POLITIK EKONOMI KETAHANAN PANGAN INDONESIA

 

 

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Menurut UU RI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ketahanan pangan di Indonesia berdasar pada Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana setiap individu dan rumahtangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Selain itu aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangakau oleh masyarakat juga tidak boleh dilupakan.

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada berbagai tingkatan yaitu tingkat global, nasional, regional, dan tingkat rumah tangga serta individu yang merupakan suatu rangkaian system hirarkis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan sangat luas dan beragam serta merupakan permasalahan yang kompleks. Namun demikian dari luas dan beragamnya konsep ketahanan pangan tersebut intinya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia. Bagi Indonesia, ketahanan pangan masih sebatas konsep.

Pada prakteknya, permasalahan ketahanan pangan di Indonesia masih terus terjadi, masalah ini mencakup empat aspek aspek pertama ialah aspek produksi dan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan menghendaki ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga. Dalam arti setiap penduduk dan rumah tangga mampu untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Permasalahan aspek produksi diawali dengan ketidakcukupan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan produksi pangan yang relatif lebih lambat dari pertumbuhan permintaannya. Permasalahan ini akan berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan.

Ketersediaan bahan pangan bagi penduduk akan semakin terbatas akibat kesenjangan yang terjadi antara produksi dan permintaan. Selama ini, permasalahan ini dapat diatasi dengan impor bahan pangan tersebut. Namun, sampai kapan bangsa ini akan mengimpor bahan pangan dari luar? Karena hal ini tidak akan membuat bangsa ini berkembang. Sebaliknya akan mengancam stabilitas ketahanan pangan di Indonesia dan juga mengancam produk dalam negeri. Aspek selanjutnya ialah aspek distribusi. Permasalahan di dalam permbangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen di suatu wilayah.

Distribusi adalah suatu proses pengangkutan bahan pangan dari suatu tempat ke tempat lain, biasanya dari produsen ke konsumen. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan permasalahan distribusi pangan di Indonesia. Thailand merupakan negara pengekspor beras terbesar di dunia, sementara Indonesia merupakan negara pengimport beras. Berdasarkan data, harga produksi rata-rata gabah atau beras antara Indonesia dan Thailand tidak terlalu berbeda jauh sekitar 100 USD per ton. Namun harga beras di pasaran antara Thailand dan Indonesia cukup berbeda jauh. Harga beras di Indonesia sampai awal tahun 2004 berkisar antara Rp. 2.750, 00 – Rp. 3.000, 00. Harga beras di Thailand lebih lebih murah dibandingkan itu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya pada skala produksi, namun juga terdapat pada rantai distribusi beras tersebut dapat sampai pada konsumen.

Berikut ini ada empat akar permasalahan pada distribusi pangan, yang dihadapi. Pertama, dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lainnya. Kedua, sarana transportasi, yakni kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat di dalam pemeliharaan sarana transportasi kita. Ketiga, sistem transportasi, yakni sistem transportasi negara kita yang masih kurang efektif dan efisien. Selain itu juga kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan. Keempat, masalah keamanan dan pungutan liar, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi di Indonesia masih sering terjadi.

Aspek lain yang tak kalah penting ialah aspek konsumsi. Permasalahan dari aspek konsumsi diawali dengan suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi terhadap bahan pangan beras. Berdasarkan data tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras sekitar 134 kg per kapita. Walaupun kita menyadari bahwa beras merupakan bahan pangan pokok utama masyarakat Indonesia. Keadaan ini dapat mengancam ketahanan pangan negara kita.

Jika kita melihat bahwa produksi beras Indonesia dari tahun ke tahun yang menurun tidak diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap beras yang terus meningkat. Walaupun selama ini keadaan ini bisa teratasi dengan mengimport beras. Namun sampai kapan negara ini akan terus mengimport beras? Pertanyaan ini perlu kita perhatikan. Pola konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan pangan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya: tingkat pengetahuan masyarakat tersebut terhadap bahan pangan atau makanan yang dikonsumsi dan pendapatan masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bahan pangan juga sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat tersebut.

Apabila suatu masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahan pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Maka masyarakat tersebut tentunya akan lebih seksama dalam menentukan pola konsumsi makanan mereka. Selain itu, pendapatan masyarakat sangat berpengaruh di dalam menentukan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data dari BPS mengenai hubungan antara skor pola pangan harapan (PPH) suatu masyarakat dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan. Terdapat hubungan positif diantara keduanya, yakni semakin tinggi tingkat pengeluaran per kapita per bulan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula pola pangan harapan masyarakat tersebut. Aspek terkhir ialah aspek kemiskinan. Ketahanan pangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek kemiskinan.

Kemiskinan menjadi penyebab utamanya permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang dibawah rata-rata sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Tidak tercukupi pemenuhan kebutuhan masyarakat dikarenan daya beli masyarakat yang rendah juga akan mempengaruhi tidak terpenuhinya status gizi masyarakat.

Tidak terpenuhinya status gizi masyarakat akan berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat Indonesia yang rendah. Status gizi yang rendah juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan generasi muda suatu bangsa. Oleh karena itu daptlah kita lihat dari tahun ke tahun kemiskinan yang dikaitkan dengan tingkat perekonomian, daya beli, dan pendapatan masyarakat yang rendah sangat berpengaruh terhadap stabilitas ketahanan pangan di Indonesia. Dari berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki ketahanan pangan yang baik. Diantara solusi tersebut ialah diversifikasi pangan.

Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemanfaatan dan pengembangan suatu bahan pangan sehingga penyediaannya semakin beragam. Latar belakang pengupayaan diversifikasi pangan adalah melihat potensi negara kita yang sangat besar dalam sumber daya hayati. Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan hayati terutama yang berbasis karbohidrat. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah lainnya.

Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap satu jenis bahan pangan yakni beras. Selanjutnya ialah mendukung secara nyata kegiatan peningkatan pendapatan in situ (income generating activity in situ).

Peningkatan pendapatan ini bertujuan meningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian berbasis sumber daya lokal. Pengertian dari in situ adalah daerah asalnya. Sehingga kegiatan peningkatan pendapatan ini dipusatkan pada daerah asal dengan memanfaatkan sumber daya lokal setempat. Kegiatan ini dapat mengikuti permodelan klaster dimana dalam penerapannya memerlukan integrasi dari berbagai pihak, diantaranya melibatkan sejumlah besar kelompok petani di beberapa wilayah sekaligus. Kegiatan ini juga harus melibatkan integrasi proses hulu-hilir rantai produksi makanan.

