Archive

Posts Tagged ‘Dinna Wisnu’

Le Pen dan Bumerang Politik SARA di Prancis

Le Pen OK

TEMAN saya, warga negara Indonesia, yang telah bekerja di Kota Paris selama lebih dari lima tahun menjadi sangat khawatir dengan hasil pemilu dua minggu lalu di Prancis, khususnya karena keunggulan Marine Le Pen dari Partai Front Nasional. Marine Le Pen, menurut dia, dipandang sebagai kandidat yang tidak punya jalan keluar atas masalah yang ada di Prancis, tetapi pandai menggunakan sentimen antiminoritas, anti terhadap imigran, dan anti terhadap EU dalam setiap diskusinya.

Le Pen menggunakan isu SARA dan menunjuk para imigran, khususnya umat muslim, sebagai penyebab dari pelambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang relatif tinggi. Provokasi semacam itu sulit dibendung karena dalam beberapa tahun terakhir ini Prancis memang diserang oleh aksi teroris yang berafiliasi kepada ISIS. Meskipun ia kalah dari Macron pada putaran pertama, secara umum agenda para kandidat telah cenderung bergerak ke kanan dan intoleransi semakin menguat di antara warga Prancis.

Siapakah Marine Le Pen? Apakah beda model politik Marine Le Pen dari pemimpin Partai Front Nasional terdahulu dan partai-partai mainstream di Prancis? Marine Le Pen adalah putri Jean Le Pen, pendiri Front Nasional, satu di antara partai politik sayap kanan di Prancis yang didirikan pada 1974. Jean Le Pen sangat populer karena ia selalu mencoba keberuntungan untuk menjadi calon presiden dalam setiap kesempatan pemilihan presiden sejak 1974, 1988, 1995, 2002, hingga 2007.

Kemenangannya terhadap Jacques Chirac dari Partai Konservatif yang fenomenal pada putaran pertama pemilihan presiden pada 2002 membuat ia semakin percaya diri walaupun akhirnya ia kalah pada putaran kedua karena partai Sosialis dan partai kecil lain bekerja untuk memenangkan Chirac dan mencegah Le Pen menang. Jumlah pemilih pada putaran kedua tahun itu lebih banyak dibandingkan putaran pertama sebagai hasil mobilisasi penuh partai-partai yang sudah mapan. Meski demikian, popularitasnya pada putaran pertama itu pun tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kudeta yang dilakukan oleh putrinya sendiri pada 2011. Marine Le Pen tidak menyukai sikap ayahnya yang sangat provokatif, intoleran, dan tidak diplomatis, serta dianggap membuat suara partai tidak tumbuh. Sebab itu, ia menyingkirkan ayahnya dan tampil sebagai pemimpin partai di Front Nasional yang baru. Tindakan politik tersebut tepat dan menguntungkan bagi Front Nasional.

Marine Le Pen membawa Front Nasional jauh “lebih moderat” dalam ukuran sayap kanan sehingga dapat menghimpun para pemilih yang tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Jean Le Pen. Marine melakukan pembenahan di dalam partai. Ia mengurangi figur-figur yang dianggap sebagai tokoh sayap kanan ekstrem, bigot, pendukung NAZI atau anti-Yahudi. Ia melakukan strukturisasi partai dengan mengisi kepengurusan dengan orang-orang yang lebih muda, modern, berpendidikan, dan santun.

Ia bahkan memilih Florian Phillipot sebagai wakilnya yang berusia 31 tahun dan baru tamat dari perguruan tinggi elite Ecole Nationale d’Administration. Perubahan ini terutama untuk menyasar pemilih muda dari sayap kiri dan kanan.

Strategi untuk membawa Front Nasional lebih “moderat” tidak berati mengurangi garis politik partai yang sangat populis dan kanan ini. Secara politik, kebijakan Front Nasional adalah menolak keanggotaan Prancis dalam masyarakat Uni Eropa (EU), menolak Eurozone, menolak Schengen Area, pendekatan yang keras terhadap pelanggaran hukum, dan penolakan terhadap kebebasan bergerak bagi pendatang baik yang berasal dari negara-negara anggota EU dan khususnya pendatang di luar EU.

Marine hanya mencoba untuk mengimbangi garis politiknya populis kanan, tetapi berusaha untuk mencitrakan partainya sebagai partai yang peduli dengan kelompok masyarakat lain, modern, dan progresif. Ia bahkan tidak segan-segan mengancam membawa ke pengadilan apabila ada orang yang menuduh Front Nasional sebagai partainya sayap kanan ekstrem di Prancis.

Strategi itu berhasil. Marine Le Pen mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi calon presiden setiap kali ada kesempatan untuk mengikutinya. Ia adalah kandidat dengan perolehan suara banyak ketiga di bawah François Hollande dan petahana Presiden Nicolas Sarkozy pada 2012. Ia memperoleh 17% atau sekitar 6,42 juta suara. Perolehannya lebih tinggi dari yang dicapai oleh ayahnya pada 2002. Jean Le Pen saat itu hanya memperoleh 4,8 juta atau sekitar 16,8%. Bintangnya pun terus bersinar hingga menempatkan diri sebagai unggulan kedua di bawah Emmanuel Macron dari sayap tengah pada putaran pertama presiden Prancis dua minggu lalu.

Kemajuan demi kemajuan yang dicapai oleh Front Nasional bukanlah sebuah kejutan. Para pengamat sudah sejak jauh-jauh hari meramalkan bahwa Front Nasional akan berhasil mengubah dirinya dari partai gurem menjadi partai mainstream di Prancis. Kemenangan Marine dan Macron dalam Pilpres Prancis 2017 ini juga telah menjadi catatan sejarah penting di Prancis. Dalam pilpres tahun ini mereka telah mengalahkan dua partai besar dan mapan yang selalu ada dalam sejarah pemilu yaitu Partai Sosialis dan Partai Konservatif (Union pour un Mouvement Populaire-UMP).

Mengapa Front Nasional dapat membesar dan mengalahkan ideologi dua partai besar di Prancis? Mehdi Hasan, seorang jurnalis di Washington DC, mengatakan di The Intercept bahwa penguatan Front Nasional bukan hanya karena reformasi internal yang dilakukan oleh Marine sejak 2011, melainkan juga karena politisi dari Partai Konservatif dan Sosialis yang ikut memainkan isu SARA sejak lama untuk mendulang suara dan dengan dalih membendung Le Pen agar tidak mendominasi suara anti-imigran yang sedang berkembang.

Politik SARA yang Jadi Bumerang

Contohnya adalah Presiden Mitterrand (Partai Sosialis) yang mengatakan bahwa Prancis telah melampaui “ambang toleransi” terhadap imigrasi. Meskipun kemudian Mitterand menarik pernyataannya tersebut, Perdana Menterinya yang juga dari Partai Sosialis, Edith Cresson, memunculkan kegaduhan ketika menyarankan agar imigran ilegal dideportasi dengan dipesankan pesawat khusus.

Wartawan dari Uni Eropa Cathryn Cluver menjelaskan bahwa pernyataan Mitterand pada akhir 1980-an itu mengejutkan karena selama sepuluh tahun sebelumnya Mitterand dikenal sebagai presiden sosialis pertama di Prancis yang memberi nuansa kemanusiaan pada kebijakan imigrasi di Prancis. Antara 1981-1986 justru ada banyak peraturan imigrasi yang mendukung imigrasi secara legal.

Penerus Mitterand, Jacques Chirac, mantan perdana menteri Prancis pada 1991, rupanya bertugas mengembalikan suara Partai Sosialis yang tergerus oleh Front Nasional. Karena itu, Chirac mengamini pernyataan bahwa seluruh pekerja Prancis sudah lelah dengan imigran yang “malodorant et bruyant” (berbau dan berisik).

Kaum imigran di Eropa, yang umumnya dari Arab dan Afrika, dikonotasikan bau karena aroma masakannya dan berisik karena kerap berkelahi dengan polisi. Pada masa itu pula mantan Presiden Valery Giscard d’Estaing (Partai Konservatif/UMP) memperingatkan masyarakat akan “bahaya invasi” imigran.

