Archive

Posts Tagged ‘Pajak’

Menutup Google

google doodle indonesiaRAKSASA mesin pencari Google rupanya tidak menerapkan asas compliance dalam operasional bisnisnya. Mencari nafkah pada teritori negara lain, giliran kewajiban membayar pajak, berkilah dan main petak umpet. Penghindaran pajak Google bahkan sudah berlangsung selama lima tahun. Tentu saja, itu akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi bisnis lain yang beroperasi di Indonesia yang selalu patuh membayar pajak.

Saat ini Google terus berkelit membayar pajak sehingga pemerintah menjatuhkan tahap preliminary investigation dengan sanksi bunga 150 persen plus utang pokok pajak selama lima tahun terakhir yang mencapai Rp 5 triliun. Tenggat waktu preliminary investigation adalah Januari 2017. Jika terus membandel melebihi due-date Januari tahun depan, pada Februari 2017 status penghindaran pajak Google akan ditingkatkan menjadi full investigation dengan sanksi bunga 400 persen. Jika itu yang terjadi, Google akan berutang pajak dengan sanksi bunga progresif minimal Rp 20 triliun mulai Februari 2017.

Berpendapatan Besar

Setelah berdiri pada Januari 1996, pendapatan Google sangat sulit diukur sampai sekarang. Berdasar riset European Commission (2014), Google minimal sudah memiliki pendapatan bruto EUR 54 miliar (Rp 761,4 triliun) atau terbesar ketiga setelah Microsoft dan IBM. Peranan Google semakin besar karena bisnis turunannya semakin besar. Misalnya, Google Translate, Google Map, Google Scholar, hingga Google Journals. Pendapatan Google semakin menggunung, dan kewajiban pajak seharusnya mengikuti. Sayang, di beberapa negara, Google lebih sering lupa membayar pajak.

Untuk di Indonesia, karena alpa membayar pajak sejak lima tahun lalu, Google Indonesia sebetulnya sudah ditagih USD 266,67 juta pada 2015. Asumsinya, karena data keuangan Google tidak diberikan, pendapatan di Indonesia ditaksir minimal sebesar 0,1 persen total pendapatan Google di dunia, kemudian dikalikan lima tahun. Setiap tahun Google Indonesia seharusnya membayar pajak USD 53,33 juta. Karena pada 2015 Google tidak kooperatif menyelesaikan pajaknya, mereka dikenai sanksi pajak 150 persen sehingga tagihan pajak sekarang menjadi USD 400 juta.

Keengganan Google membayar pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Italia, Google akhirnya membayar pajak EUR 2,2 juta pada 2014 (Rp 31,02 miliar) setelah berkonflik panjang. Di Inggris, Google juga bersedia membayar pajak 130 juta poundsterling (Rp 2,145 triliun) untuk tahun 2015 setelah ditekan pemerintah Inggris.

Keengganan Google membayar pajak di Indonesia secara garis besar disebabkan perhitungan pajak pemerintah Indonesia terlalu besar. Pengguna internet di Indonesia pada 2014 adalah 47 juta orang, memang 1,2 kali lipat dibanding Italia yang pada waktu itu 37 juta orang (www.internetlivestats.com). Dalam hal ini, wajar jika Google membayar pajak di Indonesia lebih besar dibanding Italia. Namun, menggunakan perbandingan dengan Inggris yang menarik pajak Rp 2,145 triliun sehingga mengenakan tagihan Rp 720 miliar kepada Google juga tidak patut. Persoalannya adalah apakah tagihan pajak USD 53,33 juta setahun kepada Google sangat besar atau memang sangat relevan?

Pendapatan Google terutama datang dari pengiklan yang melihat potensi Indonesia yang demikian besar. Statista –sebuah portal statistik online asal Jerman– berdasar Rohman (2016) menyebutkan, nilai iklan digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 108 miliar (Rp 243 triliun), dan untuk pangsa mesin pencari seperti Google akan mendekati USD 479 juta (Rp 6,46 triliun) per tahun. Nilai pasar mesin pencari (search engine) jika dipajaki seluruhnya akan Rp 1,81 triliun, dan Google sendiri menanggung Rp 720 miliar atau 39,76 persen.

