Archive

Archive for December, 2016

Kemiskinan dan Daya Saing Bangsa

December 9, 2016 Leave a comment

kemiskinan-dan-daya-saing-bangsa-01

Ada yang menarik dari dua berita berikut ini. Pertama, kajian mengenai kemiskinan multidimensi yang diluncurkan Kompas, Ford Foundation, dan Perkumpulan Prakarsa. Kedua, pencanangan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo. Adakah kaitan keduanya?

Dalam pidatonya, Presiden menekankan arti penting daya saing bangsa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan infrastruktur fisik harus dipercepat. Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari upaya tersebut. Kendati ada kontroversi mengenai urgensi pembangunannya, kita terima saja argumen proyek padat karya ini.

Harus diakui, pembangunan infrastruktur fisik membuka lapangan kerja cukup masif. Ada pula dampak ikutan seiring pembangunan kota-kota yang dilewati jalur kereta cepat. Jelas, proyek ini mendukung penyerapan tenaga kerja. Namun, pembukaan lapangan kerja hanya bagian kecil dari pembangunan manusia. Masih ada begitu banyak dimensi lain yang perlu diperhatikan.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia 2015 terbitan UNDP bertema ”Work for Human Development”, ada perbedaan mendasar antara lapangan kerja (job) dan pekerjaan (work). Untuk membangun manusia, membuka lapangan kerja saja tidak cukup, tetapi harus menciptakan pekerjaan. Pekerjaan tak sekadar mendapatkan upah. Pekerjaan sosial tak berorientasi imbalan materi. Pekerja seni menganggap pendapatan material secara relatif. Di era digital, pekerjaan yang menuntut kreativitas, ekspresi kebebasan, dan inovasi marak terjadi. Semua bukan perkara uang belaka.

peringkat-daya-saing-indonesia-di-asean

Bagi kebijakan publik, implikasi pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga dimensi tak material. Sayangnya, pemerintah masih terlalu fokus pada pembangunan fisik. Beban menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan masih terlalu dominan. Mestinya, dimensi lain tetap harus dijaga.

Pembukaan lapangan kerja memang berguna mengatasi kemiskinan. Namun, harus disadari, kemiskinan bersifat multidimensi. Program pengentasan rakyat miskin pun mempertimbangkan banyak dimensi kehidupan. Indeks Kemiskinan Multidimensi mengukur kemiskinan dari tiga pokok, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Konsep ini dikembangkan Oxford Poverty and Human Development Initiative, yang diadopsi UNDP dalam menyusun laporan tahunan pembangunan manusia.

Dimensi kesehatan mengukur gizi dan kematian anak. Dimensi pendidikan diukur dari lama bersekolah dan tingkat kehadiran. Indikator kualitas hidup mencakup berbagai komponen, yaitu ketersediaan bahan bakar untuk memasak, akses sanitasi, dan air bersih, ketersediaan sumber penerangan, kondisi lantai di rumah, serta kepemilikan aset.

Implikasinya, menyelesaikan kemiskinan yang hanya fokus pada proyek padat karya akan menyingkirkan dimensi lain. Pernah ada tuduhan, pemerintah hanya fokus pada infrastruktur fisik, sedangkan pembangunan dimensi kemanusiaan lain terkesan ditinggalkan. Penggunaan tolok ukur kemiskinan multidimensi layak menjadi perhatian mengingat secara teknis tak terlalu rumit dan secara akal sehat bisa diterima. Poin penting, kemiskinan bukan semata soal pendapatan. Itulah kelemahan pokok perhitungan konvensional menggunakan pendapatan per kapita sebagai tolok ukur utama.