Isu SARA diangkat lagi oleh Nikolas Sarkozy yang meluncurkan “Debat Nasional tentang Identitas Nasional” pada 2009. Ia mengumumkan larangan berkerudung yang sebenarnya hanya berlaku pada 2.000 perempuan dari total 2 juta perempuan muslim di Prancis pada 2010, juga berkoar bahwa daging halal adalah “isu yang paling dibincangkan di Prancis” pada 2012. Sarkozy pula yang menyebut Partai Front Nasional sebagai partai demokratis dan menyebutnya “cocok untuk Republik”.

Kondisi di atas mengingatkan kita pada situasi yang dihadapi juga di Tanah Air. Politisi yang mapan dari dua partai besar di Prancis tidak pernah membayangkan bahwa strategi mereka untuk memainkan isu SARA ternyata justru melapangkan jalan bagi Le Pen untuk menjadi lebih populer.

Diskriminasi dan konflik sosial di antara warga Prancis dan imigran semakin tajam. Bibit radikalisme dan terorisme tidak hanya subur di antara warga imigran muslim, tetapi juga warga Prancis. Kekerasan seperti lingkaran setan yang semakin lama semakin rumit dan kompleks untuk diuraikan.

Perkembangan politik SARA di Prancis patut menjadi pertimbangan politisi dan pemilih di Indonesia saat pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Memenangkan suara mayoritas hari ini bisa jadi bumerang bagi stabilitas sosial pada tahun-tahun selanjutnya.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 03 Mei 2017

Geliat Anti globalisasi dalam Pemilu Eropa

anti globalization 03

Tahun 2017 adalah tahun yang penting bagi Benua Eropa. Pasalnya, tahun ini akan ada berbagai pemilihan umum yang akan menyoroti perseteruan antara politisi mapan (political establishment) dan politisi oportunis yang bergerak karena ketidakpuasan masyarakat. Ada pemilihan presiden dan parlemen di Prancis, Hungaria, Slovenia, dan Jerman; pemilihan umum di Belanda, Norwegia, dan Republik Ceko; serta pemilu lokal di Portugal dan Irlandia. Ada tiga negara yang penting untuk diperhatikan karena akan memengaruhi arah perkembangan Eropa, yakni Jerman, Prancis, dan Belanda.

Prancis menjadi penting karena negara tersebut adalah salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Bayangkan apabila negara pemegang hak veto di DK PBB dikuasai pemerintahan yang sangat kanan dan populis. Saat ini sudah terjadi pada Amerika Serikat dan Inggris. Jerman dan Belanda juga penting bagi Uni Eropa karena perekonomian mereka yang stabil dan besar di antara negara-negara anggota Eropa lain selain Inggris. Pemilihan umum di Eropa tahun ini menjadi menarik dibandingkan periode sebelumnya karena beberapa partai populis di negara-negara tersebut semakin meningkat perolehan kursinya.

Brexit dan Trump adalah fenomena yang telah menginspirasi partai kanan populis di Eropa untuk bergerak maju, tetapi sekaligus bisa mengubur inspirasi itu apabila belum ada dampak signifikan yang dihasilkan dari Brexit dan kebijakan proteksionis Trump dalam jangka waktu dekat. Belanda adalah negara yang akan mengadakan pemilu pada Maret.

Ipsos Mori, sebuah lembaga survei di Belanda, melaporkan awal bulan ini bahwa Party for Freedom (PVV) yang dipimpin oleh Geert Wilders akan memenangkan kursi legislatif apabila pemilu diadakan pada saat survei dilakukan. Pemilu di Belanda akan membicarakan tema-tema tentang bagaimana mengurangi atau berhenti menolong negaranegara EU yang melemahkan euro seperti Rumania, Yunani, dan negara dengan perekonomian kecil lainnya. Partai ini mungkin partai yang secara terang dan terbuka menentang keberadaan muslim di Eropa dan khususnya Belanda. Partainya telah membuat manifesto deislamisasi Belanda denganbeberapausulnya, antara lain menutup pusat peng-ungsian, menutup sekolah-sekolah muslim, menutup perbatasan dan melarang seluruh migran dari negara berpendudukmuslim tanpa kecuali, dan seruan-seruan provokasi lainnya.

Prancis adalah negara yang akan mengadakan pemilihan presiden pada 23 April 2017, dan akan dilanjutkan pada 7 Mei 2017 apabila tidak ada di antara para kandidat yang menang satu putaran dalam pemilihan pertama. Presiden Prancis saat ini François Hollande yang berasal dari Partai Sosialis sebenarnya masih punya jatah untuk maju dalam periode ke-2.

Hak ini terpaksa ia tangguhkan karena popularitasnya semakin menurun dengan semakin tingginya kasus-kasus terorisme yang terjadi belakangan ini dan dukungan Partai Sosialis atas kebijakan Uni Eropa yang mengizinkan pengungsi untuk masuk. Benoit Hamon yang telah memenangkan nominasi dalam Partai Sosialis akan menggantikan Hollande. Kemungkinan Prancis akan mengikuti jejak Inggris dan Amerika dalam menerapkan kebijakan yang proteksionis dan antipendatang (baik pengungsi atau bukan) bisa menjadi kenyataan. Survei yang dilakukan oleh Kantar Sofres tahun lalu mengumumkan Marine Le Penn dari Front Nasional, partai yang Far-Right akan memenangkan putaran pertama, namun ia akan dikalahkan oleh Francois Fillon dari Partai Konservatif yang diprediksi akan memenangkan putaran kedua.

Emmanuel Macron dari Partai Tengah juga berpeluang untuk memenangkan putaran kedua apabila ia berhadapan dengan Fillon. Tema pokok yang menjadi materi kampanye dan pertanyaan masyarakat di Prancis adalah apakah nilai-nilai sekuler Prancis cocok dengan penduduk muslim di Prancis (Wall Street Journal, 16/11/2016). Marine Le Penn saat ini berada di atas angin Partai Konservatif dan Liberal berkat kampanyenya untuk menolak pengungsi dan globalisasi. Sebaliknya, Partai Sosialis yang mendukung globalisasi dan pengungsi, semakin hari semakin turun popularitasnya. Pertanyaannya kemudian apakah partai yang berhaluan sosialis, konservatif, dan liberal akan bergerak ke tengah untuk mengimbangi suara Le Penn atau tetap pada prinsipnya.

Angela Merkel akan memasuki masa kepemimpinan ke- 4 sebagai kanselir Jerman apabila ia tidak mengundurkan diri. Jerman tidak memiliki batas periode kepemimpinan sebagai kanselir. Masyarakat Jerman masih mempercayai kepemimpinan Merkel. Survei mengenai popularitas dan elektabilitasnya tetap tertinggi, walaupun menurun dalam beberapa terakhir karena prinsipnya untuk tetap menerimapengungsidari Timur Tengah.

Popularitasnya saat ini telah sedikitnya menyelamatkan Jerman dari semakin menguatnya Partai Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany) yang dipimpin oleh Frauke Petry yang berhaluan populis kanan dan skeptis terhadap EU. Menurunnya popularitas Merkel menguntungkan buat kompetitor terdekatnya, Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Martin Schulz.

German broadcaster ARD mengungkapkan hasil polling-nya minggu lalu yang menempatkan Schulz sebagai kandidat yang berpotensi menggantikan Merkel karena terus secara konsisten mendapat tambahan suara. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut hingga pemilihan umum September nanti, posisi Schulz akan kuat.

Rangkaian pemilihan umum baik presiden maupun parlemen akan menjadi ujian bagi Masyarakat Uni Eropa apakah mereka dapat bertahan dalam menghadapi gelombang politisi oportunis yang menunggangi ketidakpuasan massal masyarakat terhadap struktur politik saat ini. EU dianggap sebagai lembaga supranasional yang terlalu mengintervensi politik dalam negeri masing-masing negara anggota.

Sama halnya dengan seruan yang dilontarkan oleh Trump, kelompok-kelompok antikemapanan menuding globalisasi menjadi sumber dari ketimpangan di dalam negeri. Nilai-nilai solidaritas yang menjadi dasar dari terbentuknya Masyarakat Uni Eropa dipertanyakan karena dibenturkan dengan fenomena menguatnya terorisme dan radikalisasi yang mengakibatkan beberapa negara rentan dengan serangan aksi-aksi kejahatan teroris.

