Geliat Anti globalisasi dalam Pemilu Eropa

anti globalization 03

Tahun 2017 adalah tahun yang penting bagi Benua Eropa. Pasalnya, tahun ini akan ada berbagai pemilihan umum yang akan menyoroti perseteruan antara politisi mapan (political establishment) dan politisi oportunis yang bergerak karena ketidakpuasan masyarakat. Ada pemilihan presiden dan parlemen di Prancis, Hungaria, Slovenia, dan Jerman; pemilihan umum di Belanda, Norwegia, dan Republik Ceko; serta pemilu lokal di Portugal dan Irlandia. Ada tiga negara yang penting untuk diperhatikan karena akan memengaruhi arah perkembangan Eropa, yakni Jerman, Prancis, dan Belanda.

Prancis menjadi penting karena negara tersebut adalah salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Bayangkan apabila negara pemegang hak veto di DK PBB dikuasai pemerintahan yang sangat kanan dan populis. Saat ini sudah terjadi pada Amerika Serikat dan Inggris. Jerman dan Belanda juga penting bagi Uni Eropa karena perekonomian mereka yang stabil dan besar di antara negara-negara anggota Eropa lain selain Inggris. Pemilihan umum di Eropa tahun ini menjadi menarik dibandingkan periode sebelumnya karena beberapa partai populis di negara-negara tersebut semakin meningkat perolehan kursinya.

Brexit dan Trump adalah fenomena yang telah menginspirasi partai kanan populis di Eropa untuk bergerak maju, tetapi sekaligus bisa mengubur inspirasi itu apabila belum ada dampak signifikan yang dihasilkan dari Brexit dan kebijakan proteksionis Trump dalam jangka waktu dekat. Belanda adalah negara yang akan mengadakan pemilu pada Maret.

Ipsos Mori, sebuah lembaga survei di Belanda, melaporkan awal bulan ini bahwa Party for Freedom (PVV) yang dipimpin oleh Geert Wilders akan memenangkan kursi legislatif apabila pemilu diadakan pada saat survei dilakukan. Pemilu di Belanda akan membicarakan tema-tema tentang bagaimana mengurangi atau berhenti menolong negaranegara EU yang melemahkan euro seperti Rumania, Yunani, dan negara dengan perekonomian kecil lainnya. Partai ini mungkin partai yang secara terang dan terbuka menentang keberadaan muslim di Eropa dan khususnya Belanda. Partainya telah membuat manifesto deislamisasi Belanda denganbeberapausulnya, antara lain menutup pusat peng-ungsian, menutup sekolah-sekolah muslim, menutup perbatasan dan melarang seluruh migran dari negara berpendudukmuslim tanpa kecuali, dan seruan-seruan provokasi lainnya.

Prancis adalah negara yang akan mengadakan pemilihan presiden pada 23 April 2017, dan akan dilanjutkan pada 7 Mei 2017 apabila tidak ada di antara para kandidat yang menang satu putaran dalam pemilihan pertama. Presiden Prancis saat ini François Hollande yang berasal dari Partai Sosialis sebenarnya masih punya jatah untuk maju dalam periode ke-2.

Hak ini terpaksa ia tangguhkan karena popularitasnya semakin menurun dengan semakin tingginya kasus-kasus terorisme yang terjadi belakangan ini dan dukungan Partai Sosialis atas kebijakan Uni Eropa yang mengizinkan pengungsi untuk masuk. Benoit Hamon yang telah memenangkan nominasi dalam Partai Sosialis akan menggantikan Hollande. Kemungkinan Prancis akan mengikuti jejak Inggris dan Amerika dalam menerapkan kebijakan yang proteksionis dan antipendatang (baik pengungsi atau bukan) bisa menjadi kenyataan. Survei yang dilakukan oleh Kantar Sofres tahun lalu mengumumkan Marine Le Penn dari Front Nasional, partai yang Far-Right akan memenangkan putaran pertama, namun ia akan dikalahkan oleh Francois Fillon dari Partai Konservatif yang diprediksi akan memenangkan putaran kedua.

Emmanuel Macron dari Partai Tengah juga berpeluang untuk memenangkan putaran kedua apabila ia berhadapan dengan Fillon. Tema pokok yang menjadi materi kampanye dan pertanyaan masyarakat di Prancis adalah apakah nilai-nilai sekuler Prancis cocok dengan penduduk muslim di Prancis (Wall Street Journal, 16/11/2016). Marine Le Penn saat ini berada di atas angin Partai Konservatif dan Liberal berkat kampanyenya untuk menolak pengungsi dan globalisasi. Sebaliknya, Partai Sosialis yang mendukung globalisasi dan pengungsi, semakin hari semakin turun popularitasnya. Pertanyaannya kemudian apakah partai yang berhaluan sosialis, konservatif, dan liberal akan bergerak ke tengah untuk mengimbangi suara Le Penn atau tetap pada prinsipnya.

Angela Merkel akan memasuki masa kepemimpinan ke- 4 sebagai kanselir Jerman apabila ia tidak mengundurkan diri. Jerman tidak memiliki batas periode kepemimpinan sebagai kanselir. Masyarakat Jerman masih mempercayai kepemimpinan Merkel. Survei mengenai popularitas dan elektabilitasnya tetap tertinggi, walaupun menurun dalam beberapa terakhir karena prinsipnya untuk tetap menerimapengungsidari Timur Tengah.

Popularitasnya saat ini telah sedikitnya menyelamatkan Jerman dari semakin menguatnya Partai Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany) yang dipimpin oleh Frauke Petry yang berhaluan populis kanan dan skeptis terhadap EU. Menurunnya popularitas Merkel menguntungkan buat kompetitor terdekatnya, Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Martin Schulz.

German broadcaster ARD mengungkapkan hasil polling-nya minggu lalu yang menempatkan Schulz sebagai kandidat yang berpotensi menggantikan Merkel karena terus secara konsisten mendapat tambahan suara. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut hingga pemilihan umum September nanti, posisi Schulz akan kuat.

Rangkaian pemilihan umum baik presiden maupun parlemen akan menjadi ujian bagi Masyarakat Uni Eropa apakah mereka dapat bertahan dalam menghadapi gelombang politisi oportunis yang menunggangi ketidakpuasan massal masyarakat terhadap struktur politik saat ini. EU dianggap sebagai lembaga supranasional yang terlalu mengintervensi politik dalam negeri masing-masing negara anggota.

Sama halnya dengan seruan yang dilontarkan oleh Trump, kelompok-kelompok antikemapanan menuding globalisasi menjadi sumber dari ketimpangan di dalam negeri. Nilai-nilai solidaritas yang menjadi dasar dari terbentuknya Masyarakat Uni Eropa dipertanyakan karena dibenturkan dengan fenomena menguatnya terorisme dan radikalisasi yang mengakibatkan beberapa negara rentan dengan serangan aksi-aksi kejahatan teroris.

