan industrial. Pertama, fokus pada sektor industri yang memang memiliki keunggulan kompetitif, khususnya di industri dasar dan penghasil bahan baku. Kedua, kebijakan lebih bersifat ramah pasar sehingga kemungkinan gagal rendah. Ketiga, pemerintah harus tahu diri dengan membatasi pada area yang memang dikuasainya. Jangan masuk pada industri yang kompetensinya dimiliki dengan baik oleh pelaku swasta sebab hanya akan menimbulkan distorsi. Melihat cakupan peraturannya, paket September 1 sudah memadai. Kuncinya tinggal apakah pelaku swasta berperilaku sesuai harapan pemerintah. Di situlah kredibilitas pemerintah masih akan diuji. (A.P)

Melawan Kelesuan Global

September 25, 2015 Leave a comment

Bank sentral Amerika Serikat, The Fed, kembali menunda kenaikan suku bunga acuan. Perekonomian AS masih berada pada ”zona tidak normal” dengan rezim suku bunga nol persen. Sementara itu, di dalam negeri kita, mulai terlihat gejala positif. Pertama, serapan anggaran pemerintah mulai meningkat, khususnya melalui berbagai proyek infrastruktur. Kedua, impor bahan baku dan barang modal mulai naik sebagai pertanda pergerakan sektor manufaktur. Mampukah geliat pada perekonomian domestik ini melawan kelesuan global yang makin suram?

Sudah enam tahun perekonomian AS mempertahankan suku bunga rendah. Dan meskipun sejak Desember 2014 komitmennya naik, hingga hari ini belum juga dilakukan. Faktor Tiongkok menambah kompleksitas masalah sekaligus menimbulkan ketidakpastian global. Majalah The Economist (edisi 29/8) menyebutkan, malaise ekonomi global terlihat sangat kasatmata. Sebelumnya, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyatakan, perekonomian global akan memasuki fase baru (the new mediocre). Bahasa halusnya, normal yang baru (the new normality) atau keseimbangan baru (the new equilibrium).

Belum lama ini, Morgan Stanley merilis laporan mengenai perekonomian Indonesia berjudul ”2Q15 GDP Remains in Low Growth Channel; What Lies Ahead?”. Lembaga ini melihat empat tantangan pokok pada semester II-2015. Pertama, penyesuaian kebijakan ekonomi Tiongkok, dimulai dengan devaluasi yuan, yang diyakini akan ada kebijakan lanjutan yang semakin meyakinkan pelambatan ekonomi domestik. Kedua, pemulihan ekonomi global akan terganggu, apalagi jika ketegangan kebijakan antarnegara meningkat setelah devaluasi yuan. Ketiga, kenaikan suku bunga The Fed serta implikasinya pada pasar keuangan global. Keempat, percepatan realisasi APBN kita. Dari empat faktor yang disebut, hanya satu yang berasal dari sisi domestik, sedangkan yang lain merupakan faktor eksternal yang tidak bisa kita pengaruhi. Dibandingkan dengan masalah kenaikan suku bunga The Fed, faktor Tiongkok jauh lebih mencemaskan karena kita tak pernah tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada perekonomian terbesar kedua negara ini. Soal kenaikan suku bunga The Fed, tampaknya pelaku pasar sudah melakukan antisipasi dan sangat mungkin sudah memperhitungkan dalam keputusan investasi mereka.

Di dalam negeri, ada hal yang menggembirakan. Pertama, penyerapan anggaran pada triwulan III-2015 meningkat pesat. Hingga akhir tahun, penyerapan anggaran diperkirakan bisa mencapai 94-96 persen meskipun hingga September ini baru 55 persen. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kinerja baik dengan penyerapan anggaran 33 persen, disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan (32 persen) serta Kementerian Perindustrian (26 persen).

