Archive

Posts Tagged ‘Effnu Subiyanto’

Menutup Google

google doodle indonesiaRAKSASA mesin pencari Google rupanya tidak menerapkan asas compliance dalam operasional bisnisnya. Mencari nafkah pada teritori negara lain, giliran kewajiban membayar pajak, berkilah dan main petak umpet. Penghindaran pajak Google bahkan sudah berlangsung selama lima tahun. Tentu saja, itu akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi bisnis lain yang beroperasi di Indonesia yang selalu patuh membayar pajak.

Saat ini Google terus berkelit membayar pajak sehingga pemerintah menjatuhkan tahap preliminary investigation dengan sanksi bunga 150 persen plus utang pokok pajak selama lima tahun terakhir yang mencapai Rp 5 triliun. Tenggat waktu preliminary investigation adalah Januari 2017. Jika terus membandel melebihi due-date Januari tahun depan, pada Februari 2017 status penghindaran pajak Google akan ditingkatkan menjadi full investigation dengan sanksi bunga 400 persen. Jika itu yang terjadi, Google akan berutang pajak dengan sanksi bunga progresif minimal Rp 20 triliun mulai Februari 2017.

Berpendapatan Besar

Setelah berdiri pada Januari 1996, pendapatan Google sangat sulit diukur sampai sekarang. Berdasar riset European Commission (2014), Google minimal sudah memiliki pendapatan bruto EUR 54 miliar (Rp 761,4 triliun) atau terbesar ketiga setelah Microsoft dan IBM. Peranan Google semakin besar karena bisnis turunannya semakin besar. Misalnya, Google Translate, Google Map, Google Scholar, hingga Google Journals. Pendapatan Google semakin menggunung, dan kewajiban pajak seharusnya mengikuti. Sayang, di beberapa negara, Google lebih sering lupa membayar pajak.

Untuk di Indonesia, karena alpa membayar pajak sejak lima tahun lalu, Google Indonesia sebetulnya sudah ditagih USD 266,67 juta pada 2015. Asumsinya, karena data keuangan Google tidak diberikan, pendapatan di Indonesia ditaksir minimal sebesar 0,1 persen total pendapatan Google di dunia, kemudian dikalikan lima tahun. Setiap tahun Google Indonesia seharusnya membayar pajak USD 53,33 juta. Karena pada 2015 Google tidak kooperatif menyelesaikan pajaknya, mereka dikenai sanksi pajak 150 persen sehingga tagihan pajak sekarang menjadi USD 400 juta.

Keengganan Google membayar pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Italia, Google akhirnya membayar pajak EUR 2,2 juta pada 2014 (Rp 31,02 miliar) setelah berkonflik panjang. Di Inggris, Google juga bersedia membayar pajak 130 juta poundsterling (Rp 2,145 triliun) untuk tahun 2015 setelah ditekan pemerintah Inggris.

Keengganan Google membayar pajak di Indonesia secara garis besar disebabkan perhitungan pajak pemerintah Indonesia terlalu besar. Pengguna internet di Indonesia pada 2014 adalah 47 juta orang, memang 1,2 kali lipat dibanding Italia yang pada waktu itu 37 juta orang (www.internetlivestats.com). Dalam hal ini, wajar jika Google membayar pajak di Indonesia lebih besar dibanding Italia. Namun, menggunakan perbandingan dengan Inggris yang menarik pajak Rp 2,145 triliun sehingga mengenakan tagihan Rp 720 miliar kepada Google juga tidak patut. Persoalannya adalah apakah tagihan pajak USD 53,33 juta setahun kepada Google sangat besar atau memang sangat relevan?

Pendapatan Google terutama datang dari pengiklan yang melihat potensi Indonesia yang demikian besar. Statista –sebuah portal statistik online asal Jerman– berdasar Rohman (2016) menyebutkan, nilai iklan digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 108 miliar (Rp 243 triliun), dan untuk pangsa mesin pencari seperti Google akan mendekati USD 479 juta (Rp 6,46 triliun) per tahun. Nilai pasar mesin pencari (search engine) jika dipajaki seluruhnya akan Rp 1,81 triliun, dan Google sendiri menanggung Rp 720 miliar atau 39,76 persen.