Perubahan yang terjadi di Eropa dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian kita. Perdagangan EU dan Indonesia saat ini masih berada di bawah perdagangan regional ASEAN-EU dan belum ada perjanjian bilateral langsung.

EU selama ini mendorong dalam kampanye perdagangannya menginginkan sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dan bersama-sama menghilangkan efek negatif dari globalisasi dengan cara memastikan keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara berkembang yang terlibat kerja sama dengan mereka.

Nilai-nilai ini mungkin akan menjadi terkompromikan apabila EU cenderung untuk mendorong proteksionisme untuk melindungi dampak negatif globalisasi bagi kepentingan dalam negeri mereka sendiri.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 08 Februari 2017

Uni Eropa di Persimpangan Jalan

Uni Eropa di Persimpangan Jalan 03KEMENANGAN Alexander Van der Bellen dari Partai Hijau di Austria mengalahkan Hofer, seorang politisi dan pemimpin Partai Kebebasan dari sayap kanan pada minggu lalu belum dapat membuat para pejabat tinggi Di Uni-Eropa bernapas lega. Karena di hari yang sama saat Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi, mengalami kekalahan dari referendum yang menuntut pengurangan wewenang parlemen di Italia. Sejatinya apabila Matteo Renzi dapat memenangkan referendum untuk mengurangi wewenang parlemen dalam keputusan-keputusan eksekutif, maka Perdana Menteri dapat mengambil kebijakan ekonomi-politik yang lebih mendukung penguatan Uni Eropa. Di sisi lain, hal itu juga dapat mengurangi tekanan dari kelompok sayap kanan yang selalu mengerem kebijakan-kebijakan yang Pro-Uni Eropa di Parlemen.

Gejala-gejala Eropa yang akan berubah haluan menjadi lebih Kanan telah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Kemenangan-kemenangan kecil partai dan organisasi sayap kanan di satu negara dikhawatirkan akan memiliki efek menambah kepercayaan diri kelompok sayap Kanan di negara lain.

Uni Eropa di Persimpangan Jalan 01

Sayap Kanan di Eropa saat ini cenderung mendukung kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis, lebih nasionalistik dalam ranah politik dan cenderung anti-imigran dalam mengatasi masalah krisis pengungsi. Selain Italia dan Austria yang secara formal menunjukkan penguatan sayap kanan, negara-negara lain di Eropa juga memiliki kecenderungan sama dilihat dari meningkatnya proporsi jumlah kursi dari tahun ke tahun untuk partai Kanan. Contoh adalah Front Perancis Bersatu di bawah pimpinan Marine Le Pen yang meningkat perolehan kursinya dari 4,3% di tahun 2007 menjadi 13,6% di tahun 2012. Perolehan kursi yang meningkat itu terjadi setelah Marine Le Penn mengurangi kampanye “rasisme dan xenopobia” sehingga mendapat tambahan suara dari golongan kiri-tengah.

Di Belanda, Party for Freedom yang dipimpin oleh Greet Wilders juga mengalami pertumbuhan kekuatan parlemen yang signfikan. Walaupun perolehan kursinya sempat menurun pada tahun 2010 akibat perselisihan di dalam partai, Party for Freedom Belanda ini meningkat perolehan kursinya dari 5,9% di tahun 2006 menjadi 10,1% di tahun 2012.

Di antara dua negara tersebut, Hungaria, Polandia dan Swiss adalah negara-negara yang memiliki partai sayap kanan yang cenderung menguat dalam beberapa pemilihan umum terakhir selain Inggris yang sudah keluar EU. Saya sendiri secara pribadi belum berani untuk menyimpulkan mengapa Eropa saat ini cenderung bergerak ke Kanan. Dari sisi indikator ekonomi, Uni Eropa (EU) secara umum mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita negara-negara EU secara rata-rata adalah 28.800 Euro di tahun 2015. Dengan catatan, ada negara dengan penghasilan sangat besar seperti Luxemburg dengan pendapatan per kapita sebesar 89.900 Euro hingga Bulgaria yang terkecil sebesar 6.300 Euro.

Ada asumsi yang mengatakan bahwa sayap Kanan menguat karena hilangnya pekerjaan akibat masuknya para pengungsi. Namun, apabila kita lihat datanya, dari sisi pengangguran, negara-negara yang memiliki kecenderungan menguat sayap Kanannya sangat bervariasi dalam tingkat pengangguran.

Sehingga belum tentu pengangguran yang tinggi menjadi faktor pemicu tumbuh dan berkembangnya partai sayap Kanan. Contoh, secara berturut-turut tingkat pengangguran terhadap angkatan kerja berdasarkan EuroStat, 2015: Jerman (4,6%), Inggris (ex-EU 5,3%), Prancis (10,4%), Italia (11,9%), Belanda (6,9%), Spanyol (22,1%) dan Portugis (12,6%). Sebagai perbandingan, angka pengangguran terhadap angkatan Kerja di Indonesia pada tahun 2015 adalah 6,2%.

Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Prancis dan Italia mungkin menjadi penyebab menguatnya sentimen anti EU. Tetapi hal ini tidak terjadi di Spanyol dan Portugis yang bahkan memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dari dua negara tersebut. Demikian pula, Jerman dan Inggris yang memiliki tingkat pengangguran paling kecil tidak menjamin kebal dari virus pengaruh gagasan Sayap Kanan. Inggris bahkan keluar dari EU akibat pengaruh tersebut.

Kesimpulan sementara yang dapat diterima saat ini terhadap menguatnya Sayap Kanan di Eropa adalah gagasan khayalan (delusional) tentang akan lebih sejahteranya negara-negara Eropa bila berdiri sendiri. Atau bila negara-negara anggota mendapatkan kembali wewenang mereka untuk memerintah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa EU bukan sekadar forum atau asosiasi seperti ASEAN. Namun EU telah menjelma menjadi Super-State yang memiliki tujuh lembaga sebagai tempat untuk menghasilkan keputusan bersama yang kemudian wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota EU.

Tujuh lembaga tersebut adalah European Council, the Council of the European Union, the European Parliament, the European Commission, the Court of Justice of the European Union, the European Central Bank, dan the European Court of Auditors. Para pemimpin Sayap Kanan berkampanye dan menyakinkan bahwa apabila mereka mengurangi wewenang atau kapasitas EU atau bahkan keluar dari EU, masyarakat akan lebih sejahtera.

Partai-partai sayap kanan di Eropa mungkin masih membutuhkan waktu 1 atau 2 kali periode pemilihan umum untuk dapat memimpin di negaranya masing-masing. Namun secara politik kemungkinan politik dalam negeri di kawasan itu akan bergerak dari Kiri Tengah menjadi Kanan-Tengah demi mencegah Partai Sayap Kanan (Far-Right) semakin menguat. Apabila hal itu terjadi ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi di dalam jangka pendek.

Skenario pertama adalah ketika terjadi resistensi dan pembatasan bagi pencari suaka padahal solusi konflik di negara-negara yang bermasalah belumlah terbentuk. Inggris yang sudah tidak terikat pada EU misalnya merasa tidak perlu lagi membuka garis perbatasannya bagi para pencari suaka.

Namun EU juga harus menelan pil pahit dari Turki yang mengancam akan membuka perbatasannya bagi para imigran untuk masuk ke Eropa. Pertentangan kebijakan berujung pada pengabaian masalah HAM dan kemanusiaan, bahkan stigmatisasi pada kaum imigran dan pendatang. Hal ini akan menyebabkan masalah atau krisis kemanusiaan di Timur Tengah akan semakin mendalam dan membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyelesaikannya.

Skenario kedua adalah mengingat bahwa di Austria sudah tercetus pernyataan oleh partai sayap kanan bahwa Political Islam adalah fasisme baru. Jika para elit politik dapat mengelola isu dengan baik, maka pernyataan seperti itu akan ditentang melalui mekanisme pemilu, antara lain dengan menguatkan kelompok-kelompok politik di jalur Kanan-Tengah agar kelompok-kelompok Kanan kehilangan pendukung.