Kedua, impor bahan baku dan barang modal pada Agustus lalu naik, menandakan sektor manufaktur mulai bergerak. Sekitar 75 persen impor Indonesia berupa bahan baku dan 16 persen barang modal. Pada Agustus 2015, impor bahan baku naik menjadi 9 miliar dollar AS dari bulan sebelumnya sekitar 7 miliar dollar AS. Impor barang modal naik menjadi sekitar 2 miliar dollar AS dari sekitar 1,6 miliar dollar AS. Jika kinerja ekspor tak meningkat, defisit neraca perdagangan akan meningkat pada triwulan IV-2015. Ekspor terkendala pelambatan global dan faktor Tiongkok yang masih tak pasti.

Ketiga, penyaluran kredit perbankan meningkat. Aktivitas bisnis dan investasi mulai meningkat lagi. Diharapkan paket kebijakan September I segera memberikan efek nyata berupa kemudahan melakukan usaha sehingga paling tidak pelambatan ekonomi tak berlanjut.

Kendati ada tanda perbaikan, tantangan perekonomian domestik begitu nyata. Pertama, perihal serapan anggaran, persoalan yang perlu diantisipasi adalah penurunan target pajak. Tanpa kalkulasi realistis target pajak, APBN mengandung bom waktu. Kedua, daya beli masyarakat yang telanjur turun. Meskipun serapan anggaran, proyek infrastruktur, dan laju kredit naik, jika kelangkaan komoditas pokok berlanjut, daya beli masyarakat akan digerogoti. Dengan demikian, menjaga kebutuhan pokok menjadi salah satu kunci mempertahankan konsumsi domestik. Paket kebijakan September I diharapkan mendorong minat investor domestik dan global untuk melakukan kegiatan usaha. Ditambah dengan belanja pemerintah yang terukur, diharapkan pelambatan perekonomian akan tertahan. Kalaupun tidak ada perbaikan penting, paling tidak situasinya tidak lebih buruk. Terakhir, dalam situasi yang masih rentan seperti sekarang ini, tidak ada ruang melakukan kegaduhan.

Tiongkok, AS, dan Kita

September 24, 2015 Leave a comment

Negara-negara dengan ekonomi yang berkembang (emerging markets/EM), termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan, selain masalah domestik masing-masing. Seperti sudah banyak disebutkan, kendala eksternal menyangkut dua area: menurunnya harga komoditas atau berakhirnya boom komoditas di sektor riil dan berakhirnya era likuiditas berlimpah di sektor moneter-keuangan. Kendala-kendala itu dipertajam oleh pengelolaan ekonomi-keuangan negara-negara besar dan maju yang kadang membingungkan, tidak mendukung terciptanya kestabilan. Dalam pada itu, hubungan saling ketergantungan menyangkut pula dampak balik perkembangan negara berkembang kepada negara-negara maju, menghambat pemulihan dari resesi yang belum tuntas dengan risiko kembali pada resesi akbar sehabis krisis keuangan dunia.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Menyangkut yang pertama, masa jaya komoditas berakhir dengan anjloknya permintaan mulai dari kedelai sampai batubara dan bijih besi terutama disebabkan oleh turunnya laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 7 persen atau lebih rendah. Harga migas juga menurun drastis karena melemahnya permintaan berbarengan dengan meningkatnya produksi karena Arab Saudi tak mau menurunkan produksinya dan perkembangan oil shale di AS. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok terjadi bersamaan dengan kebijakan rebalancing, yaitu mengalihkan sumber pertumbuhan dari ekspor dan investasi ke konsumsi dalam negeri. Semuanya berdampak menekan negara-negara pengekspor komoditas dan sumber alam: Brasil, Cile, Rusia, serta Australia dan Indonesia.

Laporan ekonomi triwulanan Bank Dunia terakhir menunjukkan, laju pertumbuhan impor Tiongkok dari Indonesia yang meningkat setiap tahun sekitar 30 persen dalam periode 2005-2011 (di luar krisis 2009) menjadi negatif 7,8 persen pada periode 2012-2014.

