Archive

Archive for the ‘Social’ Category

Reorientasi Tenaga Kerja

kemiskinan-swi

Kemiskinan masih menjadi salah satu problem utama pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rakyat miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sebanyak 28,59 juta orang, setara dengan 11,22 persen penduduk (Maret 2015). Mereka inilah yang berada dalam kemiskinan kronis karena berada di bawah garis kemiskinan: pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 312.328. Bank Dunia (2014) mencatat penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan jumlahnya masih besar, 65 juta jiwa, sangat rentan jatuh miskin. Lembaga pemikir dan peneliti Perkumpulan Prakarsa (2015) menambahkan, kemiskinan moneter, ala BPS dan Bank Dunia di atas, tidak memadai untuk melihat kemiskinan secara komprehensif. Melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi, Prakarsa memasukkan tiga dimensi (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup) untuk melihat kemiskinan multidimensi di Indonesia. Hasilnya, angka kemiskinan multidimensi Indonesia masih tinggi, yakni 29,7 persen pada 2014. Artinya, 79,5 juta jiwa atau 19,3 juta rumah tangga tergolong miskin multidimensi, yakni terjerat masalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Sebaran Pekerjaan

Meskipun sudah menjadi anggota G-20—kelompok negara-negara yang menguasai 85 persen PDB dunia, 75 persen perdagangan dunia, dan dua pertiga jumlah penduduk dunia—Indonesia masih tergolong negara lower-middle-income-country (pendapatan per kapita sekitar 1.046-4.125 dollar AS). Artinya, faktor utama keikutsertaan Indonesia di G-20 adalah karena jumlah penduduknya. Kontribusi Indonesia dari sisi produksi dan perdagangan masih minim. Dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 mencapai 122,38 juta orang, yang bekerja hanya 114,82 juta orang. Sebanyak 48,5 juta orang atau 42,24 persen bekerja pada sektor formal dan 66,3 juta orang atau 57,76 persen bekerja pada sektor informal. Dari latar belakang pendidikan, pekerja formal masih didominasi penduduk berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebanyak 50,8 juta orang atau 44,27 persen; SMP sebanyak 20,7 juta orang atau 18,03 persen; dan sebanyak 12,6 juta orang berpendidikan tinggi (BPS: 2015). Sementara itu, pengangguran terbuka (unemployment) masih tinggi, mencapai 7,56 juta orang. Di sisi lain, ada kecenderungan kelompok setengah pengangguran (under-employment) meningkat setiap tahunnya.

Berdasar data BPS, jika tenaga kerja dilihat dari sektor pekerjaannya, sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan, kehutanan, dan perikanan) masih menjadi sektor paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni 37,75 juta orang (32,88 persen) pekerja. Sektor 3 (industri pengolahan/ manufaktur) menyerap 15,2 juta (13,29 persen) tenaga kerja, sektor 5 (bangunan dan konstruksi) menyerap 8,2 juta (7,15 persen) pekerja dan sektor 6 (perdagangan, rumah makan, hotel dan retail) menyerap 25,6 juta pekerja (22,37 persen).

Tingginya sektor informal di Indonesia menunjukkan ketidaksinkronan antara struktur ekonomi dan struktur pasar kerja. Perekonomian mengalami pergeseran dari sektor agraris (cenderung informal) ke sektor industri dan jasa (cenderung formal). Tenaga kerja masih berada pada sektor agraris, tetapi bergerak ke arah formal. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tertinggi, tetapi kontribusi sektor ini dalam perekonomian nasional cukup rendah. Sektor ini hanya menyumbang 15 persen PDB. Dengan singkat, pergeseran struktur ekonomi nasional tidak diikuti dengan reorientasi pasar tenaga kerja. Bahkan, pemerintah terkesan gamang dalam menyikapi perubahan ini. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menjadikan infrastruktur salah satu prioritas pembangunan, yang tentu membutuhkan tenaga kerja ahli di bidang teknik sipil, pertukangan, dan bangunan. Jika pasar ini tidak segera ditangkap, tenaga kerja pertukangan dan bangunan akan didatangkan dari negara lain, Tiongkok dan Filipina, misalnya. Jelas kiranya pemerintah perlu melakukan upaya lebih sistematis penyiapan tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja yang selaras dengan struktur ekonomi yang berjalan. Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas di bidang ketenagakerjaan belum memiliki ”cetak biru” penciptaan tenaga kerja terampil dalam jumlah lebih besar dan selaras dengan pasar kerja.

Balai latihan kerja yang menjadi garda depan kementerian ini untuk mencetak tenaga kerja terampil di berbagai bidangjumlahnya terlalu sedikit dan dengan kualitas yang kurang baik, bahkan ”hidup segan, mati tak mau”. Revitalisasi dan reposisi peran, pengembangan infrastruktur, kurikulum, tenaga pendidik, dan jumlah peserta didik harus segera dilakukan dengan cepat dan baik. Sudah waktunya kebijakan dan anggaran negara hadir untuk mendukung kesempatan bagi pencari kerja dan angkatan kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan dengan upah layak.

