Archive

Posts Tagged ‘Ekonomi Digital’

Menutup Google

google doodle indonesiaRAKSASA mesin pencari Google rupanya tidak menerapkan asas compliance dalam operasional bisnisnya. Mencari nafkah pada teritori negara lain, giliran kewajiban membayar pajak, berkilah dan main petak umpet. Penghindaran pajak Google bahkan sudah berlangsung selama lima tahun. Tentu saja, itu akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi bisnis lain yang beroperasi di Indonesia yang selalu patuh membayar pajak.

Saat ini Google terus berkelit membayar pajak sehingga pemerintah menjatuhkan tahap preliminary investigation dengan sanksi bunga 150 persen plus utang pokok pajak selama lima tahun terakhir yang mencapai Rp 5 triliun. Tenggat waktu preliminary investigation adalah Januari 2017. Jika terus membandel melebihi due-date Januari tahun depan, pada Februari 2017 status penghindaran pajak Google akan ditingkatkan menjadi full investigation dengan sanksi bunga 400 persen. Jika itu yang terjadi, Google akan berutang pajak dengan sanksi bunga progresif minimal Rp 20 triliun mulai Februari 2017.

Berpendapatan Besar

Setelah berdiri pada Januari 1996, pendapatan Google sangat sulit diukur sampai sekarang. Berdasar riset European Commission (2014), Google minimal sudah memiliki pendapatan bruto EUR 54 miliar (Rp 761,4 triliun) atau terbesar ketiga setelah Microsoft dan IBM. Peranan Google semakin besar karena bisnis turunannya semakin besar. Misalnya, Google Translate, Google Map, Google Scholar, hingga Google Journals. Pendapatan Google semakin menggunung, dan kewajiban pajak seharusnya mengikuti. Sayang, di beberapa negara, Google lebih sering lupa membayar pajak.

Untuk di Indonesia, karena alpa membayar pajak sejak lima tahun lalu, Google Indonesia sebetulnya sudah ditagih USD 266,67 juta pada 2015. Asumsinya, karena data keuangan Google tidak diberikan, pendapatan di Indonesia ditaksir minimal sebesar 0,1 persen total pendapatan Google di dunia, kemudian dikalikan lima tahun. Setiap tahun Google Indonesia seharusnya membayar pajak USD 53,33 juta. Karena pada 2015 Google tidak kooperatif menyelesaikan pajaknya, mereka dikenai sanksi pajak 150 persen sehingga tagihan pajak sekarang menjadi USD 400 juta.

Keengganan Google membayar pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Italia, Google akhirnya membayar pajak EUR 2,2 juta pada 2014 (Rp 31,02 miliar) setelah berkonflik panjang. Di Inggris, Google juga bersedia membayar pajak 130 juta poundsterling (Rp 2,145 triliun) untuk tahun 2015 setelah ditekan pemerintah Inggris.

Keengganan Google membayar pajak di Indonesia secara garis besar disebabkan perhitungan pajak pemerintah Indonesia terlalu besar. Pengguna internet di Indonesia pada 2014 adalah 47 juta orang, memang 1,2 kali lipat dibanding Italia yang pada waktu itu 37 juta orang (www.internetlivestats.com). Dalam hal ini, wajar jika Google membayar pajak di Indonesia lebih besar dibanding Italia. Namun, menggunakan perbandingan dengan Inggris yang menarik pajak Rp 2,145 triliun sehingga mengenakan tagihan Rp 720 miliar kepada Google juga tidak patut. Persoalannya adalah apakah tagihan pajak USD 53,33 juta setahun kepada Google sangat besar atau memang sangat relevan?

Pendapatan Google terutama datang dari pengiklan yang melihat potensi Indonesia yang demikian besar. Statista –sebuah portal statistik online asal Jerman– berdasar Rohman (2016) menyebutkan, nilai iklan digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 108 miliar (Rp 243 triliun), dan untuk pangsa mesin pencari seperti Google akan mendekati USD 479 juta (Rp 6,46 triliun) per tahun. Nilai pasar mesin pencari (search engine) jika dipajaki seluruhnya akan Rp 1,81 triliun, dan Google sendiri menanggung Rp 720 miliar atau 39,76 persen.

Porsi Google yang mencapai sepertiga di Indonesia tentu saja masuk akal karena saat ini dari 17 mesin pencari yang beroperasi di Indonesia, Google nyata-nyata sangat dominan. Hampir semua internet user di Indonesia pasti selalu menggunakan Google sebagai default mesin pencari dan porsinya sangat yakin di atas sepertiga di negeri ini. Apa pun pesan iklan yang tampil dalam Google atau terlintas tentu saja menjadi keuntungan Google dan amat sangat yakin nilai ekonomi mesin pencari sebesar Rp 1,81 triliun mayoritas dikuasai Google.