Bank Pembangunan Asia menggunakan pendapatan per kapita dengan batas garis kemiskinan 1,25 dollar AS dan 2 dollar AS. Dengan dua tolok ukur ini, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 43,1 juta jiwa dan 117,4 juta jiwa. Adapun dengan pendekatan Indeks Kemiskinan Multidimensi, jumlah penduduk miskin 73,6 juta jiwa.

imd

Posisi Indonesia terhadap negara ASEAN dalam hal Indeks Kemiskinan Multidimensi, sebagaimana dijelaskan dalam Human Development Report 2015, tak terlalu baik. Dalam hal kesehatan, posisi Indonesia (35,1) lebih rendah daripada Vietnam (25,7), tetapi lebih baik daripada Thailand (51,3). Pendidikan Indonesia (24,7) lebih baik daripada Vietnam (35,9), tetapi lebih rendah daripada Thailand (19,4). Untuk kualitas hidup, berturut-turut Indonesia (44,8), Vietnam (38,4), dan Thailand (29,4).

Fokus pada pembangunan manusia melalui pengentasan rakyat miskin dalam perspektif multidimensi merupakan pendekatan penting. Pertama, meningkatkan daya saing bangsa menghadapi MEA. Kedua, melawan kelesuan global yang masih berlanjut.

Pemerintah harus mengoordinasikan program stabilisasi, intervensi, dan intermediasi dalam rangka mendorong ekonomi secara komprehensif. Program antarkementerian dan koordinasi dengan program pemerintah daerah harus dilakukan dalam mengatasi persoalan bangsa, mulai dari stabilisasi ekonomi, pemberantasan kemiskinan, stimulus ekonomi melalui proyek padat karya, hingga meningkatkan daya saing bangsa.

Menopang daya saing bangsa perlu upaya multidimensi dengan cakupan program sangat luas. Intensitas pembangunan infrastruktur fisik satu hal, tetapi memperbaiki kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup secara sistematis harus dilakukan. Dengan tujuan searah, maka melawan pelambatan global, membuka lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing bangsa terjadi simultan.

A Prasetyantoko

KOMPAS, 25 Januari 2016

”Star Wars” dan Masyarakat Ekonomi ASEAN

December 9, 2016 Leave a comment

Gegap gempita Star Wars episode 7 yang diputar perdana di bioskop, Desember lalu, telah menutupi realitas kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN. Meski demikian, ada pelajaran menarik dari serial film tersebut. Majalah The Economist edisi Natal 2015 mengulas perekonomian dari perspektif Star Wars. Mengutip studi Zachary Feinstein, ahli rekayasa keuangan dari Universitas Washington di St Louis, Amerika Serikat, perekonomian dan sektor keuangan bagaikan suasana galaksi di film Star Wars yang terus berseteru menemukan keseimbangan baru dalam alam semesta (force).

Merujuk pada tulisan itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bisa juga dimaknai sebagai fenomena membangun planet ekonomi sebuah galaksi. Sementara planet lain, khususnya Eropa dan AS, tengah bergulat dengan krisis, zona ekonomi ASEAN mulai berlaku. Inilah momentum penting dalam galaksi perekonomian global. Kini MEA bukan lagi sekadar jargon atau cita-cita, melainkan realitas. Sejak diberlakukan pada 31 Desember 2015, secara resmi kawasan ini bebas dalam lalu lintas barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja. Pertanyaan tentang kesiapan, apalagi ketidaksetujuan, tak lagi relevan. Sejarah telah bergulir dan tidak bisa diputar kembali. Faktanya, Indonesia adalah pelopor ASEAN dan kemudian MEA.

Sebagai kawasan ekonomi baru, kunci pokoknya adalah mengintegrasikan mata rantai pasokan dari setiap negara guna mendorong kinerja kawasan. MEA akan menjadi kekuatan penting dengan besaran ekonomi sekitar 2,5 triliun dollar AS dan volume perdagangan intrakawasan sekitar 1 triliun dollar AS. Bank Pembangunan Asia (ADB) meyakini, dengan penataan yang baik, relasi ekonomi antarnegara dalam MEA akan merevitalisasi ekonomi dari gejala pelambatan global. Dengan kata lain, MEA bisa menjadi counter-cycle dari kelesuan global.