Perubahan yang terjadi di Eropa dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian kita. Perdagangan EU dan Indonesia saat ini masih berada di bawah perdagangan regional ASEAN-EU dan belum ada perjanjian bilateral langsung.

EU selama ini mendorong dalam kampanye perdagangannya menginginkan sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dan bersama-sama menghilangkan efek negatif dari globalisasi dengan cara memastikan keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara berkembang yang terlibat kerja sama dengan mereka.

Nilai-nilai ini mungkin akan menjadi terkompromikan apabila EU cenderung untuk mendorong proteksionisme untuk melindungi dampak negatif globalisasi bagi kepentingan dalam negeri mereka sendiri.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 08 Februari 2017

Advertisements

Uni Eropa di Persimpangan Jalan

Uni Eropa di Persimpangan Jalan 03KEMENANGAN Alexander Van der Bellen dari Partai Hijau di Austria mengalahkan Hofer, seorang politisi dan pemimpin Partai Kebebasan dari sayap kanan pada minggu lalu belum dapat membuat para pejabat tinggi Di Uni-Eropa bernapas lega. Karena di hari yang sama saat Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi, mengalami kekalahan dari referendum yang menuntut pengurangan wewenang parlemen di Italia. Sejatinya apabila Matteo Renzi dapat memenangkan referendum untuk mengurangi wewenang parlemen dalam keputusan-keputusan eksekutif, maka Perdana Menteri dapat mengambil kebijakan ekonomi-politik yang lebih mendukung penguatan Uni Eropa. Di sisi lain, hal itu juga dapat mengurangi tekanan dari kelompok sayap kanan yang selalu mengerem kebijakan-kebijakan yang Pro-Uni Eropa di Parlemen.

Gejala-gejala Eropa yang akan berubah haluan menjadi lebih Kanan telah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Kemenangan-kemenangan kecil partai dan organisasi sayap kanan di satu negara dikhawatirkan akan memiliki efek menambah kepercayaan diri kelompok sayap Kanan di negara lain.

Uni Eropa di Persimpangan Jalan 01

Sayap Kanan di Eropa saat ini cenderung mendukung kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis, lebih nasionalistik dalam ranah politik dan cenderung anti-imigran dalam mengatasi masalah krisis pengungsi. Selain Italia dan Austria yang secara formal menunjukkan penguatan sayap kanan, negara-negara lain di Eropa juga memiliki kecenderungan sama dilihat dari meningkatnya proporsi jumlah kursi dari tahun ke tahun untuk partai Kanan. Contoh adalah Front Perancis Bersatu di bawah pimpinan Marine Le Pen yang meningkat perolehan kursinya dari 4,3% di tahun 2007 menjadi 13,6% di tahun 2012. Perolehan kursi yang meningkat itu terjadi setelah Marine Le Penn mengurangi kampanye “rasisme dan xenopobia” sehingga mendapat tambahan suara dari golongan kiri-tengah.

Di Belanda, Party for Freedom yang dipimpin oleh Greet Wilders juga mengalami pertumbuhan kekuatan parlemen yang signfikan. Walaupun perolehan kursinya sempat menurun pada tahun 2010 akibat perselisihan di dalam partai, Party for Freedom Belanda ini meningkat perolehan kursinya dari 5,9% di tahun 2006 menjadi 10,1% di tahun 2012.

Di antara dua negara tersebut, Hungaria, Polandia dan Swiss adalah negara-negara yang memiliki partai sayap kanan yang cenderung menguat dalam beberapa pemilihan umum terakhir selain Inggris yang sudah keluar EU. Saya sendiri secara pribadi belum berani untuk menyimpulkan mengapa Eropa saat ini cenderung bergerak ke Kanan. Dari sisi indikator ekonomi, Uni Eropa (EU) secara umum mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita negara-negara EU secara rata-rata adalah 28.800 Euro di tahun 2015. Dengan catatan, ada negara dengan penghasilan sangat besar seperti Luxemburg dengan pendapatan per kapita sebesar 89.900 Euro hingga Bulgaria yang terkecil sebesar 6.300 Euro.

Ada asumsi yang mengatakan bahwa sayap Kanan menguat karena hilangnya pekerjaan akibat masuknya para pengungsi. Namun, apabila kita lihat datanya, dari sisi pengangguran, negara-negara yang memiliki kecenderungan menguat sayap Kanannya sangat bervariasi dalam tingkat pengangguran.

Sehingga belum tentu pengangguran yang tinggi menjadi faktor pemicu tumbuh dan berkembangnya partai sayap Kanan. Contoh, secara berturut-turut tingkat pengangguran terhadap angkatan kerja berdasarkan EuroStat, 2015: Jerman (4,6%), Inggris (ex-EU 5,3%), Prancis (10,4%), Italia (11,9%), Belanda (6,9%), Spanyol (22,1%) dan Portugis (12,6%). Sebagai perbandingan, angka pengangguran terhadap angkatan Kerja di Indonesia pada tahun 2015 adalah 6,2%.

Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Prancis dan Italia mungkin menjadi penyebab menguatnya sentimen anti EU. Tetapi hal ini tidak terjadi di Spanyol dan Portugis yang bahkan memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dari dua negara tersebut. Demikian pula, Jerman dan Inggris yang memiliki tingkat pengangguran paling kecil tidak menjamin kebal dari virus pengaruh gagasan Sayap Kanan. Inggris bahkan keluar dari EU akibat pengaruh tersebut.

Kesimpulan sementara yang dapat diterima saat ini terhadap menguatnya Sayap Kanan di Eropa adalah gagasan khayalan (delusional) tentang akan lebih sejahteranya negara-negara Eropa bila berdiri sendiri. Atau bila negara-negara anggota mendapatkan kembali wewenang mereka untuk memerintah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa EU bukan sekadar forum atau asosiasi seperti ASEAN. Namun EU telah menjelma menjadi Super-State yang memiliki tujuh lembaga sebagai tempat untuk menghasilkan keputusan bersama yang kemudian wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota EU.

Tujuh lembaga tersebut adalah European Council, the Council of the European Union, the European Parliament, the European Commission, the Court of Justice of the European Union, the European Central Bank, dan the European Court of Auditors. Para pemimpin Sayap Kanan berkampanye dan menyakinkan bahwa apabila mereka mengurangi wewenang atau kapasitas EU atau bahkan keluar dari EU, masyarakat akan lebih sejahtera.

Partai-partai sayap kanan di Eropa mungkin masih membutuhkan waktu 1 atau 2 kali periode pemilihan umum untuk dapat memimpin di negaranya masing-masing. Namun secara politik kemungkinan politik dalam negeri di kawasan itu akan bergerak dari Kiri Tengah menjadi Kanan-Tengah demi mencegah Partai Sayap Kanan (Far-Right) semakin menguat. Apabila hal itu terjadi ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi di dalam jangka pendek.