Argumentasi lainnya, dari tujuh raksasa bisnis penghindar pajak di dunia ini, empat adalah bisnis informasi teknologi, yaitu Google, Apple, Amazon, dan Microsoft (www.fortune.com). Google lagi-lagi menjadi jawara di seluruh dunia, dikejar di Irlandia, Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan kini di Indonesia.

Menutup Google

Menghadapi Google ini, pemerintah memang dalam situasi dilematis yang sangat berat. Google saat ini ibarat sudah menjadi guru utama setiap murid dan mahasiswa yang bisa ditanya 24 jam, menjadi rujukan profesional, penyedia data yang berlimpah, dan bahkan memberikan akses secara gratis jika pengguna ingin memiliki akun e-mail Google.

Bahkan, sebuah korporasi Indonesia harus membayar sangat mahal dengan biaya pemeliharaan yang besar jika ingin memiliki mailing-list sendiri agar tidak gratisan menggantungkan kepada mesin pencari seperti Google. Menyelesaikan masalah pajak dengan menutup Google di Indonesia tentu saja kemustahilan. Jalan terbaik adalah melalui meja perundingan dengan kepala dingin, karena rakyat Indonesia mendapatkan manfaat menggunakan informasi juga karena operasional Google dibiayai dari iklan-iklan yang diperolehnya.

Google pun saat ini dituntut asas compliance-nya dengan tanpa terkecuali. Sebagai badan usaha tetap (BUT) yang beroperasi di Indonesia, pemenuhan asas-asas berbisnis yang sehat sesuai dengan UU adalah bentuk compliance yang nyata. Salah satunya adalah melaporkan transaksi keuangannya, penghasilan bersihnya, dan kepatuhan membayar pajaknya.

Seluruh korporasi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia pun memandang bahwa Google tidak memiliki hak-hak privilege dalam hal memanipulasi laporan keuangan agar menghindari pembayaran pajak. Alangkah sangat tidak adilnya pemerintah Indonesia jika Google dibiarkan tidak disanksi karena alpa membayar pajak, sedangkan yang lain dikejar sampai lubang semut agar membayar pajak.

Effnu Subiyanto, Advisor CikalAFA-umbrella;

JAWA POS, 27 Desember 2016

Kesejahteraan Ekonomi di Era Digital

Kesejahteraan Ekonomi di Era DigitalMasyarakat dari seluruh penjuru dunia mengharapkan perubahan. Hasil pemilu baru-baru ini-yang paling menonjol jajak pendapat Brexit di Inggris Raya dan pemilu di Amerika Serikat-telah menunjukkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Dalam suasana semacam ini, para pemimpin sangat diharapkan mampu menjelaskan dan menyampaikan sebuah visi yang jernih menyangkut pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Visi ekonomi tersebut tidak semata berbicara tentang kebijakan pajak dan perdagangan, yang menjadi fokus dalam berbagai perdebatan dewasa ini, tetapi juga tentang digitalisasi.

Mewakili potensi ekonomi senilai 19 triliun dollar AS hingga dekade ke depan, digitalisasi memampukan negara-negara untuk memacu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan pekerjaan, dan inovasi. Kita sudah melihat dampak digitalisasi pada negara-negara yang menggunakannya sebagai sumber kekuatan utama bagi berbagai strategi ekonomi mereka.

Di India, misalnya, PM Narendra Modi sedang menerapkan strategi yang mengubah India menjadi penggerak teknologi dan membangun landasan yang kokoh bagi masa depan digital. Di Perancis, pemerintah telah menanamkan fondasi bagi rencana digital nasional berskala luas yang diharapkan dapat menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan untuk 3-5 tahun ke depan dan menyumbangkan 101 miliar dollar AS bagi PDB mereka hingga 10 tahun ke depan.

Sementara negara-negara lain sedang memperkuat strategi digital mereka, AS tertinggal di belakang. Meski telah memimpin dalam balapan internet sejak 1990-an, AS sekarang jadi satu-satunya negara dengan ekonomi kuat yang tak memiliki rencana digitalisasi yang matang. Konsekuensi yang membayangi telah mulai tampak. Menurut Index Inovasi Bloomberg tahun 2016, AS berada di peringkat ke-8 di antara negara-negara yang paling inovatif, turun dua peringkat dari 2015.

Infrastruktur Digital

Pesannya jelas: ketika memasuki era digitalisasi, tak ada yang bisa mendikte atas segala sesuatu, dan waktu jadi sangat berharga. Bahkan, di Silicon Valley kita harus terus-menerus memperbarui diri untuk tetap kompetitif. Ekonomi AS harus melakukan hal yang sama atau akan kehilangan keunggulan inovatif. Hanya dengan rencana digitalisasi yang jelas dan efektif, AS dapat memastikan untuk mempertahankan statusnya sebagai pemimpin ekonomi dunia di era digital sambil memenuhi tuntutan warganya akan peluang-peluang ekonomi yang lebih luas.