MEA akan meningkatkan arus ekspor dan investasi langsung antarnegara sehingga kinerja perekonomian di setiap negara akan meningkat, di samping sebagai kesatuan ekonomi. Syaratnya, tiap negara harus mampu mendefinisikan keunikan posisi masing-masing di setiap mata rantai nilai industri, baik dari sisi ekspor, impor, maupun investasi.

Studi gabungan ADB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengalkulasi tambahan lapangan kerja baru akibat integrasi ekonomi pada 2025 mencapai 14 juta lapangan kerja, sementara ekonomi kawasan akan tumbuh sekitar 7 persen. Dalam studi ini disebutkan, Indonesia hanya akan menikmati tambahan 1,9 juta lapangan kerja baru atau 13 persen dari total tambahan tenaga kerja akibat MEA. Salah satu penyebabnya, sistem pendidikan di Indonesia tak mampu menghasilkan tenaga terampil. Ada kesenjangan lulusan dengan kebutuhan di lapangan.

Kekuatan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi kelemahan. Kekuatan kita ada pada sumber daya manusia sebagai negara terbesar dengan sekitar 240 juta penduduk atau lebih dari sepertiga total penduduk ASEAN. Kita memiliki bonus demografi karena sebagian besar penduduk berusia produktif dan siap menjadi penyedia tenaga kerja dalam mata rantai regional. Namun, faktanya, tenaga kerja kita tidak kompetitif dan tenaga kerja asing berpotensi masuk ke berbagai sektor industri di Tanah Air.

Forum Ekonomi Dunia setiap tahun melakukan survei tentang daya saing global. Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2015-2016, kualitas pendidikan kita terbelakang dibandingkan dengan dua negara sejajar di ASEAN, yaitu Malaysia dan Thailand. Dari 140 negara yang disurvei, posisi Indonesia dalam hal pendidikan tinggi dan pelatihan tenaga kerja ada di peringkat ke-65, sementara Thailand ke-56 dan Malaysia ke-36. Dalam kualitas sistem pendidikan, Indonesia di posisi ke-41, sementara Malaysia ke-4. Adapun dalam kualitas manajemen sekolah, kita berada di peringkat ke-49 dan Malaysia ke-6.

Harus diakui, sistem pendidikan kita masih belum terintegrasi dengan sektor dunia usaha. Sistem pendidikan formal dalam beberapa hal justru membuat lulusan semakin terasing dari dunia kerja. Seseorang yang lulus dari perguruan tinggi berekspektasi menduduki posisi manajemen di sebuah perusahaan. Padahal, kualifikasinya tak mencukupi.

Akibatnya, di beberapa sektor industri domestik, seperti perbankan dan teknologi informasi, terjadi kelangkaan sumber daya. Perpindahan tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain pun tak terelakkan. Dengan MEA, kedua sektor akan mendapatkan pasokan tenaga kerja dari luar Indonesia. Apalagi, tingkat gaji kedua sektor itu termasuk tertinggi di kawasan ASEAN. Konsekuensinya, di beberapa sektor tertentu akan ada tenaga kerja asing yang masuk.

Sebenarnya tenaga kerja asing yang masuk ke beberapa sektor akan membuat perkembangan sektor ekonomi menjadi semakin tinggi sehingga masih tetap menguntungkan. Justru itulah esensi dari integrasi ekonomi. Kita tidak mungkin menang di semua hal, begitu juga tak mungkin kalah di semua lini. Sektor otomotif menjadi salah satu andalan kita. Apalagi jika industri komponen juga ditumbuhkan dengan baik, pasti MEA akan memberi efek pengganda positif yang luas.

Belajar dari serial Star Wars, tak ada pemenang tunggal yang permanen. Konstelasi terus berubah secara dinamis. Untuk itu, kuncinya adalah menyatukan kekuatan domestik. Jangan lagi sibuk dengan kontestasi antarkita saja.