Porsi Google yang mencapai sepertiga di Indonesia tentu saja masuk akal karena saat ini dari 17 mesin pencari yang beroperasi di Indonesia, Google nyata-nyata sangat dominan. Hampir semua internet user di Indonesia pasti selalu menggunakan Google sebagai default mesin pencari dan porsinya sangat yakin di atas sepertiga di negeri ini. Apa pun pesan iklan yang tampil dalam Google atau terlintas tentu saja menjadi keuntungan Google dan amat sangat yakin nilai ekonomi mesin pencari sebesar Rp 1,81 triliun mayoritas dikuasai Google.

Argumentasi lainnya, dari tujuh raksasa bisnis penghindar pajak di dunia ini, empat adalah bisnis informasi teknologi, yaitu Google, Apple, Amazon, dan Microsoft (www.fortune.com). Google lagi-lagi menjadi jawara di seluruh dunia, dikejar di Irlandia, Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan kini di Indonesia.

Menutup Google

Menghadapi Google ini, pemerintah memang dalam situasi dilematis yang sangat berat. Google saat ini ibarat sudah menjadi guru utama setiap murid dan mahasiswa yang bisa ditanya 24 jam, menjadi rujukan profesional, penyedia data yang berlimpah, dan bahkan memberikan akses secara gratis jika pengguna ingin memiliki akun e-mail Google.

Bahkan, sebuah korporasi Indonesia harus membayar sangat mahal dengan biaya pemeliharaan yang besar jika ingin memiliki mailing-list sendiri agar tidak gratisan menggantungkan kepada mesin pencari seperti Google. Menyelesaikan masalah pajak dengan menutup Google di Indonesia tentu saja kemustahilan. Jalan terbaik adalah melalui meja perundingan dengan kepala dingin, karena rakyat Indonesia mendapatkan manfaat menggunakan informasi juga karena operasional Google dibiayai dari iklan-iklan yang diperolehnya.

Google pun saat ini dituntut asas compliance-nya dengan tanpa terkecuali. Sebagai badan usaha tetap (BUT) yang beroperasi di Indonesia, pemenuhan asas-asas berbisnis yang sehat sesuai dengan UU adalah bentuk compliance yang nyata. Salah satunya adalah melaporkan transaksi keuangannya, penghasilan bersihnya, dan kepatuhan membayar pajaknya.

Seluruh korporasi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia pun memandang bahwa Google tidak memiliki hak-hak privilege dalam hal memanipulasi laporan keuangan agar menghindari pembayaran pajak. Alangkah sangat tidak adilnya pemerintah Indonesia jika Google dibiarkan tidak disanksi karena alpa membayar pajak, sedangkan yang lain dikejar sampai lubang semut agar membayar pajak.

Effnu Subiyanto, Advisor CikalAFA-umbrella;

JAWA POS, 27 Desember 2016

Dampak Downgrade Portofolio Aset Indonesia

Dampak-Downgrade-Portofolio-Aset-Indonesia

AS vs Tiongkok, Keuntungan Indonesia

AS vs TiongkokBARU saja dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, hampir seluruh kebijakan Donald Trump sudah membuat cemas banyak negara. Politik proteksi ekonomi yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan presiden sebelumnya memunculkan pertanyaan mendasar, yakni apakah kondisi ekonomi AS saat ini demikian gawat sehingga memerlukan proteksi ketat? Selama ini AS dikenal sebagai negara dengan patron ekonomi liberal, kebebasan pasar, dan kapitalis, sementara Trump menampilkan fakta yang sama sekali berbeda.