Pertumbuhan dari kegiatan hulu-hilir membutuhkan dukungan dari teknologi. Teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Inilah tugas dari akademisi. Akademisi berperan untuk melahirkan penelitian yang tidak hanya dapat diterapkan pada skala lab namun juga dapat diterapkan pada skala industri. Akademisi menjembatani teknologi sehingga dapat diterapkan pada skala industrialisasi. Hal ini meningkatkan efektifitas dan efisiensi industrialisasi.

Model kelompok industri meliputi serangkaian program, diantaranya :

• Pengembangan sumber daya manusia oleh partner industri
• Persiapan penanaman modal untuk inisiasi konstruksi dan sistem produksi
• Pengembangan brbagai macam produk pangan yang dapat di proses secara komersial dan dijual ke pasaran
• Penerapan konsultasi dan pengawasan dalam penanganan komoditas dan keamanan produk kepada para petani sehingga dapat memenuhi kualitas standart yang diterapkan oleh industri
• Pengembangan dan penerapan operasi prosedur standar dari pabrik
• Inisiasi dan memperkuat jaringan dengan perusahaan untuk pemasaran produk
• Klaster merupakan kumpulan berbagai kelompok petani, dimana satu kelompok petani merupakan satu industri kecil yang bekerjasama untuk memproses bahan tertentu dan mengubahnya menjadi bahan setengah jadi utnuk siap dipasok ke industri. Teknologi berperan penting di dalam penginovasian produk sehingga dapat memiliki nilai tambah. Oleh karena itu perlu adanya industrialisasi pengembangan teknologi dari skala lab ke skala industri.

Penerapan teknologi ke dalam skala komersial diperlukan adanya kerjasama dengan industri pangan. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada pihak petani. Para petani dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui komoditi tertentu yang dijual kepada puhak industri.

Secara tidak langsung melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Stakeholder dalam BUMP (Badan Usaha Milik Petani) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Kelompok petani: Pengupayaan konservasi penanaman tanaman lokal berdasar pada sistem bercocok tanam yang baik (good agriculture practices), menghasilkan komoditas lokal yang dapat memenuhi standar kualitas,
2. Pemerintah lokal: Mengkoordinasi fasilitas dan program inventarisasi untuk rotasi tanaman dan supervisi petani, bekerjasama dengan pihak akademisi untuk meningkatkan produktivitas, bekerjasama dengan pihak industri dalam meningkatkan kontribusi petani di dalam program pengembangan industri, menyediakan alternatif modal untuk pertanian, dan mendukung pengembangan kooperasi dari KUD (Koperasi Unit Desa).
3. Industri: a) mempersiapkan pembentukan dan manajerial dari kelompok industri yang tergabung dalam empat pilar, yakni kelompok petani, pemerintah lokal, industri, dan akademisi; b) mempersiapkan rencana strategis untuk pengembangan masa depan industri; c) percepatan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan di dalam teknologi proses, manajerial sumberdaya manusia, pengaturan tanaman dan industri, termasuk penanaman kembali modal; d) membuka pasar dan menjamin pemasaran produk; e) memperkuat pertumbuhan kerjasama dengan pihak industriuntuk pemasaran produk.
4. Akademisi: a) memfasilitasi pengembangan dari teknologi penanaman dan produk berbasis lokal yang memiliki potensi pasar; b) merekomendasikan pemecahan masalah di dalam pengembangan industri. Dari keempat elemen ini, tentu saja diperlukan adanya kerjasama dan integrasi yang baik dari setiap stakeholder sehingga dapat menjalankan program pengembangan industri sumber daya lokal.

Kegiatan peningkatan pendapatan melalui pengembangan kelompok industri diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat ketahanan pangan dalam waktu jangka panjang, diantaranya:

1. meningkatkan nilai tambah dari komoditi lokal;
2. menyediakan komoditi lokal yang memiliki potensi secara komersial;
3. mendorong pengembangan desa melalui kegiatan peningkatan pendapatan berdasar padapertanian lokal;
4. mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang;
5. memberikan solusi terhadap permasalahan pengangguran dan kemiskinan terutama pada masyarakat pedesaan.

Melalui diversifikasi pangan dan kegiatan peningkatan peningkatan pendapatan berbasis sumberdaya lokal diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dalam waktu jangka panjang.

Determinan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan di masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan. Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi.

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Kebijakan sebuah negara dapat mempengaruhi akses masyarakat kepada bahan pangan, seperti yang terjadi di India. Majelis tinggi India menyetujui rencana ambisius untuk memberikan subsidi bagi dua pertiga populasi negara itu. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Pangan ini mengusulkan menjadikan pangan sebagai hak warga negara dan akan memberikan lima kilogram bahan pangan berharga murah per bulan untuk 800 juta penduduk miskinnya.

Pilar Ketahanan Pangan

Ketersediaan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan. Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan. Pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan seringkali berkompetisi dengan kebutuhan lain. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dapat berubah menjadi pemukiman atau hilang akibat desertifikasi, salinisasi, dan erosi tanah karena praktek pertanian yang tidak lestari.

Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan. Jepang dan Singapura menjadi contoh bagaimana sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk memproduksi bahan pangan namun mampu mencapai ketahanan pangan.

Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemrosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global. Produksi pangan per kapita dunia sudah melebihi konsumsi per kapita, namun di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi bahan pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan.

Akses

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga.[7] PBB menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan malnutrisi seringkali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan. Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri. Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses kepada bahan pangan.

Terdapat dua perbedaan mengenai akses kepada bahan pangan. (1) Akses langsung, yaitu rumah tangga memproduksi bahan pangan sendiri, (2) akses ekonomi, yaitu rumah tangga membeli bahan pangan yang diproduksi di tempat lain. Lokasi dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan dan jenis akses yang digunakan pada rumah tangga tersebut. Meski demikian, kemampuan akses kepada suatu bahan pangan tidak selalu menyebabkan seseorang membeli bahan pangan tersebut karena ada faktor selera dan budaya. Demografi dan tingkat edukasi suatu anggota rumah tangga juga gender menentukan keinginan memiih bahan pangan yang diinginkannya sehingga juga mempengaruhi jenis pangan yang akan dibeli. USDA menambahkan bahwa akses kepada bahan pangan harus tersedia dengan cara yang dibenarkan oleh masyarakat sehingga makanan tidak didapatkan dengan cara memungut, mencuri, atau bahkan mengambil dari cadangan makanan darurat ketika tidak sedang dalam kondisi darurat.