A Prasetyantoko

KOMPAS, 04 Januari 2016

Categories: Uncategorized

Menuju Visi Global

December 9, 2016 Leave a comment

Pada edisi 5 November lalu, Kompas menyuguhkan buah pikiran Budi Santosa yang mempertanyakan apakah rektor harus akademisi, mirip dengan pertanyaan senada, yaitu apakah direktur rumah sakit harus dokter. Jawabannya adalah it depends (tergantung).

Sejauh yang mengenai universitas, institut, dan akademi (U, I, A), tergantung pada fungsi yang mau kita percayakan kepada ketiga lembaga pendidikan tinggi tadi dan, terkait itu, pada bagaimana pimpinannya mencari dana operasional yang diperlukan. Di AS, pimpinan perguruan tinggi (PT) biasanya dibagi dalam dua entitas: Board of Trustees yang bertugas mencari dana berhubung uang kuliah saja jauh daripada mencukupi dan President of University yang menangani urusan pendidikan akademis. Ketua Board of Trustees tak perlu akademisi, tetapi President of University diniscayakan seorang akademisi, minimal bergelar PhD atau doktor.

Mutu kesarjanaan mereka dan para guru besar diniscayakan guna menarik kepercayaan pihak luar-pemerintah dan swasta-bahwa mereka cukup mumpuni di bidang riset dan karena itu bisa dipercaya melaksanakan order riset yang jelas menghasilkan uang bagi universitas. Kemampuan riset ini menjadi satu gengsi akademis tersendiri, turut menentukan status akademis universitas.

Di Eropa, penanganan pendidikan, sejak jenjang terendah hingga tertinggi, dianggap tugas sentral pemerintah sejak zaman renaisans. Maka, pemimpin PT adalah akademisi murni karena tak bertugas manajerial, hanya administratif, itu pun masih didukung staf administratur profesional. Bahwa pemimpin PT rata-rata akademisi adalah kebiasaan yang berasal dari sistem gilde pada Abad Pertengahan.

Di Indonesia, sejauh mengenai PT swasta, ada yayasan yang bertugas mencari dana operasional. Maka, wajar rektornya akademisi. Untuk pengelolaan keuangan PTN, Syamsul Rizal (Kompas, 17/11) mengetengahkan ide yang pantas dipertimbangkan, lebih-lebih mengingat perluasan tugas PT yang akan dipaparkan di sini.

Berhubung itu pula di negeri kita, jangankan pimpinan PTN, mendikbud seharusnya juga seorang akademisi tanpa mengingkari fakta bahwa kedudukan menteri tergolong jabatan politik. Pejabat publik satu ini kerjanya berurusan dengan aneka nilai dan kebajikan yang tujuan esensialnya membuat makhluk manusia, yang terlempar secara acak di kalangan sejumlah besar materi dan bintang, mampu mengatasi ketakmampuannya, sanggup membantah their nothingness.

Apabila bersendikan kelompok teori keilmuan orang membentuk school of thought, berdasarkan sekluster nilai kita membangun suatu budaya, sejenis peradaban, sebuah cara hidup bersama yang baru di kalangan manusia. Maka pada kemajuan pendidikan tergantung bahwa penegasan kemerdekaan tak sebatas nominal, tetapi suatu realitas yang tak terbantah. Hal ini tentu tak bisa disamakan dengan jabatan menteri pertahanan, yang memang tak harus seorang tentara, karena kehendak politik menampilkan supremasi sipil dari sistem pemerintahan nasional.

Niat penyelenggaraan pendidikan tinggi sejak awal sudah didorong kesadaran agar pembelajarannya berpijak pada dunia nyata. Hal ini mengemuka lagi di Higher Education Summit 2016 di New Delhi, 11 November lalu, tetapi telah terabaikan untuk ditangani suatu kenyataan yang begitu mencolok dan sangat mendesak.