Tetapi jika isu seperti ini tidak dikelola dengan baik, benturannya lagi-lagi akan berkembang di tataran masyarakat, mengoyak stabilitas relasi antarkelompok-kelompok masyarakat. Pertentangan politik yang menggunakan retorika agama adalah awal dari destabilitas sosial yang kerap berujung pada ketegangan bahkan kehancuran rezim berkuasa.

Ini tantangan besar untuk mendidik publik agar perkembangan negatif di belahan dunia lain tidak sampai diimpor juga ke dalam negeri.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 07 Desember 2016

Castro

Castro RIPPada akhir masa hidupnya, Fidel Castro—mantan presiden Kuba yang baru saja berpulang, masih menggugah dunia untuk memperdebatkan tentang apakah ia dapat disebut sebagai pejuang pembebasan atau seorang diktator.

Di satu sisi, Fidel Castro membatasi hak-hak kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara atau mengorganisir diri dalam organisasi politik, namun di sisi lain ia telah membawa Kuba unggul dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggambarkan Fidel Castro sebagai tokoh revolusioner dan orator legendaris yang “memberi perbaikan signifikan pada pendidikan dan kesehatan di negerinya”.

Pernyataan Justin Trudeau tersebut kemudian dikritik oleh Maxime Bernie, lawan politiknya yang menyatakan bahwa seharusnya Trudeau menggambarkan Fidel Castro sebagai “diktator brutal yang membunuh dan memenjarakan begitu banyak orang Kuba, sementara sisa warganya dibiarkan miskin karena ideologi komunisnya yang ngawur”. Karena komentarnya itu, Justin Trudeau dikabarkan mengalami tekanan politik yang dikhawatirkan merusak citranya sebagai tokoh liberal.

Amnesty Internasional, sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM), juga mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Castro, masyarakat Kuba telah terbebas dari buta huruf. Kuba juga memiliki sistem kesehatan yang telah membuat angka harapan hidup penduduknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lain. Namun demikian, pelanggaran HAM dan penangkapan para aktivis politik yang menentang otoritas dan kekuasaannya membuat Fidel Castro dapat dikategorikan sebagai diktator.

Alih-alih menyebutnya sebagai diktator atau tokoh pembebasan, PM Justin Trudeau dan Amnesty Internasional menyebut Fidel Castro sebagai “polarizing figure“ atau dalam terjemahan kasarnya adalah seseorang yang di satu sisi kontroversial, memicu perdebatan dan pembelahan di masyarakat namun di sisi lain menarik perhatian dan populer. Beberapa media massa pernah menyematkan istilah tersebut kepada tokoh seperti Margaret Thatcher, Dick Cheney, atau Bill Clinton. Istilah ini biasanya muncul dalam polling atau survei terkait dengan hubungan antara popularitas dan elektabilitas dalam pemilihan umum.

Namun demikian, bagi tokoh-tokoh pergerakan yang pernah bekerja sama atau dibantu oleh Kuba, seperti Nelson Mandela atau Yasser Arafat, Fidel Castro bukanlah sekadar tokoh yang kontroversial. Namun, Castro memang seorang yang tulus membantu masyarakat lain yang sedang terjajah. Contohnya, satu tahun setelah Mandela dibebaskan dari penjara yang telah ditinggalinya selama 27 tahun, ia ke Kuba untuk mengunjungi Fidel Castro pada 1991.

Sebelum kedua pemimpin itu memulai pembicaraan, Mandela mendahuluinya dengan pertanyaan tajam yang bernada kekecewaan. Ia berdiri berhadapan dengan Castro yang duduk di sofa dan bertanya dengan nada yang tinggi kapan Fidel Castro akan mengunjungi Afrika Selatan? Mandela mengatakan bahwa seluruh pemimpin dari seluruh penjuru dunia sudah datang mengunjunginya (setelah ia dibebaskan), namun teman kami, Kuba, yang telah melatih masyarakat Afrika Selatan dan mendistribusikan sumber daya dalam perjuangan, belum sekalipun mengunjungi Afrika Selatan.

Kapan, kapan Anda mau datang? Pertanyaan tersebut menunjukkan arti penting Kuba dalam perjuangan masyarakat Afrika Selatan dalam membebaskan diri dari politik Apartheid yang memarjinalisasi masyarakat kulit hitam. Banyak negara yang dulunya diam atau membantu langsung rezim kulit putih di Afrika Selatan menindas masyarakat kulit hitam tiba-tiba berubah menjadi teman baik Mandela ketika ia bebas.

Negara-negara seperti Israel, Inggris, dan Prancis, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menyediakan informasi intelijen CIA kepada rezim kulit putih Afrika Selatan untuk menangkap Mandela, tampak muncul sebagai “pembebas” masyarakat Afrika Selatan. Namun, Mandela ternyata lebih terkesan kepada Kuba yang hadir ketika perjuangan masyarakat Afrika Selatan mengalami masa-masa susah dan bukan pada saat senang.

Tidak banyak pemimpin negara, terutama dari negara maju, yang menyukai Fidel Castro. Beberapa pendapat menilai Fidel Castro sebagai seorang diktator yang memerintah dengan tangan besi, terutama dalam memberangus kebebasan sipil. Di tangan Castro, beberapa kelompok penentangnya memang ditangkap dan dipenjara. Elizardo Sanchez, kepala Komisi Independen HAM Kuba (the Independent Cuban Commission on Human Rights and National Reconciliation) menyebut ada 167 tahanan politik pada 2010.

Sebanyak 53 orang di antaranya dibebaskan pada 2015 sebagai bagian dari paket normalisasi hubungan dengan AS. Donald Trump, presiden terpilih AS, telah mengancam melalui Twitter: Bila Kuba tidak bersedia memberi kesepakatan yang lebih baik bagi rakyat Kuba maka segenap rakyat Amerika dan Amerika keturunan Kuba akan membatalkan perjanjian (kerja sama) yang ada (antara Kuba dengan AS).

Reince Priebus, kepala Dewan Pimpinan Nasional Partai Republikan yang ditunjuk Trump sebagai calon kepala staf Gedung Putih, mengatakan bahwa perubahan yang harus terjadi di Kuba adalah penghapusan model represif dalam politik, kebebasan pasar, kebebasan beragama, dan pembebasan tahanan politik. The Heritage Foundation yang membuat Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 2016 menempatkan Kuba sebagai negara paling tertindas ekonominya dibandingkan dengan negaranegara lain.

Kuba mendapat nilai 29,8% di bawah rata-rata negara-negara Amerika Latin sebesar 59,9%. Kebebasan ekonomi di Kuba bahkan lebih rendah dari kebebasan ekonomi rata-rata dunia sebesar 60,7%. GDP Kuba hanya USD6.789 dan berada di bawah rata-rata GDP negara-negara Amerika Latin sebesar USD10.227 di tahun 2013. Kritik menyasar kepada sistem sosialisme Kuba dalam perekonomiannya.

Ekonomi pasar dibatasi sehingga tidak ada kreativitas dan kegiatan ekonomi lain selain pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara memiliki banyak beban karena harus menggaji tidak hanya pegawai negeri dan tentara, tetapi juga pekerjaan lain seperti dokter, perawat hingga tukang bangunan. Beberapa sektor sudah diliberalisasi (khususnya yang terkait dengan pariwisata seperti pemandu wisata, hotel, sopir taksi) untuk menyerap dolar dari turis yang datang.

Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan baru karena mereka yang menerima gaji dolar lebih tinggi kesejahteraannya daripada yang tidak. Dari semua variabel, khususnya kebebasan hak sipil, yang digunakan untuk menggolongkan Fidel Castro sebagai diktator, pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan adalah kenyataan yang sebetulnya bertolak belakang dari sejarah para diktator di dunia ini.

Mereka yang menolak Fidel Castro menganggap pencapaian pendidikan dan sistem kesehatan hanya alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Castro harus mewujudkan itu karena bila tidak maka ia akan kehilangan popularitasnya. Pada kenyataannya, pendidikan dan sistem kesehatan bukanlah “sekadar” program. Apabila Castro memang memiliki ambisi berkuasa maka ia tentu tidak ingin warganya menjadi terdidik.