Pemanfaatan

Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Misal keberadaan parasit di dalam usus dapat mengurangi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu sehingga mengurangi kualitas pemanfaatan pangan oleh individu. Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan.

Stabilitas

Stabiitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen). Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi. Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan. Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja. Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten.

Tantangan untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Degradasi Lahan

Pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Diperkirakan 40% dari lahan pertanian di dunia terdegradasi secara serius. Di Afrika, jika kecenderungan degradasi tanah terus terjadi, maka benua itu hanya mampu memberi makan seperempat penduduknya saja pada tahun 2025.

Hama dan Penyakit

Karat batang pada gandum

hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budi daya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Contoh penyakit tanaman Ug99, salah satu tipe penyakit karat batang pada gandum dapat menyebabkan kehilangan hasil pertanian hingga 100%. Penyakit ini telah ada di berbagai negara di Afrika dan Timur Tengah. Terganggunya produksi pangan di wilayah ini diperkirakan mampu mempengaruhi ketahanan pangan global.

Keanekaragaman genetika dari kerabat liar gandum dapat digunakan untuk memperbarui varietas modern sehingga lebih tahan terhadap karat batang. Gandum liar ini dapat diseleksi di habitat aslinya untuk mencari varietas yang tahan karat, lalu informasi genetikanya dipelajari. Terakhir varietas modern dan varietas liar disilangkan dengan pemuliaan tanaman modern untuk memindahkan gen dari varietas liar ke varietas modern.

Krisis Air Global

Kanal irigasi telah menjadikan kawasan padang pasir yang kering di Mesir menjadi lahan pertanian

Berbagai negara di dunia telah melakukan importasi gandum yang disebabkan oleh terjadinya defisit air, dan kemungkinan akan terjadi pada negara besar seperti China dan India. Tinggi muka air tanah terus menurun di beberapa negara dikarenakan pemompaan yang berlebihan. China dan India telah mengalaminya, dan negara tetangga mereka (Pakistan, Afghanistan, dan Iran) telah terpengaruh hal tersebut. Hal ini akan memicu kelangkaan air dan menurunkan produksi tanaman pangan. Ketika produksi tanaman pangan menurun, harga akan meningkat karena populasi terus bertambah. Pakistan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negerinya, namun dengan peningkatan populasi 4 juta jiwa per tahun, Pakistan kemungkinan akan melirik pasar dunia dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sama seperti negara lainnya yang telah mengalami defisit air seperti Afghanistan, Ajlazair, Mesir, Iran, Meksiko, dan Pakistan.

Secara regional, kelangkaan air di Afrika adalah yang terbesar dibandingkan negara lainnya di dunia. Dari 800 juta jiwa, 300 juta penduduk Afrika telah hidup di lingkungan dengan stres air. Karena sebagian besar penduduk Afrika masih bergantung dengan gaya hidup berbasis pertanian dan 80-90% penduduk desa memproduksi pangan mereka sendiri, kelangkaan air adalah sama dengan hilangnya ketahanan pangan.

Investasi jutaan dolar yang dimulai pada tahun 1990an oleh Bank Dunia telah mereklamasi padang pasir dan mengubah lembah Ica yang kering di Peru menjadi pensuplai asparagus dunia. Namun tinggi muka air tanah terus menurun karena digunakan sebagai irigasi secara terus menerus. Sebuah laporan pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa industri ini tidak bersifat lestari. Mengubah arah aliran air sungai Ica ke lahan asparagus juga telah menyebabkan kelangkaan air bagi masyarakat pribumi yang hidup sebagai penggembala hewan ternak.

Perebutan Lahan

Kepemilikan lahan lintas batas negara semakin meningkat. Perusahaan Korea Utara Daewoo Logistics telah mengamankan satu bidang lahan yang luas di Madagascar untuk mebudidayakan jagung dan tanaman pertanian lainnya untuk produksi biofuel. Libya telah mengamankan 250 ribu hektare lahan di Ukraina dan sebagai gantinya Ukraina mendapatkan akses ke sumber gas alam di Libya. China telah memulai eksplorasi lahan di sejumlah tempat di Asia Tenggara. Negara di semenanjung Arab telah mencari lahan di Sudan, Ethiopia, Ukraina, Kazakhstan, Pakistan, Kamboja, dan Thailand. Qatar berencana menyewa lahan di sepanjang panyai di Kenya untuk menumbuhkan sayuran dan buah, dan sebagai gantinya akan membangun pelabuhan besar dekat Lamu, pulau di samudra Hindia yang menjadi tujuan wisata.

Perubahan iklim

Fenomena cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dan banjir diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim terjadi. Kejadian ini akan memiliki dampak di sektor pertanian. Diperkirakan pada tahun 2040, hampir seluruh kawasan sungai Nil akan menjadi padang pasir di mana aktivitas budi daya tidak dimungkinkan karena keterbatasan air. Dampak dari cuaca ekstrem mencakup perubahan produktivitas, gaya hidup, pendapatan ekonomi, infrastruktur, dan pasar. Ketahanan pangan di masa depan akan terkait dengan kemampuan adaptasi budi daya bercocok tanam masyarakat terhadap perubahan iklim. Di Honduras, perempuan Garifuna membantuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan menanam tanaman umbi tradisional sambil membangun metode konservasi tanah, melakukan pelatihan pertanian organik dan menciptakan pasar petani Garifuna. Enam belas kota telah bekerja sama membangun bank benih dan peralatan pertanian. Upaya untuk membudidayakan spesies pohon buah liar di sepanjang pantai membantu mencegah erosi tanah.

Diperkirakan 2.4 miliar penduduk hidup di daerah tangkapan air hujan di sekitar Himalaya. Negara di sekitar Himalaya (India, Pakistan, China, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, dan Nepal) dapat mengalami banjir dan kekeringan pada dekade mendatang. Bahkan di India, sungan Ganga menjadi sumber air minum dan irigasi bagi 500 juta jiwa. Sungai yang bersumber dari gletser juga akan terpengaruh. Kenaikan permukaan laut diperkirakan akan meningkat seiring meningkatnya temperatur bumi, sehingga akan mengurangi sejumlah lahan yang dapat digunakan untuk pertanian.

Semua dampak dari perubahan iklim ini berpotensi mengurangi hasil pertanian dan peningkatan harga pangan akan terjadi. Diperkirakan setiap peningkatan 2.5% harga pangan, jumlah manusia yang kelaparan akan meningkat 1%. Berubahnya periode dan musim tanam akan terjadi secara drastis dikarenakan perubahan temperatur dan kelembaban tanah.