Skenario pertama adalah ketika terjadi resistensi dan pembatasan bagi pencari suaka padahal solusi konflik di negara-negara yang bermasalah belumlah terbentuk. Inggris yang sudah tidak terikat pada EU misalnya merasa tidak perlu lagi membuka garis perbatasannya bagi para pencari suaka.

Namun EU juga harus menelan pil pahit dari Turki yang mengancam akan membuka perbatasannya bagi para imigran untuk masuk ke Eropa. Pertentangan kebijakan berujung pada pengabaian masalah HAM dan kemanusiaan, bahkan stigmatisasi pada kaum imigran dan pendatang. Hal ini akan menyebabkan masalah atau krisis kemanusiaan di Timur Tengah akan semakin mendalam dan membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyelesaikannya.

Skenario kedua adalah mengingat bahwa di Austria sudah tercetus pernyataan oleh partai sayap kanan bahwa Political Islam adalah fasisme baru. Jika para elit politik dapat mengelola isu dengan baik, maka pernyataan seperti itu akan ditentang melalui mekanisme pemilu, antara lain dengan menguatkan kelompok-kelompok politik di jalur Kanan-Tengah agar kelompok-kelompok Kanan kehilangan pendukung.

Tetapi jika isu seperti ini tidak dikelola dengan baik, benturannya lagi-lagi akan berkembang di tataran masyarakat, mengoyak stabilitas relasi antarkelompok-kelompok masyarakat. Pertentangan politik yang menggunakan retorika agama adalah awal dari destabilitas sosial yang kerap berujung pada ketegangan bahkan kehancuran rezim berkuasa.

Ini tantangan besar untuk mendidik publik agar perkembangan negatif di belahan dunia lain tidak sampai diimpor juga ke dalam negeri.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 07 Desember 2016

Castro

Castro RIPPada akhir masa hidupnya, Fidel Castro—mantan presiden Kuba yang baru saja berpulang, masih menggugah dunia untuk memperdebatkan tentang apakah ia dapat disebut sebagai pejuang pembebasan atau seorang diktator.

Di satu sisi, Fidel Castro membatasi hak-hak kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara atau mengorganisir diri dalam organisasi politik, namun di sisi lain ia telah membawa Kuba unggul dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggambarkan Fidel Castro sebagai tokoh revolusioner dan orator legendaris yang “memberi perbaikan signifikan pada pendidikan dan kesehatan di negerinya”.

Pernyataan Justin Trudeau tersebut kemudian dikritik oleh Maxime Bernie, lawan politiknya yang menyatakan bahwa seharusnya Trudeau menggambarkan Fidel Castro sebagai “diktator brutal yang membunuh dan memenjarakan begitu banyak orang Kuba, sementara sisa warganya dibiarkan miskin karena ideologi komunisnya yang ngawur”. Karena komentarnya itu, Justin Trudeau dikabarkan mengalami tekanan politik yang dikhawatirkan merusak citranya sebagai tokoh liberal.

Amnesty Internasional, sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM), juga mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Castro, masyarakat Kuba telah terbebas dari buta huruf. Kuba juga memiliki sistem kesehatan yang telah membuat angka harapan hidup penduduknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lain. Namun demikian, pelanggaran HAM dan penangkapan para aktivis politik yang menentang otoritas dan kekuasaannya membuat Fidel Castro dapat dikategorikan sebagai diktator.

Alih-alih menyebutnya sebagai diktator atau tokoh pembebasan, PM Justin Trudeau dan Amnesty Internasional menyebut Fidel Castro sebagai “polarizing figure“ atau dalam terjemahan kasarnya adalah seseorang yang di satu sisi kontroversial, memicu perdebatan dan pembelahan di masyarakat namun di sisi lain menarik perhatian dan populer. Beberapa media massa pernah menyematkan istilah tersebut kepada tokoh seperti Margaret Thatcher, Dick Cheney, atau Bill Clinton. Istilah ini biasanya muncul dalam polling atau survei terkait dengan hubungan antara popularitas dan elektabilitas dalam pemilihan umum.

Namun demikian, bagi tokoh-tokoh pergerakan yang pernah bekerja sama atau dibantu oleh Kuba, seperti Nelson Mandela atau Yasser Arafat, Fidel Castro bukanlah sekadar tokoh yang kontroversial. Namun, Castro memang seorang yang tulus membantu masyarakat lain yang sedang terjajah. Contohnya, satu tahun setelah Mandela dibebaskan dari penjara yang telah ditinggalinya selama 27 tahun, ia ke Kuba untuk mengunjungi Fidel Castro pada 1991.

Sebelum kedua pemimpin itu memulai pembicaraan, Mandela mendahuluinya dengan pertanyaan tajam yang bernada kekecewaan. Ia berdiri berhadapan dengan Castro yang duduk di sofa dan bertanya dengan nada yang tinggi kapan Fidel Castro akan mengunjungi Afrika Selatan? Mandela mengatakan bahwa seluruh pemimpin dari seluruh penjuru dunia sudah datang mengunjunginya (setelah ia dibebaskan), namun teman kami, Kuba, yang telah melatih masyarakat Afrika Selatan dan mendistribusikan sumber daya dalam perjuangan, belum sekalipun mengunjungi Afrika Selatan.

Kapan, kapan Anda mau datang? Pertanyaan tersebut menunjukkan arti penting Kuba dalam perjuangan masyarakat Afrika Selatan dalam membebaskan diri dari politik Apartheid yang memarjinalisasi masyarakat kulit hitam. Banyak negara yang dulunya diam atau membantu langsung rezim kulit putih di Afrika Selatan menindas masyarakat kulit hitam tiba-tiba berubah menjadi teman baik Mandela ketika ia bebas.

Negara-negara seperti Israel, Inggris, dan Prancis, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menyediakan informasi intelijen CIA kepada rezim kulit putih Afrika Selatan untuk menangkap Mandela, tampak muncul sebagai “pembebas” masyarakat Afrika Selatan. Namun, Mandela ternyata lebih terkesan kepada Kuba yang hadir ketika perjuangan masyarakat Afrika Selatan mengalami masa-masa susah dan bukan pada saat senang.

Tidak banyak pemimpin negara, terutama dari negara maju, yang menyukai Fidel Castro. Beberapa pendapat menilai Fidel Castro sebagai seorang diktator yang memerintah dengan tangan besi, terutama dalam memberangus kebebasan sipil. Di tangan Castro, beberapa kelompok penentangnya memang ditangkap dan dipenjara. Elizardo Sanchez, kepala Komisi Independen HAM Kuba (the Independent Cuban Commission on Human Rights and National Reconciliation) menyebut ada 167 tahanan politik pada 2010.

Sebanyak 53 orang di antaranya dibebaskan pada 2015 sebagai bagian dari paket normalisasi hubungan dengan AS. Donald Trump, presiden terpilih AS, telah mengancam melalui Twitter: Bila Kuba tidak bersedia memberi kesepakatan yang lebih baik bagi rakyat Kuba maka segenap rakyat Amerika dan Amerika keturunan Kuba akan membatalkan perjanjian (kerja sama) yang ada (antara Kuba dengan AS).