Minimnya Dana

Salah satu masalah adalah minimnya pendanaan bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) rerata, setiap tahun (2004-2011), mengeluarkan 0,6 persen anggaran dari total PDB-nya untuk program pelatihan-pemagangan kerja kejuruan teknis (TVET) dan dukungan aktif penciptaan lapangan kerja baru. Sementara total alokasi APBN untuk Kementerian Tenaga Kerja kurang dari 0,1 persen dari total PDB Indonesia, yakni Rp 3,8 triliun (2016), turun dari Rp 4,2 triliun (2015). Jika pemerintah berkomitmen mendukung sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing global, produktif, dan terampil, sudah waktunya dilakukan reorientasi kebijakan alokasi anggaran untuk percepatan penciptaan tenaga kerja. Estimasi awal, sedikitnya perlu alokasi dana Rp 10 triliun-Rp 20 triliun per tahun. Dengan alokasi sebesar ini, sebanyak 1 juta-1,5 juta tenaga kerja terampil dapat disiapkan per tahun.

Reorientasi diarahkan untuk penciptaan tenaga kerja yang cakap, masif, dan selaras dengan pasar kerja. Langkah yang dapat dipacu antara lain revitalisasi pelatihan, pemagangan dan pendampingan kerja; fasilitasi penciptaan lapangan kerja baru (start-up); program kerja sama dengan korporasi; program padat karya; sertifikasi; subsidi tenaga kerja sosial; dan basic income bagi pengangguran. Jika program ini dijalankan, hal itu akan menjadi pull factor dan sekaligus menjadi push-factor bagi upaya mewujudkan kesejahteraan di Indonesia.

Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa

KOMPAS, 05 Maret 2016

Advertisements

Membangun dari “Pinggiran”

gombal_jakarta___kemiskinan_by_ridwanted-d4tnhjvDua warisan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono setelah 10 tahun berkuasa adalah menurunnya kemiskinan, tetapi diikuti dengan ketimpangan yang cenderung meningkat. Pertanyaannya, mengapa selama 10 tahun terakhir kemiskinan Indonesia hanya berkurang 5,7 persen, padahal dana APBN dan APBD untuk mengurangi kemiskinan telah digelontorkan hingga ratusan triliun rupiah? Bagaimana pemerintah Joko Widodo membalik arah pembangunan yang terkonsentrasi secara geografis di Jawa-Sumatera dan perkotaan menjadi membangun dari pinggiran dan desa?

Data BPS, Januari 2015, menunjukkan tingkat kemiskinan turun dari 16,66 persen di awal SBY memerintah (2004) menjadi 14,15 persen di akhir era Kabinet Indonesia Bersatu I (2009), bahkan 10,96 persen pada September 2014 dengan jumlah penduduk miskin masih 27,73 juta orang. Angka terakhir ini hanya berkurang 0,87 juta orang dibandingkan dengan September 2013 yang 28,6 juta orang (11,46 persen). Rekor kemiskinan ini paling rendah, baik besaran maupun persentasenya, sejak 1970. Namun, penurunan kemiskinan masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan terjadi pelambatan penurunan kemiskinan di akhir era SBY.

Mencermati fakta ini, tantangan utama pemerintah Jokowi adalah bagaimana menurunkan ketimpangan pendapatan antardaerah dan antargolongan pendapatan yang cenderung meningkat (lihat Mudrajad Kuncoro, ”Mengurangi Ketimpangan”, Kompas, 2/3/2013), dan kemiskinan yang masih substansial? Dalam dokumen resmi Kabinet Kerja yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Jokowi-JK menetapkan sasaran nasional hingga 2019: (1) pertumbuhan ekonomi 5,8-8 persen; (2) kemiskinan menjadi 8-10,5 persen; (3) pengangguran turun menjadi 7-8 persen; (4) indeks gini turun dari 0,41 ke 0,36.

”Pinggiran” Indonesia

Secara spasial, setidaknya ada dua pola kemiskinan yang mencolok di Indonesia. Pertama, kemiskinan di daerah perdesaan selalu lebih tinggi daripada perkotaan. Selama 2004-2014, persentase penduduk miskin di perdesaan berkisar 14-20 persen, sementara di perkotaan 8-14 persen. Kedua, kantong kemiskinan terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia (KTI), pantai selatan Jawa, dan pantai barat Sumatera. Dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPD2T), masih ada 183 kabupaten tergolong tertinggal pada 2015, dengan 70 persen ada di KTI. Jumlah ini terdiri dari 149 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal selama 2004-2009 dan 34 daerah kabupaten baru hasil pemekaran.

Penyebab utama suatu kabupaten tergolong daerah tertinggal: (1) letak geografis terpencil dan sulit dijangkau, (2) kondisi infrastruktur sosial ekonomi kurang memadai, (3) kegiatan investasi dan produksi masih minim, (4) berada di kawasan perbatasan antarnegara. Inilah asal muasal mengapa daerah tertinggal di Indonesia dicap sebagai daerah ”pinggiran” karena berada di kawasan perbatasan, sulit dijangkau, bahkan terisolasi secara ekonomi, tingkat kesejahteraannya relatif rendah, dan memiliki infrastruktur seadanya. Akibatnya, hingga akhir 2014, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi dan kabupaten/kota di Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sekitar 58,51 persen, diikuti Sumatera sekitar 23,63 persen. KTI, sebagai kawasan pinggiran, hanya sekitar 17,96 persen. Singkatnya, pola pembangunan yang timpang masih terus terjadi, tecermin dari kuatnya ”pusat” (Jawa-Sumatera) sebagai gravitasi pembangunan dan menyisakan ”pinggiran” (KTI dan desa).

Untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, Jokowi-JK memberi mandat kepada KDPD2T, yang disebut Nawakerja Prioritas. Menteri KDPD2T Marwan Jafar menjabarkan, Nawakerja Prioritas meliputi sembilan program jangka pendek unggulan yang harus segera diimplementasikan: (1) peluncuran ”Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa, (2) pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa, (3) pembentukan dan pengembangan 5.000 badan usaha milik desa, (4) revitalisasi pasar desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan, (5) pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri.

Kemudian, (6) penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp 1,4 miliar per desa secara bertahap, (7) penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5.000 desa, (8) proyek percontohan pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa, (9) save villages di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil. Tujuan besar dari sembilan program ini adalah mewujudkan desa mandiri, membangun infrastruktur yang menunjang perekonomian desa, menyalurkan modal untuk koperasi, meluncurkan sistem pelayanan publik online, dan menjaga desa-desa di wilayah perbatasan.

Langkah Strategis

Pembangunan desa dan pengentasan daerah tertinggal tentu bukan suatu hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jelas ini bukan tugas KDPD2T saja. Kabinet Kerja Jokowi perlu melaksanakan UU Desa No 6/2014 secara sistematis dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan kepada pemerintah desa, lembaga desa, dan rakyat desa, dengan beberapa langkah strategis dan ”revolusioner”. Pertama, perlu konsolidasi satuan kerja lintas kementerian/ lembaga untuk memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa. Termasuk, penyusunan sejumlah peraturan pemerintah, yang diperlukan agar distribusi dan alokasi dana desa berjalan efektif, tak bocor (dikorupsi), dan bertahap. Mayoritas dana ini harus diprioritaskan untuk pemberdayaan rakyat, usaha ekonomi desa, pasar, penguatan modal bagi UKM dan koperasi, pembangunan jalan/jembatan, serta penguatan BUMDES.

Kedua, menyelesaikan secepatnya masalah ”perebutan wewenang” antara KDPD2T dan Kementerian Dalam Negeri dalam menangani desa. Tumpang tindih ini terjadi setelah Presiden Jokowi mengumumkan nomenklatur baru Kementerian Desa, yang sebelumnya pengelolaan dana desa memang dilakukan Kemendagri. Dalam RAPBN-P 2015, pemerintah menambah alokasi anggaran desa dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20 triliun sehingga setiap desa akan memperoleh anggaran Rp 750 juta untuk satu tahun anggaran. Rakyat sebenarnya tak kaget jika Mendagri Tjahjo Kumolo (PDI-P) dan Menteri Desa Marwan Jafar (PKB) terkesan ”berebut dana desa”. Keberhasilan membangun desa agaknya merupakan agenda politik kedua partai untuk Pemilu 2019. Nuansa politiknya dinilai kental, bahkan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap implementasi pembangunan desa dan penyaluran dana desa. Presiden Jokowi, didampingi Wapres Jusuf Kalla, dikabarkan telah memimpin rapat terbatas kabinet guna membahas urusan desa beserta kelembagaan dan penganggarannya (13/1/2015). Jokowi perlu segera mengambil sikap tegas untuk mengakhiri konflik di antara kedua kementerian ini.

Ketiga, penanggulangan kemiskinan perlu dikombinasikan dengan pengembangan usaha ekonomi rakyat desa, termasuk di permukiman transmigrasi. Beberapa strategi diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan BUMDES, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi, khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Miskin terhadap akses modal merupakan masalah mendasar UKM di perdesaan. Selama ini, UKM dianggap tak layak dapat kredit perbankan (unbankable) karena ketiadaan dan atau kurangnya agunan. Untuk itu, perlu diperbanyak Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, seperti Jawa Timur dan Bali, yang menjamin risiko kredit yang diajukan UKM. Filosofi Grameen Bank, organisasi kredit mikro yang dimulai di Banglades dan diadopsi hampir 130 negara yang memberikan pinjaman kredit kepada orang kurang mampu tanpa agunan, layak diterapkan karena sistem ini berangkat dari ide bahwa orang miskin punya kemampuan yang kurang digunakan.

Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tidak signifikan bisa jadi karena beberapa hal. Faktor yang dominan karena program kemiskinan terdistribusi di sejumlah kementerian dan dinas, jalan sendiri-sendiri, dan tidak terpadu. Ironisnya, kantong kemiskinan di tiap kabupaten/kota kurang tersentuh program anti kemiskinan. Pola ini disebut spaceless, tak memperhatikan di mana lokasi kaum duafa berada. Peta spasial kemiskinan diperlukan agar dana desa dan pemberantasan kemiskinan lebih terfokus.

Tantangan yang dihadapi pejabat dan pegiat anti kemiskinan tak mudah. Alasannya: (1) sebagian besar alokasi APBN/ APBD selama ini terserap untuk membiayai belanja pegawai, termasuk gaji, belanja barang yang ditujukan untuk menggerakkan ”mesin birokrasi daerah”. Tak banyak ruang untuk mengurangi angka kemiskinan dengan biaya dan rencana inisiatif daerah. (2) Program pemberantasan kemiskinan tak bisa dilepaskan dari program pemberantasan buta huruf, peningkatan akses air bersih, peningkatan akses kesehatan, dan penurunan angka anak balita kurang gizi. Untuk itu, perlu dirancang program anti kemiskinan yang lebih menyentuh akar masalah kemiskinan dan tak ”karitatif”. Kemudian, (3) permasalahan yang dihadapi adalah ketidakcocokan data rumah tangga miskin dengan kenyataan. Pihak kelurahan dan ketua RT jarang dilibatkan langsung dalam pendataan keluarga miskin. Kelemahan pendataan rakyat miskin adalah langsung dilakukan tim kemiskinan (gabungan beberapa instansi), tetapi hasilnya tidak diklarifikasikan dengan kelurahan sehingga banyak data tak valid.