Arah Pembangunan Ketahanan Pangan

Memasuki tahun 2013 kekhawatiran semakin parahnya krisis pangan menghantui sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengingatkan krisis pangan seperti yang terjadi pada 2007/2008 bisa berulang pada tahun 2013. Untuk mencegah krisis pangan di Indonesia, ketahanan pangan mutlak diperkuat. Beberapa komoditas seperti kedelai dan daging tergolong rawan.

Menurut FAO, krisis pangan terjadi karena komoditas pangan tidak terkelola dengan baik. Setiap negara mengupayakan penyelamatan sendiri. Negara-negara yang dikenal pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam mulai mengamankan terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Mencermati fenomena ini, pemerintah Indonesia patut melakukan peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Kemandirian pangan dan surplus produksi beras sebanyak 10 juta ton tahun 2014 harus dicapai.

Belum Mantap

Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk semakin memahami dan memaknai pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan ekonomi nasional, meskipun pemerintah kerap mengklaim Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada beberapa komoditas pangan tertentu. Namun harus diakui pencapaian swasembada belum mantap karena amat riskan digoyang krisis ekonomi.

Untuk itu setidaknya ada lima masalah mendasar yang menjadi alasan penting menentukan arah pembangunan ketahanan pangan, yaitu: Pertama, pangan adalah bagian dari basic human need yang tidak ada substitusinya. Kedua, pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, disadari atau tidak, mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap pangan (growing demand). Selain itu, peningkatan jumlah the middle class yang berhilir pada peningkatan konsumsi pangan yang lebih banyak. Ketiga, kerusakan lingkungan yang diakibatkan antara lain oleh climate change yang sudah mengganggu produksi dan produktivitas pangan nasional. Keempat, kompetisi antara sumber energi (bio fuel) dan sumber pangan yang dapat mengganggu suplai pangan. Kelima, pentingnya kemandirian pangan berkelanjutan serta masih adanya kerentanan dan kerawanan (baca krisis) pangan di berbagai daerah.

Kelima hal mendasar itu mengindikasikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha untuk peningkatan produksi komoditas pangan. Jika hanya mengandalkan peningkatan produksi untuk pencapaian surplus beras sebanyak 10 juta ton, setidaknya sektor pertanian membutuhkan tambahan 2 juta hektare (ha) lahan baru. Namun pencetakan sawah baru untuk mengembangkan tanaman pangan dan menjamin ketahanan pangan di masa depan adalah pekerjaan yang relatif sulit dan membutuhkan biaya besar.

Saat ini kondisi lahan pertanian, termasuk persawahan, sangat mengkhawatirkan karena terus dikonversi atau beralih fungsi menjadi nonpertanian, seperti permukiman, perdagangan, industri, dan jalan. Berkurangnya lahan sudah pasti akan berpengaruh pada aktivitas sektor pertanian dan berkorelasi positif pada defisit kebutuhan tenaga kerja. Yang dapat melahirkan lebih banyak lagi pengangguran karena lahan pertanian semakin sempit yang memaksa pelaku sektor ini meninggalkan pertanian.

Di setiap provinsi belakangan ini penggunaan kenderaan bermotor roda empat yang jumlahnya meningkat secara signifikan membutuhkan penambahan jalan untuk kelancaran lalu lintas. Setiap membuka jalan baru, akan ada konversi lahan berkali lipat. Pembangunan jalan tol misalnya yang memakan lahan sawah akan diikuti pembangunan lainnya di sepanjang jalan tol, antara lain untuk permukiman, pusat perdagangan dan perkantoran. Selain itu, kepemilikan lahan sawah juga sangat kecil, rata-rata di bawah 0,5 ha per petani. Akibatnya, sampai kapan pun tidak akan membuat petani sejahtera. Bahkan, kondisi ini memacu penjualan lahan sawah untuk keperluan nonpertanian. Lahan pertanian yang dikonversi diperkirakan mencapai 100.000 ha per tahun. Meski pemerintah dan DPR sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun penerapannya tidak mudah. Tata ruang di daerah yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten berdampak pada pembangunan sektor pertanian.

Di sisi lain, petani mewariskan lahan kepada anak-anaknya dalan luasan yang semakin kecil sehingga tidak efisien, yang akhirnya dijual karena tidak menguntungkan. Pemerintah patut memikirkan solusi agar keluarga petani tidak membagi-bagi lahan tetapi membagi penghasilan.

Upaya penambahan lahan untuk pencetakan sawah baru guna mengatasi laju konversi lahan yang kian masif belakangan ini patut menjadi program kerja pemerintah. Data yang tersedia di BPN (Badan Pertanahan Nasional) lahan tidur yang tersedia saat ini di seluruh Tanah Air ada sekitar 7,3 juta ha yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Kementerian Pertanian dapat juga bekerja sama dengan PT Perhutani untuk memanfaatkan lahan di bawah kendali Perhutani untuk penguatan di sektor hilir. Di Pulau Jawa saja BUMN ini memiliki lahan seluas 2,4 juta ha. Jika pemerintah bisa memanfaatkan paling tidak 500.000 ha tanaman hutan milik Perhutani untuk dikombinasikan dengan tanaman pangan akan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional

Kinerja Semakin Baik

Kita menyayangkan kenyataan masih sempitnya perspektif para kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota terkait dengan ketahanan pangan. Mereka belum memaknai ketahanan pangan untuk kepentingan nasional. Namun baru sekedar untuk kepentingan daerahnya semata sehingga penganggaran biaya program kerja penguatan ketahanan pangan sering dalam jumlah yang relatif kecil.

Sebagai negara agraris yang dikenal dengan jargon gemah ripah loh jinawi, Indonesia sesungguhnya menjanjikan surplus produksi beras dan pangan lainnya yang dapat diandalkan untuk penguatan ketahanan pangan berbasis kedaulatan pangan. Sejak ratusan tahun lalu petani di negeri ini sudah mengenal pertanian padi dan membangun lumbung padi untuk menjaga ketersediaan pangan manakala ada bencana. Dengan program kerja Badan Ketahanan Pangan Kementan yang belakangan ini menunjukkan kinerja yang semakin baik, kini lumbung pangan tidak hanya ada di Pulau Jawa, di luar Jawa pun sudah banyak dibangun lumbung pangan guna mengawal ketahanan pangan berkelanjutan dan mencegah kerentanan dan kerawanan pangan di berbagai daerah.