Masalah kedua menyangkut akan direalisasikannya perubahan kebijakan moneter inkonvensional dengan suku bunga mendekati nol di AS dengan meningkatkan suku bunga fasilitas Fed (Fed Fund Rate). Sesuatu yang tak mudah dibayangkan karena sudah tujuh tahun perekonomian hanya mengenai suku bunga yang mendekati nol persen. Dunia keuangan mengenal phenomenon double blows, dampak dari suatu kebijakan terjadi dua kali. Akan dinaikkannya suku bunga dihadapi para pelaku pasar dengan memperhitungkan kenaikan suku bunga dalam operasinya meski kenaikannya belum terjadi (discounted). Pada waktu terjadi kenaikan, ini diperhitungkan (lagi). Tambahan aksentuasi dampak ini sering disebut financial amplifier. Karena itu, reaksi pasar sering ekstrem, terjadi overshoot.

Kemungkinan peningkatan suku bunga ini sudah diumumkan sejak Juni 2013. Ketua Dewan Gubernur Fed Ben Bernanke waktu itu membuat pernyataan bahwa kalau perbaikan data pengangguran dan laju inflasi terus terjadi, kebijakan suku bunga sangat rendah itu akan secara hati-hati ditinggalkan, tapering off atau lifting off. Pernyataan ini telah menumbuhkan gejolak pembalikan dana dari EM ke AS. Negara-negara dengan ekonomi berkembang, termasuk Indonesia yang sebelumnya menerima aliran modal dari melimpahnya likuiditas, resah karena aliran balik modal ini (taper tantrum).

Financial Times melaporkan, arus balik dana dari 19 negara EM ke AS dan negara maju lain dalam 13 bulan terakhir mendekati 1 triliun dollar AS. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat arus balik dana saat krisis keuangan dunia 2008/2009 sebesar 490 miliar dollar AS. Kekhawatiran yang berkembang jelas, kalau kenaikan suku bunga benar terjadi, arus balik akan meningkat lagi karena phenomenon double blows tadi. Implikasinya, depresiasi mata uang terhadap dollar AS akan kian tajam. Susahnya, harapan terjadinya peningkatan ekspor dari depresiasi mata uang negara berkembang ternyata semakin lemah, antara lain karena besarnya kandungan impor dari ekspor negara berkembang. Sebaliknya, dampak negatifnya, seperti semakin mahalnya impor, lebih memberatkan negara berkembang. Bagi yang utangnya besar dan dalam dollar AS, dampak negatif semakin beratnya pengembalian utang jelas memberatkan. Utang Indonesia memang relatif belum besar sekali, tetapi rupanya Indonesia ikut juga arus makin meningkatnya utang yang mudah masuk ke tingkat riskan.

Selanjutnya, arus balik dana ini telah menyebabkan tergerusnya nilai tukar kebanyakan negara yang kehilangan dana, terutama negara-negara berkembang yang kehilangan dana karena arus balik, termasuk Indonesia. Semua mata uang negara-negara tersebut terdepresiasi. Namun, besar kecilnya dipengaruhi lagi oleh faktor domestik yang merupakan discount masing-masing, sesuai kerentanannya.

Perekonomian suatu negara rentan terhadap gejolak jika ketergantungannya pada ekspor sangat besar, terutama ekspor komoditas yang harganya berfluktuasi. Demikian pula perekonomian yang defisit neraca pembayarannya besar, utangnya besar (apalagi utang jangka pendek dalam denominasi dollar AS). Juga negara yang sedang dililit permasalahan sosial politik, karena korupsi, skandal, atau lainnya.

Momok ketidakpastian

Senin Hitam” terjadi karena perubahan perekonomian Tiongkok, kombinasi perkembangan ekonomi dan kebijakan penyesuaian yang dilaksanakan pemerintah dan otoritas moneternya, People’s Bank of China (PBOC). Pasar modal Tiongkok di Shenzen ataupun Shanghai mengalami perkembangan luar bisa dengan jutaan investor perorangan baru dan kapitalisasinya meningkat dua kali lipat dalam setahun. Semua serba fantastis. Namun, waktu terjadi penurunan tajam harga saham bulan Juni, Tiongkok melancarkan kebijakan penyelamatan, termasuk membeli saham sampai 200 miliar dollar AS serta melarang sementara IPO dan penjualan sejumlah besar saham. Terakhir bahkan membungkam media yang memberitakan gejolak pasar modal. Semua ini mengguncang Asia dan dunia dengan terjadinya Senin Hitam dan setelahnya.