Faktor yang Diabaikan

Pertama, suatu kompleksitas tak terhingga, suatu gejala multidimensional yang didesakkan oleh realitas. Dengan gamblang realitas ini menunjukkan betapa semua yang human adalah sekaligus demografis, sosiologis, historis, psikis, dan ekonomis. Jadi, sebuah jagat yang lebih kompleks dan lebih tak terduga, yang tidak terbayangkan oleh ilmu pengetahuan klasik. Kedua, akibat sampingan dari studi dan penalaran yang kian spesialistis. Aksi pemerintahan, bisnis, politik, dan pendidikan dilaksanakan oleh para spesialis. Progres memerlukan spesialisasi. Namun, spesialisasi berpotensi mengabaikan banyak hal yang diniscayakan hingga mengganggu progres itu sendiri dan, akhirnya, peradaban.

Jadi, ada masalah kompleksitas yang uncontrolable, menyimpang dari simplifikasi keilmuan klasik. Popper sudah mengingatkan pengertian simplifikasi itu sendiri adalah kompleks. Kita perlu membedakan antara mitos gegampang tentang simplisitas alam dan simplisitas mengagumkan dari teori yang memanunggalkan, dalam satu prinsip yang sama, gejala-gejala yang sangat berlainan. Hukum gravitas Newton, misalnya, sekaligus menanggapi jatuhnya apel ke bumi, tidak jatuhnya bulan ke bumi dan gerakan siklis pasang-surut.

Simplisitas alam adalah mitos ilmu pengetahuan klasik yang mencari kesatuan elementer dan hukum agung dari alam semesta. Pencarian ini memang sangat berhasil karena ia mencetuskan penemuan molekul, atom, dan partikel.

Namun, pencarian ini bermuara justru pada kompleksitas. Fisikalah yang menemukan, untuk “prinsip alam semesta”, bukan hukum agung, tetapi interaksi antara order/disorder/organisasi; untuk “asal-usul alam semesta”, bukan sebuah dasar, tetapi satu misteri katastropis; untuk “kejadian alam semesta”, bukan hanya organisasi tetapi dispresi dan disintegrasi.

Kompleksitas adalah gejala yang didesakkan realitas dan karena itu tak pantas kita remehkan, apalagi kalau pembelajaran akademis harus berpijak pada dunia nyata. Paparan Prof Surono, tenaga ahli kebencanaan Kementerian ESDM (11/11), mengingatkan adanya kaitan masalah vulkanik atau aktivitas tektonis gunung api serta bencana alam lain-dari longsor hingga banjir bandang-dan masalah penataan ruang hunian di kawasan pegunungan tertentu Jawa Barat di lain pihak. Kompleksitas alami ini lagi-lagi menunjukkan ketidakberdayaan sistem-sistem pemikiran besar yang mengacu pada kesatuan ilmu pengetahuan dan penguasaan kejadian berkat ekonomika atau filosofi sejarah. Maka, sebaiknya ia menyingkir dan menyilakan tampil yang serba kompleks.

Berarti yang kita perlukan bukan suatu sintesis, tetapi suatu pemikiran trans dan multidisipliner, sejenis penalaran yang tak terbelah di perbatasan antardisiplin. Kita perlu meminati gejala multidimensional, bukan disiplin yang membelah suatu dimensi dalam gejala itu. Ada urgensi mengembangkan spirit inventif, berkemampuan membarui kesanggupan interogatif. Agar berhasil kita perlu menetapkan ranah intelektual yang berpotensi mewujudkan urgensi tadi. Kita perlu kiranya berpaling ke lembaga pendidikan tinggi.