Sayangnya pembangunan lumbung pangan yang sudah banyak menyedot anggaran belanja negara belum berfungsi dengan baik karena petani kini tidak terbiasa lagi menyimpan hasil panennya di lumbung yang dibangun pemerintah. Padi (beras) sebagai makanan pokok tingkat konsumsinya ditengah warga masih tetap tinggi sehingga tidak sempat lagi disimpan dalam lumbung. Sebaliknya, pangan berbasis umbi-umbian belum dapat berkembang secara optimal baik dari segi budi dayanya maupun teknologi pengolahan untuk mengatrol citranya di tengah masyarakat. Pembudidayaan tanaman pangan masih terkonsentrasi pada beberapa komoditas strategis dan umbi-umbian kerap dianaktirikan. Lima pangan strategis tetap berpusat pada beras, kedelai, jagung, gula dan daging, diikuti dengan laju konsumsi produk olahan gandum yang meningkat secara signifikan sehingga harus diimpor dalam jumlah banyak setiap tahun. Gandum sebagai pangan subtropis kini semakin menjadi tren konsumsi warga Indonesia.

Untuk memperkuat arah pembangunan ketahanan pangan 2013, wajib hukumnya pemerintah kembali memperhatikan berbagai pangan potensial wilayah sehingga kita bisa lebih berdaulat di bidang pangan. Pemerintah juga harus melakukan perubahan paradigma pembangunan pertanian dari orientasi produksi ke orientasi petani. Sudah lama petani dibelenggu oleh pemerintah – mulai Orde Lama hingga Orde Reformasi – hanya sekedar obyek kebijakan yang perumusnya kerap belum mengenal dan memahami seluk beluk pertanian. Sekedar menyebut contoh kreativitas petani dikebiri melalui undang-undang, hak dan kedaulatan petani tergerus atas sumber daya produktif. Yang paling menyedihkan adalah petani dibiarkan bersaing di pasar bebas tanpa pendampingan.

Solusi instan tidak dikenal untuk pembangunan pertanian. Guna mengawal penguatan ketahanan pangan dan mengingat krisis pangan akan bisa berulang pada tahun-tahun mendatang maka perencanaan pembangunan pertanian membutuhkan political will pemerintah. Tidak sekedar wacana dalam pidato-pidato politik partai tetapi harus ada aksi nyata yang membutuhkan kerja keras dan program kerja yang masuk akal dan pro petani. Pahlawan ketahanan pangan ini harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan pertanian yang akan menyelamatkan kita dari krisis pangan di masa datang.

Perempuan Pahlawan Pangan

Laporan World Food Program (WFP) 2009 menyebutkan bahwa hasil pertanian meningkat. Dalam periode 2004-2007 laju peningkatan sekitar 3,5% per tahun. Bahkan pada tahun 2008 sampai 4,8%. Peningkatan produksi ini sebagian besar disumbangkan oleh petani kecil.

Pangan yang beredar di dunia ini lebih dari setengahnya oleh produsen sekala kecil. Dalam laporannya Viable Food Future mengungkapkan bahwa 50% pangan yang ada dihasilkan oleh petani kecil, sementara industri kontribusinya hanya 30% saja. Hal senada diungkapkan oleh FAO tahun 2004. Dalam laporannya FAO menyebutkan bahwa selama empat dekade terakhir produksi beras domestik, yang dihasilkan petani kecil, mampu memenuhi sekitar 97% dari total pasokan yang dibutuhkan setiap tahunnya.

Dewasa ini peran perempuan dalam sektor publik di Indonesia juga meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor publik di Indonesia dapat dilihat dari hasil survey BPS selama tahun 2001-2006, dimana jumlah Petani Perempuan di Indonesia sebanyak 55,2% sedangkan Petani laki-laki sebanyak 46%. Data ini menunjukkan bahwa Petani Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kegiatan sektor publik.(BPS, 2006)

Lumbung pangan komunitas merupakan sistem pangan yang ditumbuhkembangkan (kembali) dimasyarakat. Lumbung pangan bukan lembaga pangan baru dalam masyarakat. Lumbung telah hidup dan menjaid bagian perkembangan kebudayaan masyarakat. Dalam masanya, lumbung menjadi kelembagaan sekaligus sistem pangan yang tahan banting. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lumbung pangan sangat besar. Sebagai contoh dilumbung Dowaluh, Bantul. Di lumbung ini petani perempuan terlibat dalam seluruh proses dan kegiatan. Dalam hal produksi, perempuan di lumbung berperan dalam penyiapan benih, pengelolaan lumbung benih, penanaman dan penyiangan. Bahkan, untuk penyediaan pupuk bagi anggota lumbung, petani perempuan yang mengelompokkan diri menjadi produsen pupuk lah yang menyediakannya.

Petani perempuan juga menjadi motor bagi pengelolaan keuangan mikro anggota lumbung. Saat ini keuangan mikro petani telah berkembang dan sanggup melayani petani diluar anggota lumbung. Dalam hal distribusi-konsumsi, selain berperan dalam pengolahan, petani perempuan juga menjadi leader bagi proses pendidikan pangan. Melalui perempuan inilah upaya diversifikasi pangan dilakukan setidaknya dalam tataran kelompok lumbung.

Besarnya peran perempuan dalam penyediaan pangan seperti terlihat dalam lumbung pangan ternyata tidak menempatkannya menjadi lebih mulia. Fakta menunjukkan bahwa dari keluarga petani yang ada saat ini 60% diantaranya merupakan keluarga miskin. Selain bergelut dengan kemiskinan, petani juga dihadapkan pada situasi yang justru terus melemahkan posisinya.

Hampir semua kebijakan disektor pertanian bias laki-laki dan kental nuansa korporasi-kapitalistik. Secara umum kebijakan pangan-pertanian disandarkan pada korporasi mulai dari penyediaan input pertanian (benih, pupuk dll) hingga pasar. Hal ini dapat dilihat dalam program-program yang pemerintah gulirkan. Selain lebih mengedepankan laki-laki sebagai aktor utama ketimbang perempuan. Seringkali program tersebut juga sarat dengan muatan input pabrikan semisal paket bantuan benih, dan pupuk. Penggunaan input luar (pabrikan, semisal benih hibrisa) menghilangkan peran-peran perempuan dalam pemuliaan benih.

Pendekatan semacam ini tentu saja akan meminggirkan peran-peran petani perempuan. Jika ini terus terjadi tentu saja sebuah pengingkaran atas kenyataan. Petani perempuan pemberi makan rakyat negeri ini, namun dianggap tak berarti, tak ada. Menjadi keharusan berterima kasih kepada petani perempuan bukan justru melupakannya.