Porsi Google yang mencapai sepertiga di Indonesia tentu saja masuk akal karena saat ini dari 17 mesin pencari yang beroperasi di Indonesia, Google nyata-nyata sangat dominan. Hampir semua internet user di Indonesia pasti selalu menggunakan Google sebagai default mesin pencari dan porsinya sangat yakin di atas sepertiga di negeri ini. Apa pun pesan iklan yang tampil dalam Google atau terlintas tentu saja menjadi keuntungan Google dan amat sangat yakin nilai ekonomi mesin pencari sebesar Rp 1,81 triliun mayoritas dikuasai Google.

Argumentasi lainnya, dari tujuh raksasa bisnis penghindar pajak di dunia ini, empat adalah bisnis informasi teknologi, yaitu Google, Apple, Amazon, dan Microsoft (www.fortune.com). Google lagi-lagi menjadi jawara di seluruh dunia, dikejar di Irlandia, Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan kini di Indonesia.

Menutup Google

Menghadapi Google ini, pemerintah memang dalam situasi dilematis yang sangat berat. Google saat ini ibarat sudah menjadi guru utama setiap murid dan mahasiswa yang bisa ditanya 24 jam, menjadi rujukan profesional, penyedia data yang berlimpah, dan bahkan memberikan akses secara gratis jika pengguna ingin memiliki akun e-mail Google.

Bahkan, sebuah korporasi Indonesia harus membayar sangat mahal dengan biaya pemeliharaan yang besar jika ingin memiliki mailing-list sendiri agar tidak gratisan menggantungkan kepada mesin pencari seperti Google. Menyelesaikan masalah pajak dengan menutup Google di Indonesia tentu saja kemustahilan. Jalan terbaik adalah melalui meja perundingan dengan kepala dingin, karena rakyat Indonesia mendapatkan manfaat menggunakan informasi juga karena operasional Google dibiayai dari iklan-iklan yang diperolehnya.

Google pun saat ini dituntut asas compliance-nya dengan tanpa terkecuali. Sebagai badan usaha tetap (BUT) yang beroperasi di Indonesia, pemenuhan asas-asas berbisnis yang sehat sesuai dengan UU adalah bentuk compliance yang nyata. Salah satunya adalah melaporkan transaksi keuangannya, penghasilan bersihnya, dan kepatuhan membayar pajaknya.

Seluruh korporasi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia pun memandang bahwa Google tidak memiliki hak-hak privilege dalam hal memanipulasi laporan keuangan agar menghindari pembayaran pajak. Alangkah sangat tidak adilnya pemerintah Indonesia jika Google dibiarkan tidak disanksi karena alpa membayar pajak, sedangkan yang lain dikejar sampai lubang semut agar membayar pajak.

Effnu Subiyanto, Advisor CikalAFA-umbrella;

JAWA POS, 27 Desember 2016

Advertisements

Mengusut Pengemplang Pajak

Mengusut Pengemplang PajakKeberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program amnesti pajak yang mampu memikat 965.983 peserta wajib pajak dan menghasilkan Rp 4.866 triliun harta yang dideklarasikan, serta pemasukan negara Rp 135 triliun dari hasil tebusan pajak dan lainnya, patut diapresiasi. Meski masih jauh dari target, pencapaian tersebut merupakan prestasi luar biasa dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pertanyaan krusialnya, apa agenda prioritas yang perlu dilakukan pemerintah pasca-amnesti pajak? Sejumlah pihak menyarankan agar menteri keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, fokus mengolah dan memperkuat pangkalan data hasil amnesti pajak agar bisa digunakan untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Sementara dalam Tajuk Rencana ”Mengevaluasi Amnesti Pajak”, Kompas (1/4/2017) menyarankan agar Ditjen Pajak fokus pada penegakan hukum bagi pengemplang pajak dan mengawasi komitmen peserta pajak. Pemerintah juga diharapkan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan penempatan dana untuk menarik kembali aset WNI di luar negeri.

Mengusut pengemplang pajak

Secara umum, saya mendukung sejumlah usulan tersebut. Namun, saya mengusulkan agar prioritasnya diarahkan untuk mengusut para pengemplang dan penggelap pajak. Tulisan ini memfokuskan pada pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri dan penggelapan pajak oleh korporasi PMA (penanaman modal asing). Keberhasilan menuntaskan dua agenda tersebut bakal menghasilkan ribuan triliun rupiah untuk pendapatan negara.