Misi Lembaga Pendidikan Tinggi

Pada misi ini kita tambah satu fungsi yang kian mengokohkan pijakannya di dunia nyata, berupa pelaksanaan sejenis pembelajaran khas, yaitu studi trans dan multidisipliner. Selama ini U, I, A hanya bersifat administratif, mengelola aspek-aspek manajerial dari fakultas yang dibawahinya, yaitu lembaga pelaksana pembelajaran akademis. Pembelajaran itu sendiri secara teknis sebenarnya ditangani bagian dari fakultas dengan sebutan berbeda: departemen, jurusan, school of study, yang umumnya berupa studi spesialistis.

Pembelajaran yang ditugaskan pada U, I, A berkenaan dengan studi trans dan multidisipliner dengan melibatkan semua jenis disiplin yang dikuliahkan oleh para fakultas yang dibawahinya. Adapun tugas administratif U, I, A dijalankan dengan bantuan tenaga profesional yang relevan.

Ketika menghadapi yang kecil tak terhingga manusia membuat mikroskop. Alat ini memungkinkannya menyelami kedalaman kehidupan, penemuan sel, mikroba dan virus, progres biologi dan obat-obatan. Sewaktu menghadapi yang besar tak terhingga manusia menciptakan teleskop. Instrumen ini memungkinkan spiritnya menguak keluasan kosmos, menjelajahi jalannya planet dan bintang dan menyiapkan makhluk human menguasai ruang angkasa. Dewasa ini kita berkonfrontasi dengan sebuah tak terhingga lain berupa, menurut Prof Dr Rosmay, infinitely complex. Namun, kali ini tanpa instrumen, kecuali otak telanjang, suatu intelegensi dan logika tanpa bantuan peralatan apa pun di hadapan keluasan kompleksitas kehidupan dan masyarakat.

Kita bingung oleh jumlah dan keberagaman unsur, relasi, interaksi, dan kombinasi yang mendasari fungsionalisasi sistem-sistem di mana kita merupakan sel- selnya. Kita tersesat oleh gejolak interdependensi dan dinamika alami mereka, yang membuat mereka bertransformasi justru pada saat kita mempelajarinya demi memahaminya, guna mengefektifkan pemanduannya. Komputer tentu saja instrumen yang diniscayakan, tetapi ia hanya suatu katalisator. Bahkan, ancaman nyata bukan pada saat komputer bisa berpikir seperti manusia, melainkan ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.

Jadi, kita perlu instrumen baru yang memberdayakan para pemangku kepentingan dan penanggung jawab politik, ekonomi, industri, dan ilmu pengetahuan memahami dan memandu realitas. Alat baru itu “makroskop” (makro = besar, skopein = pengamat). Ia bukan alat sembarangan. Ia instrumen simbolis, cara berpikir dibentuk oleh metode dan teknik yang diambil dari aneka disiplin. Ia dianggap lambang dari cara (otak) human memahami dan akhirnya bertindak responsif dan sudah dipakai sejumlah besar penanggung jawab di bidang berlainan.

Jadi, tujuan esensial dari pembelajaran trans dan multidisipliner oleh U, I, dan A di level S-2 dan S-3 bukan menghasilkan jack of several trades, tetapi melalui pelatihan khas dari otak menghasilkan generalis, scholar atau savant, yang bervisi luas dengan pengetahuan ekstensif di banyak bidang. Adalah menggairahkan menemukan kembali metafisika dalam fisika, puisi dalam matematika, hasrat dalam sejarah, kehidupan dalam arkeologi, filosofi dalam administrasi politik dan ekonomi. Ilmu pengetahuan tampil, lebih sering dari sebelumnya, selaku salah satu dialog dengan alam yang paling menantang yang pernah dilakukan oleh makhluk manusia.

Pada waktu yang sama, para anggota sivitas akademika perlu lebih serius dan intensif membina lingkungan profesional immediate-nya, yaitu komunitas ilmiah, agar lebih kondusif. Komunitas nasional di mana pun terdiri dari berbagai subkomunitas: ilmiah, bisnis, politis, religius, artistik, dan lain-lain. Sejarah menunjukkan bahwa komunitas nasional maju bila subkomunitas ilmiahnya maju, berhubung ialah yang memasok aneka ide kemajuan ke subkomunitas lainnya.