Studi Empiris dan Isu-isu Ketahanan Pangan

Menyadari bahwa ketahanan pangan adalah isu multidimensi pada tiap aspek poleksosbud suatu Negara, berikut adalah hasil studi yang mencermati ketahanan pangan dari berbagai sudut pandang (kumpulan ide, hasil studi ilmiah ini baru sementara dan akan terus di up-date pada perkembangannya nanti, semoga bermanfaat bagi kita semua, terima kasih):

PENGERTIAN KETAHANAN PANGAN

KETAHANAN PANGAN BERBASIS PRODUKSI DAN KESEJAHTERAAN PETANI

SIMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA NELAYAN SKALA KECIL DI JAWA TIMUR

Nilai Tukar Petani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia

ANALISIS SISTEM DINAMIK KETERSEDIAAN BERAS DI MERAUKE DALAM RANGKA MENUJU LUMBUNG PADI BAGI KAWASAN TIMUR INDONESIA

SIMULASI ‘DAMPAK PERUBAHAN FAKTOR-FAKTOR EKONOMI TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PERTANIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN BERAS DI SUMATERA UTARA

PENGARUH FAKTOR KETERSEDIAAN, AKSES, DAN PENYERAPAN PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SURPLUS PANGAN: PENDEKATAN PARTIAL LEAST SQUARE PATH MODELING

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA MISKIN MELALUI KELEMBAGAAN PANGAN LOKAL

IDENTIFIKASI ANGKA KECUKUPAN GIZI DAN STRATEGI PENINGKATAN GIZI KELUARGA DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDOPOK DAN MAYANGAN)

JAGUNG MAKANAN POKOK UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PETERNAKAN DI WILAYAH PERKOTAAN DKI JAKARTA

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

KETAHANAN PANGAN DAN STATUS GIZI KELUARGA PEROKOK DI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

PENGARUH TRANSFORMASI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KAJIAN EFEKTIVITAS PROGRAM MANDIRI PANGAN DI DISTRIK MINYAMBOUW KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MISKIN PADA DAERAH RAWAN BANJIR DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia

PATEN SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR TEKNOLOGI VARIETAS TANAMAN MENINGKATKAN DAYA SAING AGRIBISNIS MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

ALOKASI WAKTU, GENDER SUMBER PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI DAERAH RAWAN PANGAN

DAMPAK PENERAPAN TEKNOLOGI USAHATANI KEDELAI DI AGROSISTEM LAHAN KERING TERHADAP PENDAPATAN PETANI

A STUDY ON HOUSEHOLD FOOD SECURITY STATUS IN NORTH LUWU REGENCY, INDONESIA

FOOD SECURITY AND POVERTY IN RURAL OF SOUTH SUMATERA, INDONESIA

FOOD SECURITY SITUATION AND POLICY IN INDONESIA

FOOD SECURITY IN INDONESIA SHORT RUN AND THE LONG RUN ISSUES

STRATEGY AND POLICY TO STRENGTHEN NATIONAL FOOD SECURITY: LESSON FROM INDONESIA

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FOOD PRODUCTION AND SECURITY AND ITS ADAPTATION PROGRAMS IN INDONESIA

TRADE AND FOOD SECURITY: THE CASE OF INDONESIA

IMPROVING THE ANALYSIS OF FOOD INSECURITY. FOOD INSECURITY MEASUREMENT, LIVELIHOODS APPROACHES AND POLICY: APPLICATIONS IN FIVIMS

CHANGES IN FOOD CROP DIVERSIFICATION IN INDONESIA

OVERVIEW OF THE RECOMMENDATIONS FOR POVERTY ALLEVIATION THROUGH AGRICULTURAL DIVERSIFICATION: BASED ON STUDY RESULTS OF AGRIDIV PROJECT

EFFECTS OF SMALL-SCALE TAPIOCA PROCESSING UNIT DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT AND INCOME GENERATION IN LAMPUNG, INDONESIA

STRATEGIC POLICY OPTIONS TO DEVELOP MAIZE AND FEED PRODUCTION IN INDONESIA

EVALUATION OF VEGETABLE FARMING SYSTEMS IN UPLAND AREAS OF JAVA AND SUMATRA, INDONESIA

THE ECONOMICS OF AGRICULTURAL LABOR EXCHANGE WITH EVIDENCE FROM INDONESIA

INFORMATION SOURCES OF AGRICULTURAL EXTENSION SPECIALISTS IN INDONESIA

AGRICULTURAL EXTENSION IN INDONESIA: Current Status and Possible Ways to Meeting Emerging Challenges

ANALYSIS OF DEMAND AND SUPPLY OF RICE IN INDONESIA

RULES AND PROCESSES: DIVIDING WATER AND NEGOTIATING ORDER IN NEW IRRIGATION SYSTEMS IN NORTH SULAWESI, INDONESIA

IN SEARCH OF INDONESIAN ECONOMIC VISION

LOCAL LAND USE ON BORNEO: APPLICATIONS OF INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION AMONG THE BENUAQ DAYAK OF KALIMANTAN, INDONESIA

INDONESIAN RICE POLICY

ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL PROJECTS

THE POLICY ANALYSIS MATRIX FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

GREENHOSE GASES MITIGATION OPTIONS THAT CAN BE ADOPTED BY RICE FARMERS IN INDONESIA

OPTIMAL WATER SHARING FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCE UTILIZATION IN CICATIH-CIMANDIRI WATERSHED, SUKABUMI, INDONESIA

COMPARISON OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES AND PERCEPTIONS OF AGRI-BUSINESS EMPLOYEES ACROSS THREE INDONESIAN SUBCULTURES

RISET UNTUK KEUNGGULAN & DAYA SAING BANGSA; BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN DEWAN RISET NASIONAL 2013

ANALISIS FLUKTUASI EKSPOR PRODUK PERTANIAN INDONESIA DI NEGARA MITRA UTAMA

THE COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY OF RICE-FARMING SYSTEMS IN NORTH BENGKULU DISTRICT, BENGKULU PROVINCE

PROFITABILITY AND EFFICIENCY OF THE BROILER INDUSTRY IN TASIKMALAYA

THE IMPACT OF IRRIGATION DEVELOPMENT ON RICE PRODUCTION IN LAMPUNG PROVINCE

THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF NA-OOGST TOBACCO AND RICE PRODUCTION IN JEMBER REGENCY

EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF RICE PRODUCTION IN RIAU

THE PROFITABILITY OF RICE FARMING IN POLMAS DISTRICT, SOUTH SULAWESI, INDONESIA

THE COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY OF POTATO FARMING IN PANGALENGAN