Ekonom-ekonom AS pun selalu beraliran liberalisme seperti Irving Fisher, Joseph E Stiglitz (MIT), Robert Eisner, Alan Greenspan, Edmund S Pelps, dan Paul Krugman. Ekonomi proteksionis yang dikenalkan Adam Smith (1776) dan didalami David Ricardo (1815) pada zaman klasik sudah lama ditinggalkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan Trump bersikap demikian protektif. Indikator ekonomi AS saat ini memang parah jika dibandingkan dengan kekuatan PDB-nya yang berkisar US$16,77 triliun. Defisit anggaran melesat mencapai 4,4% PDB, jumlah utang pemerintahnya sudah 106% PDB.

Jumlah total utang luar negeri AS saat ini mengambil porsi 40,8% dari seluruh jumlah utang di dunia. Karena itu, Trump langsung mengambil kebijakan kontroversial pada awal pemerintahannya. Jika Obama menginisiasi lahirnya blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP), Trump melepas keterlibatan AS dari TPP. Kerja sama perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) pun juga dievaluasi. Pada masa Obama, TPP beranggotakan 12 negara, yaitu Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Vietnam, Jepang, Singapura, Brunei, Malaysia, Selandia Baru, Australia, dan AS sebagai pemimpinnya.

Tujuannya adalah perdagangan internasional yang kompetitif karena Bea Masuk (BM) impor di negara tujuan dipangkas sangat rendah, bahkan 0%. Tidak hanya TPP, kebijakan Trump dengan Obama ibarat minyak dan air dan tidak akan pernah bersatu dalam menentukan kebijakan AS. Kebijakan Obama yang tidak populer di awal pemerintahannya, yaitu menaikkan pajak, di era Trump justru akan diturunkan secara drastis. Kebijakan health security Obamacare pun di-bredel pada era Trump. Trump pun mengkritisi pedas pabrikan mobil asal AS, yaitu General Motor (GM) yang akan memproduksi Chevy Cruze di Meksiko.

Trump mengancam akan mengenakan bea masuk yang tinggi. Harga saham GM pun jatuh 0,07% dari US$ 34,84 menjadi US$34,60 pada saat itu. Manajemen GM pun buru-buru mengoreksi bahwa mobil tersebut dibuat di Lordstown, Ohio, dengan tenaga kerja mayoritas dari AS. Tidak berbeda dengan GM, Trump juga marah dengan Toyota Motor yang memiliki rencana membuat pabrik di Baja, Meksiko, guna merakit Corolla untuk AS. Senjata BM yang tinggi juga akan diterapkan kepada Toyota.

Manajemen Toyota mengklarifikasi bahwa pabrik di Baja tersebut dalam rangka untuk mendukung produksi Tundra dan Tacoma di San Antonio Texas. Akibat konflik media sosial tersebut, saham Toyota melorot menjadi US$120,44 dari US$121,08 dan terus turun US$119,84 karena Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga membela Toyota. Kebijakan kontroversial peraih 279 electoral vote pada Pemilu 8 November 2016 bahkan akan membangun 1.000 mil tembok mirip great wall Tiongkok yang berbatasan dengan Meksiko dengan total panjang 1.989 mil (3.300 km). Rencana Trump itu diperkirakan akan membutuhkan beton US$711 juta dan semen US$240 juta.

Perkiraan biaya US$15 miliar-US$25 miliar (Rp199,5 triliun-Rp332,5 triliun) dan akan menjadi tembok yang sangat mahal di dunia. Kebijakan menaikkan BM impor yang tinggi, memaksa manufaktur raksasa beroperasional di wilayah AS, menurunkan pajak di dalam negeri, dan membangun tembok tentu saja konkret kebijakan proteksionisme itu sendiri. Terhadap Tiongkok, Trump tampak tidak dapat menyembunyikan kegeramannya atas kekalahan neraca dagangnya. BM impor dari negeri panda ini akan dikerek naik menjadi 45% sehingga barang produk Tiongkok menjadi sangat mahal. Tidak hanya itu, Trump juga berencana menegosiasikan One China Policy yang ditolak Tiongkok. Jika melihat hal ini, tensi perdagangan Tiongkok-AS akan diwarnai ketegangan yang tentu saja tidak menguntungkan Tiongkok.