Harga saham baru menjadi positif kembali setelah penurunan sekitar satu minggu, sedangkan di AS dan Eropa serta beberapa negara berkembang lain sudah menjadi positif sehari atau dua hari setelah Senin Hitam. Tiongkok sendiri dilaporkan kehilangan nilai aset finansial karena penurunan harga saham mencapai 4 triliun dollar AS, empat kali lipat PDB Indonesia. Anehnya, gejolak pasar modal di Tiongkok yang relatif belum terbuka ini dengan cepat menjadi global. Lebih aneh lagi meski dilakukan penanganan yang berani dan drastis, termasuk devaluasi yuan yang sangat ditabukan sebelumnya, gejolak pasar modal di Tiongkok berjalan lebih lama dari negara maju dan berkembang lain. Dan devaluasi yuan juga tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Tentu perlu dilakukan pengkajian lebih cermat. Akan tetapi, sementara rasanya tak keliru mengatakan, kepercayaan pasar terhadap pengelolaan pasar modal dan yuan menurun karena kurang konsistennya kebijakan pemerintah dan PBOC. Kebijakan rebalancing yang dijanjikan untuk mendorong konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor dan mendorong bekerjanya mekanisme pasar tampak tak sinkron dengan kebijakan devaluasi dan berbagai intervensi langsung yang dilakukan terhadap pasar modal dan perkembangan nilai tukar.

Dalam pada itu, kenaikan suku bunga fasilitas Fed yang jelas akan berakibat aliran balik modal juga masih menggantung. Rupanya negara berkembang harus menghadapi kebijakan Fed dan bank sentral negara maju lain yang akhir-akhir ini mengalami penyakit susah membuat keputusan. Debat yang rasanya tak berkesudahan tentang kapan dimulai kenaikan suku bunga jelas menambah ketakpastian pasar yang terguncang dengan apa yang berkembang di Tiongkok.

Masalah yang dihadapi Fed jelas pelik. Fed bertugas menjaga dan mengusahakan kestabilan finansial seperti di Indonesia. Fed juga bertanggung jawab mendorong ekonominya mencapai pertumbuhan yang disasar. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam pasar tenaga kerja dengan besar kecilnya tingkat pengangguran menjadi sasaran kebijakan moneter. BI di masa lalu juga mempunyai tanggung jawab pembangunan ini, tetapi penugasan ini dikeluarkan pada waktu diberi status independen tahun 1999.

Pencapaian keseimbangan dua sasaran tersebut dalam paradigma ekonomi yang telah berubah rupanya semakin rumit. Mungkin hal ini yang menyebabkan Fed seperti maju mundur sejak 2013 untuk menentukan kapan akan mulai menaikkan suku bunga. Belum lagi yang menyangkut berapa besar kenaikannya dan bagaimana pola yang akan dilaksanakan. Setelah seminar dan perdebatan panjang di masyarakat, tampaknya para gubernur di bawah pimpinan Janet Yellen cenderung meningkatkan suku bunga September atau akhir tahun. Yang jelas rapat dewan gubernur dilakukan sepuluh kali setiap tahun, tahun ini tinggal dua kali, 17 September ini dan Desember nanti.

Perdebatan belum kunjung berhenti juga. Di Fed, beberapa waktu lalu, Presiden Fed New York William Dudley mengatakan, dirinya tak yakin lagi apakah kenaikan suku bunga sebaiknya dilakukan tahun ini. Tak kurang mantan Menteri Keuangan Larry Summer dan ekonom peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz, keduanya guru besar kenamaan Universitas Harvard dan Columbia, menulis kolom (di New York Times dan Los Angeles Times) menunjukkan argumen serupa. Akan tetapi, dalam pertemuan tahunan central bankers di Jackson Hole belum lama ini, Wakil Ketua Fed Stanley Fischer mengatakan, peningkatan suku bunga bulan ini masih dalam pertimbangan, menunggu data perkembangan pengangguran akhir minggu.