Selama ini subkomunitas ilmiah di komunitas nasional kita lemah sekali, terombang-ambing di antara subkomunitas politik dan bisnis, menjadi sekadar pemasok “Dr HC”. Para anggota sivitas akademika diniscayakan lebih serius membina subkomunitas ilmiah karena U, I, A merupakan satu-satunya modal bagi eksistensi subkomunitas itu. Di negeri-negeri maju subkomunitas ini sudah dipenuhi unsur konstruktif-fungsional yang diperlukan berupa: lembaga riset, jurnal ilmiah, asosiasi akademisi, dan periset.

Dewasa ini ilmu pengetahuan (IP) sudah merupakan the dominant contemporary from of communicable knowledge. Komunikasi yang lancar, intensif, dan ekstensif dari IP tersebut merupakan tradisi akademis. IP itu sendiri menjadi gejala sosial, suatu capaian intelektual par excellence. Ia bukan produk dari satu masyarakat tertentu, tetapi dari satu cara pembelajaran tertentu yang terbuka, dikomunikasikan begitu rupa hingga menjadi suatu medium sosial di mana IP dipolakan, melalui mana IP dikembangkan dan dengan mana IP ditransmisikan di kalangan orang yang sama-sama terlibat dalam kegiatan penyidikan intelektual yang serius.

Daoed JOESOEF

KOMPAS, 28 November 2016

Ketika Subsidi Listrik Dicabut

December 9, 2016 Leave a comment

49233_67932_subsidi20listrik

Dalam dunia transportasi yang berbasis aplikasi, ada istilah “tarif petir”.  Biasanya, tarif petir dikenakan pada jam tertentu karena macet atau hujan, sehingga nilainya amat mahal dibanding biasanya. Model tarif petir tampaknya akan segera menimpa konsumen/pelanggan listrik PT PLN, khususnya untuk golongan 900 volt ampere (VA). Sebab, per 1 Januari 2017, pemerintah, atas persetujuan DPR, akan mencabut subsidi konsumen listrik 900 VA tersebut.

Memang, pencabutan subsidi ini tidak menimpa semua konsumen. Tapi, dari 22 juta konsumen 900 VA, tinggal 4 jutaan yang masih menerima subsidi. Artinya, 18 juta konsumen 900 VA akan dicabut subsidinya. Itu artinya tagihan konsumen listrik mereka akan melambung sangat tinggi.

Padahal, selama ini, lebih dari 75 persen tarif listrik 900 VA disubsidi negara. Dari harga dasar Rp 1.460 per kWh, hanya Rp 575 yang dibayar konsumen dan Rp 875 dibayar negara via subsidi. Jika subsidinya dicabut, bisa dipastikan tagihan listrik konsumen akan membengkak minimal 75-80 persen dari tagihan sebelumnya.

Ada beberapa pertanyaan kritis terkait dengan hal ini. Misalnya, sudah tepatkah pencabutan subsidi untuk golongan 900 VA? Bagaimana mekanisme pencabutannya dan bagaimana pula penanganan pengaduannya jika ternyata keliru?

Dari sisi politis, tampaknya konsumen golongan 450 dan 900 VA adalah golongan yang “sakral” untuk disentuh. Sejak 2003, golongan ini belum pernah mengalami penyesuaian/kenaikan tarif. Maka, dari sisi momentum, setelah 16 tahun mengendap, ada benarnya jika subsidi pada 900 VA dicabut/dikurangi. Apalagi lebih dari 15 persen dari total populasi penduduk Indonesia belum mendapat aliran energi listrik. Kurang adil jika di satu sisi ada kelompok masyarakat/konsumen berlimpah subsidi, tapi sekelompok masyarakat lainnya boro-boro memperoleh subsidi, mendapatkan listrik saja belum.