Keuntungan Indonesia

Melihat hal ini, justru momentum Indonesia menjadi alternatif bagi AS. Trump sangat ekspresif menunjukkan persoalan dengan Jerman, Jepang, Rusia, dan Tiongkok. Ada sedikit harapan Trump tidak memiliki persoalan dengan Indonesia. Pentingnya posisi AS dan kebijakan presidennya ini bagi Indonesia disebabkan magnitude ekonomi AS ialah 28% dari total ekonomi dunia. Pengaruh ekonomi AS ialah 11% di Indonesia, sebetulnya masih kalah jauh dengan pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia. Postur ekonomi Tiongkok yang terpenting karena setiap penurunan 2% pertumbuhan ekonominya akan mengoreksi 1% PDB Indonesia. Hanya yang menjadi persoalan, revenue yang dihasilkan Tiongkok selama ini mayoritas diperoleh dari Amerika.

Jadi, jika Amerika menerapkan kebijakan keras kepada Tiongkok, pada akhirnya akan memberikan imbas kepada ekonomi Indonesia. Bagi Indonesia memang berada pada posisi simalakama. Ketatnya perdagangan Tiongkok-AS akan memunculkan kesempatan kepada produk asal Indonesia untuk berkompetisi. Tekstil Tiongkok yang menguasai AS bisa jadi sebagian untuk Indonesia, demikian pula produk turunan kelapa sawit, alas kaki, dan produk lainnya. Di sisi lain, kemenangan Trump pun membawa peluang yang baru pada rencana investasi AS. Dalam lima tahun ke depan, bisnis-bisnis AS berpotensi akan berinvestasi di Indonesia minimal dengan nilai US$61 miliar (Rp820 triliun). Total investasi AS ialah di peringkat ketiga sejak 2010 sampai kuartal III tahun lalu.

Korporasi asal AS, misalnya Coca Cola, Google, IBM Intel, HP, Merck, Nike, Philip Morris, Visa, Procter & Gambler, Boeing, Ford, Chevron, Freeport, BP, dan Exxon Mobil menyatakan akan memperbesar investasinya di Indonesia. Korporasi-korporasi tersebut ialah pendukung setia Partai Republik yang mengusung Trump dan sudah lama berinvestasi di Indonesia. Korporasi lainnya ialah Tyco International, Halliburton, CIGNA, dan Walmart. Di Indonesia, jaringan korporasi Republik ini sudah cukup mapan, misalnya Exxon Mobil atau Chevron pada bidang migas. Sangat kebetulan karena Trump menjadi presiden maka frekuensi dan volume perdagangan dengan Indonesia akan menjadi perhatian tersendiri. Indonesia bagi AS cukup seksi secara ekonomi disebabkan memiliki resource yang luar biasa dalam bidang jumlah penduduk.

Dengan penduduk sampai dengan 251 juta orang, Indonesia benar-benar menjadi surga pasar bagi para negara produsen seperti AS. Menjadi pasar utama dari korporasi global AS yang notabene pendukung Partai Republik. Pada era Obama, volume perdagangan Indonesia-AS sebetulnya tidak signifikan, meski dengan pertimbangan bahwa Obama pernah menghabiskan masa kecilnya di Indonesia. Kendati keseimbangan neraca perdagangan masih menguntungkan Indonesia tetapi surplus itu kini mendapat ancaman serius dari produk-produk Tiongkok.

Pada saat ini setiap tahun kinerja ekspor Indonesia tertinggi ke AS mencapai US$16,53 miliar sementara impor tertinggi US$8,64 miliar dengan surplus dalam kisaran US$5,64 miliar-US$8,64 miliar. Trump tentu saja menawarkan perubahan peta ekonomi kepada Indonesia. Negeri ini seharusnya tidak terlalu risau dengan sikap kontroversial Trump. AS pada saat ini sedang mengalami pancaroba haluan politiknya yang tidak men-drive Indonesia.

Effnu Subiyanto, Senior Advisor CikalAFA-Umbrella;

MEDIA INDONESIA, 26 Januari 2017