Siapa yang tidak bingung mengikuti semua perkembangan ini? Orang-orang pintar saja bingung. Yang jelas, implikasinya adalah ketidakpastian pasar yang merupakan momok paling tidak disukai pelaku pasar ini masih berjalan. Perekonomian terkuat nomor satu dan dua di dunia sedang dalam kondisi kurang bisa dijadikan pedoman negara-negara berkembang untuk menentukan sikap. Ini jelas suatu kondisi yang kurang kondusif, perekonomian dunia kurang solid untuk menghadapi kejutan yang bisa terjadi.

Kiranya benar pernyataan Henry Snyder dalam kolom di Financial Times (28/8) bahwa masalahnya bukan pada ekonomi AS, melainkan pada kebijakan moneternya. Saya ingin menambah, ini berlaku pula bagi ekonomi Tiongkok. Sektor riilnya tidak merupakan masalah, laju pertumbuhan PDB-nya jelas masih tertinggi di dunia, tetapi kebijakan dalam pengelolaan moneter dan pasar modalnya telah menimbulkan pertanyaan besar bagi pasar dan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita semua berharap adanya sikap arif dari pemerintah dan dunia usaha dalam mengambil kebijakan dan menentukan langkah agar memilih mitra usaha, dagang, dan investasi tanpa tergiur keuntungan sesaat, tetapi untuk kepentingan yang luas, kepentingan nasional berjangka panjang. Semoga.

J Soedradjad Djiwandono, Guru Besar Emeritus Ekonomi UI

KOMPAS, 17 September 2015

“…The Paradox of Independency…”

September 18, 2015 Leave a comment

In 874 CE a Norwegian chieftain, Ingólfr Arnarson, became the first permanent settler on the island that came to be known as Iceland. Ah, truly an independent man!

One can’t help but think that Gudbjartur of Summerhouses, the dominant character in Halldor Laxness’ Independent People, would have approved of such a state of affairs. As the novel begins, Bjartur has purchased his own piece of land, after working, for eighteen years, for the Bailiff. This is, despite the measly nature of the land and the shabby dwelling upon it, a momentous occasion for him; he is, at last, a free and independent person.

Indeed, Bjartur prizes this independence above all else, so that it becomes almost a mania with him. For example, in the opening chapter there is told the story of the witch Gunnvor, out of which has grown a kind of superstition that one must, when passing her so-called resting place, ‘give her a stone.’ Bjartur, however, refuses, even when his new wife begs him out of a fear of bad luck. He would, it is clear, rather make her unhappy than compromise his principles, than for one moment sacrifice the smallest amount of his freedom [i.e. his freedom to act as he pleases].

Likewise, when she later yearns for some milk, he makes it clear that he will not countenance it because he cannot produce it himself. Bjartur will not ask for anything from anyone else, as he sees this as begging; nor will he accept gifts either.

One might wonder then how one is to approach Bjartur, what one is to make of him, for there are elements of his personality and behaviour that are agreeable and elements that are, in contrast, entirely disagreeable. First of all, we instinctively root for those who strive for freedom; as we do those who live in accordance with their principles, and those who are prepared to work hard. However, his behaviour has disastrous results for his family. Hard work, principles, ideals, freedom, all that is well and good, but if the result is overwhelming misery then one must question whether it is worth it, whether the man who brings down this misery upon his family [if one wants to say that he does – and you do not want to blame economic conditions] is not actually a good person. This, for me, is one of the key questions that the novel raises: just how important are principles?

Are they worth sacrificing your health and happiness for? I must admit that I was never really sure how I felt about Gudbjartur of Summerhouses. He has many admirable qualities, and he is capable of tenderness, but he is equally capable of monstrosities.

 “It was pretty miserable wretches that minded at all whether they were wet or dry. He could not understand why such people had been born. “It’s nothing but damned eccentricity to want to be dry” he would say. “I’ve been wet more than half my life and never been a whit the worse for it.”

It is interesting in light of all this to consider that Laxness was, by all accounts, a Maxist. Indeed, he is said to have visited Russia prior to commencing work on Independent People and was very impressed. Even without this knowledge it is clear that with the novel Laxness was, to some extent, making a political statement. Throughout characters engage in political discussions, pass comment on the governing of the country, and wax philosophical about the status of the working man. Moreover, it is significant that the title is plural; Laxness is clearly not, therefore, only concerned with one resolute man, but, rather, an entire country or class. It is worth noting, in this regard, that from 1262 to 1918, Iceland was ruled by Norway and then Denmark, and that the country itself only became independent in 1918, shortly before the novel was written.