Prioritas mengusut pengemplang pajak yang tidak berpartisipasi dalam amnesti pajak pada periode I, II, dan III sangat penting karena terkait aspek keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai warga negara. Data amnesti pajak yang dirilis Ditjen Pajak menunjukkan partisipasi WP besar yang selama ini memarkirkan asetnya di sejumlah negara surga pajak (tax haven), seperti Singapura, Hongkong, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin, China, dan Australia, sangat rendah. Misalnya, dari total deklarasi harta di luar negeri Rp 1.028 triliun dan repatriasi Rp 146 triliun (per 30 Maret 2017), sebanyak Rp 836 triliun (71,21 persen) berasal dari Singapura. Padahal, pada September 2016, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa aset WP Indonesia di Singapura mencapai Rp 2.600 triliun. Ini berarti, partisipasi WP yang menyembunyikan asetnya di Singapura dalam amnesti pajak hanya 32,15 persen.

Saya yakin, partisipasi wajib pajak yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara lain juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura. Selain itu, data yang dirilis Ditjen Pajak juga tidak menyebutkan berapa banyak WP yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara surga pajak primadona, seperti Swiss, Amerika Serikat, Luksemburg, Bahrain, Dubai, Panama, Bermuda, Selandia Baru, dan Makau, telah berpartisipasi dalam amnesti pajak. Padahal, negara-negara tersebut juga menjadi tempat primadona yang aman bagi para WP besar Indonesia dalam menyembunyikan aset.

Hal lain yang juga mengherankan adalah Ditjen Pajak tidak mengungkap berapa jumlah WP yang namanya tercatat dalam Dokumen Panama yang ikut amnesti pajak. Padahal, ketika dokumen tersebut bocor ke publik pada awal April 2016, ada 2.961 nama WP Indonesia dalam dokumen tersebut. Nilai aset yang disembunyikan ditaksir di atas Rp 1.600 triliun.

Secara keseluruhan, efektivitas program amnesti pajak memikat para pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri sangat rendah. Apabila klaim pemerintah pada April 2016 bahwa ada Rp 11.200 triliun aset WNI diparkir di luar negeri benar adanya, maka tingkat keberhasilan amnesti pajak hanya mencapai 10,52 persen. Karena itu, agenda mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengusut tuntas para WP kelas kakap bandel tersebut. Mereka harus dipaksa mendeklarasikan atau merepatriasi asetnya dengan tarif tebusan yang tinggi. Hal itu untuk memberikan rasa keadilan kepada para WP patuh dan sekaligus meningkatkan kewibawaan pemerintah.

Mengusut Korporasi PMA

Agenda prioritas kedua adalah mengusut dugaan penggelapan pajak oleh korporasi PMA. Seperti diketahui, dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA sudah sering diungkap Kementerian Keuangan. Namun, tidak lanjut pengusutannya tidak jelas. Pada November 2005, Menkeu Jusuf Anwar pernah melaporkan ke DPR tentang dugaan penggelapan pajak oleh 750 PMA yang merugikan negara sekitar Rp 250 triliun dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun. Laporan tersebut bukannya ditindaklanjuti, tetapi justru menjadi bumerang bagi Jusuf Anwar karena Ia langsung digantikan oleh Sri Mulyani.

Pada November 2013, Dirjen Pajak Fuad Rahmani juga mengungkapkan ada 4.000 perusahaan dari 7.000 PMA yang terindikasi melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi dari tahun ke tahun (Kompas, 25/11/2014). Dugaan itu juga tidak ditindaklanjuti dengan alasan jumlah aparat pemeriksa pajak sangat terbatas. Terakhir, pada Maret-Juni 2016, Menkeu Bambang Brodjonegoro gencar mengungkap ada 2.000 PMA yang diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi selama10 tahun berturut-turut sehingga negara dirugikan Rp 500 triliun. Dugaan tersebut juga tidak ditindaklanjuti karena posisi Bambang juga digantikan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak tertarik mengusutnya. Dari catatan itu, tampak penggelapan pajak oleh ribuan PMA dengan menggunakan teknik income decreasing (melaporkan rugi) sangat sistematis, masif, dan berkelanjutan.