Reince Priebus, kepala Dewan Pimpinan Nasional Partai Republikan yang ditunjuk Trump sebagai calon kepala staf Gedung Putih, mengatakan bahwa perubahan yang harus terjadi di Kuba adalah penghapusan model represif dalam politik, kebebasan pasar, kebebasan beragama, dan pembebasan tahanan politik. The Heritage Foundation yang membuat Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 2016 menempatkan Kuba sebagai negara paling tertindas ekonominya dibandingkan dengan negaranegara lain.

Kuba mendapat nilai 29,8% di bawah rata-rata negara-negara Amerika Latin sebesar 59,9%. Kebebasan ekonomi di Kuba bahkan lebih rendah dari kebebasan ekonomi rata-rata dunia sebesar 60,7%. GDP Kuba hanya USD6.789 dan berada di bawah rata-rata GDP negara-negara Amerika Latin sebesar USD10.227 di tahun 2013. Kritik menyasar kepada sistem sosialisme Kuba dalam perekonomiannya.

Ekonomi pasar dibatasi sehingga tidak ada kreativitas dan kegiatan ekonomi lain selain pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara memiliki banyak beban karena harus menggaji tidak hanya pegawai negeri dan tentara, tetapi juga pekerjaan lain seperti dokter, perawat hingga tukang bangunan. Beberapa sektor sudah diliberalisasi (khususnya yang terkait dengan pariwisata seperti pemandu wisata, hotel, sopir taksi) untuk menyerap dolar dari turis yang datang.

Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan baru karena mereka yang menerima gaji dolar lebih tinggi kesejahteraannya daripada yang tidak. Dari semua variabel, khususnya kebebasan hak sipil, yang digunakan untuk menggolongkan Fidel Castro sebagai diktator, pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan adalah kenyataan yang sebetulnya bertolak belakang dari sejarah para diktator di dunia ini.

Mereka yang menolak Fidel Castro menganggap pencapaian pendidikan dan sistem kesehatan hanya alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Castro harus mewujudkan itu karena bila tidak maka ia akan kehilangan popularitasnya. Pada kenyataannya, pendidikan dan sistem kesehatan bukanlah “sekadar” program. Apabila Castro memang memiliki ambisi berkuasa maka ia tentu tidak ingin warganya menjadi terdidik.

Dalam sejarah pembebasan dari penjajahan, pendidikan adalah alat untuk melawan kolonialisme sehingga kebodohan enggan diberantas demi melanggengkan kekuasaan. PBB mencatat bahwa Kuba adalah yang terbaik dalam hal investasi di bidang pendidikan. Dengan 13% alokasi pendapatan negara untuk pendidikan, UNESCO mengatakan bahwa Kuba mengalokasikan jauh lebih banyak anggaran untuk pendidikan dibandingkan Amerika Serikat (2%) atau Inggris (4%).

Besarnya alokasi anggaran salah satunya karena pemerintah Kuba memberi subsidi 100% agar seluruh warga bisa bersekolah gratis hingga universitas. Hal ini kontras perbedaannya dengan negara diktator lain seperti Korea Utara di mana sekolah adalah eksklusif bagi kalangan tertentu dan para lulusannya sepenuhnya bekerja untuk rezim berkuasa. Di Kuba, tidak hanya perempuan boleh bersekolah, tingkat capaian nilai matematika dan bahasa dari Kuba menurut UNESCO terbilang di atas rata-rata lulusan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Bank Dunia dalam laporan 2014 bahkan mengakui bahwa sistem pendidikan di Kuba adalah yang terbaik di Amerika Latin dan Karibia karena para dosennya yang berkualitas tinggi. Tak heran jika Kuba mencetak para ahli yang mengabdi ke seluruh dunia seperti dokter dengan reputasi sangat baik. Dengan mutu manusianya, Kuba kemudian rajin mengirim dokter-dokternya untuk membantu kegiatan kemanusiaan di berbagai negara yang kesusahan seperti saat wabah ebola di Sierra Leone.

Dalam hal layanan kesehatan, rakyat Kuba boleh gembira karena pemerintah memberi akses gratis air minum yang aman dan sanitasi. Kematian Castro adalah pengingat bagi negara-negara berkembang tentang makna solidaritas yang melebihi sekadar kerja sama perdagangan.

Pada saat Castro menyejahterakan warganya lewat pendidikan dan kesehatan, ia tidak hanya memikirkan Kuba yang sejahtera dan bisa bersaing dengan negara yang ideologinya bertentangan dengan Kuba, tetapi ia juga memikirkan negara-negara lain yang masih menderita. Kuba bersedia memberi dengan cuma-cuma. Nilai-nilai inilah yang terasa minim hari ini dan mungkin dengan kepergian Castro kita diingatkan kembali akan pentingnya solidaritas macam itu.

Dinna Wisnu, Pengamat Hubungan Internasional;

KORAN SINDO, 30 November 2016

Meredam Efek Trump

GIP1102XDunia seperti pendulum jam gantung, tidak stasioner namun dinamis antisipatif: kadang berat ke kiri, kadang mengarah ke kanan. Selalu mencari keseimbangan baru, begitulah ”mantra” Laksamana TNI (Purn) Sudomo, mantan Pangkopkamtib era Orde Baru dalam menggambarkan kecenderungan suatu zaman. Petuah tersebut sampai kini masih terasa relevan jika dikaitkan dengan kondisi global saat ini, apalagi setelah kemenangan Donald Trump, di mana dunia cenderung ”memihak ke kanan” alias anti kemapanan.

Kelompok anti kemapanan AS telah membuat masyarakat dunia terkaget-kaget dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS, yang akan menggantikan Barack Obama efektif pada 20 Januari 2017. Tahun 2016, yang ditandai dengan kelesuan ekonomi global, terutama di negara berkembang, mendapat dua kejutan signifikan, yaitu Brexit dan ”USxit” (konsekuensi terpilihnya Trump). Kebijakan Trump yang disampaikan dalam masa kampanye relatif akan mudah diimplementasikan mengingat penguasa AS saat ini adalah republiken. Mulai dari presiden, Senat, dan Kongres AS didominasi Partai Republik.

Di samping itu, satu hakim MA AS yang kosong karena meninggal beberapa waktu lampau sudah dapat dipastikan akan diisi kandidat hakim agung ”rasa” republiken. Maka trias politikanya Montesquieu, yang membagi kekuasaan atas tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengalami pejoratif di kancah tata negara AS saat ini. Walaupun berbeda personel, hakikatnya terjadi satu pemusatan kekuasaan, yaitu pada republiken.

Setelah USxit dunia semakin dihadapkan pada ketidakpastian, terutama prospek perekonomian global ke depan. Dengan demikian, konsekuensi apa yang akan terjadi setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS? Setidaknya terdapat 10 konsekuensi utama dengan hadirnya Trump sebagai presiden.