Saya percaya bahwa keterhubungan mampu mengubah perekonomian dan membuka kesempatan-kesempatan baru. Itulah sebabnya agenda digital baru dari AS harus memperbaiki kenyataan bahwa walaupun tinggal di salah satu negara paling sejahtera di dunia, sepertiga populasi AS masih kekurangan akses internet di rumah.

Inisiatif mempromosikan keterhubungan di Chicago dan Washington DC dengan konsep Smart City merupakan hal yang membesarkan hati. Namun, untuk memperpendek kesenjangan digital butuh strategi digital skala nasional secara komprehensif. Strategi yang dibutuhkan perlu lebih menekankan investasi infrastruktur digital daripada semata investasi infrastruktur fisik. Dengan akses yang luas, teknologi dapat terus berlanjut memenuhi potensinya sebagai salah satu penyeimbang ekonomi yang kokoh.

Rencana digitalisasi AS yang efektif juga harus mendukung usaha rintisan. Perusahaan-perusahaan baru mencerminkan masa depan dari penciptaan lapangan pekerjaan-sebagai sumber utama lapangan pekerjaan baru di AS-sekaligus menggambarkan guncangan teknologi. Sayangnya, tren usaha-usaha rintisan sedang mengalami penurunan di AS. Menurut penelitian Brookings Institution, laju usaha rintisan (jumlah perusahaan baru dibandingkan persentase seluruh perusahaan) telah menurun hampir separuh sejak 1978.

Untuk meningkatkan inovasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, kita perlu membalikkan tren ini dengan menyuntikkan lebih banyak bahan bakar ke mesin start up ekonomi AS. Hal ini mensyaratkan kerja sama antara pengusaha dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung para pengusaha membawa visi mereka dalam kehidupan nyata. Kombinasi dari peraturan, seperti berbagai manfaat pajak bagi perusahaan tahap awal, dan investasi modal perusahaan/badan usaha yang menyediakan kesempatan-kesempatan dukungan keuangan dan bimbingan bagi berbagai usaha rintisan, menjadi sangat penting untuk mempertahankan ekosistem ini.

Lebih luas lagi, para pemimpin AS perlu menciptakan suatu kondisi yang mendorong segala macam pertumbuhan bisnis dan investasi. Seruan Trump untuk memperbarui peraturan pajak di tahun 2017 dapat bermanfaat dalam situasi ini. Itu dengan asumsi peraturan baru tersebut dapat mempromosikan investasi dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk membawa masuk pendapatan mereka dari luar negeri dan dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan usaha, yang saat ini masih paling tinggi di antara negara-negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan). Dalam prosesnya, langkah-langkah ini dapat membawa masuk lebih dari 1 triliun dollar AS ke ekonomi dalam negeri AS, menciptakan lapangan pekerjaan, dan kesempatan-kesempatan ekonomi baru.

Pendidikan dan Pelatihan

Elemen penting lain dari rencana digitalisasi yang efektif adalah dengan pendidikan dan pelatihan. Bisnis perlu berinvestasi di bursa tenaga kerja yang sekarang tersedia, yang sebagian besar tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di era digital. Pada saat yang sama, kita harus mengubah sistem pendidikan kita sehingga generasi muda mendapatkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjamin masuk ke jajaran pekerjaan digital dengan gaji tinggi di masa depan.

Untuk tujuan ini, kita harus bergerak melampaui penitikberatan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika-yang disebut mata pelajaran STEM (science, technology, engineering, mathematics)-dan mulai berpikir tentang bagaimana menerapkan teknologi dan digitalisasi di semua bidang.

Digitalisasi bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi AS sebesar 5,1 triliun dollar AS pada 2015 dan di saat bersamaan menurunkan pengangguran secara signifikan. Akan tetapi, AS tidak dapat mewujudkan potensi ini apabila para pemimpin tidak dapat bekerja secara efektif melintasi batas partai dan bersama seluruh lini industri mendorong maju sebuah agenda digital.

Teknologi mengubah segalanya: cara kita berbisnis, sistem kapitalisme, dan seluruh ekosistem ekonomi; semuanya dengan kecepatan luar biasa. AS harus berubah bersamanya, bertindak sekarang melakukan apa yang diperlukan untuk merebut kembali keunggulan inovatif dan berkembang di era digital.

John Chambers, Direktur Eksekutif Cisco

KOMPAS, 26 Januari 2017