Ketimpangan

Langkah strategis keempat, RPJMN 2015-2019 menggariskan pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Pembangunan harus dapat memperkecil ketimpangan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah, dengan prioritas wilayah desa (penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa) dan wilayah pinggiran, khususnya luar Jawa-Sumatera atau KTI. Dalam konteks ini, menarik menyimak laporan tahunan Bank Dunia, ”World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography”. Bank Dunia menganjurkan proses transformasi spasial di Asia Timur, termasuk Indonesia, dengan membangun 3D, yaitu: kepadatan (density), mengurangi jarak (distance), dan menghilangkan sekat atau ketimpangan (division), dalam upaya membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih pesat dan inklusif. Makin tinggi kepadatan penduduk justru mendorong pertumbuhan kota. Makin pendek jarak antarlokasi, makin cepat perusahaan dan tenaga kerja berpindah mendekati peluang ekonomi. Makin kecil sekat atau ketimpangan antardaerah, akan memperkecil hambatan masuk ke pasar global. Implikasinya bagi Indonesia, pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi, perlu diintegrasikan dengan pengembangan perkotaan dan mendorong keterkaitan ekonomi desa-kota, pusat-pinggiran, kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Jokowi melanjutkan sisi positif Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di era SBY, sekaligus menyusun peta jalan bagaimana mengintegrasikan program unggulan Nawa Cita (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri) dengan pengembangan wilayah (desa, kota, kawasan).

Kelima, koordinasi merupakan kata kunci yang mudah diucapkan, tetapi sering lemah dalam implementasi. Perang melawan kemiskinan dan ketimpangan sudah selayaknya jadi agenda prioritas pusat dan daerah. Kerja, kerja, kerja!

Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM

KOMPAS, 09 Februari 2015

HAKIKAT CINTA

November 22, 2012 Leave a comment

janganmales-files-wordpress-com

 

Seandainya bisa, aku ingin terbang bersamamu dan burung-burung di atas sana.
Aku ingin terus duduk bersamamu di bawah teduhnya pohon—berbagi air, ditemani matahari dan angin sepoi-sepoi.
Aku ingin terus menggenggam jari-jemarimu, berbagi rasa dan hangat tubuh—selamanya.

Sayangnya, gravitasi menghalangiku.
Putaran bumi menambah setiap detik di hari-hari kita.
Seperti lilin yang terus terbakar, tanpa terasa waktu kita pun tidak tersisa banyak.
Semua terasa terburu-buru. Perpisahan pun terasa semakin menakutkan.

Aku rebah di tanah.
Memejamkan mata kuat-kuat karena air mata yang menderas.
“Aku masih di sini,” bisikmu, selirih angin sore.
 Tapi aku tak percaya.
Bagaimana jika saat aku membuka mata nanti, kau benar-benar tiada?

Edelweis itu abadi.
Kau ucap kalimat itu bagai mantra aji sakti
Kalimat yang tertancap begitu dalam hingga melubangi sanubari
Karena ternyata, cintamu benar-benar abadi.

SATU

Sejauh cinta ditelusuri dalam bingkai kepentingan publik luas, barangkali bukan saja di Indonesia melainkan di seluruh jagat, sulit ditemukan cinta yang sejati. Meski para koruptor dan pelanggar HAM tingkat kakap masih menyimpan cinta bagi anak istri suami kerabat sahabat dan klik sendiri, tetapi sebab ujungnya merugikan kepentingan umum, maka cinta mereka agaknya bukan cinta melainkan “cinta“. Masalahnya, cinta tidak pernah berdusta.

Dan, adakah koruptor dan pelanggar HAM tingkat kakap yang tidak melakukan dusta? Tapi dalam dusta, tetap saja bergulung-gulung gelombang “cinta” mereka terhadap siapa saja, yang membuat enak kepenak hidup mereka. Dus, “cinta” akan selalu membuat enak kepenak bagi pihak terkait. Tetapi cinta, belum tentu. Karena itu mereka lebih memilih “cinta” ketimbang cinta.

Yang mau dikatakan dalam dua alinea di atas adalah, baru dalam satu diskursus ketika perkara cinta dikaitkan dengan koruptor dan pelanggar HAM kakap, segera tampak, betapa rumit berbelit cinta itu. Tetapi rumit dan berbelitnya cinta itu niscaya. Di dalam sebuah nilai yang bersifat agung, mulia, dalam, padat, halus, lentur, fundamental dan sekaligus luas, akan selalu tertumbuk pada kerumitan semacam itu. Nilai-nilai semacam itu amat banyak.

Di samping cinta, termasuk dalam terminologi yang mempunyai nilai sekaliber itu misalnya adalah kebenaran, kebaikan, keadilan, perikemanusiaan, kesejahteraan, perdamaian, solidaritas, keihklasan, kejujuran, dan terminolgi sejenisnya. Artinya, semua terminologi tersebut bisa terlukiskan dan dirumuskan menjadi apa saja, tergantung individu-individu yang mengatakannya. Dan, individu adalah kata kunci untuk bisa menelusuri hakikat, makna dan maksud cinta.