Dalam sejarah pembebasan dari penjajahan, pendidikan adalah alat untuk melawan kolonialisme sehingga kebodohan enggan diberantas demi melanggengkan kekuasaan. PBB mencatat bahwa Kuba adalah yang terbaik dalam hal investasi di bidang pendidikan. Dengan 13% alokasi pendapatan negara untuk pendidikan, UNESCO mengatakan bahwa Kuba mengalokasikan jauh lebih banyak anggaran untuk pendidikan dibandingkan Amerika Serikat (2%) atau Inggris (4%).

Besarnya alokasi anggaran salah satunya karena pemerintah Kuba memberi subsidi 100% agar seluruh warga bisa bersekolah gratis hingga universitas. Hal ini kontras perbedaannya dengan negara diktator lain seperti Korea Utara di mana sekolah adalah eksklusif bagi kalangan tertentu dan para lulusannya sepenuhnya bekerja untuk rezim berkuasa. Di Kuba, tidak hanya perempuan boleh bersekolah, tingkat capaian nilai matematika dan bahasa dari Kuba menurut UNESCO terbilang di atas rata-rata lulusan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Bank Dunia dalam laporan 2014 bahkan mengakui bahwa sistem pendidikan di Kuba adalah yang terbaik di Amerika Latin dan Karibia karena para dosennya yang berkualitas tinggi. Tak heran jika Kuba mencetak para ahli yang mengabdi ke seluruh dunia seperti dokter dengan reputasi sangat baik. Dengan mutu manusianya, Kuba kemudian rajin mengirim dokter-dokternya untuk membantu kegiatan kemanusiaan di berbagai negara yang kesusahan seperti saat wabah ebola di Sierra Leone.

Dalam hal layanan kesehatan, rakyat Kuba boleh gembira karena pemerintah memberi akses gratis air minum yang aman dan sanitasi. Kematian Castro adalah pengingat bagi negara-negara berkembang tentang makna solidaritas yang melebihi sekadar kerja sama perdagangan.

Pada saat Castro menyejahterakan warganya lewat pendidikan dan kesehatan, ia tidak hanya memikirkan Kuba yang sejahtera dan bisa bersaing dengan negara yang ideologinya bertentangan dengan Kuba, tetapi ia juga memikirkan negara-negara lain yang masih menderita. Kuba bersedia memberi dengan cuma-cuma. Nilai-nilai inilah yang terasa minim hari ini dan mungkin dengan kepergian Castro kita diingatkan kembali akan pentingnya solidaritas macam itu.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 30 November 2016

Trump dan Polisi Dunia

Trump dan Polisi DuniaSelepas 20 Januari ini, dunia harus menerima, suka atau tidak, Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45. Membaca janji-janji kampanye Trump, saya berkesimpulan bahwa Trump mungkin lebih akan menjadi pelengkap dari kekurangan Barack Obama dalam hal kebijakan ekonomi dan politik AS di dunia ketimbang menjadi dua entitas berbeda. Trump berpotensi memperkuat AS sebagai polisi dunia karena segala warisan kebijakan presiden-presiden sebelumnya, khususnya Obama.Beberapa pengamat ekonomi-politik meyakini, kebijakan yang diambil Trump tak akan berbeda dengan Obama. Trump akan mengalami masa ”magang” 6-9 bulan di Gedung Putih di mana ia akan berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat struktural ketika akan melaksanakan janji kampanyenya. Setelah masa magang, ia akan menyadari dunia tak sesederhana yang ia bayangkan. Ia akan ”jinak” dan memerintah seperti halnya presiden terdahulu.

Saya berpendapat, pandangan itu sebagian benar dan sebagian tidak. Trump memang akan melaksanakan janji-janji kampanyenya, tetapi kondisi di lapangan yang ditinggalkan Obama justru dapat memperkuat kepercayaan diri Trump menjadi polisi dunia. Ia akan melanjutkan kepentingan AS dalam liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia, tetapi tak sama dalam hal pilihan dalam menurunkannya sebagai kebijakan. Ia tak akan memilih kebijakan anti globalisasi dan superproteksionis dalam kebijakan ekonominya. Trump dan Obama akan berbeda dalam model agresivitasnya.

Persamaan antara Obama dan Trump ini memang tertutup oleh perbedaan karakter yang antagonis antara Obama dan Trump. Perbedaan ini dieksploitasi oleh media di AS yang telah berpihak ke masing-masing kandidat sehingga persamaan kebijakan Obama dan janji-janji Trump dalam kampanye tidak terlihat nyata.

Bagi masyarakat Barat, karakter Trump yang ceplas-ceplos, kurang sensitif, anti intelektual, patriarkis, narsis, dan Islamophobia sangat kontras dengan Obama yang persuasif, teratur tata bicaranya, terpelajar, menghargai peran perempuan dan keluarga, melankonlis, dan lebih akomodatif dengan masyarakat Muslim. Perbedaan karakter ini relevan bagi masyarakat Barat karena menyangkut nilai-nilai yang selama ini jadi dasar kebijakan ekonomi-politik negara dan bahkan dasar untuk intervensi ke negara lain.

Contohnya nilai-nilai lingkungan hidup. Saat ini nilai-nilai itu telah menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi-politik dan gaya hidup masyarakat Barat. Masyarakat Barat yang menjadi kaya akibat eksploitasi lingkungan sejak revolusi industri 100 tahun lalu telah menyadari kesalahan itu dan mulai mempromosikan pentingnya kelestarian lingkungan. Nilai-nilai lingkungan hidup tak berlawanan lagi dengan semangat kapitalisme di masyarakat Barat karena mereka telah mampu menjadi pasar yang baru bagi energi alternatif terbarukan. Pasar baru pada akhirnya merangsang tumbuhnya industri baru terkait kelestarian lingkungan mulai dari perusahaan skala UMKM hingga industri besar, dari sektor jasa terkait sertifikasi produk ekspor dan impor dalam perdagangan komoditas dunia hingga manufaktur pembangkit listrik terbarukan.

Oleh sebab itu, ketika Trump berkeyakinan bahwa perubahan iklim adalah hoax dan ia kemudian berkeinginan mendorong investasi di komoditas batubara dan minyak bumi, timbul kekhawatiran massal di dunia. Selain karena dianggap meremehkan keseriusan masalah lingkungan, pernyataan itu berpotensi meredupkan pasar dan industri terkait lingkungan hidup yang sedang tumbuh.

Para investor khawatir investasi jutaan dollar di industri lingkungan hidup dan energi terbarukan akan merugi. Kekhawatiran juga menyangkut Perjanjian Paris yang menjadi komitmen negara-negara di dunia untuk mengontrol perubahan iklim dan perjanjian atau kesepakatan ekonomi yang menyertakan lingkungan hidup sebagai syarat perdagangan antarnegara.

Kesamaan dan Perbedaan

Warga negara berkembang (emerging market/EM) yang berbeda kepentingannya dengan masyarakat AS atau negara maju di Barat melihat hal yang berbeda. Janji kampanye Trump terkait lingkungan hidup sesungguhnya tak berbeda dengan praktik di era Obama. Asaf Shalev dkk (2016) mengungkapkan, sebuah bank ekspor-impor di bawah pemerintahan Obama telah menandatangani bantuan 34 miliar dollar AS dengan bunga rendah dan jaminan kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah asing untuk membangun, memperluas, dan mempromosikan bahan bakar fosil di luar negeri! Jumlah itu hampir tiga kali dukungan serupa yang diberikan George W Bush pada dua periode pemerintahannya dan hampir dua kali yang diberikan lewat pinjaman dan jaminan selama pemerintahan Ronald Reagan, George HW Bush, dan Bill Clinton ketika dijumlahkan sekaligus.

Terkait penggunaan cara-cara militeristik, kebijakan Trump diramalkan akan cenderung lebih keras dan agresif daripada Obama. Ini bisa jadi kenyataan jika merujuk pendapat Rex Tillerson, kandidat menlu Trump, yang menyerukan agar Tiongkok dihambat aksesnya ke pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pernyataan itu dibalas media Tiongkok bahwa larangan itu akan jadi konfrontasi yang merusak dan kedua belah pihak harus siap untuk terjadinya kekerasan militer.