Konsekuensi

Pertama, pertumbuhan ekonomi AS akan melaju di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata selama periode kedua kepresidenan Barack Obama, lebih tinggi dari 2,2 persen per tahun. Ini terjadi karena keengganan republiken terhadap ekspansi belanja publik dan kebijakan pemberlakuan batas utang publik untuk menutupi defisit fiskal, hanya berlaku tatkala demokrat yang memerintah.

Namun dengan presiden dari republiken, kongres ataupun senat akan meningkatkan belanja publik dan merelaksasi batas utang publik, sebagaimana terjadi pada masa Presiden Ronald Reagan dan George W Bush. Dengan demikian, Trump akan mudah mengimplementasikan stimulus fiskal ala Keynesian untuk mendongkrak perekonomian AS sebagaimana Obama sering usulkan, tetapi kandas dihadang kongres.

Defisit fiskal yang terjadi akibat kebijakan itu lebih menyerupai supply-side economics daripada stimulus Keynesian. Namun, dampaknya sama berupa pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi. Tatkala perekonomian AS melaju mendekati batas pemakaian tenaga kerja penuh (full employment), tambahan pertumbuhan akan mendorong laju inflasi lebih cepat. Berita buruk akan terjadi tahun 2018 dan setelahnya.

Kedua, reformasi perpajakan seperti kebijakan pengampunan pajak untuk perusahaan multinasional agar merepatriasi pendapatan luar negerinya dipastikan akhirnya menjadi undang-undang. Dominasi republiken akan memudahkan persetujuan pemotongan pajak yang akan dikompensasi dengan pinjaman publik. Reformasi perpajakan akan menciptakan defisit anggaran jauh lebih besar, yang pada gilirannya akan memstimulasi pertumbuhan dan inflasi lebih tinggi lagi.

Ketiga, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi AS akan dipercepat adanya deregulasi. Ketika perdebatan tentang undang-undang lingkungan dan energi mendominasi berita utama, dampak ekonomi terbesar akan datang dari deregulasi perbankan. Deregulasi mengarah pada standar yang lebih longgar untuk penyaluran pinjaman, khususnya untuk rumah tangga kelas menengah. Maka akan terjadi lonjakan pembangunan permintaan properti dan lonjakan konsumsi masyarakat yang didanai oleh pinjaman. Terjadi peningkatan leverage. Deregulasi berlebihan akan mendorong terulangnya krisis keuangan global 2008, yang tanda-tandanya muncul pada 2007. Perlu dicatat, risiko akan muncul tahun 2018 dan setelahnya.

Stabilitas Geopolitik

Keempat, kehadiran Trump akan membawa stabilitas geopolitik global setidaknya jangka pendek. Preferensi Trump atas realitas politik yang ada—dibanding dengan intervensi liberal Obama—akan menstabilkan hubungan AS dengan Rusia ataupun dengan Tiongkok ketika realitas politik dunia terbagi atas berbagai pengaruh. Trump akan tutup mata atas kontrol Rusia terhadap Ukraina dan Suriah, ditukar dengan pengendalian AS atas Eropa tengah dan kawasan Baltik. Dominasi Tiongkok atas Asia adalah suatu keniscayaan asal Tiongkok menghindari perang terbuka dengan Jepang, Taiwan, dan negara-negara Asia lain yang keamanannya didukung AS. Timur Tengah akan tetap menjadi kancah pertikaian geopolitis, tetapi preferensi Trump akan kontrol pemimpin lokal yang kuat daripada sistem demokrasi akan menjamin pemulihan stabilitas, dengan mengorbankan prinsip HAM.

Kelima, terpilihnya Trump akan memaksa warga AS menyadari adanya kelemahan sistem demokrasinya. Sebab, walaupun Trump terpilih, Trump kalah suara lebih dari 2 juta suara, Trump hanya menang dalam sistem pemilihan elektoral. Ini akan memaksa perubahan dari sistem pemilihan elektoral (electoral college) ke sistem yang berdasarkan jumlah suara terbanyak (popular vote). Untuk itu, diperlukan setidak-tidaknya persetujuan dari sejumlah negara bagian yang mewakili 61 persen suara pemilih menuju perubahan sistem pemilihan presiden AS.

Adanya oposisi kuat terhadap kebijakan Trump di negara-negara bagian utama, seperti California dan New York, akan menyemangati pemilih untuk mereduksi kebijakan konservatif federal dengan undang-undang negara bagian yang lebih progresif, seperti UU tentang kualitas udara, kesehatan, aborsi, imigrasi, dan pengendalian senjata.

Keenam, ini berita buruknya. Untuk pertama kali sejak 1930, AS memiliki presiden yang berpandangan proteksionis terhadap perdagangan internasional. Walaupun tidak dapat dimaknai secara literal, apabila Trump gagal memperkecil defisit neraca perdagangannya sebagaimana yang ia janjikan, republiken akan ditinggalkan konstituennya, terutama pemilih di daerah dan industri yang sedang mengalami penurunan kinerja.

Dengan demikian, warna kebijakan AS ke depan akan cenderung mereduksi perdagangan bebas, globalisasi, dan pasar terbuka. Tak satu pun dapat memprediksi besarnya dampak pasti karena adanya perubahan rezim tata pengelolaan ekonomi global sejak tahun 1980 tersebut. Yang jelas, dampaknya akan negatif terhadap negara-negara emerging economies dan perusahaan-perusahaan multinasional, yang model pembangunan dan strategi bisnisnya bertumpu pada pasar bebas dan aliran modal yang bebas.

Ketujuh, ini dampaknya lebih segera, yaitu berasal dari kebijakan yang terkait dengan pemotongan pajak dan peningkatan belanja publik di suatu ekonomi yang telah mendekati full employment. Ini berarti mengakselarasi inflasi, meningkatkan tingkat bunga, dan kombinasi keduanya. Ditambah dengan proteksi perdagangan dan kebijakan penghapusan pekerja migran, akselerasi inflasi dan peningkatan tingkat bunga jangka panjang akan lebih dramatis. Ini akan berdampak negatif terhadap pasar keuangan internasional, terlepas dari apakah Fed akan melakukan kebijakan moneter yang lebih konstraktif untuk mengantisipasi akselerasi inflasi, ataupun Fed membiarkan perekonomian AS memanas hingga inflasi meningkat dalam 1-2 tahun ke depan.

Kedelapan, dengan ekspektasi percepatan pertumbuhan ekonomi AS yang disertai peningkatan tingkat bunga jangka panjang, penguatan dollar AS yang berlebihan akan menjadi risiko besar yang mengemuka. Meskipun dollar AS saat ini telah mengalami apresiasi jauh melebihi nilai fundamentalnya, dampak dari ekspektasi tersebut akan menjadikan dollar AS lebih ”perkasa”.