Sebab menyangkut individu, maka cinta bisa menjadi seluas mega, sehalus angin, sekuat tembaga, sekencang cahaya, selentur kelenturan yang paling lentur. Apabila Anda menjalani ziarah dan menekuni penelusuran perihal perkara cinta, tak bisa lain kecuali menelusurinya sebagai fenomen peradaban yang paling individual, yang barangkali bisa ditemukan pada individu-individu besar dan atau dianggap besar di dalam sepanjang sejarah. Pada umumnya – jadi tidak semua – individu-individu yang disebut sebagai nabi, rasul, sufi, dan kaum bijak, adalah orang-orang yang memancarkan cinta. Bahkan ada juga lho, individu-individu tertentu yang seolah-olah identik dengan cinta sendiri!

Sebab cinta menyangkut individu, dan tiap individu mau tak mau akan selalu berurusan dengan cinta, tidak mengherankan jika cinta, di zaman apa saja, selalu laku dan laris sebagai sebuah tema. Mengapa? Sebab, tak bisa digugat, cinta merupakan perasaan terpenting dan terindah dalam hidup manusia, tapi sekaligus, ia juga fenomena psikis yang mempengaruhi jalan pikiran sehingga orang terkecoh mempercayai aneka mitos yang tidak benar. Tentang keterkecohan dan mitos akan dikupas di bagian lain catatan kecil ini.

Sekarang soal cinta dan ilmu pengetahuan dulu. Pertanyaan berabad-abad yang sampai sekarang masih tetap menggantung sebagai pertanyaan dan tak pernah terjawab adalah: bisakah cinta menjadi ilmu pengetahuan? Di universitas mana diajarkan ilmu cinta ini? Apa nama ilmunya? Di lingkungan fakultas apa ilmu ini diajarkan?

Sampai sekarang, tidak pernah jelas jawabnya, kecuali bahwa cinta adalah fenomena atau gejala psikis. Cinta adalah gejala kejiwaan. Ia tak bisa ditelusuri atau diteliti, sekurang-kurangnya sampai saat ini, dengan metode penelitian ilmu-ilmu murni atau eksakta, yang bisa diandalkan obyektivitasnya.

Itu bukan berarti bahwa mengenai cinta, tidak pernah bisa dikatakan sesuatu yang berlaku umum dan absah, tetap bisa, sekalipun cinta lebih mengacu pada pengalaman individual, pengalaman pribadi, pengalaman perseorangan, yang bagi tiap individu selalu unik dan hanya satu-satunya.

Pengalaman ini tak bisa diukur di laboratorium. Sampai sekarang belum ditemukan alatnya, dan entah apa memang akan ada alatnya. Mengenai cinta, orang hanya bisa mendiskripsikan, merumuskan, membicarakan, yang tentu saja, karena ini bersifat pengalaman individual, tak bisa dihindari akan bersifat subyektif. Menelusuri cinta tak bisa lepas dari subyektivitas perseorangan.

Soalnya, bagaimana ihwal subyektivitas itu, lalu bisa menjadi sesuatu yang berlaku umum dan sah? Dalam rangka logika, hal ini akan bisa menjadi buku atau ensiklopedi tersendiri. Tapi dalam rangka penelusuran kita, cukuplah kalau dikatakan, pengalaman individual yang bersifat subyektif itu, jika ia merupakan akumulasi atau penjumlahan banyak individu, tetap akan bisa dilihat benang merahnya. Dan benang merah itu adalah, subyektivitas pada gilirannya akan melahirkan atau membentuk realitas.

Subyektivitas pengalaman pribadi bukan sesuatu yang bernilai-kurang. Ia dasar pembentuk realitas. Berhadapan dengan cinta, orang harus berani mengambil jarak dengan pendekatan-pendekatan ekstrim yang hanya bertumpu rasionalitas dan intelektualitas. Pengalaman unik tiap individu harus menjadi kata kunci. Hanya dengan ini orang akan memperoleh pemahaman yang mendekati benar tentang cinta.

Sebab kunci memahami cinta adalah pengalaman pribadi, maka ukuran atau normanya adalah pribadi yang bersangkutan. Norma cinta adalah anda sendiri, diri kita sendiri yang mencinta. Kitab suci, peraturan dan segala wasiat para bijak atau nabi hanyalah alat bantu. Sebab pada akhirnya terpulang pada diri kita sendiri. Norma utamanya adalah anda sendiri, kita sendiri. Norma-norma di luar diri kita, adalah tetek-bengek, yang jika mengganggu, tak usah digubris!

Cinta, pada hakekatnya yang terdalam, adalah pembebasan dan pemerdekaan diri. Dan pembebasan selalu membahagiakan. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan, anda sendiri, kita sendiri. Rahasia cinta letaknya bukan di buku-buku atau nasehat dukun atau psikiater, melainkan dalam batin kita sendiri. Cinta adalah perkara membangunkan isi batin kita sendiri.

Jika isi batin terbangun, maka terbuka perasaan. Jika perasaan terbuka, akal tak menjadi kaku melulu rasional-intelektualistik, melainkan jadi akal yang diterangi budi. Nah, inilah yang disebut akal budi. Jadi, cinta adalah perkara akal budi. Hanya akal-budi yang mampu menerangkan penghayatan. Cinta adalah soal penghayatan atau pengalaman individu dalam suatu suasana tertentu.