Namun, ini yang paling krusial, cara pencabutan subsidinya itu yang berpotensi menimbulkan masalah (besar). Pencabutan subsidi dengan klaim “tepat sasaran” ini berpotensi tidak tepat sasaran jika pendataannya salah atau tidak akurat. Sangat besar potensinya sebagian masyarakat yang berkategori tidak mampu justru dicabut subsidinya dan atau sebaliknya. Ketidakakuratan pendataan menjadi pemicu utama. Padahal, pendataan merupakan masalah serius di negeri ini.

Memang, tampak kasatmata bahwa model pendataan kali ini lebih baik karena telah melalui bermacam “verifikasi” dari berbagai sumber, seperti Kementerian Sosial, BPS, Kementerian ESDM, PT PLN, dan bahkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kendati demikian, potensi salah sasaran dalam pencabutan subsidi listrik masih terbuka lebar.

Potensi ini bisa diatasi dengan mekanisme pengaduan yang lebih parsitipatif, aksesibilitas tinggi dan “ramah” terhadap masyarakat konsumen listrik, dan tidak sebaliknya. Mekanisme penanganan pengaduan inilah yang belum terlalu ramah dengan hak-hak warga.

Karena itu, pencabutan subsidi listrik harus paralel dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, pemerintah harus meninjau pelanggan listrik dari golongan 1.300 VA. Ingat, pada masa lalu masyarakat dipaksa berlangganan 1.300 VA karena akses 450-900 VA ditutup demi penghematan subsidi. Akibatnya, banyak strata sosial masyarakat yang sejatinya tak mampu, tapi terpaksa berlangganan1.300 VA karena tidak ada pilihan. Sekarang, agar berimbang, pelanggan 1.300 VA dari golongan tidak mampu tersebut mesti diberikan pilihan untuk turun kelas menjadi 450/900 VA atau tetap konsisten dengan 1.300 VA.

Kedua, harus ada jaminan dari sisi pelayanan bahwa, pasca-pencabutan subsidi listrik, PT PLN akan makin membaik dan tidak ada lagi pasokan listrik yang endut-endutan. Tidak adil jika tarifnya sudah sesuai dengan biaya pokok, termasuk nilai keekonomiannya, tapi pelayanannya masih di bawah standar. Persentase kompensasi terhadap ketidakmampuan PT PLN dalam menjaga tingkat mutu pelayanan pun harus ditingkatkan. Contohlah di Australia, jika listrik padam setengah hari berturut-turut, konsumen dibebaskan tagihan satu bulan.

Ketiga, realokasi pencabutan subsidi listrik harus digunakan untuk mempercepat akses sambung baru listrik dan percepatan rasio elektrifikasi. Saat ini tidak kurang dari 15 persen penduduk Indonesia belum mendapatkan akses energi listrik.

Keempat, agar lebih adil dan tepat sasaran, pemberian subsidi listrik ke depan harus flat. Contohlah pemerintah Afrika Selatan yang memberikan subsidi listrik pada rumah tangga miskin 100 kWh per bulan. Jika melebihi 100 kWh akan dikenai tarif progresif. Dengan model ini, ada upaya menghemat oleh konsumen. Sangat sulit mewujudkan perilaku hemat listrik tanpa tekanan dari sisi harga.

Kelima, janganlah ada kedok bahwa pencabutan subsidi listrik hanya strategi untuk menerapkan tarif listrik yang pro-pasar (“neolib”), yang hanya berbasis kurs rupiah terhadap dolar, inflasi dan harga minyak mentah dunia; sebagai basis penentuan harga. Bagaimanapun listrik merupakan infrastruktur yang harus disediakan dan dikuasai oleh negara, dan bukan pasar. Itulah mandat putusan Mahkamah Konstitusi saat membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

TEMPO.CO, 01 Desember 2016