Kesembilan, dengan adanya kombinasi menipisnya suplai dollar AS di pasar internasional dan proteksi nasional, negara-negara berkembang akan mengalami masalah perekonomian serius; kecuali bagi negara-negara yang strategi pembangunannya kurang bergantung pada perdagangan internasional dan pembiayaan yang bersumber dari dana asing, seperti Brasil, Rusia, dan India.

Terakhir, konsekuensi paling berbahaya dari kemenangan Trump adalah efek tular pada Eropa. Kemenangan Trump seperti Brexit yang tak diperkirakan. Saat ini Trump merupakan penanda kuat yang dapat memicu krisis di kawasan Eropa dan mengancam bubarnya Uni Eropa. Berdasarkan jajak pendapat, kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah kemenangan referendum konstitusi Italia, pemilihan presiden Austria, serta keunggulan Le Pen di Perancis. Semua mengarah pada senjakalaning Uni Eropa.

Meredam Efek Trump

Mengingat konsekuensi di atas yang secara keseluruhan berdampak negatif, ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk meredam Trump’s effect.

Pertama, harus ada negara yang berinisiatif mengambil alih komando tata perekonomian global baru yang ditinggalkan AS. Dalam hal ini kandidat terkuat adalah Tiongkok. Tiongkok akan mampu mengambil peran karena telah mencapai upper middle income country, negara dengan perdagangan luar negeri terbesar dunia, perekonomian terbesar kedua dunia, bahkan dengan tingkat perekonomian terbesar jika menggunakan ukuran paritas daya beli (purchasing power parity).

Tiongkok, tahun 2014 PDB-nya mencapai 10,3 triliun dollar AS, naik dari hanya 2,3 triliun dollar AS tahun 2005. Maka, PDB per kapitanya telah mencapai 14.000 dollar AS. Bahkan beberapa tahun lagi akan naik ke high income country jika tidak terjebak middle income trap. Karena itu, Tiongkok akan terus menjadi mesin ekonomi utama dunia, yang berkontribusi sekitar 30 persen dari pertumbuhan global setidaknya sampai tahun 2020.

Agar Tiongkok mampu mengambil peran tersebut, harus ada inisiatif lain yang menggabungkan peran Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam kepemimpinan perekonomian global. Setidak-tidaknya tiga macan tersebut mampu meredam efek Trump agar tidak menjalar ke Asia Timur atau bahkan Asia. Peran tersebut akan semakin mulus jika ASEAN memperkuat posisinya.

Kedua, Indonesia harus cepat mengubah orientasi ekonominya yang menekankan pertumbuhan ekonomi pada kekuatan domestik. Ini mengingat Indonesia yang berlimpah dengan sumber daya alam sebagai input dan jumlah penduduk yang besar—250 juta—sebagai pasar potensial. Komposisi penduduk muda karena bonus demografi juga menjadi modal dasar untuk menggerakkan mesin perekonomian nasional; bukan malah menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penekanan pada akselerasi, baik konsumsi maupun investasi domestik, harus dimaksimalkan dengan tumpuan pada investasi infrastruktur serta kebijakan yang mengarah pada reformasi struktural, sebagaimana visi Presiden Jokowi.

Terakhir, bagi negara yang tidak memiliki cadangan devisa berlimpah seperti Indonesia, cadangan devisa harus dihemat sehemat mungkin. Cadangan devisa yang memadai secara psikologis memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya sehingga tidak mudah menjadi bulan-bulanan spekulator.

Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Senior Bank Indonesia

KOMPAS, 13 Desember 2016

Trump dan Transformasi Struktural Global

Trump dan Transformasi Struktural Global

Donald Trump kini telah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Dunia akan menghadapi transformasi struktural. Pertama, kebijakan ekonomi Trump dipastikan menyebabkan tingkat bunga dan inflasi AS lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Terpilihnya Trump sudah dapat dipastikan mengakhiri kecenderungan penurunan laju inflasi dan tingkat bunga yang telah berlangsung, sehingga akan berpengaruh signifikan bagi kondisi ekonomi dan harga aset di tingkat global. Namun investor dan pemangku kebijakan belum teryakinkan sepenuhnya akan dampak tersebut.

Ketika Trump meluncurkan kebijakannya, Federal Reserve alias The Fed—sebutan bagi bank sentral AS—akan mengetatkan kebijakan moneternya lebih besar daripada yang direncanakan sebelum pelantikan Trump. Ketika kebijakan Trump berdampak terpacunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi di AS, tingkat bunga jangka panjang yang berpengaruh signifikan bagi perekonomian dunia akan mengalami kenaikan yang lebih curam dibanding tingkat bunga overnight.

Alasan di balik skenario itu sederhana. Rencana perpajakan dan belanja Trump akan membalik secara tajam konsolidasi anggaran yang diterapkan oleh Kongres pada masa pemerintahan Barack Obama. Pinjaman rumah tangga akan meningkat drastis tatkala Trump memperlonggar regulasi perbankan yang telah diterapkan sejak krisis keuangan global 2008. Ketika stimulus ekonomi tersebut diterapkan saat perekonomian AS telah mendekati optimal (full employment), dipastikan inflasi AS semakin terakselerasi. Ditambah dengan kebijakan proteksionisnya, dipastikan peningkatan inflasi akan lebih dramatis, khususnya yang berhubungan dengan harga produk impor.

Yang belum pasti adalah bagaimana kebijakan moneter The Fed merespons “Trumpflation” ini. Namun apakah The Fed menimpali dengan cara menaikkan bunga secara agresif atau memutuskan lebih hati-hati, tingkat bunga jangka pendek akan tepat berada di bawah kenaikan kurva pertumbuhan harga, sehingga investor yang memegang obligasi bakal lebih menderita. Akibatnya, tingkat pengembalian obligasi AS tenor 10 tahun meningkat dari 2,5 persen ke 3,5 persen atau lebih pada tahun-tahun mendatang.

Kedua, kondisi kontras terjadi di Eropa dan Jepang. Mereka cenderung menerapkan kebijakan moneter yang tetap longgar. Bank sentral di negara-negara tersebut, dalam upaya memacu pertumbuhan ekonominya, akan menerapkan kebijakan tingkat bunga 0 persen dan quantitative easing (QE). Dan, kebijakan yang berlawanan arah dengan kebijakan AS ini merupakan kejutan struktural potensial kedua. Hal ini akan membuat dolar AS semakin menguat, khususnya terhadap mata uang negara-negara berkembang, walaupun Trump berupaya keras menggenjot ekspor AS. Katalisator apresiasi dolar AS bukan hanya kenaikan tingkat bunga AS, tapi juga langkanya dolar di pasar negara-negara berkembang, ketika utang luar negeri negara berkembang meningkat US$ 3 triliun sejak 2010.

Kombinasi penguatan dolar AS dan pinjaman luar negeri yang besar mengakibatkan krisis utang di Amerika Latin dan Asia pada 1980-an dan 1990-an. Saat ini proteksionisme Trump akan membuat keadaan semakin memburuk, khususnya untuk negara-negara seperti Meksiko dan Turki, yang strategi pembangunannya bergantung pada sektor eksternal dan pembiayaan yang bersumber dari utang luar negeri.