Karena itu, cinta adalah suasana. Sebuah situasi yang dialami pribadi-pribadi tertentu. Yakni suasana manakala hati, akal-budi dan batin bangkit dan merasa bebas dan bahagia. Kebebasan dan kebahagiaan adalah kata-kata kunci untuk memahami cinta. Bebas dan bahagia tidak ada, adalah tanda tak adanya cinta.

Namun untuk memetik kebebasan dan kebahagiaan itu acapkali sukar, pelik dan penuh ranjau. Ini menuntut keberanian dan tekat. Yakni tekat untuk menyadarkan perasaan sendiri, bahwa mengenai cinta, tak ada norma di luar diri yang bisa mengukur atau menghakimi isi hati dan akal-budi perseorangan. Normanya ada di dalam individu yang bersangkutan, anda sendiri, kita sendiri.

Satu hal menyedihkan tentang cinta adalah, sampai saat ini, banyak manusia tak pernah bisa total, tuntas dan purna dalam memperkembangkan cinta mereka. Cinta mereka terhalang banyak kendala. Memang, kendala-kendala itu, ada yang benar dan baik. Tapi yang terbanyak dalam kehidupan sehari-hari, kendala-kendala itu bikinan dan semu, alias kendala-kendala mubazir, atau bukan berhala yang dibesar-besarkan seolah berhala, hanya akal-akalan dan demi kepentingan pihak-pihak tertentu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan sang pencinta sendiri.

Dengan ini mau dikatakan, segala hal di luar sang pencinta, entah itu norma atau hukum atau tradisi atau apa saja, bukanlah di tempat pertama, sejauh itu tidak membawa kebahagiaan, kepuasan, kesehatan dan kebijaksanaan. Cinta adalah jalan menuju ke kebahagiaan, kepuasan, kesehatan dan kebijaksanaan. Anda dalam naungan cinta jika anda bahagia, puas, sehat dan bijak. Dan puncak cinta adalah ketika sang pencinta mengenal dan menemukan dirinya sendiri.

Buku-buku tentang cinta yang eksplisit menerangkan cinta individual, sejauh kami tahu, jumlahnya sedikit. Kalaupun ada, yang akan anda temukan adalah jenis-jenis cinta ideal seperti cinta kepada Tuhan, kepada alam, kepada sesama, kepada dunia, yang sekalipun indah, dan malahan kebablasan indahnya, sehingga tidak realistik, yang tak mampu menjawab ziarah cinta pribadi yang sedang anda ziarahi, cinta anda yang personal.

Di belahan dunia barat atau negara-negara industri, buku-buku tentang seksualitas bisa banyak anda jumpai, tapi buku-buku tentang cinta – minimal cinta dalam arti yang saya dambakan – amat terbatas. Seksualitas, sebagai salah satu aspek cinta manusiawi, memang selama beberapa dasawarsa belakangan cukup banyak diteliti secara ilmiah oleh kalangan medis dan psikologi. Tapi penelitian ilmiah tentang cinta, nyaris tak pernah dilakukan secara serius.

Cinta, memang soal kejiwaan, kejiwaan individu, kejiwaan personal. Tetapi ilmu jiwa sendiri, psikologi, tidak secara langsung dan lugas serta eksplisit mengangkat cinta sebagai disiplin ilmu yang tegas. Yang kita temukan dalam psikologi adalah tes-psikologi, psikologi klinis, psikologi perkembangan, ilmu tingkah laku dan ilmu karakter, psikologi periklanan, psikologi perusahaan, statistik orgamus, dan sejenisnya. Tapi, di mana itu psikologi cinta?

Jadi, cinta dalam psikologi sukar ditentukan letaknya. Sebab cinta tak dapat diteliti hanya ilmiah empiris-eksperimental. Secara kuantitatif ia tak bisa diukur dan tak bisa dihitung dengan utak-atik komputer. Jadi di mana letak cinta? Dalam psikologi-filosofis barangkali? Yang ini, justru kurang menjadi perhatian para psikolog. Atau dalam agama? Agama memang sibuk dengan soal jiwa, roh dan cinta, tetapi seberapa jauh kadar ilmiahnya?

Sampai di sini, kita serasa buntu. Di mana cinta bisa kita telusuri? Yang jelas, cinta selalu mengacu pada rasa dan batin. Cinta adalah soal tentang bagaimana mengurangi rasa cemas, tentang bagaimana mempertebal percaya diri, tentang bagaimana memperoleh kedamaian batin dan tentang bagaimana memupuk semangat hidup.

Kita terpuruk dalam soal dan permasalahan cinta, ketika kita bertanya: bagaimana saya harus hidup? Bagaimana bisa hidup lebih bahagia? Mengapa saya depresif? Mengapa saya seperti dimusuhi di mana-mana? Bagaimana saya mesti membebaskan ketegangan semacam ini? Bagaimana saya bisa jadi sedikit lebih bebas? Dan, masih sederet pertanyaan lain. Itu semua soal cinta.

DUA

Dalam penelusuran hakikat cinta ini, di bagian lalu antara lain ditemukan, bahwa sekali pun ternyata cinta amat kompleks dan luas, toh muaranya selalu menyangkut individu, pribadi, sebagai norma dan puncak cinta. Karena itu, cinta, bisa menjadi apa saja tergantung sang individu terkait.