Yet if you accept that Laxness was concerned with an entire class or country, and one considers the Marxist sympathies, then his message seems somewhat obscure [although this may have much to do with my own ignorance]. Marx was himself concerned with labor, production, and the proletariat, all of which obviously play such a big part in the narrative of Independent People. For the German, giving up the ownership of one’s labor is to be alienated from one’s own nature, resulting in a kind of spiritual loss. This seems somewhat in line with how Bjartur is presented, a man who certainly does own his own labor. However, Marx also advocated that the proletariat should have class consciousness, that they ought to organize, and ultimately challenge the prevailing system, which is not at all in keeping with Bjartur’s behaviour and opinions, as he is suspicious of political engagement and, well, men-at-large. For example, when the Bailiff’s son, Ingolfur, broaches the idea of a Co-operative Society for farmers, which would, he claims, prevent exploitation, Bjartur isn’t at all interested.

If Bjartur was intended as some kind of anti-capitalist hero then the book fails, because he is not necessarily against capitalism [he defends the merchant], he is simply against anything, or anyone, he deems to be in some way attempting to deny him freedom or independence. For Bjartur, one can be as ruthless and money-grubbing as one likes as long as you don’t interfere with him. Moreover, this free man, this man who owns his own labor, only ends up exacerbating the suffering of innocent people. As the novel progresses, the reader may legitimately ask if he, or certainly his family, wouldn’t have been better off remaining in the pay of a wealthier employer, if that wouldn’t be a more comfortable and therefore rational way of living. In fact, while one might look to the Bailiff and his wife – who periodically appears in the text in order to make glib and patronizing statements about the working class, about how only poor people are truly happy, and how much she envies them. She contrasts this, of course, with the hard life of being a bourgeois employer, where all your money goes on paying wages and one cannot [the horror!] afford that dress you’ve had your eye on for a while – as the capitalist villains of the piece, the more I thought about it the more I realized that Bjartur himself could be called a capitalist, just not in the way that we tend to understand that term these days.

When someone says capitalist we [or certainly I] tend to imagine someone rich, with at least one thriving business, which is run on the toil of hired workers. Well, Bjartur is categorically not rich; nor does he own a thriving business; and the only workers he has are his own family. Yet his situation is a capitalist model; his farm, although not at all flourishing, is a private enterprise and his families are absolutely exploited as a means of production. The kids, the wife, all are expected to put in extremely long hours, and far from being rewarded commensurate to their efforts are actually given very little to eat, live in wretched circumstances [a small, foul-smelling, leaky hut] and have only rags to wear; indeed, these workers are actually sacrificed in order to protect the business’ assets [i.e. the sheep, which are given preferential treatment]. It is likely that I am wrong about all this, as I am admittedly no expert on Marxism and so on, but It was only when this interpretation came to me that the politics of the novel started to make more sense. Marx wrote about the “despotism of capital,” and that phrase could be seen to sum up this book.

I worry that so far I have made Laxness’ work seem horribly dry and grim and unapproachable. I mean, it is grim, there’s no way of getting around that, but it is not without warmth and humor and beauty either. Bjartur, although a kind of tyrant, is also a funny character, particularly in the opening stages of the novel; and even when things are at their blackest there are still moments of absurd comedy, for example, when Bjartur says, “A free man can live on fish. Independence is better than meat.” Furthermore, there is some fine nature writing which acts as a contrast to the unrelenting drudgery. In fact, Laxness’ prose is what makes the novel bearable. While I dislike throwing the word poetic around, because I think it is often used merely as a way of describing so-called superior or flowery writing, it is apt in this case; the Icelander was, I believe, actually a poet; and, well, it shows.