Ketiga, ini berita baiknya, kinerja perekonomian Uni Eropa diperkirakan lebih baik daripada ekspektasi pasar. Indikator ekonomi mulai tampak membaik dengan cepat di sebagian besar negara Uni Eropa sejak awal 2015, ketika Bank Sentral Eropa menghentikan fragmentasi dengan meluncurkan program pembelian obligasi yang besarnya lebih dari QE-nya The Fed. Tapi, tahun lalu, derap pemulihan ekonomi Uni Eropa ini dibayangi oleh kekhawatiran akan disintegrasi politik di Uni Eropa. Dengan Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia menghadapi tantangan dari kelompok populis, Brexit dan USxit telah memicu tumbangnya Uni Eropa.

Ekspektasi ini akan menciptakan kejutan terbesar: alih-alih terdisintegrasi, Uni Eropa justru akan makin stabil, yang ditandai dengan pemulihan ekonomi serta membaiknya kinerja keuangan—mirip dengan periode  “Goldi-locks ” AS dari 2010 hingga 2014.

Peristiwa penting pada 7 Mei mendatang adalah pemilihan umum Presiden Prancis. Entah Francois Fillon entah Emmanuel Macron yang menang, Prancis akan menjalankan reformasi ekonomi, yang mirip dengan di Jerman pada 2003 oleh Kanselir Gerhard Schroeder. Langkah reformasi meliputi relaksasi persyaratan program pengetatan anggaran. Semakin kooperatif dan konstruktif hubungan Jerman dengan Prancis, dukungan kelompok populis Five Star Movement—partai politik di Italia—akan semakin terkikis.

Risiko terberat muncul jika Le Pen yang memenangi pemilihan umum Prancis. Bubarnya Uni Eropa menjadi suatu keniscayaan yang akan memicu kepanikan di pasar uang dan ekonomi global. Berdasarkan jajak pendapat, Le Pen bisa menjadi presiden hanyalah fantasi. Namun, sebelum pemilihan Presiden AS, hampir semua jajak pendapat menafikan Trump sebagai pemenang, bukan?

Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Senior Bank Indonesia

TEMPO.CO, 10 Februari 2017

Ketahanan Ekonomi Pasca Trump

Ketahanan Ekonomi Pasca Trump okPerekonomian global menghadapi tantangan yang sangat berat setelah Brexit dan setelah dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden (ke-45) Amerika Serikat. Berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku pasar, merasa cemas terhadap prospek perekonomian global ke depan. Namun, masih ada tanda-tanda optimisme setelah memasuki awal tahun 2017 di mana siklus ekonomi dunia mengindikasikan bahwa selama satu semester ke depan perekonomian global masih menjanjikan.

Beberapa Indikator

Setidak-tidaknya terdapat enam indikator utama yang mendukung optimisme perkembangan perekonomian global ke depan tersebut.

Indikator pertama adalah data klaim jumlah penganggur setiap minggu di pasar tenaga kerja AS. Indikator tersebut merupakan penanda awal kekuatan ekonomi AS secara keseluruhan. Data pengangguran merupakan indikator jeda (lagging indicator) dari suatu perekonomian AS. Jika suatu perekonomian AS kuartal ini mengalami perlambatan, jumlah pengangguran AS akan meningkat pada kuartal berikutnya, yaitu ada jeda antara kinerja ekonomi dan jumlah pengangguran di AS. Selain itu, data pengangguran AS dapat dijadikan sebagai proyeksi perekonomian AS jangka pendek.

Data klaim pengangguran AS selalu terbarukan dan tersedia mingguan. Berdasarkan analisis, data klaim pengangguran AS merupakan leading indicator-indikator utama-harga saham AS. Secara keseluruhan data klaim pengangguran AS di bulan Januari relatif rendah dan mengindikasikan tren penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ini diperkuat oleh membaiknya harga saham AS, baik yang dicatat oleh Dow Jones maupun oleh Nasdaq.

Indikator kedua adalah Institute for Supply Management Manufacturing Index (ISM). Indeks ini merupakan penanda kuat proyeksi perekonomian AS 3-6 bulan ke depan walaupun pangsa sektor manufaktur AS terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil dibandingkan dengan sektor utama lainnya. Jika indeks ini meningkat, dapat dipastikan kinerja perekonomian AS kuartal depan akan membaik. Seiring dengan klaim jumlah pengangguran yang menurun, data ISM AS ikut memperkuat optimisme pemulihan ekonomi AS.

Indikator ketiga adalah data subkomponen dari survei ISM, yaitu data jumlah pesanan baru produk manufaktur beserta inventorinya. Pada Januari 2017 terjadi peningkatan jumlah pesanan baru untuk produk manufaktur di AS di tengah-tengah jumlah persediaan yang relatif rendah. Ini mengindikasikan akan terjadi tambahan produksi untuk masa-masa mendatang dalam memenuhi pesanan tersebut yang berarti akan terjadi akselerasi aktivitas ekonomi AS.

Indikator keempat adalah rasio belanja eceran terhadap produksi industri di China. Angka ini dapat digunakan sebagai penanda siklus kecenderungan perekonomian dan indikator perubahan struktural perekonomian China dari ekspor ke konsumsi domestik, dari outward looking ke inward looking economy. Ini merupakan salah satu indikator penting, baik bagi perekonomian China maupun bagi perekonomian global ke depan.

Walaupun rasio belanja eceran terhadap produksi industi terlihat tak menentu, kecenderungannya semakin meningkat sejak krisis keuangan global tahun 2008. Ini menunjukkan bahwa belanja konsumsi masyarakat China masih tetap kuat di tengah penurunan output industrinya.

Indikator kelima adalah data perdagangan internasional Korea Selatan yang secara konsisten dilaporkan pada hari pertama setiap awal bulan tercepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Korea Selatan adalah suatu negara dengan perekonomian terbuka dan punya partner dagang dengan negara-negara di seluruh belahan dunia. Partner dagang utamanya terdiri dari AS, China, Jepang, dan Uni Eropa sehingga data perdagangan internasional Korea Selatan dapat digunakan sebagai indikator kinerja perdagangan global.

Setelah ada kecenderungan menurun beberapa tahun terakhir, data perdagangan Korea Selatan menunjukkan tandatanda pemulihan sejak November 2016, khususnya pertumbuhan ekspornya; dan pada Januari 2017 mengalami peningkatan sangat signifikan. Dengan memperhatikan data perdagangan Korea Selatan, optimisme kinerja perekonomian global dipastikan masih bertumbuh.