Kenyataan adalah, pada umumnya tak ada individu yang bisa lepas dari situasi sosial. Karena itu, legimitas cinta juga harus ditelusuri dari letaknya dalam bingkai sosial. Daripada ribut-ribut, okelah, anggap saja asumsi tersebut betul, meski sejatinya masih dibutuhkan debat dan diskusi plus uraian dan elaborasi yang lebih luas.

Nah, jika cinta memang bersangkut paut dengan masalah sosial, maka muara gunjang ganjing dan hiruk-pikuk gugat-kilah-opini di sekitar politik dan atau politik-politikan di Tanah Air kita itu, agaknya menyiratkan kerinduan public akan cinta. Banjir KKN dan eyel-eyelan soal HAM adalah tanda paling transparan mengenai keamburadulan menangkap cinta. Barangkali mereka berdoa, moga-moga selagi hidup, sempat melihat cinta bersemi di setiap ufuk pagi.

Sialnya, makhluk yang bernama cinta ini dewasa ini agaknya ngilang-ngilang melulu. Di mana dia? Bagaimana sejatinya wajah aslinya? Jawabannya bisa apa saja. Sebab cinta itu kata besar yang kualitasnya sama dengan kebenaran, kebaikan, kejujuran, keadilan, kemuliaan dstnya yang selalu diklaim sebagai hal yang dimiliki oleh siapa saja yang mengatakannya.

Sebagai manusia yang mengandung rasa dan akal dan akal-akalan, tiap orang bisa dan boleh merumuskan cinta sesuai kualitas dan kodrat masing-masing. Tidak mengherankan terdapat seabrek-abrek versi cinta. Ada cinta tegak lurus, cinta bengkok, cinta kiwir-kiwir, cinta monyet, cinta sejati, cinta harta, cinta ibu, cinta tanah air, cinta Romeo Yuliet, cinta homo, cinta lesbian, cinta rohani, cinta abadi, cinta kilat, dan sejuta satu jenis cinta yang lain. Ia bisa menjadi biang konflik apabila setiap pencinta memaksakan persepsi cintanya kepada orang lain, yang belum tentu sepaham.

Soalnya, mengapa sang cinta suka ngilang-ngilang melulu? Banyaklah kemungkinannya. Di antaranya, barangkali pusing memikirkan diri sebagai biang konflik. Sebab, rumusan cinta yang satu sering terbentur rumusan yang lain, dan tak bisa dipertemukan. Jika demikian, adakah gunjang-ganjing yang gelap justru bisa menjadi basis menuju ke cinta?

Mengapa 1001 rumusan cinta tidak bisa bertemu dan akur? Ini wajar saja. Meski ujungnya selalu aduhai, tetapi cinta itu sekaligus urakan dan liar. Ia samasekali tidak punya norma. Akal, alasan, kilah, opini dan apa saja bisa dilakukan demi cinta, yang sebetulnya cuma cara untuk menipu. Manipulasi dalam memformulasikan cinta itu tentunya bikin sebal. Sebab, utak-atik merumuskan apa saja, apalagi merumuskan cinta, hanya untuk membela kejahatan, adalah kriminal. Ya, kita boleh sebal akan situasi semacam ini, tapi pengalaman tiap individu di dalam sejarah sarat bukti bahwa cinta itu menjadi begitu amat rentan dan ringkih, sebab kebohongan bersifat abadi.

O, jadi agaknya cinta bersangkut-paut dengan sejarah? Bukan cuma bersangkut- paut, bahkan sejarah itu ibu cinta, sebab cinta adalah pesaing sang waktu, gudang segala perbuatan besar, saksi masalalu, teladan masakini dan monitor masadepan. Ia lentur tetapi tidak bisa patah. Ia selalu mengapung di atas kepalsuan, bagai minyak di atas air. Karena itu, mari kita sama-sama mengucapkan cinta, barangkali setan akan malu!

O, betapa hebat nilai, hakikat dan maksud cinta, sehingga tidak jarang kita bisa menjadi nekat karena tersetrum dia. Dalam rangka kenekatan itu, bahkan umpama Tuhan tidak krasan di dalam cinta lalu meninggalkannya, mungkin kita berani memilih cinta dan membiarkan Tuhan pergi. Ini logis saja. Sebab, cinta itu begitu kokoh dan perkasa sehingga Tuhanpun tak mampu mengubahnya.”

Entahlah, garis merah macam apa yang bisa ditarik dari seluruh deskripsi di atas. Rasanya ruwet sekali dan tidak ada garis merahnya. Kecewa? O, jangan! Meski situasinya menjadi semacam itu, agaknya cinta itu tidak serumit yang kita duga. Sebab, fondasi yang tak boleh diganggu gugat adalah, cinta tidak pernah rumit atau pelik. Cinta menjadi seolah-olah rumit, karena muncul opini, kilah dan akal-akalan, yang selalu muncul di setiap zaman berganti. Karena itu, manusia harus mempunyai pegangan. Tuhan, dan atau Alam, telah dengan gratis  menganugerahi manusia akalbudi, agar mampu memilih antara cinta dan kepalsuan. Manusia harus memilih, sebab tidak bisa memiliki keduanya sekaligus.

Sukarkah pemilihan itu? Samasekali tidak. Sebab panduannya jelas. Jangan lupa, cinta adalah tujuan pemaduan pemikiran (spekulasi) dengan pengalaman (pengetahuan empiris) di bawah bimbingan akal. Jika di dalam praktek hal tersebut tampak sulit, itu logis belaka. Sebab, mengatakan cinta itu sukar, sebagaimana menyembunyikannya.