Saya menduga, selain ribuan PMA yang terindikasi menggunakan teknik income decreasing agar bisa melaporkan rugi terus-menerus, masih ada ribuan PMA yang juga turut menggelapkan pajak dengan menggunakan teknik income smoothing. Teknik ini banyak digunakan korporasi karenalebih soft dalam memanipulasi laba dengan besaran nilai yang relatif merata dari tahun ke tahun. Tujuannya agar tidak menjadi incaran otoritas perpajakan. Jika dugaan tersebut benar, kerugian negara akibat penggelapan pajakkorporasi PMA dalam 20 tahun terakhir bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Selama periode amnesti pajak, Ditjen Pajak juga tidak pernah mengungkap partisipasi korporasi PMA. Tampaknya, tak ada PMA yang turut berpartisipasi. Karena itu, saya mengusulkan agar pasca-amnesti pajak, pemerintah juga fokus mengusut dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA. Pemerintah perlu membentuk tim auditorkompeten khusus untuk melakukan audit investigasi atau audit forensik terhadap laporan keuangan dari semua korporasi PMA. Apabila ditemukan ada tindakan rekayasa keuangan untuk menggelapkan pajak, mereka harus diberi sanksi berat. Mereka juga harus membayar kerugian negara secara utuh.

Saya yakin, apabila pemerintah serius mengusut tuntas dua agenda prioritas itu, ribuan triliun rupiah bakal masuk ke kas negara. Keseriusan tersebut juga akan berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, peningkatan kinerja ekonomi dan kemajuan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Andreas Lako, Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

KOMPAS, 15 April 2017

Pajak Korporasi Multinasional

Pajak Korporasi MultinasionalApril  dua tahun  lalu, saat masih menjabat menteri keuangan, Agus Martowardojo mengungkapkan keprihatinan mendalam  tentang empat ribuan perusahaan asing/multinasional (multinational corporation)  yang tidak membayar pajak selama bertahun-tahun.

Keprihatinan  yang sama  baru-baru ini juga diartikulasikan  oleh  menteri keuangan yang baru, Bambang Brodjonegoro. Sayang, kedua menkeu tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan yang tidak bayar pajak itu. Kalau serius mau mengembangkan tata kelola pemerintahan  terbuka dan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang adil,  mestinya Kementerian Keuangan mendisklosur identitas perusahaan yang tak bayar pajak itu.  Kalau sekarang kerangka aturan tak memungkinkan melakukan itu, segera buat  agenda untuk mengubah aturan sehingga langkah itu menjadi mungkin.

Dengan dibukanya identitas perusahaan kepada publik, persoalannya akan bergeser, ia bukan lagi persoalan Kemenkeu atau lebih spesifik Ditjen Pajak semata, melainkan sudah menjadi persoalan publik.  Publik-yang biasanya diwakili organisasi masyarakat sipil dan media-akan memberikan tekanan yang cukup dan efektif kepada anak perusahaan multinational corporation (MNC) di sini  supaya membayar pajak. Demikian juga publik   di tempat induk perusahaan berada, biasanya di kota  besar negara maju, akan ikut memberikan tekanan yang sama. Meskipun belum kuat dan solid, jejaring kerja untuk melakukan itu sudah ada.

Apakah tidak bayar pajak empat ribuan perusahaan itu semata terkait problem ketidakpatuhan fiskus ataukah lebih karena ketidakmampuan pemerintah memungut pajak? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mengatasinya? Pertama, ini bukan melulu soal ketidakpatuhan fiskus atau ketidakmampuan pemerintah memungut pajak MNC.  Lebih serius dari itu , kita sedang berhadapan dengan  MNC  yang mengembangkan  strategi perencanaan pajak yang dikenal dengan istilah (tax) base erosion and profit shifting (BEPS). Kedua, ini bukan problem endemik khas Indonesia, melainkan sudah menjadi pandemik. Semua negara, mulai dari negara-negara berkembang sampai negara maju mengidap problem yang sama. Mungkin skala dan kemampuan penanganannya saja yang berbeda.  Ketiga, karena  pandemik dan problem ini terkait dengan entitas ekonomi negara lain, tak mungkin problem ini diselesaikan sendirian. Upaya menyelesaikan problem ini harus bersifat lintas negara dengan menggunakan skema bilateral  atau multilateral.