 “Shortly afterwards it started raining, very innocently at first, but the sky was packed tight with cloud and gradually the drops grew bigger and heavier, until it was autumn’s dismal rain that was falling—rain that seemed to fill the entire world with its leaden beat, rain suggestive in its dreariness of everlasting waterfalls between the planets, rain that thatched the heavens with drabness and brooded oppressively over the whole countryside, like a disease, strong in the power of its flat, unvarying monotony, its smothering heaviness, its cold, unrelenting cruelty.

Smoothly, smoothly it fell, over the whole shire, over the fallen marsh grass, over the troubled lake, the iron-grey gravel flats, the sombre mountain above the croft, smudging out every prospect. And the heavy, hopeless, interminable beat wormed its way into every crevice in the house, lay like a pad of cotton wool over the ears, and embraced everything, both near and far, in its compass, like an unromantic story from life itself that has no rhythm and no crescendo, no climax, but which is nevertheless overwhelming in its scope, terrifying in its significance. And at the bottom of this unfathomed ocean of teeming rain sat the little house and its one neurotic woman.”

Moreover, as with all great novels of some heft, there are certain scenes in Independent People that will likely stay with you long after reading the book. For me, there are two in particular. First of all, there is the chapter when Bjartur leaves his wife Rosa on her own over night with his favorite gimmer [one of the Rev. Gudmundur’s breed, no less!] as company. Rosa, who has been on edge ever since not being allowed to give Gunnvor a stone, sees in the sheep’s frightened bleating some kind of evil omen. Laxness takes this potentially ridiculous set-up and manages to imbue it with a creeping tension and horror, until Rosa finally snaps and executes the gimmer. It is, in my opinion, one of the most powerful descriptions of madness in literature. The other big favorite of mine is when Bjartur goes in search of the sheep, for he doesn’t know it is dead, and spots a group of reindeer. He decides, being a strong-willed independent man, that he is going to capture the buck for meat. This is no easy feat, of course. During the struggle he climbs upon its back and the buck takes him into the river Glacier in an effort to throw him.

When I read another of Laxness’ most well-known works, World Light, last year I felt as though the characters lacked depth; it struck me that they had a signature mood or quirk, and that is all. As I reread Independent People I was starting to get the same feeling about Bjartur; yes, he has mania for independence and freedom…I get all that, I enjoy it, but one reaches a stage where this point has been hammered home so frequently in the first one hundred pages that you start to worry about another four hundred of it.

What sets this book apart from World Light, and many other lesser novels, is that Laxness knew when to change it up. So when Bjartur’s one-man-show [he has a wife, of course, but she’s only really there for him to harangue about independence] starts to creak a bit, when it’s becoming repetitive, the author introduces a number of interesting new characters. In a way, one could criticize this move, for it is so abrupt, but providing Bjartur with a new wife, mother-in-law, and children gives the book fresh impetus. Moreover, this family is more finely crafted, have a greater emotional range and a more sophisticated inner life; this is particularly true of the children, Nonni and Asta, who are wonderful creations.

I’ve never been one for child worship, for finding a child’s misfortune worse than any other; I find that attitude quite odd, in fact; but Asta, Bjartur’s daughter from his first marriage, ruined me. She was born in extraordinary circumstances, tragic circumstances, and her life at Summerhouses proceeds in a manner no less tragic. There are numerous books that have moved me, many that have needled my personal sore spots [which this one does too, actually – anything to do with poverty tends to affect me emotionally], but this, as far I can remember, is the only book ever to make me cry, to provoke a tear into dribbling miserably down my cheek. And it is all Asta’s fault.

I’m not even sure why she got to me so much; she’s a sensitive, trusting slip of a girl, who, in her naivety or innocence, wants so little [her joy at being given an old worn dress of her mother’s all but finished me off], but, crucially, unlike her father, she does want; she is inquisitive, eager to learn. Maybe it is that: desiring such meager or basic things, and being denied them. Or perhaps it is simply that having been brought up by a struggling single mother I just can’t bear to see women unhappy. I don’t know.

It is worth noting, in conclusion, that, after all the exhausting and frequently oppressive bleakness, there is, towards the end, a tiny shaft of light, a few whispered comforting words that suggest that love, at least, will endure. Ah, hold onto those words; store them in your heart, because a little hope, even blind hope, is the most precious thing of all.