Nah, sekarang kita seperti masuk lingkaran setan, dalam menelusuri cinta. Mula-mula dikatakan rumit dan kompleks, lalu dikatakan mudah sebab pedomannya jelas, tapi ujungnya tetap saja sukar manakala akan dikatakan atau disembunyikan. Jadi, bagaimana ini? Tidak usah bagaimana-bagaimana, sekali pun mutar-muter tadi tetap saja membuat cinta serasa berbebelit-belit. Agaknya memang betul, cinta itu memang bisa apa saja. Cinta bisa menjadi ini atau itu tapi sekaligus bukan ini dan bukan itu. Masalahnya, cinta itu bukan kenyataan, bukan argumen dan bukan kesimpulan sebab substansinya tergantung sumbernya. Makna cinta tergantung pengucapnya, jadi, relatif. Tapi secara normatif harus dikatakan, bahwa, cinta adalah rangkuman segala legitimasi yang terkumpul dari aneka fakta yang terbukti membahagiakan, yang cuma bisa ditemukan di dalam laku keutamaan. Maka, cinta adalah pengetahuan yang mampu memahami keutamaan sebagai sumber kebahagiaan.

Rupanya, cinta bisa bukan saja melebar, tetapi berkobar-kobar. Pantas saja jika cinta itu sejak masa purba dicari-cari, sebagai kerinduan tak terpuaskan, dewa orang-orang bebas, dan Putri Sang Waktu. Tetapi sekalipun berkobar-kobar, tapi tetap dihadang keraguan. Masalahnya, cinta adalah cahaya menyilaukan hingga orang menangkapnya dengan mata tertutup, takut buta. Cinta memang prasyarat kebijaksanaan, tetapi begitu kebijaksanaan ditemukan, atau seolah-olah sudah ditemukan, lalu muncul keraguan.

Jadi, keraguan agaknya juga harus masuk di halaman, apabila cinta itu ibarat buku. Tetapi apa yang meresahkan dari keraguan? Bukankah dia cuma sisi lain dari kepercayaan? Jika hal ini masih dikejar juga dalam penalaran logika, tidak usah kuatir, sebab cinta itu justru baru menjadi relatif jelas jika disandingkan dengan kepalsuan dan keraguan. Logika dan penalaran tentangnya, bisa disimak dari tiga jalur penalaran.

Pertama, cinta itu bagai cahaya matahari, menyilaukan, membuat orang enggan memandangnya berlama-lama. Cinta memang maya tapi bisa jadi perangkap. Sekali manusia terperangkap, ia akan terus gelisah mencarinya.

Kedua, kepalsuan itu bagai cahaya bintang-bintang yang indah, memikat banyak orang. Dari sini manusia bisa terjerumus dalam cinta semu dan palsu, yang manakala terbongkar, akan jadi faktor yang menghancurkan diri sendiri.

Ketiga, dalam konteks dua jalur penalaran tersebut, muncul keraguan, sebagai faktor yang melekat dalam cinta. Keraguan menjadi prasyarat menuju cinta. Dengan bijak menyikapi keraguan, maka ziarah mencari cinta tak akan tegang ialah “menerima” kepalsuan dan kebobrokan sebagai realitas hidup. Juga, menerima sosok gelap tersebut sebagai “jodoh” atau sisi lain cinta.

Apabila tiga jalur itu penalaran itu dikembangkan, maka akan tak seorang pun bisa mengklaim diri sebagai wasit, manakala berhadapan dengan fenomena bernuansa cinta. Sebab, cinta selalu beriring dengan kebaikan dan keindahan, yang membuat manusia menemukan keberanian baru untuk menghadapi apapun.

Bahwa kebaikan dan keindahan mengiringi cinta, itu sudah pasti, bukanlah hal baru. Soalnya, dalam wujud apa dua hal itu bersangkut paut dan atau mewujud di dalam cinta. Mungkin, di dalam kebijaksanaan, artinya jika Anda mencinta dimohon menjadi bijaksana, sehingga Anda akan menjadi baik dan indah. Ini gampang. Lalu bijaksana dalam hal cinta itu, yang bagaimana? Barangkali, adalah dalam hal memahami, bahwa mengetahui cinta tidak identik mencintai cinta itu sendiri, mencintai cinta tidak identik bersukacita tentangnya dan atau mengatas-namakannya. Karena itu, cinta selalu merupakan kesadaran yang ditemukan di dalam mawas diri. Jika itu memang terjadi, maka memang betul, bahwa cinta itu cerdas, luas, dalam dan tak bisa dihancurkan apa dan siapapun. Tapi dalam perwujudannya yang semacam itu, manakala seseorang mencintai yang lain, jika mengatakannya, akan selalu diekspresikan secara sederhana dan tanpa polesan.

Tapi yang acapkali terjadi, justru orang tidak mengatakan apa-apa, sebab cinta memang tidak membutuhkan kata-kata.

Categories: Social

The Left, The Right, and The State

February 13, 2012 Leave a comment

A Free Market Monetary System and The Pretense of Knowledge

February 13, 2012 Leave a comment

THE CAPITALIST AND THE ENTERPRENEUR: Essays on Organizations and Markets

February 13, 2012 Leave a comment

Strategi Pembangunan Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Status & Kebijakan Saat ini

February 4, 2012 Leave a comment