THE EFFECT OF THE RICE TARIFF POLICY IN MINAHASA REGENCY

THE IMPACT OF IRRIGATION DEVELOPMENT ON RICE PRODUCTION IN LAMPUNG PROVINCE

IMPACTS OF LIBERALIZATION ON THE COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY OF THE CASHEW SYSTEM IN NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE, INDONESIA

THE IMPACT OF TECHNOLOGY IMPROVEMENT ON THE PROFITABILITY OF SOE KEPROK CITRUS FARMING IN TIMOR TENGAH SELATAN

COMPETITIVENESS AND COMPARATIVE ADVANTAGE OF BEEF CATTLE FATTENING IN BANDUNG REGENCY

TRADITIONAL VERSUS INTENSIVE COCONUT PRODUCTION IN NORTH SULAWESI

THE COMPETITIVENESS OF RED ONION PRODUCTION IN BREBES, CENTRAL JAVA

THE COMPETITIVENESS OF SOYBEAN PRODUCTION IN BLITAR-EAST JAVA

THE IMPACT OF GOVERNMENT POLICY ON THE COMPETITIVENESS OF SUGARCANE FARMING IN LAMPUNG PROVINCE

IMPACT OF AGRICULTURAL POLICY ON SOYBEAN PRODUCTION IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

THE IMPACT OF TARIFF POLICY AND INTER-ISLAND TRANSPORT COSTS ON THE PROFITABILITY OF SOYBEAN PRODUCTION IN NGADA REGENCY, NTT

GIRSANG Wardis – Socio-Economic Factors That Have Influenced the Decline of Sago Consumption in Small Islands: A Case in Rural Maluku, Indonesia

Rusastra et.al (2006) Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia: Perannya dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

Multilevel Impact Assessment and Coping Strategies against El Nino: Case of Food Crops in Indonesia

YUNITA & RISWANI (2013) Behavior of Household Rice Consumption in Different Income Level

Status and Prospect of Feed Crops in Indonesia

Food Security in Indonesia; Current Challenges and the Long-Run Outlook

Shocks and their Implications on Food Security of Vulnerable Households in Indonesia

Nutrition Security and Food Security in Seven Districts in NTT Province, Indonesia: Status, Causes and Recommendations for Response

Evaluating Government Policy for Food Security: Indonesia

The Impact of Support for Imports on Food Security in Indonesia

The Impact of the Soaring Food Prices on Food Security and Poverty in Indonesia

Design study of the single referral system for the extension of social protection in Indonesia

Makassar Indonesia; Climate Change Vulnerability Assessment

Policy Brief on The 2010 – 2035 Indonesian Population Projection

Early Warning System Modeling for Food Security Campaign in Bali, Indonesia

The Role of Social Protection in Tackling Food Insecurity and Under-Nutrition in Indonesia. A Gendered Approach

Food and Nutrition Security and the Economic Crisis in Indonesia

Risk of Transitory Food Insecurity in Indonesia; Food Demand Estimation and Assessment of Selected Scenarios

Strategy of Developing Social Capital for the Attainment of Food Security for Poor Households in the Province of the Yogyakarta Special Region

Demand for Food of Indonesian Households

Food Security in an Era of Decentralization: Historical Lessons and Policy Implications for Indonesia

Determinant Of Household Food Security Status In Relation With Farming System In South Sumatra (The Case Of Rural Community Nearby An Industrial Forest Company)

The Power of Women’s Knowledge in Food Security at the Rural Families in Indonesia (The Case in South Sumatera)

The impacts of climate change on nutrition and migration affecting children in Indonesia

Increasing Environmental Risks and Food Security in Indonesia

Obesity and Poverty: Exploring Its Determinants among Poor Women Living in Urban Slums in Yogyakarta, Indonesia

Meningkatkan Produktivitas Pertanian guna Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional

Risks of Transitory Food Insecurity in Indonesia

Prospek dan Arah Pengembangan AGRIBISNIS PADI

Efektivitas Lumbung Pangan terhadap Ketahanan Pangan. Studi Kasus : Lumbung Pangan Tirtajaya, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

PADI GOGO & POLA PENGEMBANGANNYA

Keterkaitan Liberalisasi Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan: Isu Keanekaragaman Hayati dalam World Trade Organization

Peranan Liberalisasi Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisa Model Ekonometrika untuk Negara Berkembang dan Indonesia

Dampak Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Industri Penggilingan Beras di Indonesia periode 1994 – 2002

Pengembangan Sektor Industri Manufaktur dan Jasa Pasca Tambang terhadap Perekonomian Kota Pangkalpinang

Analisis Industri Pupuk Urea dalam Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan Model Input Output

Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat?

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN DI KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

ANALISIS PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)

DUKUNGAN SOSIAL DAN KONSEP DIRI PEKERJA ANAK (Studi pada Pekerja Anak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor)

ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMBUDIDAYA DAN NONPEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN BOGOR

DINAMIKA KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PEDESAAN (Studi Kasus Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)

PERAMALAN DAMPAK KEBIJAKAN TARIF IMPOR BERAS TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU EKONOMI PERDAGANGAN BERAS DI JAWA TIMUR

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK DAN PENGADAAN BERAS DI PROPINSI SUMATERA BARAT

DAYA SAING, KINERJA PERDAGANGAN, DAN DAMPAK LIBERALISASI PRODUK KEHUTANAN

SIMULASI DAMPAK KEBIJAKAN ACFTA DENGAN MENGGUNAKAN ANGKA PENGGANDA SAM

ANALISIS REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI JAWA TIMUR MELALUI PENDEKATAN INPUT-OUTPUT

NEW DYNAMICS OF AGRICULTURE AND FOOD SECURITY IN THE WORLD

FOOD CONSUMPTION AND NUTRITIONAL STATUS OF BRESTFEEDING MOTHERS AND INFANTS

CULTURAL FACTORS AFFECTING FOOD PREFERENCE: THE CASE OF TARWI IN THREE QUECHUA SPEAKING AREAS OF PERU

URBAN CHALLENGES TO FOOD AND NUTRITION SECURITY: A REVIEW OF FOOD SECURITY, HEALTH, AND CAREGIVING IN THE CITIES

Tiransia Arthur Shoo – GENDER DIVISION OF LABOUR IN FOOD PRODUCTION AND DECISION MAKING POWER AND IMPACT ON HOUSEHOLD FOOD SECURITY AND CHILD NUTRITION IN RURAL RUKWA, TANZANIA.