Apa persamaan dengan Obama? Kishore (2017) mencatat Obama adalah presiden yang dalam dua periode pemerintahannya terlibat perang tak berkesudahan. Mulai dari Afganistan dan Irak, pengeboman di Libya, perang proksi di Suriah, keterlibatan dalam konflik di Afrika, dan memberikan dukungan ke Arab Saudi untuk terlibatperang di Yaman. Keterlibatan dan operasi pasukan khusus juga meningkat di era Obama. Karen De Young dan Greg Jaffe (2010) mencatat, pada akhir pemerintahan Bush, Special Operation Forces (SOF) diterjunkan di 60 negara di seluruh dunia. Pada 2010 meningkat menjadi 75 negara. Nick Turse (2017) mengutip keterangan Ken McGraw, juru bicara Special Operations Command (SOCOM), bahwa keterlibatan pasukan AS bertambah lagi menjadi 135 negara di 2016. Angka itu peningkatan 80 persen selama lima tahun keterlibatan militer AS di hampir 70 persen negara di dunia.

Obama dikenal sebagai ”Drone President”. Per Januari 2016, Obama telah mengizinkan 506 serangan drone terbuka dibandingkan ”hanya” 50 di era George W Bush. Gudang persenjataan drone AS meningkat eksponensial. Tahun 2000 militer punya sekitar 50 drone. Pada 2012 melonjak menjadi 7.000 atau 140 kali meningkat dalam 12 tahun (Hall-Blanco 2017). Penggunaan drone banyak dikritik karena ketakakuratan dalam menyasar target dan lebih banyak memberikan kematian pada warga sipil tak bersalah.

Urusan ekonomi dan perdagangan mungkin adalah pembeda antara Trump dan Obama. Secara umum, kebijakan ekonomi di bawah Obama bergerak positif, tetapi dengan kelebihan dan kekurangannya. CNN dan Long (2016) mencatat beberapa kelebihan, antara lain terciptanya 14 jutalapangan kerja baru, pengangguran berkurang dari 10 persen (2010) menjadi 4,9 persen (2016), pertumbuhan ekonomi 2 persen (meski lebih rendah dari masa sebelum resesi yang 3 persen) dan meningkatnya harga perumahan.

Kekurangannya adalah utang pemerintah berlipat ganda dari 10 triliun dollar AS (2009) menjadi 19 triliun dollar AS (2017), 70 persen mahasiswa terjebak utang pendidikan, dan upah buruh tak tumbuh 20 tahun terakhir. Jadi, secara umum, Trump akan menerima warisan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik daripada ketika Obama mulai menjabat (Cohen 2016).

Yang membedakan Obama dan Trump adalah dalam cara mendorong liberalisasi dan globalisasi di dunia, tetapi dengan memaksimalkan manfaat sebesar-besarnya bagi AS. Obama mendorong seluas-luasnya perdagangan bebas dan menempatkan kepentingan perusahaan multinasional, khususnya obat-obatan dan Wall Street, di atas kepentingan negara melalui perjanjian perdagangan regional dan multilateral (Moberg 2015).

Cara ini menurut Trump, merugikan kepentingan AS. Ia tak anti perdagangan bebas dan bukan isolasionis. Dalam wawancara dengan CNBC, ia mengatakan, ”Ketika saya melakukan negosiasi perdagangan, AS akan membuat kesepakatan yang bagus, tetapi kita pasti akan tetap berdagang. Saya bukan isolasionis. Mungkin ada yang berpikir demikian, padahal saya sama sekali bukan (isolasionis); saya seorang free trader. Saya ingin free trade, tetapi haruslah fair trade” (Domm, 2016).

Trump melihat perjanjian perdagangan regional dan multilateral semata memfasilitasi negara lain untuk maju, khususnya Tiongkok, India, dan EM lain, sementara kepentingan AS tersubordinasi. Oleh sebab itu, ia mungkin akan berusaha memperlemah kekuatan perjanjian dan kesepakatan multilateral yang telah terjadi atau memperkuatnya jika perjanjian atau kesepakatan itu menguntungkan AS sambil melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang dianggap mitra.

Apa yang akan terjadi?

Obama mewariskan hal baik dan buruk kepada Trump. Obama memang melakukan terobosan-terobosan yang dapat menyumbang ke perdamaian dunia, seperti keberhasilan mencapai kesepakatan nuklir Iran atau membuka hubungan diplomatik dengan Kuba. Obama juga peduli hak-hak sipil minoritas, seperti LGBT dan kebebasan warga Muslim di AS. Dalam ekonomi, ia juga berusaha mencapai kesepakatan perdagangan dengan EM untuk bisa meningkatkan volume dan kualitas perdagangan dengan melakukan kerja sama dan bukan dengan persaingan secara langsung dan terbuka. Cara ini dianggap dapat lebih konstruktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Di sisi lain, dalam konteks kebijakan politik luar negeri dan militer, pemerintahan Obama juga terlibat dan memfasilitasi ketakpastian di dunia jauh lebih buruk dibandingkan presiden sebelumnya. Saya pesimistis Trump akan lebih lunak mengingat karakter dan visi Trump yang jauh lebih konfrontatif. Tak tertutup kemungkinan ia melakukan hal lebih buruk daripada Obama. Contohnya, keinginan Trump meningkatkan hulu nuklir agar dapat mengimbangi kekuatan nuklir negara lain, terutama Rusia. Keinginan yang sebetulnya dapat diredam jika Obama tak mengusulkan anggaran pembaruan kemampuan nuklir AS 30 tahun kedepan dengan total dana 1 triliun dollar AS.

Trump adalah pengusaha yang melihat segala sesuatu dari analisis untung-rugi. Segala langkah AS akan dihitung dari seberapa besar akan menguntungkan secara ekonomi. Jika ia menganggap Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, atau negara mitra di LTS harus membayar ”biaya keamanan” untuk kenyamanan yang sudah disediakan oleh AS, tidak tertutup kemungkinan ia akan melakukan hal itu.

Dari sisi ekonomi, perang ekonomi terhadap Tiongkok yang awalnya dilakukan secara halus melalui perjanjian perdagangan dalam pemerintahan Obama mungkin akan lebih terbuka di era Trump. Perang ekonomi ini dapat saja menjalar ke ancaman perang secara fisik jika AS dan Tiongkok tak bisa menemukan titik temu untuk mengurangi perbedaan mereka.

Dalam beberapa minggu terakhir masa jabatannya, Obama mencoba membatasi akses Trump atas segala keistimewaan yang ia miliki semasa menjabat. Contoh, dikeluarkannya aturan baru dalam Executive Order (EO) 12333, minggu lalu, yang mengizinkan National Security Agency (NSA) melepas data-data privat mentah yang dikumpulkan melalui penyadapan komunikasi di luar negeri kepada lembaga intelijen lain (AS memiliki 16 lembaga intelijen). Upaya ini juga salah satu cara mengembalikan lagi proses check and balance badan-badan lain di eksekutif, legislatif, atau yudikatif untuk keputusankeputusan terkait kepentingan di luar negeri yang selama ini, terutama sejak masa Reagan, kurang ditaati. EO ini mungkin dapat memperlambat nafsu Trump dalam mengambil kebijakan-kebijakan sepihak.

Lebih dari itu semua, warisan kebijakan Obama yang melanggengkan ketakpastian dan kekerasan di dunia telanjur ada di luar sana. AS punya kepentingan nasional untuk mengubah dan mengatur pola-pola relasi antarnegara (dan antarkelompok) di dunia demi pemajuan agenda politik di dalam negerinya. Ini adalah pokok dalam keterlibatan AS di banyak isu di dunia.

Indonesia yang belakangan ini sangat fokus ke dalam negeri dan isu-isu luar negeri yang terbatas pada perlindungan WNI di luar negeri, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya perdagangan, perlu menyadari bahwa negara dengan posisi geografis, sejarah, dan jumlah penduduk sebesar Indonesia tak akan sanggup menanggung akibatnya sekadar menunggu, merespons, apalagi ikut arus. Keaktifan yang dituntut dalam konstitusi kita dengan tegas menolak intervensi dan tekanan-tekanan dari negara-negara yang saling bersitegang di dekat kita, di kawasan kita, dan di negara-negara yang senasib sebagai negara berkembang. Menyuarakan penolakan dan menghentikan cara-cara negara lain yang tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia adalah suatu kewajiban.