Menyulap dan Menggeser Keuntungan

BEPS pada intinya menyangkut dua hal. Pertama, bagaimana perusahaan multinasional menyulap keuntungan sampai rendah atau “hilang” sama sekali  sehingga luput dipajaki. Kedua, bagaimana menggeser keuntungan dari kawasan bertarif pajak tinggi ke kawasan yang bertarif pajak rendah atau bebas pajak sama sekali.  Dua hal ini berakibat pada tergerusnya pendapatan negara dari pajak. Dari sisi perusahaan, BEPS terjadi karena motif MNC untuk mendapatkan profit maksimum.  Dari sisi rezim pajak, kerangka kelembagaan, dan tarif pajak, misalnya, antarnegara memang berbeda-beda. Aturan pajak yang kedaluwarsa yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan ekonomi digital juga jadi penyebab BEPS.

Tarif pajak di Indonesia 25 persen dari pendapatan korporasi, di Brasil  15 persen, dan Kanada 15 persen. Kawasan sekretif, seperti Swiss, Luksemburg, Hongkong , dan Singapura, jauh lebih rendah, bahkan nol persen. Menyulap dan memindahkan keuntungan dilakukan dengan mencari kelemahan, kesenjangan, dan ketidaksinkronan regulasi perpajakan internasional dan nasional. Kelemahan, kesenjangan,  dan ketidaksesuaian peraturan pajak ini yang kemudian dieksploitasi MNC.

Modus untuk  menyulap  dan memindahkan keuntungan MNC bisa melalui kombinasi cara ini: hybrid mismatches arrangement (HMA),  special purposes entities (SPE), dan transfer pricing (TP).  Ada dua tipe HMA, yaitu hibrida entitas dan hibrida instrumen.  Untuk hibrida entitas, dua rezim pajak memperlakukan transaksi pajak  berbeda untuk entitas bisnis yang sama. Hibrida instrumen,  dua rezim pajak memperlakukan instrumen finansial yang sama secara berbeda. Untuk SPE, membuat entitas bisnis  sementara guna mengakali transaksi keuangan. Sementara TP adalah rekayasa harga secara sistematis untuk mengurangi besaran profit sehingga mengurangi besaran pajak atau bea dari satu yurisdiksi pajak.  Aktivitas menyulap dan menggeser keuntungan ini dimungkinkan dengan eksistensi kawasan sekretif yang memang menawarkan jasa keuangan seperti itu. Kawasan sekretif  dimiliki dan dikuasai negara-negara maju.

Hilangnya sebagian pendapatan negara dari pajak dan berkurangnya kemampuan membiayai pembangunan merupakan salah satu dampak serius yang ditimbulkan BEPS. Dalam konteks kesenjangan ekonomi antarnegara atau antarkelompok masyarakat , fenomena ini makin memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tahun 2013, Oxfam, pada Forum Ekonomi Dunia, meliris laporan yang menyebutkan 1 persen orang paling kaya di dunia menguasai sekitar 48 persen kekayaan dunia. Pada 2016   situasinya bisa lebih buruk, di mana penguasaan aset  oleh 1 persen orang terkaya itu akan di atas 50 persen.  Kontribusi dan kontrol MNC terhadap perekonomian dunia semakin besar dan kuat, bisa melampaui negara. Kesenjangan antara negara maju dan  negara berkembang juga kian lebar.

Tidak sepenuhnya tepat mengaitkan perilaku MNC  dengan ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, demikian juga antara negara kaya dan negara maju. Hal ini karena  individu kaya, MNC, dan negara adalah tiga entitas dengan karakteristik dan kepentingan berbeda meski sering terlihat negara dijadikan kendaraan bagi MNC untuk menegakkan eksistensi dan  ekspansinya di suatu negara. Umumnya, jika ada satu MNC yang diusik kepentingan dan eksistensinya, pemerintah di mana MNC itu bermarkas akan ikut campur tangan.

Namun, yang paling serius dan mengkhawatirkan adalah fenomena ini jelas menunjukkan hilang atau lemahnya kemampuan mempertahankan dan mengontrol kedaulatan ekonomi kita.  Bagaimana mungkin empat ribuan entitas bisnis asing yang mencari dan mendapat untung  dari wilayah dan sumber daya kita melenggang begitu saja tanpa bayar pajak? Di mana letak kedaulatan ekonomi bangsa ini? Kita sudah  menjadi anggota dan terlibat  dalam skema kerja sama multilateral, seperti forum G-20 atau kerja sama antara forum G-20 dan  OECD. Sejak 2013, OECD telah mengembangkan  sebuah dokumen rencana aksi mengatasi BEPS. Dalam pertemuan G-20 di Brisbane, November 2014,  rencana aksi itu diperluas menjadi Proyek BEPS OECD/G-20. Proyek ini merupakan 15 rencana aksi mengatasi BEPS secara kolektif.