Michael Tetteh – PERI-URBAN LIVELIHOODS AND FOOD SECURITY. ASSESSING HOUSEHOLD LIVELIHOOD STRATEGIES AND FOOD SECURITY STATUS IN AMASAMAN, GHANA

Patricia Paramita – BETWEEN CHAMKAR AND THE KITCHEN: A LIVELIHOOD APPROACH TO THE IMPLICATION OF LAND GRABS ON FOOD SECURITY IN CAMBODIAN RURAL HOUSEHOLDS

Thanthida Wangthamrong – FOOD SECURITY IN THAILAND: HUNGER IN THE MIDST OF PLENTY

Ilochi (2011) FACTORS THAT IMPACT ACCESS TO QUALITY FOOD IN THE INNER CITY

Sammie et.al (2013) A Micro-Level Analysis of Vulnerability to Climate Change by Smallholder Farmers in Semi-Arid Areas of Zimbabwe

Sidibé (2010) Demand for Soil, Water and Forest Conservation in Burkina Faso

Ouedraogo (2008) Reaching the Chronic Poor and Food Insecure after a Disaster: The Case of Niger

ADB – Food security in Asia and the Pacific

LUCKY BONHILL MFUNGWE – ASSESSING THE IMPACT AND ADOPTION OF AGRO-FORESTRY FOOD SECURITY PROGRAMMES ON THE RURAL LIVELIHOODS: EVIDENCE FROM SOUTHERN MALAWI

CHARLES BASSEY – WOMEN AND FOOD SECURITY: A STUDY OF VEGETABLE FARMING IN CALABAR METROPOLIS

Raphael O. BABATUNDE – OFF-FARM INCOME DIVERSIFICATION AMONG RURAL HOUSEHOLDS IN NIGERIA: IMPACT ON INCOME, FOOD SECURITY AND NUTRITION

Nigussie and Alemayehu (2013) Levels of household food insecurity in rural areas of Guraghe zone, Southern Ethiopia

Giraldo et.al (2008) Food Security in Development Countries; A systemic perspective

Lokollo et.al – Status and Prospects of Feed Crops in Southeast Asia: An Integrated Report

Juhar (2012) Food Security and Vulnerability Analysis At Household Level. Case Study, Rural Areas of Tigray Region, Ethiopia

Douangsavanh & Bouahom – Pathways out of Poverty through Maize and Job’s Tear in Lao People’s Democratic Republic

Julia Compton – Impact of the global food crisis on the poor: what is the evidence?

Aung Kyi – Identification of Pulling Factors for Enhancing the Sustainable Development of Diverse Agriculture in Myanmar

Domestic Supply and Consumption Patterns of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in Asia and the Pacific

Enhancing the Sustainable Development of Diverse Agriculture Through CGPRT Crops in Myanmar: Current Status of CGPRT Crop Agriculture and Identification of its Development Constraints

Enhancing Sustainable Development of Diverse Agriculture in Viet Nam

Status and Prospects of Feed Crops in Thailand

Enhancing Sustainable Development of Diverse Agriculture in Sri Lanka

Enhancing Sustainable Development of Diverse Agriculture in India

Enhancing Sustainable Development of Diverse Agriculture in Bangladesh

Prospects of Feed Crops in Malaysia

Status and Prospect of Feed Crops in Philippines

Integrated Report of the Project “Stabilization of Upland Agriculture and Rural Development in El Nino Vulnerable Countries”

A Preliminary Assessment of the Potential Role of Information and Communication Technology in Support of Poverty Alleviation Policies for Rural Populations

Indigenous Drought Coping Strategies and Risk Management against El Nino in Papua New Guinea

Stabilization of Upland Agriculture under El Nino-induced Climatic Risk: Impact Assessment and Mitigation Measures in Papua New Guinea

Coping Strategies against El Nino: The Case of Selected Communities in Talugtug, Nueva Ecija, Philippines

Stabilization of Upland Agriculture under El Nino-induced Climatic Risk: Impact Assessment and Mitigation Measures in the Philippines

Stabilization of Upland Agriculture under El Nino-induced Climatic Risks: Regional and Farm Level Risk Management and Coping Mechanisms in the Kedah-Perlis Region, Malaysia

Coping Strategies against El Nino-induced Climatic Risk: Case of Northeast Thailand

INCOME GENERATING ACTIVITIES: A key concept in sustainable food security

The State of Food Insecurity in the World

The Effectiveness of the Raskin Program

Urban shopping patterns in Indonesia and implications for food security

Food security and nutrition; The role of forests

Household Food Insecurity is a Risk Factor for Iron-Deficiency Anaemia in a Multi-Ethnic, Low-Income Sample of Infants and Toddlers

Enhancing Food Security by Cooperation among ASEAN Countries: A Review for Achieving Better Food Availability in the Region

Food Security Policies in Maritime Southeast Asia

Food Security for the Food-Insecure: new challenges and renewed commitments

Food Security; A Post-modern Perspective

Improving the Measurement of Food Security

Palm Oil and Food Security: The Impediment of Land Supply. How Environmentalists and “No Conversion” are Inflating Food Prices

Hungry Neighbours? Indonesia’s Food Strategy and Water Security Future

Determinants of Households’ Poverty and Vulnerability in Bayelsa State of Nigeria

Factors Associated with Food Insecurity in Households of Public School Students of Salvador City, Bahia, Brazil

Food Security Policies in APEC

Food Insecurity and its Determinants

Cash crops and food security

Agricultural Biotechnology and Globalization; The Role of Public and Private Sector Research

Agriculture, Hunger and Food Security

Have Recent Increases in International Cereal Prices Been Transmitted to Domestic Economies? The experience in seven large Asian countries

Rising Food Prices: Policy Options and World Bank response

Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges

A Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Myanmar

Food Insecurity and Conflict Dynamics; Causal Linkages and Complex Feedbacks

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna Penghematan Bahan Baku Fosil dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional

Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah Dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional

Are the Determinants of Malnutrition the Same as for ‘Food Insecurity’? Recent Findings from 6 Developing Countries on the Interaction Between Food and Nutrition Security

Innovations in Food Security and Vulnerability Analysis

Indonesia: From Food Security ndonesia: From Food Security to Market-Led Agricultural Growth o Market-Led Agricultural Growth

Naylor & Falcon (2010) Food Security in an Era of Economic Volatility

Credit Rationing of Farm Households and Agricultural Production: Empirical Evidence in the Rural Areas of Central Sulawesi, Indonesia

Food Security Policy: Does it Work?

Alizon Draper – STREET FOODS IN DEVELOPING COUNTRIES: THE POTENTIAL FOR MICRONUTRIENT FORTIFICATION

Ivanoff (2012) Political Ecology of Food Security and Nutrition in the Municipality of Jesus De Otoro, Honduras