Dinna Wisnu, Associate Founder, Foreign Policy Community Indonesia;

KOMPAS, 20 Januari 2017

Menyikapi Trumponomics

Menyikapi TrumponomicsMenjelang akhir minggu ini, Amerika Serikat (AS) akan melantik presiden barunya, Donald Trump. Terlepas dari gaduhnya suasana di dalam negeri terkait gaya komunikasi Presiden Trump, termasuk yang baru-baru ini disampaikan oleh bintang film Hollywood Meryl Streep, kenyataan haruslah dihadapi publik bahwa AS sudah memilih prioritas tertentu dengan memilih Presiden Trump sebagai nakhodanya. ”Making America Great Again”, Membuat Amerika Besar Lagi. Demikian target Presiden Donald Trump.

Dari gaya komunikasinya, Trump ingin melaju dengan agenda-agendanya dan mengesampingkan kritik segala pihak tentang caranya memimpin. Meskipun teorinya sekarang adalah masih masa-masa bulan madu, kedalaman perbedaan pendapat antara kubu pendukung Trump dan kubu yang anti-Trump membutuhkan jembatan waktu yang lebih panjang. Tidak ada ”bisnis seperti biasa” dalam politik luar negeri AS, khususnya terkait kebijakan ekonomi.

Masih sedikit hasil riset atau pendapat yang dapat secara pasti menjelaskan kebijakan ekonomi Donald Trump atau Trumponomics secara detail. Hal ini disebabkan dalam masa kampanye lalu, Donald Trump menyampaikan proposal kebijakan yang saling tidak konsisten demi merebut suara rakyat Amerika. Tiadanya konsistensi itu menyebabkan luasnya ruang untuk melalukan multiinterpretasi dan spekulasi tentang langkah nyata apa yang akhirnya akan diambil oleh Trump.

Meski demikian, hal-hal yang diucapkannya berulang kali secara konsisten adalah reformasi pajak, yaitu dengan mengurangi pajak perusahaan dan perorangan dan meningkatkan belanja fiskal di sektor infrastruktur. Trump juga akan mengurangi belanja sosial baik dengan mengurangi anggaran atau menyerahkannya kepada pihak swasta. Hal yang juga menjadi kontroversi dalam minggu terakhir kampanye dan mendapat perlawanan dari Partai Demokrat adalah rencana untuk menghapuskan Obamacare yang selama ini telah memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di AS. Apabila sesuai dengan janjinya di masa kampanye, kemungkinan jaminan kesehatan akan kembali dikelola oleh pihak swasta.

Kebijakan reformasi pajak Trump bila dilakukan sesuai janji kampanyenya sudah pasti akan menimbulkan defisit dalam anggaran belanja negara. Logika sederhananya, pendapatan negara dikurangi tetapi pembelanjaan, khususnya untuk infrastruktur, akan digenjot habis. Pertanyaannya, dari mana uang untuk menutupi defisit belanja akan jadi menentukan kebijakan ekonomi AS baik di dalam dan luar negeri.

Kebijakan ini juga akan merembet kepada kebijakan politik luar negeri terutama terkait dengan kerja sama antar negara dan hal-hal lain yang tidak terkait dengan ekonomi secara langsung, seperti krisis di Timur Tengah, penguatan pengaruh AS di Asia-Pasifik atau juga Eropa. Secara ekonomis, danauntuk menambal lubang defisit dapat diperoleh dengan menerbitkan surat utang negara atau obligasi. Surat utang tidak menarik kalau suku bunganya tidak kompetitif terutama dibandingkan dengan negara-negara emerging market termasuk Indonesia.

Momen kenaikan ini yang akan ditunggu-tunggu oleh para pengambil keputusan di negara-negara lain terutama negara emerging market di mana uang dari negara maju berkumpul. Apabila Bank Sentral AS menaikkan suku bunga yang dapat menarik uang dari negara emerging market, tentu ini akan menjadi masalah. Walaupun akan kebanjiran investasi, nilai tukar dolar juga akan menguat secara perlahan-lahan.

Keadaan itu juga akan menyulitkan Amerika Sendiri karena akan membuat ekspornya menjadi tidak kompetitif. Dalam konteks dan dinamika ini, rencana detail Trumponomics sebagai langkah antisipasi menjadi penting untuk kita amati. Meski demikian, dalam beberapa minggu setelah pengumuman kemenangannya ada beberapa komentar yang dapat menjadi bahan dalam menilai Trumponmics ke depan.

Pertama, terkait Perdagangan.

AS prinsipnya merasa harus mengakhiri defisit dalam neraca perdagangannya, terutama terhadap China. Sampai hari ini wacana yang berkembang di AS adalah agar AS membalikkan defisitnya. Yakni dengan mengadukan segala kecurangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar lain, khususnya model-model yang ditudingkan kepada China seperti overproduksi, mengendalikan nilai tukar mata uang, menerapkan hambatan non-tariff. Tak heran Robert Lighthizer yang berpengalaman sebagai penasihat hukum bidang perdagangan dikabarkan akan ditunjuk sebagai Wakil AS untuk Perdagangan (US Trade Representative). Karena nasib Trans Pacific Partnership belum jelas, target Presiden Obama untuk menjadikan AS sebagai penentu aturan main perdagangan di tingkat global belum jelas juga.

Hal ini menarik untuk dicermati negara seperti kita karena dikotomi surplus dan defisit yang dianut oleh AS sangat dikaitkan dengan nilai ekspor impor barang dan jasa. Ada sisi yang kemungkinan akan diabaikan atau minimal tidak mendapat perhatian besar, yakni terkait pola konsumsi masyarakat AS. Defisit dapat pula timbul karena masyarakat lebih senang membeli dari luar negeri atau membeli daripada memproduksi sendiri. Jadi, kita juga perlu jeli mengolah dan meningkatkan permintaan dari publik AS. Hal ini dapat lebih menguntungkan daripada harus menghadapi tuntutan hukum urusan perdagangan dari para pengacara AS. Aksi hukum terkait upaya menurunkan defisit dapat teratasi jika konsumen mengutarakan pilihannya akan suatu produk atau jasa. Hal lain yang juga menarik dicatat adalah dorongan untuk membalas hambatan non-tariff dengan hambatan yang sejenis atau membawanya ke meja pengadilan.

Dari sisi ini, setidaknya ada dua hal utama yang sebenarnya penting untuk dikembangkan, yakni inovasi yang mendukung peningkatan daya saing produk atau jasa dan keberpihakan negara pada riset yang akan menghasilkan produk dan jasa berdaya saing tinggi. Aksi saling tuding terkait hambatan non-tariff dapat teratasi jika suatu negara lebih kompetitif di bidang inovasi dan riset. Sejumlah negara dari emerging market bergegas di bidang ini, antara lain India dan China.

Kedua, terkait Daya Tarik Produksi.

AS pada prinsipnya menginginkan lebih banyak perusahaan yang beroperasi dari AS. Cara yang digunakan adalah pemberian insentif pemotongan pajak bagi korporasi, dari 35% menjadi 15%. Potongan pajak tersebut diklaim akan meningkatkan laba perusahaan hingga 20%; suatu skema yang seharusnya menarik bagi perusahaan- perusahaan. Untuk pajak pribadi, kabarnya akan ada penurunan tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan biasanya harus menanggung pajak 35-40%.

Mereka ini dikabarkan hanya perlu membayar pajak 33% saja dari penghasilan bulanannya. Karena parlemen di AS punya hak untuk memengaruhi kebijakan Presiden Trump terkait pemotongan pajak ini, program tersebut diprediksi tidak akan diterapkan sampai setidaknya menjelang akhir tahun. Kabarnya parlemen akan mengajukan pajak atas barangbarang impor, yang artinya konsumen di Amerika bisa jadi punya lebih sedikit pilihan belanja.