Rencana aksi itu di antaranya menangani tantangan perpajakan terkait perkembangan ekonomi digital, menetralkan pengaruh HMA, memperkuat peraturan tentang perusahaan asing, membatasi tergerusnya pendapatan melalui pengurangan bunga dan  pembayaran keuangan lain, mengembangkan metodologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data BEPS dan tindakan mengatasinya, mewajibkan fiskus mempublikasikan rencana agresif pajaknya, check and recheck dokumentasi TP, serta mengefektifkan mekanisme penyelesaian sengketa.

Mengembangkan Neo-Trisakti

Secara prinsip dan  teknis kita bisa mengadopsi  dan menerapkan langkah-langkah itu.  Kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan. Konsultan terbaik bisa direkrut. Seperti yang dilakukan Lee Kuan Yew yang merekrut ekonom Belanda, Dr Albert Winsenmius, yang jitu memberi resep untuk pengembangan ekonomi Singapura. Perangkat lunak bisa dibeli dan dibangun. Peraturan bisa diadakan.  Secara parsial  dan inkremental, sebagian  rencana aksi OECD/G-20 sudah dikerjakan pemerintah saat ini.  Misalnya, kita sudah memiliki aturan tentang TP, dokumentasi TP, dan pertukaran informasi.

Akan tetapi, jawaban yang dibutukan untuk mengatasi masalah ini bukan melulu pada tataran kerangka kelembagaan, kebijakan, prosedur, administrasi, dan perangkat lunak.  Lebih dari itu, apa jawaban ideologis dan politis  kita terhadap persoalan itu  ?  Secara tidak langsung pertanyaan itu menyangkut dua hal. Pertama, tentang eksistensi, ekspansi, dan pertumbuhan perusahaan multinasional. Kedua, bagaimana kita menyikapi hal tersebut.

Apakah kita tidak terlambat mencari jawaban politis dan ideologis persoalan itu di tengah matinya pertarungan ideologis, kepungan MNC yang menggurita di berbagai sektor, dan tumpukan utang luar negeri ribuan triliun rupiah? Jauh sebelum MNC berkembang seperti sekarang,  hampir  enam dekade lalu Presiden Soekarno sudah bicara tentang Trisakti untuk bangsa ini: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung konsepsi Trisakti dalam kampanye pemilihan presiden dan setelah kemenangannya.  Konon, program pembangunan Nawacita turunan dari konsep Trisakti meski dalam praktiknya pemerintah memiliki keterbatasan dalam memahami, menafsirkan , dan menerjemahkan Trisakti Bung Karno ke dalam praksis pembangunan. Barangkali sudah saatnya mengembangkan proyek semacam Neo-Trisakti, pembaruan dan revitalisasi konsep dan praksis Trisakti.

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No 7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan MK ini jelas merupakan aba-aba untuk pemulihan  kedaulatan dan kontrol negara/pemerintah atas pengelolaan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ada MNC yang bergerak dalam usaha air minum terpengaruh oleh keputusan MK ini. Di sektor perikanan dan kelautan, Menteri Susi Pudjiastuti melakukan berbagai manuver, termasuk moratorium pemberian izin penangkapan ikan dan penenggelaman kapal pencuri ikan, untuk memulihkan kedaulatan dan kontrol kita atas perairan dan sumber dayanya.

Di sektor energi dan pertambangan, Kementerian ESDM  memberikan hak pengelolaan Blok Gas Mahakam kepada Pertamina setelah puluhan tahun dipercayakan dan dikuasai perusahaan asing. Kita sedang menunggu gebrakan-gebrakan baru yang berani dan orisinal dari Kemenkeu untuk memulihkan kedaulatan dan kontrol kita atas  MNC dan sumber daya ekonomi lain.  Tentu langkah ini harus di dukung institusi lain, termasuk penegak hukum. Jangan sampai pengalaman Susi terulang, sudah lelah-lelah menangkap kapal pencuri ikan kelas kakap, ternyata pelakunya hanya dihukum  ringan.

Dedi Haryadi, Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

KOMPAS, 05 Mei 2015