Mencermati data perdagangan Korea Selatan tersebut, bisa jadi perlambatan perdagangan global akhir-akhir ini adalah suatu fenomena temporer. Penyebabnya berbagai faktor yang di antaranya bersumber dari krisis Uni Eropa yang berkepanjangan, penurunan tajam harga komoditas, perlambatan tajam ekonomi Brasil, Rusia, dan emerging economies lainnya; serta regulasi yang ketat terhadap perbankan internasional yang menghambat pembiayaan transaksi perdagangan global. Jika fakta ini valid, sebenarnya ekonomi global sedang mengarah pada pemulihan seandainya tidak direcoki oleh Trumponomics.

Memasuki Fase Pemulihan

Indikator terakhir adalah Ifo Business Climate Index bulanan untuk perekonomian Jerman. Data ini dapat digunakan sebagai indikator siklus perekonomian Eropa secara keseluruhan, mengingat Jerman adalah pusat dari perekonomian Eropa. Jika indeks ini meningkat, dapat dimaknai perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan mengalami peningkatan. Survei Ifo mencatat bahwa sejak semester II tahun 2016, angkanya telah menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Mencermati enam indikator utama di atas, secara keseluruhan sebenarnya perekonomian global telah mengarah pada fase pemulihan walaupun di tengah-tengah proses tersebut dibayang-bayangi oleh konsekuensi negatif dari Brexit dan Usxit. Dan, berdasarkan pengalaman masa lampau, keenam indikator tersebut telah mengirim sinyal bahwa satu semester ke depan perekonomian global akan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Namun, kepastian proyeksi dan optimisme tersebut masih bergantung pada seberapa besar badai proteksionistik Trump, implementasi Brexit, dan pemilu presiden di Perancis pada Juni 2017 akan menghambat laju pemulihan perekonomian global.

Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia

KOMPAS, 18 Februari 2017

Waspadai Pinjaman Cina

Waspadai Pinjaman CinaCina saat ini telah mencapai negeri dengan pendapatan menengah ke atas dan negara dengan perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Cina juga menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Pada 2014, pendapatan domestik brutonya mencapai US$ 10,3 triliun, naik dari hanya US$ 2,3 triliun pada 2005. Dengan demikian, produk domestik bruto (PDB) per kapitanya telah mencapai lebih dari US$ 14 ribu.

Pada akhir 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) menambahkan renminbi, mata uang Cina, ke keranjang mata uang yang menentukan nilai Special Drawing Rights, satuan mata uang yang dipakai IMF untuk bertransaksi dengan 188 negara anggotanya. Langkah tersebut menempatkan renminbi sejajar dengan mata uang global utama, seperti dolar AS, euro, pound, dan yen. Dengan bermodalkan kekuatan ekonomi dan cadangan devisa yang besar tersebut, Cina memperluas kepentingan geostrategisnya melalui Prakarsa Jalan Sutra (Silk Road Initiative). Cina membentuk Dana Jalan Sutra untuk mendukung proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Xi Jinping, yakni “Satu Sabuk, Satu Jalan“. Untuk merealisasi ambisinya tersebut, Cina telah mengalokasikan dana US$ 1 triliun.

Dengan bermodalkan devisa yang besar tersebut, Cina memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara berkembang untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur. Akibatnya, negara-negara tersebut terjerat jebakan utang sehingga rentan terhadap pengaruh dan kontrol Cina.

Tentu saja, memberikan pinjaman untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur pada hakikatnya bukanlah suatu yang buruk. Namun proyek yang dibantu Cina tersebut sering tidak dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi domestik negara penerima pinjaman, melainkan membuka akses Cina ke sumber daya alam atau untuk membuka pasar produk murah dan berkualitas rendah dari Cina.

Beberapa proyek yang telah beroperasi tidak mendatangkan keuntungan sebagaimana diharapkan. Misalnya, Bandar Udara Internasional Mattala Rajapaksa di dekat Hambantota, Sri Lanka, yang dibuka pada 2013. Ini merupakan bandara internasional tersepi saat ini. Begitu juga Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa di Hambantota yang sebagian besar menganggur. Ditengarai, Cina berharap proyek-proyek tersebut tidak beroperasi. Musababnya, semakin besar beban utang negara-negara kecil itu, maka kian besar daya tawar Cina ke negara tersebut. Bagi negara yang terbebani utang Cina, mereka dipaksa menjual sahamnya atau memindahkan pengelolaan proyeknya ke badan usaha milik negara Cina.

Cina makin memantapkan langkahnya untuk memastikan bahwa negara-negara peminjam tersebut tidak dapat lepas dari jeratan utangnya. Sebagai imbalan atas penjadwalan utang, Cina meminta negara-negara peminjam memberikan tambahan kontrak proyek-proyek baru, sehingga mereka semakin terjebak oleh jeratan utang yang menggurita. Pada Oktober 2016, Cina menghapus utang Kamboja sebesar US$ 90 juta agar memperoleh tambahan kontrak utang baru yang lebih besar.

Pemerintah baru di beberapa negara, dari Nigeria sampai Sri Lanka, telah memerintahkan investigasi atas dugaan penyuapan oleh Cina terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Misalnya, Sri Lanka sebagai negara yang sangat strategis bagi Cina. Posisi Sri Lanka berada di antara pelabuhan paling timur Cina dan Mediterania. Bahkan Presiden Xi Jinping menyebutnya sebagai proyek vital dalam mewujudkan jalur sutra maritimnya. Tak mengherankan jika Cina kemudian menginvestasikan dana yang cukup besar untuk ukuran ekonomi negara berskala kecil seperti Sri Lanka.

Lantaran proyeknya secara keuangan tidak menguntungkan, maka utang pemerintah Sri Lanka ke Cina mengalami default. Alhasil, Sri Lanka membutuhkan pinjaman segar untuk mengatasinya dengan kompensasi memberikan proyek baru kepada Cina. Ini di antaranya berupa pembangunan Kota Pelabuhan Colombo senilai US$ 1,4 miliar. Selain itu, pemerintah Sri Lanka menyetujui penjualan saham 80 persen pelabuhan laut Hambantota ke Cina senilai US$ 1,1 miliar. Menurut Duta Besar Cina di Sri Lanka, Yi Xianliang, penjualan saham di proyek-proyek lain sedang didiskusikan untuk membantu memecahkan problem keuangan pemerintah Sri Lanka.

Dengan mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan, Cina telah memantapkan hegemoninya dalam perdagangan, komunikasi, transportasi, dan keamanan regional. Melalui strategi pinjaman, Cina telah menancapkan kendalinya. Karena itu, negara-negara yang belum terperangkap sebaiknya pandai-pandai mengambil pelajaran dari beberapa kasus di atas.

Namun bukan berarti kita harus memusuhi Cina dan mendukung Donald Trump. Bukan berarti kita antimodal dari Cina dalam bentuk apa pun, seperti investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Kita bisa menerima dengan syarat modal-modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk perkembangan ekonomi domestik, terutama untuk penyerapan tenaga kerja nasional. Cina untung kita untung. Bukan Cina untung kita buntung.

Tri Winarno, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia

TEMPO.CO, 13 Maret 2017