Memang tidak ada yang tahu persis apa saja komponen Trumponomics yang sesungguhnya akan berlaku. Namun, di Indonesia yang penting adalah membuka opsi-opsi lain agar apa pun pilihan Trump, perekonomian kita dapat terus tumbuh. Amerika Serikat butuh waktu selama setahun ini untuk melakukan penyesuaian di berbagai lini sampai program-program Trump bisa sungguh terlaksana.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 11 Januari 2017

Gerak Cepat

Gerak Cepat 00

Ganti pimpinan, ganti kebijakan. Sinisme itu kerap terlontar dalam konteks Indonesia dan karena itu kita kerap mengeluhkan sulitnya mencapai kemajuan yang berarti dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam minggu ini, kebetulan ada sejumlah perkembangan politik global yang menyiratkan bahwa pergantian pimpinan dan kebijakan bisa membawa berkah juga. Baru saja kita saksikan pergantian presiden di Amerika Serikat (AS) dan sejauh ini makin jelas bahwa pergantian itu ditandai dengan resistensi terhadap arah kebijakan tertentu. Presiden AS Barack Obama dalam rangkaian perjalanan terakhirnya keliling dunia menyampaikan pesan menarik.

Obama bersyukur Presiden George W Bush memilih untuk tidak bereaksi atas kebijakan yang dipilihnya, bahkan ketika sangat bertentangan sekalipun. Obama pun mengaku tidak berhak bersuara atas kebijakan Donald Trump bilamana kebijakan yang dipilih presiden baru tersebut melanggar “nilai atau idealisme tertentu”. Pernyataan tersebut mirip dengan pernyataan Kanselir Jerman Angela Merkel kepada Donald Trump saat memberi ucapan selamat.

Merkel mengatakan bahwa tawaran kerja sama dari Jerman akan bergantung pada komitmen Trump atas kesetaraan hak, jika Trump menghargai “harkat manusia, terlepas dari mana pun asal usulnya”. Sementara itu, Jepang yang menjadi negara pertama yang dikunjungi Donald Trump dengan gaya yang lebih santun menyayangkan keputusan AS untuk mengabaikan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) segera setelah dilantik. Ia menambahkan bahwa ke-11 anggota TPP yang lain akan terus menjalankan kesepakatan yang telah terbentuk.

Menarik bahwa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tidak hanya memutuskan untuk “moving on“ alias lanjut melangkah meski tanpa didukung AS. Namun, pihak Jepang juga sigap mengambil foto dari segala sudut pertemuannya dengan Trump saat AS justru tidak menyiapkan juru foto untuk pertemuan tersebut. Foto-foto tersebut menjadi bahan perbincangan seputar gaya kepemimpinan Trump yang perlu diantisipasi oleh pimpinan negara-negara lain.

Presiden China Xi Jinping yang negaranya kerap menjadi bahan pembicaraan di banyak kawasan, bahkan dikritik keras oleh Trump semasa kampanye, justru digambarkan saling mendukung. Xi Jinping menyampaikan bahwa pilihan satu-satunya yang benar bagi kedua negara adalah bekerja sama. Di sisi lain, Xi Jinping dengan sigap mengambil alih keaktifan AS dalam forum-forum kerja sama ekonomi dengan mengumumkan bahwa Pivot AS di Asia telah berakhir.

China, sebuah negara komunis dengan sistem satu partai, justru tampak menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan pasar bebas dan liberalisme bagi negara-negara kapitalis di kawasan Asia-Pasifik. Pilihan kebijakan yang dianggap baik oleh AS telah menjadi berkah bagi negara lain untuk menyuarakan kebijakan lain yang kontras, tetapi justru tampak lebih menjanjikan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kebetulan sekali minggu ini saya sempat duduk bersama tiga ekonom kawakan yang kaya pengalaman tentang pergantian kebijakan. Ketiganya membuat saya teringat pada ambisi Indonesia untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahkan sebelum kemakmuran itu tercapai, Indonesia selalu menyuarakan keaktifan politik luar negeri dalam mencapai perdamaian abadi dan keadilan sosial di tingkat global.

Sejarahnya cukup panjang di mana kita memilih untuk menggalang solidaritas sesama negara-negara berkembang sebagai kekuatan pengimbang dalam menghadapi negara-negara kolonial dan negara- negara besar lainnya. Menjadi kekuatan pengimbang selalu punya tantangan termasuk karena kita harus melawan arus mainstream, harus berani “muncul” dan tampil beda.

Dalam pergantian pimpinan 2016 di AS, tampak bahwa potensi panggung untuk tampil justru lebih terbuka lebar, lebih lebar daripada ketika Obama yang punya akar silsilah keluarga yang bersinggungan dengan Indonesia naik sebagai presiden AS. Pada masa Obama, komitmen memberi ruang bagi Indonesia tecermin dalam penegasan kehadiran AS di Asia (Pivot to Asia) dan penguatan jalur kerja sama formal yakni Strategic Comprehensive Partnership Agreement.

Dalam masa Trump, tampaknya bentuk dan jalur kerja sama justru bisa lebih eclectic, lebih variatif. Buat Indonesia, ini saat yang sangat tepat untuk aktif di tataran politik luar negeri. Ruangnya terbuka. China, Jepang, dan Jerman yang sudah dengan tanggap menentukan posisi dan menunjukkan intensinya untuk memimpin sejumlah isu tertentu punya keterbatasan yang justru bisa diisi oleh Indonesia.

Perekonomian China tidak sekuat yang dibayangkan. Apalagi karena kebijakan mematok mata uang yuan, ternyata menguras cadangan devisa yang meskipun berkurang masih merupakan yang terbesar di dunia. Jepang sebagai pemegang cadangan devisa terbesar nomor dua di dunia belum berhasil keluar dari stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. Keduanya punya motif praktis untuk menyegarkan perekonomiannya.

Sementara Jerman punya motif menjaga keutuhan Uni Eropa pasca Brexit sambil terus membangun respek dari negara-negara lain. Indonesia sepatutnya setangkas China dan Jepang dalam merespons lemahnya pertumbuhan ekonomi di negaranya. Apalagi, pertumbuhan ekonomi kita di bawah proyeksi dan anggaran belanja negara sulit diandalkan untuk mendorong pembangunan. Sementara daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, berkurang.

Investasi yang kita harapkan datang dari luar negeri untuk membawa dana segar untuk membangun infrastruktur ternyata, menurut data BPS Statistik, justru membawa utang pemerintah baru dan kewajiban membayar bunga hingga Rp600 triliun di tahun 2017. Akibatnya anggaran belanja negara tahun depan diproyeksikan defisit pula. Investasi yang masuk ternyata lebih banyak dalam bentuk portofolio alias dana jangka pendek sehingga tidak bisa diandalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dana repatriasi dan uang tebusan, menurut data statistik amnesti pajak, sudah stagnan.

Kondisi seperti ini adalah tantangan untuk membuat Indonesia berani mengusulkan kebijakan yang melawan arus, yang membuat mata dunia terarah pada sulitnya berada dalam konteks pertarungan pengaruh global masa kini. Patutlah kita hidupkan lagi wacana industrialisasi yang berpihak pada negara-negara seperti Indonesia, termasuk juga pemenuhan hak atas pekerjaan dengan mereformasi hubungan industrial agar industri yang bergerak di sektor jasa, teknologi dan produk tersier bisa berkembang lebih pesat.

Gerak Cepat 01Upaya Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi dengan cara menugaskan 12 menteri penghubung patut dievaluasi juga pasca reshuffle kabinet dan setelah mencermati kondisi terkini di Indonesia. Para menteri penghubung itu patut punya turunan koordinasi (dan anggaran kegiatan) yang jelas dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab hampir semua kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan skema kerja sama luar negeri, termasuk yang sifatnya nonekonomi.

ASEAN sebagai mitra politik justru patut mendapat porsi perhatian yang besar karena negara-negara lain seperti Australia, Jepang, China, dan perkumpulan Uni Eropa akan makin aktif mencari peluang menambah pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kalau tidak pandai-pandai kita menjaga, ASEAN akan lebih mudah bubar. Padahal, selama ini ASEAN menjadi alasan mengapa negara-negara lain punya keyakinan untuk lebih diuntungkan dari skema kerja sama.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 23 November 2016